tobapos.co – Kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu lalu membuat kehidupan rakyat kecil semakin terjepit. Ditengah kehidupan yang semakin sulit, Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebagai kompensasi yang diberikan dikhawatirkan tidak tepat sasaran kepada warga miskin sebagaimana terjadi pada bantuan sosial Covid-19.
Hal ini yang membuat kaum perempuan yang tergabung dalam organisasi Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (DPW SPRI) DKI Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Selasa (13/09/2022).
Dalam aksinya tersebut, massa aksi mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk segera menindaklanjuti 2.716 Data Rumah Tangga Miskin (RTM) DKI Jakarta sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT BBM 2022.
Ketua DPW SPRI DKI Jakarta Puspa Yunita menjelaskan bahwa data 2.716 RTM ini merupakan hasil audit sosial independen yang dilakukan oleh SPRI bersama Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial (KPRS) sepanjang tahun 2020-2021.
“Data ini menunjukkan bahwa di Jakarta masih banyak keluarga miskin tidak mendapat bantuan sosial dari pemerintah. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa penerima BLT BBM 2022 diprioritaskan kepada KPM Program Sembako/BPNT dan Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos. Dari data kami menunjukan hasil bahwa 2.716 RTM ini dipastikan tidak mendapatkan kompensasi BBM, meskipun RTM tersebut layak menerima dan masuk sebagai penerima program BPNT dan PKH,” ujar Puspa dalam keterangan tertulisnya.
Puspa juga menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat mengusulkan data ini kepada Kementrian Sosial (Kemensos) untuk segera ditetapkan.
“Kewenangan Pemprov DKI Jakarta ialah mengusulkan data RTM DKI Jakarta sebagai Calon Penerima Manfaat kepada Kemensos. Dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab penuh. Jangan sampai ada satu orang miskin yang terdampak kenaikan harga BBM tertinggal,” tegasnya.
BLT BBM yang disalurkan hanya untuk 4 bulan tidak akan mampu mengatasi dampak kenaikan BBM. SPRI mengusulkan agar pemda DKI Jakarta menjalankan skema bansos yang berkelanjutan. DKI Jakarta perlu menerapkan PKH Lokal yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta sebagai jalan keluar atasi krisis.
“Kemampuan fiskal APBD DKI Jakarta ini sungguh luar biasa, tetapi jumlah rakyat miskinnya mencapai 500 ribu orang berdasarkan hasil data BPS 2022. Perlu ada alternatif dan terobosan dalam hal ini, kami mengusulkan PKH Lokal Jakarta sebagai salah satu opsi penanggulangan kemiskinan di Jakarta,” tegasnya.
Perlu diketahui, sebelumnya SPRI telah mendatangi kantor Kementerian Sosial RI untuk menyerahkan 8 Ribu data keluarga miskin yang tidak mendapatkan bansos (Bandar Lampung, DKI Jakarta, Kota-Kabupaten Bogor, dan Kota Tasikmalaya). Selain itu, SPRI juga menyerahkan 971 data laporan keluarga penerima manfaat yang mengalami saldo Nol.
“Pagi tadi kami sudah menggeruduk kantor Kemensos RI. Kami telah menyerahkan 8 Ribu data keluarga miskin dan 971 Laporan KPM yang mengalami saldo Kosong. Kami mendesak agar mensos segera menyalurkan BLT BBM kepada mereka,” ujar Dika Moehammad, Sekretaris Nasional SPRI. (TP 2)
