Kegiatan tersebut di ikuti pengurus DPC, Anggota DPRD dari Partai Demokrat. kader, simpatisan, serta masyarakat sekitar, sebagai bentuk kepedulian Partai Demokrat terhadap kelestarian lingkungan dan kebersihan tempat ibadah.

Pada kegiatan tersebut tanpak juga mobil Bersih bersih Mesjid ( BBM) Milik  bendahara Partai Demokrat Labuhanbatu. Muhammad Faisal Dalimunthe yang diturunkan di lokasi untuk membersihkan dalam mesjid. 

Ketua DPC Partai Demokrat Labuhanbatu, Mara Jungjung Siregar, SH. MH. mengatakan peringatan HUT ke-25 tidak hanya menjadi momentum untuk merayakan perjalanan partai, tetapi juga kesempatan untuk memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Hari jadi Partai Demokrat kami isi dengan kegiatan yang bermanfaat. Menanam pohon merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan, sementara membersihkan masjid menjadi wujud semangat kebersamaan dan pengabdian kepada masyarakat.

Melalui tema HUT ke-25, DPC Partai Demokrat Labuhanbatu menegaskan komitmennya untuk terus mengedepankan nilai kepedulian sosial, kebersamaan, serta semangat melayani masyarakat melalui berbagai kegiatan yang bermanfaat.

Menurut Mara Jungjung Siregar, kegiatan sosial tersebut sejalan dengan semangat Partai Demokrat yang ingin terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya melalui aktivitas politik, tetapi juga melalui aksi nyata yang memberikan dampak positif.

Ia berharap pohon yang ditanam dapat memberikan manfaat bagi lingkungan di masa depan, sedangkan kegiatan gotong royong membersihkan masjid dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan rumah ibadah.

“Semoga di usia ke-25 ini, Partai Demokrat semakin dekat dengan masyarakat, semakin solid, dan terus berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun bangsa,” kata Mara Jungjung Siregar yang juga anggota DPRD Labuhanbatu Fraksi Demokrat.

The post Peringati HUT ke-25, Partai Demokrat Tanam Pohon dan Bersihkan Masjid Raya Labuhanbatu appeared first on Tobapos.

Hal itu disampaikan Jesril Ferdinan Damanik Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan GMKI Cabang Asahan atas kalimat yang di keluarkan oleh mantan Wakil Presiden Republik Indonesia itu. Asahan, Senin,13 April 2026.

Kami Pengurus Cabang Asahan (GMKI CABANG ASAHAN), menolak pernyataan Jussuf Kalla yang menyesatkan. Membunuh atau dibunuh dapat Syahid “Surga” Sedangkan di dalam ajaran Kristen melakukan ajaran kasih seperti di ayat Alkitab mengatakan “Tetapi Aku berkata kepadamu : Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa pun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu” (Matius 5:39).” ujar Jesril Ferdinan Damanik.

Ia lagi menegaskan, bahwa ajaran Kristen selalu mengedepankan kasih terhadap sesama serta menolak segala bentuk kekerasan. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, pembunuhan merupakan tindakan kriminal yang tidak dapat dibenarkan dan dapat dipidanakan. 

Pernyataan Jusuf Kalla ini sangat berbahaya, karena pandangan bahwa kekerasan bisa dibenarkan dengan syarat tertentu berpotensi menghasut orang yang salah menafsirkan dan bertentangan dengan hukum karena akan menganggu stabilitas Negara.

Pengurus Pusat (PP) GMKI juga menekankan bahwa Indonesia berdiri di atas nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan persatuan.

Badan Pengurus Cabang Asahan (BPC GMKI ASAHAN) mengajak untuk hidup rukun dan selalu berpegang teguh untuk melakukan nilai pancasila dan nilai-niali norma untuk menolak segala jenis kekerasan berlandaskan agama.” tutup Jesril Ferdinan Damanik, Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan GMKI Cabang Asahan. (Ridho)

The post GMKI Asahan Menyayangkan Pernyataan Mantan Wapres JK appeared first on Tobapos.

