Penegasan ini disampaikan anggota Komisi E DPRD Sumut Meryl Rouli Saragih merespon kebijakan sekolah lima hari yang diklaim sebagai upaya mencegah aksi tawuran, Geng motor dan narkoba, oleh Kadis Pendidikan Sumut Alexander Sinulingga. 

“Kami mendorong adanya forum dengar pendapat dan uji publik sebelum kebijakan tersebut diimplementasi, agar masukan dari lapangan menjadi pertimbangan utama. Prinsipnya, kami mendukung setiap kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan,” kata Meryl kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut, Rabu (4/6). 

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, Komisi E dengan Dinas Pendidikan Sumut belum pernah membahas terkait teknis pelaksanaan kebijakan sekolah lima hari dalam sepekan untuk siswa SMA,  SMK dan SLB.

“Kami berharap sebelum kebijakan ini diterapkan, Disdik Sumut dapat melibatkan semua pihak terkait, terutama para guru, orang tua, dan tentu saja legislatif sebagai mitra pengawasan,” sebutnya. 

Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumut ini menegaskan secara normatif, DPRD memang tidak wajib memberikan persetujuan atas keputusan teknis gubernur seperti pengaturan hari sekolah. Namun, pelibatan DPRD, khususnya Komisi E yang membidangi pendidikan, sangat penting secara prinsip akuntabilitas, pengawasan, dan representasi publik.

“Secara hukum maupun regulasi keputusan gubernur (bukan Perda) adalah kewenangan eksekutif. Jadi, gubernur atau Dinas Pendidikan dapat menerbitkan keputusan semacam ini tanpa persetujuan DPRD, selama tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (Permendikbud, PP, UU Sisdiknas),” sebutnya.

Meryl mengatakan, jika kebijakan tersebut berdampak pada anggaran besar, atau memerlukan perubahan alokasi anggaran. Misalnya tambahan honor, fasilitas sekolah, maka harus dibahas dalam rapat anggaran bersama DPRD.

“Secara politik dan etika pemerintahan, DPRD adalah representasi rakyat. Perlibatan dalam bentuk konsultasi, rapat kerja, atau uji publik bukan hanya etis tapi juga penting agar kebijakan berjalan dengan legitimasi dan menghindari resistensi,” sebutnya. 

Namun demikian, menurut Meryl kebijakan ini seharusnya tidak hanya baik secara teori, tetapi juga realistis, inklusif, dan kontekstual dengan kondisi daerah, sarana prasarana, serta kesiapan sekolah di berbagai kabupaten/kota.

“Kami juga menilai perlu ada kajian mendalam mengenai dampak psikologis, sosial, dan kultural terhadap peserta didik, khususnya di daerah yang masih menjalankan aktivitas keagamaan dan adat di luar sekolah pada hari Sabtu,” ungkapnya. 

Ia menegaskan, Komisi E sebagai mitra kerja Dinas Pendidikan Sumut berhak meminta klarifikasi, evaluasi, dan memberi masukan terhadap kebijakan pendidikan, apalagi yang berdampak luas seperti ini.

Lebih lanjut, Meryl menyampaikan secara praktis, jika kebijakan 5 hari sekolah tidak dibahas atau disosialisasikan terlebih dahulu ke DPRD, akan menimbulkan kesan tertutup dan kurang partisipatif.

“Di lapangan, kalau ada masalah atau protes dari masyarakat, tentunya DPRD yang akan ditanya dan ditekan. Karena itu wajar bila Komisi E meminta dilibatkan sejak awal,” ucapnya.

Menutup pernyataannya, Meryl menyimpulkan, keputusan Gubernur tidak wajib mendapat persetujuan DPRD. Namun secara etika pemerintahan dan prinsip partisipasi publik, DPRD, khususnya Komisi E, sangat perlu dilibatkan agar kebijakan berjalan efektif dan diterima masyarakat.(MM)

The post DPRD Sumut Desak Disdiksu Lakukan Uji Publik Kebijakan Lima Hari Sekolah  appeared first on Tobapos.

Anggota DPRD Sumut Muhammad Subandi mengatakan, bahwa meskipun pergeseran anggaran diperbolehkan, langkah itu harus dilakukan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan.

