Dalam perkara dugaan pembangunan jalan ini pihak KPK telah menetapkan Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting dan empat orang lainnya sebagai tersangka.

Berdasarkan informasi yang didapat, Rabu (16/7/2025), bahwa penyidik KPK tengah melakukan pemeriksaan terhadap delapan orang lainnya sebagai saksi di gedung Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan (BPKP), Sumut, Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Medan Sunggal.

Adapun kedelapan orang yang diperiksa KPK itu diantaranya MJSN, Bupati Mandailing Natal periode 2021-2025. EYS yang menjabat sebagai Plt Kadis PUPR Madina, NTL dari Pokja PUPR Madina, dan ISB yang tercatat sebagai ibu rumah tangga. 

Kemudian, TFL selaku Komisaris PT Dalihan Natolu, MRM sebagai Bendahara PT Dalihan Natolu, MH yang merupakan Direktur sekaligus pemegang saham PT Rona Na Mora, serta SAM yang menjabat Wakil Direktur PT Dalihan Natolu.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi membenarkan pemeriksaan terhadap kedelapan orang tersebut. Salah satunya yang turut diperiksa Bupati Mandailing Natal periode 2021-2025 berinisial MJSN.

“Benar, penyidik tengah melakukan pemeriksaan terhadap delapan orang sebagai saksi atas perkara dugaan korupsi pembangunan jalan di wilayah Sumatera Utara (Sumut),” ujarnya saat dihubungi wartawan.

Sementara itu, pantauan di depan gedung Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan (BPKP),  situasi tampak lengang. Pemeriksaan terhadap kedelapan orang saksi itu pun sangat tertutup.

Salah seorang satpam ketika di temui mengaku bahwa penyidik KPK meminjam pakai gedung untuk proses pemeriksaan. “Ia bang, ada KPK pinjam gedung ini untuk memeriksa kasus dugaan korupsi,” terangnya singkat. (MM)

The post Penyidik KPK Periksa Saksi Perkara Dugaan Korupsi PUPR di Gedung BPKP Sumut appeared first on Tobapos.

Kemudian dugaan mark up (Penggelembungan Harga) maupun manipulasi biaya yang dikeluarkan dalam pengerjaan proyek tersebut, informasinya telah disampaikan melalui konfirmasi kepada Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi maupun Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu), Idianto SH, MH.

Ada lagi yang santer menjadi pertanyaan besar di masyarakat, bagaimana mungkin Walikota Jamaluddin Pohan bisa membangun proyek besar di tanah yang bukan merupakan aset Pemko Sibolga, tanpa ada alas hak, izin mendirikan bangunan lagi dan bahkan menyerobot hak masyarakat (Kartono/UD Budi Jaya)?

Bukan abal-abal bukti yang dipegang Kartono (86), alas haknya berupa sertifikat Nomor SHM 363, bahkan DPRD Kota Sibolga melalui Surat Rekomendasi Nomor : 555/2046, juga menyatakan bahwa Kartono (UD Budi Jaya) yang awalnya menimbun lokasi proyek Pasar Ikan Modern tersebut dengan tanah, sebelumnya merupakan permukaan air laut.

Terkait kondisi di atas, masih banyak lagi yang akan dibongkar sumber Kartono dan masyarakat kepada wartawan, dan akan diangkat secara berangsur.

Sementara itu, Walikota Sibolga Jamaludiin Pohan yang hendak dikonfirmasi kembali, belum berhasil dan akan terus dicoba ulang. Kamis (24/8/2023).

Meski sebelumnya Jamaluddin Pohan mengaku tetap akan membangun proyek tersebut walau gugatannya tidak diterima Pengadilan Negeri Sibolga terhadap lahan UD Budi Jaya/Kartono. Parahnya, sudah diperintahkannya dihancurkan terlebih dahulu bangunan UD Budi Jaya dan dikuasai tanahnya.

 Sekedar mengingatkan, sejak sekitar Juni 2022 bangunan tangkahan UD Budi Jaya diratakan dengan tanah, untuk lahannya dikuasai atas perintah Walikota Sibolga Jamaluddin Pohan, dalihnya pembangunan proyek Pasar Ikan Modern di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga.

Mirisnya, bukti yang digembar-gemborkan Jamauddin Pohan yang sewaktu mencalonkan Walikota Sibolga pada 2020 lalu kuat diusung Partai Nasdem itu,  hanya selembar fotocopy Surat Perjanjian tertera dibuat  5 Juni 1980 dan sudah tercoret tanda silang. Sehingga bisa diartikan, surat tersebut tidak berlaku, atau mungkin salah, dan sampai saat ini tak bisa ditunjukkan Jamaluddin Pohan surat aslinya ataupun yang tanpa coretan silang.

Sementara itu, Kartono (UD Budi Jaya), melalui Kuasa Hukumnya Darmawan Yusuf SH SE MPd MH CTLA Med (Pemimpin Law Firm DYA/Darmawan Yusuf Associates) menunjukkan banyak lagi bukti lainnya selain sertifikat SHM, seperti Putusan Pengadilan yang dimenangkan UD Budi Jaya/ Sukino dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), atas lahan tangkahan tersebut, seperti “No. 26/Pdt. G/1995/ PN.SBG tertanggal 6 November 1996, Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Di Medan dengan No. 76/ Pdt/ 1997/PT. Mdn Tertanggal 26 Maret 1997, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara kasasi Perdata No. 856.K/Pdt/1998 Tertanggal 19 Oktober 1999 Dan Putusan Peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung Republik No.246. PK/Pdt/ 2002 tanggal 6 Oktober 2004.

Lalu didukung Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 410-1293 tertanggal 9 Mei 1996, pada poin ke dua menyatakan : Pihak yang pertama melakukan reklamasi(Timbunan Tanah) dapat diberikan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan hak atas tanah reklamasi tersebut.

Sedikit kembali ke proyek Pasar Ikan Modern Kota Sibolga, sudah mau dua tahun berjalan namun belum rampung juga sampai detik ini, berarti sudah sangat jauh melewati batas waktu pelaksanaan. Nilai proyek tersebut sebesar Rp22 miliar lebih yang sumber dananya meminjam alias ngutang dari Pemerintah Pusat melalui program PEN. Namun di dalamnya diduga sarat kepentingan untuk keuntungan segelintir orang maupun kelompok, tetapi yang membayarnya kembali ke masyarakat yang menanggung.  (MR/Bersambung)

The post Dugaan Korupsi Di Proyek Pasar Ikan Modern Sibolga Disampaikan ke Kapolda dan Kajati Sumut (2) appeared first on Tobapos.