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H. Zulkarnaen, S.K.M., didampingi Wakil Ketua, H. Rajudin Sagala, S.Pd.I., dan Hadi Suhendra, serta dihadiri Anggota DPRD Kota Medan.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Medan ini diawali dengan penyampaian Pandangan Sembilan Fraksi DPRD Kota Medan terhadap Penjelasan Pengusul atas Perubahan Perda Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan, di mana sembilan Fraksi DPRD Kota Medan menyetujui dan memandang perlu dilakukan penyesuaian dan pembahasan lebih lanjut perubahan Perda tersebut, mengingat banyaknya keluhan dan pengaduan masyarakat terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit khususnya terhadap pasien UHC (Universal Health Coverage).

Diketahui dalam penjelasan pengusul bahwa salah satu isu strategis yang harus diangkat adalah peningkatan kualitas jaminan kesehatan melalui UHC Premium, mengingat Perda Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan belum mengatur skema jaminan kesehatan yang menyeluruh, bermutu dan berkesinambungan. Karena UHC itu bukan sekedar status aktif, UHC harus terasa sebagai rasa aman bagi masyarakat Kota Medan demi mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi.

Rapat Paripurna ditutup dengan penyerahan pandangan fraksi kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan. (Tom)

The post Sembilan Fraksi Setuju Perda Sistem Kesehatan Medan Disesuaikan appeared first on Tobapos.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan yang digelar di Gedung DPRD Medan, Selasa 10 Februari 2026, saat penyampaian pandangan fraksi terhadap penjelasan pengusul Ranperda Sistem Kesehatan, yang dibacakan oleh anggota Fraksi PSI DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung, S.E., S.H., M.H.

Dalam pandangan Fraksi PSI, Henry Jhon Hutagalung menyampaikan bahwa perubahan Perda Sistem Kesehatan merupakan kebutuhan mendesak mengingat regulasi yang ada telah berusia 14 tahun. Sementara itu, tantangan kesehatan masyarakat terus berkembang pascapandemi, seiring kemajuan teknologi kesehatan dan kompleksitas demografi Kota Medan.

“Perubahan regulasi ini bukan sekadar administratif, tetapi merupakan keharusan agar pelayanan kesehatan mampu menjawab tantangan zaman,” ujar Henry Jhon Hutagalung.

Ia menegaskan, Pemerintah Kota Medan wajib menjamin pelayanan kesehatan yang aman, adil, terbuka, dan terjangkau secara merata, khususnya di tingkat Puskesmas sebagai layanan dasar masyarakat. Selain itu, pembiayaan seluruh upaya kesehatan juga harus menjadi tanggung jawab pemerintah daerah demi menjamin hak masyarakat atas layanan kesehatan yang layak.

Henry Jhon Hutagalung turut menyoroti masih lemahnya sistem rujukan layanan kesehatan antara Puskesmas dan rumah sakit yang dinilai kerap merugikan pasien.

Menurutnya, Perda yang baru perlu mengamanatkan sistem rujukan terintegrasi berbasis digital agar hambatan administratif tidak lagi menjadi kendala bagi masyarakat.

Selain sistem rujukan, Fraksi PSI juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan obat dan alat kesehatan. Regulasi yang diperbarui dinilai harus memuat ketentuan tegas terkait transparansi harga dan ketersediaan obat, sehingga keluhan mengenai obat kosong di Puskesmas tidak terus berulang.

Pada aspek mutu layanan, Fraksi PSI menegaskan tidak boleh ada toleransi terhadap pelayanan kesehatan yang diskriminatif atau tidak ramah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kesehatan perlu diiringi dengan penerapan standar pelayanan minimal yang ketat serta evaluasi kinerja secara berkelanjutan.

Sorotan tajam juga diarahkan terhadap kondisi RSUD Dr Pirngadi dan RSUD H. Bachtiar Djafar yang dinilai semakin tertinggal dibandingkan rumah sakit swasta. Fraksi PSI mendesak Pemerintah Kota Medan melakukan reformasi menyeluruh, baik dari sisi manajemen maupun pemutakhiran alat kesehatan.

