tobapos.co – Evaluasi kinerja sangat wajar dilakukan di setiap institusi atau pun lembaga pemerintahan. Ketika mendapatkan ada yang performa kinerjanya kurang, maka pantas untuk unit maupun satuan kerja perangkat daerah mendapatkan evaluasi.
“Tak terkecuali bagi Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di Pemprov DKI Jakarta,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang akrab disapa Om P atau Pras di Jakarta, Jumat (28/05/2021).
TGUPP saat ini, ujar Politisi PDI Perjuangan ini, memang jauh berbeda dengan awal dibentuknya TGUPP di zaman Pak Joko Widodo bersama Pak Basuki Tjahja Purnama.
“Ketika itu, TGUPP diisi oleh mereka ASN yang sebelumnya berstatus eselon II dan menerima gaji dari tunjangan kerja daerah (TKD) mereka setiap bulan. TGUPP ketika itu dikaryakan karena dianggap tetap kredibel untuk membantu program kerja yang tertuang dalam RPJMD,” papar Pras.
Di era sekarang, ungkap Pras, TGUPP diisi oleh orang-orang yang dianggap Gubernur dari kalangan profesional, non-ASN.
“Dan anggaran untuk gaji TGUPP saat ini dimasukan ke dalam satu kegiatan baru di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) DKI Jakarta. Dengan gaji yang dibebankan pada APBD,” tandas Pras.
Maka, saran Pras, sudah seharusnya ada pencapaian kinerja yang terukur. Dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta harus jernih melihat manfaat dan mudarat keberadaan TGUPP tersebut. (TP 2)
