tobapos.co – Bursa calon Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta pengganti Marullah Matali yang akan memasuki masa pensiun pada November 2025 mulai mengerucut pada lima nama pejabat senior di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Kelima nama tersebut ialah Ali Maulana Hakim (Asisten Kesejahteraan Sosial Sekdaprov DKI Jakarta), Sigit Wijatmoko (Asisten Pemerintahan Sekdaprov DKI Jakarta), Munjirin (Wali Kota Jakarta Timur), Arifin (Wali Kota Jakarta Pusat), dan Uus Kuswanto (Wali Kota Jakarta Barat).
Ketua Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan, Marlo Sitompul, menilai kelima kandidat tersebut memiliki pengalaman dan rekam jejak yang mumpuni di birokrasi Jakarta. Ia menyebut seluruh calon memiliki kapasitas serta kualitas kepemimpinan yang baik.
“Kelima nama tersebut sudah tidak diragukan lagi kapasitasnya. Mereka semua telah banyak makan asam garam dalam mengelola pemerintahan di Jakarta,” ujar Sitompul, Rabu (22/10/2025).
Sitompul berharap Sekda yang nantinya terpilih dapat berperan sebagai katalisator yang mampu mengoordinasikan dan menyinkronkan berbagai program di tingkat daerah. Selain itu, Sekda juga diharapkan dapat menjembatani komunikasi antara kepala daerah dan perangkat daerah serta mendorong inovasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
“Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), posisi Sekda menjadi sangat strategis. Ia berperan penting dalam memastikan keberhasilan program pemerintah dan melakukan manajemen konflik yang mungkin muncul dalam proses pembangunan,” jelas Sitompul.
Meskipun hingga kini Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung belum memberikan sinyal terkait nama calon yang akan dipilih, Marlo meyakini keputusan akhir akan jatuh pada sosok terbaik.
“Pak Gubernur memiliki latar belakang aktivis dan pengalaman memimpin di partai politik maupun lembaga negara. Kami yakin beliau akan memilih individu terbaik yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai kerakyatan,” tutur Sitompul.
Koalisi Warga Jakarta berharap Sekda terpilih nantinya dapat menjadi mitra strategis bagi gubernur dalam membangun Jakarta yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan warga. (Nauli)