“Jangan sampai warga Medan terus memilih berobat ke luar negeri karena rendahnya kepercayaan terhadap fasilitas kesehatan milik daerah,” tegas Henry Jhon Hutagalung.

Berdasarkan berbagai catatan dan masukan tersebut, Fraksi PSI DPRD Kota Medan menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan untuk dibahas lebih lanjut, dengan harapan regulasi tersebut mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. (Tom)

The post Soroti RSUD dan Sistem Rujukan, Fraksi PSI Dukung Perubahan Perda Kesehatan Medan appeared first on Tobapos.

Pandangan tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi PKS, dr. H. Ade Taufiq, dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan yang digelar di Gedung DPRD Medan, Selasa 10 Februari 2026.

Fraksi PKS menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif rekan-rekan anggota DPRD Kota Medan dalam mengusulkan Ranperda tersebut. Menurut Fraksi PKS, langkah ini merupakan wujud kepedulian Dewan terhadap pentingnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan sistem kesehatan di Kota Medan.

“Fraksi PKS memandang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan agar regulasi yang ada tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar dr. Ade Taufiq.

Fraksi PKS menilai salah satu alasan penting perubahan perda ini adalah perlunya sinkronisasi antara peraturan daerah dengan regulasi lainnya agar menjadi satu kesatuan payung hukum yang saling mendukung dalam pembangunan sistem kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kota Medan.

Selain itu, Fraksi PKS berharap dalam proses pembahasan Ranperda ini, seluruh aspirasi masyarakat dapat benar-benar diperhatikan. Pasalnya, masyarakat kerap mengeluhkan persoalan administrasi dalam mengakses layanan dan program kesehatan, yang dinilai masih berbelit dan mempersulit.

“Kondisi tersebut sering kali membuat masyarakat menjadi pasrah. Karena itu, Fraksi PKS berharap adanya solusi terbaik yang mampu menjawab permasalahan dan keluhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan,” tegasnya.

Fraksi PKS juga menekankan pentingnya kajian yang komprehensif dan tepat sasaran dalam perubahan perda ini, agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya bermanfaat secara jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan serta mampu menjadi solusi atas berbagai persoalan kesehatan di Kota Medan.

Dalam pandangannya, Fraksi PKS turut menyoroti Program Universal Health Coverage (UHC) yang telah berjalan di Kota Medan sejak 1 Desember 2022. Program tersebut dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat, namun dalam implementasinya di lapangan masih terdapat berbagai masukan, khususnya terkait akses layanan dan kualitas pelayanan yang belum optimal.

“Kondisi ini harus menjadi perhatian kita bersama untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata dr. Ade Taufiq.

Fraksi PKS menegaskan bahwa program UHC Premium yang menjadi program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan terpilih membutuhkan payung hukum yang jelas, kuat, dan komprehensif, agar pelaksanaannya dapat berjalan maksimal serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga Kota Medan.

Di akhir pandangannya, Fraksi PKS berharap Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan tetap berpedoman pada asas hukum lex superior derogat legi inferiori, yakni peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Di antaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. (Tom)

The post Fraksi PKS Dorong Perubahan Perda Sistem Kesehatan Medan Agar Lebih Responsif dan Berkeadilan appeared first on Tobapos.

Demikian kata Tia Ayu Anggriani ketika menyampaikan pandangan perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 pada sidang paripurna DPRD Kota Medan, Selasa 10 Februari 2026.

Meski demikian, Fraksi Gerindra menegaskan bahwa perubahan Perda harus berdampak nyata, bukan hanya normatif-administratif, serta harus menjawab persoalan kesehatan masyarakat Kota Medan secara konkret.

