tobapos.co – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyayangkan keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) secara sepihak yang memindahkan empat pulau yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang dan Pulau Mangkir Ketek dari Aceh Singkil ke Tapanuli Tengah. Kebijakan Mendagri ini melanggar UU no 14 tahun 1999, terkait pemekaran Kabupaten Aceh Singkil. Hal itu dikatakan Anggota […]
Continue Reading
tobapos.co – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni dinilai terkesan “alergi” dan tertutup dengan keberadaan wartawan yang sehari-hari meliput kegiatan/agenda Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini ditandai dengan banyaknya berbagai kegiatan penting dan layak diekspos untuk kepentingan publik terkesan ditutupi dari wartawan. Kegiatan itu diantaranya Pelantikan Kadis Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Faisal Hasrimi pada […]
Continue Reading
tobapos.co– Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni mendampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakonas) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Kegiatan ini berlangsung di Zuri Hotel, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (1/11/2024). Melalui kesempatan ini, Fatoni mengatakan salah satu kompetensi penting yang wajib dimiliki oleh aparatur pemerintah adalah […]
Continue Reading
tobapos.co – Semakin mengejutkan ketika lebih dalam menelusuri dugaan motif dibalik ganasnya perlakuan terhadap masyarakat awam, Kartono (86) dan keluarganya, terutama tempat usaha mereka. Dimana, dari awalnya merupakan permukaan air laut, kemudian langsung ditimbun (Kartono) dengan tanah, sehingga menjadi tangkahan dengan nama UD Budi Jaya, luasnya 5.665,25 m2, berada di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kecamatan Sibolga Selatan, […]
Continue Reading
Setiap hari Selasa ASN Pemko Medan mengenakan busana kasual atau santai dan sederhana. Selain harus sopan dan rapi, busana itu harus produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Medan.
Continue Reading
tobapos.co – Elemen masyarakat mendesak institusi penegak hukum di Sumut (Polda maupun Kejaksaan-red), agar meminta BPKP Sumut mengaudit penggunaan uang negara untuk proyek Pasar Ikan Modern Sibolga senilai Rp 22 miliar lebih yang nyaris mangkrak. Pasalnya, selain lokasinya bermasalah dengan hukum, banyak juga dugaan KKN pada proyek tersebut dan agar jangan semakin parah. Dikhawatirkan, masyarakat […]
Continue Reading