“Tidak bisa main geser begitu saja. Harus melalui pembahasan di Badan Anggaran (Banggar), disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra), visi-misi, dan proses penyusunan anggaran,” ujarnya menjawab wartawan, Jumat (11/4/2025).

Politisi Gerindra itu juga menekankan bahwa setiap perubahan postur APBD harus sejalan dengan hasil Musrenbang serta laporan realisasi dan penyusunan anggaran dari masing-masing komisi di DPRD.

Subandi menjelaskan, pengalihan dana juga harus memenuhi kriteria yang diatur dalam peraturan daerah (Perda) tentang APBD. Bahwa sebelum penggeseran dilakukan, terlebih dahulu perlu ada perubahan dalam peraturan kepala daerah mengenai penjabaran APBD.

Hal ini, lanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Eksekutif wajib memberitahukan rencana pergeseran kepada pimpinan dewan, yang kemudian diusulkan melalui rancangan Perubahan APBD atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran, jika tidak dilakukan perubahan APBD. Semua proses ini harus dilalui. Kalau sudah disetujui, baru bisa dialihkan,” terang Subandi.

Jangan Terburu-buru

Hal senada ditegaskan Wakil Ketua DPRD Sumut Salman Alfarisi, bahwa pentingnya perencanaan yang matang sebelum anggaran sebesar itu digeser ke Nias.

“Tujuannya memang baik, yakni mengejar ketertinggalan pembangunan di Nias agar sejajar dengan daerah lain. Tapi jangan terburu-buru. Ini uang rakyat yang bersumber dari APBD yang telah disahkan,” kata politisi senior PKS ini.

Salman memahami keinginan Gubsu mempercepat pembangunan di Nias. Namun rencana ini harus dikaji secara menyeluruh, terlebih pemerintah tengah menggalakkan efisiensi anggaran.

“Pengalihan anggaran sebesar ini harus didasarkan pada pertimbangan mendesak dan harus disetujui oleh DPRD. Tidak bisa sepihak,” ujarnya.

Dengan sorotan tajam dari DPRD ini, tampaknya langkah Gubsu Bobby perlu dikaji ulang agar sesuai koridor hukum dan mendapatkan dukungan politik yang cukup di legislatif. (MM)

The post DPRD Sumut Ingatkan Bobby Jangan Langgar Aturan, Rencana Geser Rp350 Miliar ke Nias appeared first on Tobapos.

Lagi dan lagi kondisi seperti itu terjadi di Propinsi Sumatera Utara, propinsi yang sudah santer dilekatkan sebuah kalimat yang bisa dianggap menggambarkan kondisi moral kebanyakan aparaturnya buruk? Yakni ‘Sumut : Semua Urusan Menggunakan Uang Tunai’.

Lebih lanjut, bukan tanpa alasan fakta di atas bisa muncul, terus berkembang menjadi bahan cibiran masyarakat luas. Persoalan ini contohnya, yang sejak terjadi pada sekitar Juni 2022 lalu, hingga sampai sekarang begitu ramai menjadi perhatian publik, dari skala  daerah hingga nasional, sebab semakin tercium jelas pula aroma dugaan korupsi besar-besaran di baliknya.

Baca juga..

Namun, belum ada terdengar perhatian serius dari para pimpinan aparat penegak hukum berwenang di Sumut untuk membongkarnya. Padahal, selain dalam rangka penegakan hukum sebagai tugasnya, lebih dalam akan berdampak membantahkan rasa pesimis masyarakat kecil yang selama ini masih kuat, bahwa mustahil akan mendapatkan keadilan ketika melawan penguasa, orang-orang besar.

Sebagai bahan untuk diketahui para pimpinan aparat hukum di Sumut saat ini yang tergabung dalam Forkopimda. Bahwa sudah berpuluh tahun, sejak sekitar 1970-an lokasi yang dijadikan tangkahan UD Budi Jaya dibeli Kartono dari Ng Tjoei Joe. Dimana masih merupakan permukaan air laut, yang langsung ditimbun dengan tanah oleh Kartono.

Kemudian, diberikan melalui surat ganti rugi dari Kartono (Bapak) ke Sukino (Anak) sesuai Surat Perjanjian Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang ditandatangani Camat Sibolga Selatan Nomor 593.83/109/1995 , lokasi tangkahan tersebut di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga.