“Fraksi Gerindra mengapresiasi penguatan tanggungjawab pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pembiayaan pelayanan kesehatan tertentu, penanganan KLB dan wabah penyakit, serta jaminan universal health coverage (UHC). Namun Fraksi Gerindra mengingatkan bahwa perlu kejelasan kesiapan fiskal daerah, agar norma tanggung jawab tersebut tidak menjadi beban APBD Kota Medan di kemudian hari. Untuk ini kami mohon tanggapan Wali Kota Medan,” ungkap Tia.

Selanjutnya, terkait akses dan keadilan pelayanan kesehatan. Fraksi Gerindra mencatat beberapa poin yang perlu diperhatikan, di antaranya: Larangan penolakan pasien gawat darurat; penghapusan uang muka; akses bagi penyandang disabilitas, serta pelayanan lintas batas daerah.

“Ini adalah langkah yang positif. Akan tetapi, pengawasan implementasi di lapangan harus diperjelas, agar ketentuan tersebut tidak hanya bersifat deklaratif,” sebut Tia.

Meskipun Kota Medan memiliki fasilitas kesehatan yang relatif banyak, lanjutnya, namun masih ditemukan penolakan pasien dengan alasan kamar penuh, antrian panjang di RSUD dan Puskesmas, ketimpangan kualitas layanan antara wilayah pusat kota dan pinggiran, keluhan diskriminasi pelayanan terhadap pasien BPJS.

“Hal ini menunjukkan bahwa akses belum sepenuhnya adil dan merata, serta kualitas pelayanan belum konsisten,” tandasnya, sembari meminta perhatian dari Wali Kota Medan. (Tom)

The post Fraksi Gerindra Nilai Perubahan Perda Kesehatan Medan Jadi Langkah Strategis appeared first on Tobapos.

Wakil Ketua Umum Gerakan Rakyat, Yusuf Lakaseng, menilai upaya pemerintah bersama partai pendukungnya, khususnya Partai Golkar, sebagai sebuah permufakatan elit yang bertujuan merampas hak kedaulatan rakyat.

“Usaha merubah mekanisme pilkada dari dipilih langsung rakyat menjadi dipilih oleh DPRD adalah permufakatan elit yang jelas-jelas ingin merebut hak istimewa rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Mereka ingin merubahnya dari daulat rakyat menjadi daulat elit kembali,” ujar Yusuf dalam pernyataannya, dikutip Kamis (08/01/2026).

Yusuf menyanggah argumen pemerintah yang menyebutkan bahwa Pilkada langsung memicu biaya tinggi dan perpecahan di masyarakat. Menurutnya, alasan tersebut bersifat manipulatif untuk menutupi ambisi mempertahankan kekuasaan dengan cara yang lebih mudah.

Ia justru menuding elit politiklah yang menjadi pemicu utama mahalnya biaya politik, termasuk praktik politik uang dan politik “gentong babi” (pork barrel politics) yang dilakukan dengan menyogok rakyat demi melanggengkan kekuasaan.

“Gerakan Rakyat menilai mahalnya biaya politik bukan akibat mekanisme pemilihannya, tapi berakar dari kebodohan dan kemiskinan rakyat yang bukannya dientaskan, malah dibiarkan agar mudah disogok. Faktor lainnya adalah buruknya partai politik yang menetapkan mahar politik terlalu mahal bagi kandidat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yusuf menyoroti lemahnya mekanisme hukum dalam menjerat pelaku politik uang. Ia menyayangkan posisi alat negara yang seharusnya menjadi penegak hukum, namun dalam sepuluh tahun terakhir di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, justru dinilai ikut terlibat dalam praktik politik tersebut.

Terkait argumen bahwa pemilihan lewat DPRD tetap demokratis sesuai UUD 1945, Yusuf menyebut hal itu sebagai sesat pikir (logical fallacy).

“Memang benar pilkada lewat DPRD juga demokratis, tapi kadar demokratisnya jauh lebih rendah dibandingkan pemilihan langsung oleh rakyat. Kenapa langkah yang sudah maju malah ditarik mundur?” cetus Yusuf.

Dalam catatan sejarah bangsa, Yusuf mengingatkan bahwa pemilihan langsung merupakan capaian besar gerakan reformasi. Sebaliknya, mekanisme lewat DPRD di masa lalu terbukti hanya menghasilkan sirkulasi oligarki korup di mana rakyat hanya menjadi penonton, sementara politik uang terjadi di ruang-ruang lobi tertutup.

Gerakan Rakyat menyimpulkan bahwa upaya pengembalian Pilkada ke DPRD adalah langkah mundur, sikap hipokrit, dan pengkhianatan terhadap semangat reformasi.

Sebagai penutup, Yusuf pun menyerukan kepada seluruh rakyat, terutama generasi milenial dan Gen Z, untuk bersatu melawan wacana ini. Ia mengkhawatirkan jika perubahan mekanisme Pilkada ini berhasil, maka sasaran berikutnya adalah mengubah sistem pemilihan Presiden.

“Kami menyerukan seluruh rakyat, terutama kaum muda, harus melawannya. Karena jika mereka berhasil mengutak-atik pilkada, maka langkah selanjutnya adalah merubah pemilihan Presiden dari langsung menjadi dipilih oleh MPR. Jika itu terjadi, maka sempurnalah serangan pada capaian reformasi bangsa ini,” tutupnya. (Nauli)

The post Tolak Pilkada Lewat DPRD, Gerakan Rakyat Sebut Alasan Mahal Itu Manipulatif appeared first on Tobapos.

“Kegiatan berobat sudah diagendakan jauh hari sebelumnya,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat menjawab pertanyaan awak media di Jakarta, Jumat.

Selain itu, dia mengatakan agenda berobat tersebut telah mendapatkan penetapan dari pengadilan.

Berdasarkan pantauan pewarta di lapangan, Jumat (1/8/2025), Hasto sempat keluar dari Rumah Tahanan KPK dengan memakai rompi berwarna jingga dan langsung memasuki mobil berwarna hitam pada pukul 09.04 WIB.

Sebelumnya, DPR RI memberikan persetujuan permohonan pemberian amnesti terhadap Hasto Kristiyanto yang merupakan terdakwa kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) untuk calon anggota DPR RI Harun Masiku, dan perintangan penyidikan kasus tersebut.

“Pemberian persetujuan atas dan pertimbangan atas Surat Presiden Nomor R42/PRES/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristiyanto,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/7) malam.

Hal itu disampaikannya usai pemerintah bersama DPR RI yang terdiri dari pimpinan dan fraksi-fraksi melakukan rapat konsultasi untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Surat Presiden Nomor R42/PRES/07/2025 tersebut.

KPK lantas merespons pemberian amnesti tersebut.

“Itu kewenangan Presiden sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Kamis (31/7) malam.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, menyatakan Hasto Kristiyanto tidak terbukti merintangi penyidikan kasus tindak pidana korupsi dengan tersangka calon anggota legislatif DPR RI Harun Masiku.

Kendati demikian, untuk kasus dugaan pemberian suap, Hasto dinyatakan terbukti bersalah dan divonis pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan, serta denda Rp250 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Hasto terbukti menyediakan dana suap sebesar Rp400 juta yang akan diberikan kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2017–2022 Wahyu Setiawan untuk pengurusan pengganti antarwaktu (PAW) calon anggota legislatif DPR RI terpilih dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I atas nama Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.(sumber:antara)

The post KPK: Kegiatan Berobat Hasto Sebelum Amnesti Telah Diagendakan appeared first on Tobapos.

tobapos.co – Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan Kongres PDI Perjuangan baru akan dibahas usai bimbingan teknis fraksi dewan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Hal ini disampaikan Puan di Denpasar, Rabu (30/7/2025), menyikapi kabar soal bimtek yang akan dilanjutkan dengan kongres partai di Bali.

“Insyaallah bimtek akan ditutup nanti malam, (kongres) belum tahu lihat nanti, lihat arahan selanjutnya dari ketua partai,” kata dia.