Dari usaha kecil dirintis Kartono (87), hingga seiring berjalannya waktu, turun dipegang anaknya bernama Sukino. Usaha tangkahan tersebut pun semakin berkembang dan menjadi sandaran mata pencaharian ratusan kepala keluarga yang bekerja disana. 

Namun, di tahun 2022 lalu, bertepatan adanya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Pemerintah Pusat akibat pandemi Covid-19 dan dampaknya masih melanda, ratusan miliar rupiah pun diketahui berhasil dihutang Pemko Sibolga yang dipimpin Jamaluddin Pohan, sebesar Rp22 miliar lebih terkesan dipaksakan untuk mendanai pembangunan proyek Pasar Ikan Modern di atas tanah yang jauh sebelumnya sudah berdiri usaha tangkahan UD Budi Jaya.

Mirisnya, hanya berdasarkan Surat Perjanjian yang dibuat tahun 1980, dimana surat tersebut terdapat coretan besar tanda silang (x), yang bisa disebut tidak berlaku atau ada penggantinya (foto-atas), Walikota Sibolga Jamaluddin Pohan memerintahkan penghancuran bangunan tangkahan UD Budi Jaya tadi sampai pemiliknya seorang kakek tua terluka parah (foto-paling atas), lalu mengungsi meninggalkan hasil berpeluh keringat jerih payahnya sejak muda karena setiap saat diteror, jelas-jelas perbuatan kotor tanpa menghormati aturan hukum dipertontonkan.  

Peristiwa tragis ‘eksekusi berdarah’ di tangkahan UD Budi Jaya yang sejak awal dimotori Walikota Sibolga Jamaluddin Pohan itupun menjadi ramai diperhatikan publik terutama di sosial media, sebab diangkat banyak media, baik koran, media online, televisi hingga radio. (MR/Bersambung)

The post Mengapa Dugaan Korupsi Proyek Pasar Ikan Modern Sibolga Mesti Dibongkar? Ini Faktanya!.. (3) appeared first on Tobapos.

“Komisi E supaya memanggil Kadisdik Sumut Asren Nasution menyampaikan masalah honorer guru yang tak seberapa itu,”  ujar Ahmad Khairuddin kepada wartawan di Medan, Senin (14/8/2023).

Sambungnya, “Komisi E jangan hanya santai saja. Segera dong panggil itu Kepala Dinas Pendidikan Sumut Asren Nasution, biar jelas persoalan anggaran honor Guru Tidak Tetap (GTT) yang hilang Rp 65 miliar tahun 2023 ini. Jadi biar jelas siapa yang mempermainkan,” ungkap Ahmad Khairuddin lagi.

Menurutnya, hilangnya anggaran honorer GTT tahun 2023 itu akan memperburuk citra ‘Sumut Bermartabat’ yang sebentar lagi akan ditinggalkan Gubsu Edy Rahmayadi dan Wakilnya Musa Rajeksah.

Padahal, dalam RPJMD Sumut Bermartabat tercatat periodesasi kepemimpinan Edy dan Ijeck di antaranya urusan pendidikan dengan meningkatkan harkat dan martabat bagi tenaga pendidik atau guru tidak tetap tersebut.

“Jangan guru honorer yang kalian zolimi demi syahwat politik. Jangan bicara sejahtera, terpenuhi saja hak hak guru honorer itu sudah bagus. Jangan sampai para guru honorer itu berteriak lantang di gedung dewan dan kantor Gubsu, bisa malu nanti kalian semuanya,” masih kata Ahmad Khairuddin.

“Bagi saudara-saudara kami para Guru Tidak Tetap. Jangan ragu untuk menuntut hak-hak kalian. Karena kewajiban saudara dalam melaksanakan tugas seperti memenuhi standard pembelajaran sudah dilaksanakan dengan baik. Saya siap berada pada barisan terdepan guru tidak tetap untuk menuntut haknya,” pintanya.

Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumut ini pun berharap Komisi E DPRD Sumut serius menyelesaikan persoalan hilangnya anggaran honorer GTT senilai Rp 65 miliar tersebut.