“Tapi secepatnya Insyaallah, (tetap di bulan Agustus) Insyaallah, nanti setelah bimtek kita baru akan menentukan tanggalnya,” sambung Puan Maharani.

Saat disinggung perihal potensi kongres dilakukan di Pulau Dewata, putri Megawati Soekarnoputri itu membuka peluang tersebut, namun tidak memberi kepastian soal waktu penyelenggaraan.

Saat ini ia mengatakan ribuan kader PDI Perjuangan berkumpul untuk mengikuti bimbingan teknis yang umum dilakukan fraksi-fraksi di DPR RI dan DPRD.

Tujuan bimtek ini untuk menyatukan soliditas partai dan berbagi pemahaman mengenai program dan tugas di legislatif seperti pengawasan terhadap program pemerintah agar hasilnya bisa dinikmati masyarakat.

“Ya bagaimana soliditas partai di internal bisa tetap terjaga dan mengawasi anggaran dari program pemerintah, nantinya memang tetap untuk seluruh rakyat Indonesia,” ujar Puan Maharani.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum dan HAM Yasonna Laoly membenarkan bahwa belum mengetahui rencana kongres.

Namun, ia memastikan kehadiran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Bali, dengan agenda bimtek sore nanti.

“Kita lihat aja tunggu saja, wait and see saja tunggu sore katanya untuk pengarahan bimtek,” ucap Yasonna.

Mantan Menteri Hukum dan HAM itu enggan membahas kongres lebih jauh dan mengatakan saat ini mereka fokus dengan bimtek.

“Mana saya tahu kan ini bimtek, yang pertama sekarang kita kerjakan bimtek menguatkan DPRD termasuk DPR RI itu yang penting,” kata dia. (RL/Ant)

The post Kongres PDIP Dibahas Usai Bimtek appeared first on Tobapos.

Damses menegaskan bahwa masyarakat Sumatera Utara tidak pernah mendukung upaya pencaplokan empat pulau untuk masuk ke wilayah Sumatera Utara yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan didukung oleh Gubernur Sumut Bobby Nasution.

“Warga Sumut tidak pernah mendukung itu,” katanya, Kamis, 19 Juni 2025.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, meminta warga Sumut untuk legowo menerima keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan empat pulau tersebut sah milik Provinsi Aceh.

Namun, menurut Damses, sikap legowo yang seharusnya ditunjukkan bukan oleh masyarakat Sumut, melainkan oleh Gubernur Bobby Nasution sendiri.

“Yang legowo itu seharusnya Bobby Nasution, karena ambisinya untuk mengklaim pulau-pulau itu tidak tercapai. Justru masyarakat Sumatera Utara memberikan dukungan penuh kepada masyarakat Aceh untuk mempertahankan haknya,” ujar Damses.

Damses juga menanggapi pernyataan Gubernur Sumatera Utara saat konferensi pers bersama Mendagri, Mensesneg, Wakil Ketua DPR RI, dan Gubernur Aceh terkait keputusan Presiden yang meminta masyarakat Sumut agar tidak terhasut dan tidak terbawa ‘gorengan’.

Menurutnya, pernyataan tersebut keliru. “Masyarakat Sumatera Utara tidak pernah mendukung pencaplokan yang dilakukan Gubernur Sumut dan dimuluskan oleh Mendagri. Jadi sudah pasti tidak akan pernah merasa terhasut,” tegas Damses.

“Yang seharusnya tidak tersulut oleh keserakahan dan tidak terbawa ‘gorengan’ adalah Gubernur Sumut dan Ketua DPRD Sumut Erny Ariyanti yang ingin mempertahankan klaim atas keempat pulau itu.” tambahnya.

Damses juga menilai bahwa Menteri Dalam Negeri, Gubernur Sumut, dan Ketua DPRD Sumut seharusnya meminta maaf kepada masyarakat karena telah menimbulkan kegaduhan dan gejolak politik akibat sengketa ini. (MM)

The post Polemik Sengketa 4 Pulau, Bobby dan Erny Ariyanti Terkesan Ngotot appeared first on Tobapos.