“Jangan sampai kami menduga ada niat jahat di balik hilangnya anggaran guru honorer tersebut, bisa-bisa makin dalam nanti situasi Dinas Pendidikan Sumut ke depannya,” tegas  Ahmad Khairuddin menutup pembicaraan dengan wartawan. (MM) 

The post Soroti Hilangnya Anggaran Guru Honorer Rp 65 Miliar, Ketua KNPI Sumut Desak Komisi E DPRD SU Panggil Kadisdiksu appeared first on Tobapos.

Bukan hanya masalah psikologis, tetapi juga bisa berdampak pada kesehatan secara fisik, kata Iliyas saat menghadiri acara pelantikan Pengurus Pusat Gerakan Gadget Sehat Indonesia(GGSI) di Aula Raja Inal Siregar (RIS)  kantor Gubernur Sumut jalan Diponegoro 30 Medan,  Sabtu (12/8).

 Ilyas Sitorus menjelaskan, persaingan generasi muda saat ini dan ke depannya semakin ketat. Sehingga, bukan hanya keunggulan kecerdasan dan moral yang penting, tetapi juga keunggulan secara fisik.

“Dampaknya kalau kebablasan bukan hanya psiksis, tetapi juga kesehatan fisik, karena kelamaan menggunakan gadget bisa pengaruhi kesehatan fisik,” kata Ilyas.

Generasi saat ini, menurut Ilyas,  dipersiapkan untuk membangun  Sumut ke depannya. Terlebih saat Indonesia sedang mengalami bonus demografi yang perlu dipersiapkan agar potensi ini maksimal.

“Kita orang tua saat ini perlu mempersiapkan mereka, anak-anak kita agar bonus demografi ini tidak menjadi bencana demografi, karena mereka lemah secara fisik,” kata Ilyas.

Sementara pendiri GGSI Ridha Dharmajaya menjelaskan, saat ini tidak sedikit terdapat kasus kelainan tulang leher pada anak-anak. Hal ini dikarenakan lamanya anak-anak menggunakan gadget tidak pada posisi yang baik.

“Berat otak kita itu sekitar 2% dari berat tubuh, ditambah tulang rahang, kulit dan lainnya 5 Kg, kalau kita membungkuk beratnya bertambah dan kalau itu lama akan mempengaruhi tulang leher,” kata Ridha Dharmajaya.

Bahkan menurut  Ridha, bila tidak diantisipasi bisa membuat saraf mati,  yang menyebabkan kelumpuhan. Hal ini yang ingin disampaikan GSGI kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan anak-anak.

“Sekarang anak usia dini sudah bisa menggunakan gadget, parahnya waktunya tidak dibatasi dengan posisi yang buruk, ini bisa berdampak sangat buruk bagi anak kita sehingga sekarang sering kita temui anak-anak sudah sakit tulang belakang, tangan gemetar, mudah lelah dan lainnya,” kata  Ridha.

Ketua Umum GSGI  Delyuzar usai dilantik mengatakan, langkah awal yang mereka ambil adalah memperkuat sosialisasi penggunaan gadget sehat. Salah satunya dengan bekerja sama dengan Ormas, sekolah dan komunitas , kemudian melatih kader-kader untuk memberikan edukasi ke masyarakat.

“Kita akan perkuat sosialisasi menggunakan gadget yang sehat, bekerja sama dengan Ormas, sekolah dan komunitas, kemudian akan kita latih kader kita dari relawan untuk memperluas jangkauan,” kata Delyuzar.

Selain Delyuzar pada kesempatan ini juga dilantik pengurus lainnya termasuk Sekretaris Umum  Elman Boy. Pemprov Sumut juga memberikan 10 tablet untuk kepada GSGI untuk diberikan kepada peserta yang hadir.

“Tablet ini salah satu cara membenahi posisi kita menggunakan gadget, dia lebih besar sehingga bisa diletakkan lebih jauh dan sejajar dengan mata, kami sangat berterima kasih atas pemberian Pak Gubernur ini,” kata Delyuzar.(MM) 

The post Gubernur Sumut Ingatkan Orangtua: Hindari Penggunaan Gadget Berlebihan, Bisa Cacat Fisik dan Merusak Mental Anak appeared first on Tobapos.