Aksi yang diikuti sekitar 200 pengunjuk rasa itu berlangsung sekitar pukul 10.30 WIB. Massa menyampaikan aspirasi terkait legalitas perusahaan, khususnya proses pembaruan Hak Guna Usaha (HGU) PT BSP serta sejumlah lahan yang saat ini dikuasai masyarakat.

Departemen Social Security and Partnership PT BSP, Alharis Nasution, mengatakan pihak perusahaan telah menyiapkan sekitar 150 personel security untuk mengamankan area perusahaan. Namun, situasi memanas ketika sejumlah peserta aksi berupaya masuk ke lokasi kantor dan dihadang petugas keamanan.

“Semula kami sudah melakukan pengamanan dengan memasang pembatas untuk mengantisipasi banyaknya massa. Namun, sempat terjadi bentrokan karena massa mendesak masuk ke lokasi kantor, sementara pihak security berusaha menghadang,” ujar Alharis.

Menurutnya, lima anggota security mengalami luka di bagian kepala dan langsung dilarikan ke RS Kartini untuk mendapatkan perawatan medis. Luka tersebut diduga akibat lemparan batu. Selain itu, sejumlah tameng milik petugas keamanan mengalami kerusakan. Dua mobil pengangkut pengeras suara milik pengunjuk rasa juga rusak, terutama pada bagian kaca.

Alharis menyebut pihaknya masih melakukan evaluasi terhadap insiden tersebut, termasuk menyerahkan proses penyelidikan kepada kepolisian untuk mengetahui pihak yang pertama kali memicu bentrokan.

“Kami tetap berdiri netral sebagai perusahaan. Tidak ingin gegabah menuduh siapa yang benar atau salah. Kami menyerahkan proses penyelidikan kepada pihak berwajib,” katanya.

Dia menegaskan, manajemen PT BSP tetap berupaya mengedepankan pendekatan humanis serta membangun komunikasi dengan masyarakat dan aparat kepolisian untuk mencari penyelesaian atas persoalan tersebut.

Terkait tuntutan massa, Alharis menjelaskan perusahaan sebelumnya telah memberikan ruang kepada tujuh perwakilan kelompok tani untuk berdiskusi dengan manajemen. Dalam pertemuan itu, tim legal PT BSP turut menjelaskan kedudukan legalitas perusahaan dan proses pembaruan HGU yang sedang berlangsung.

“Proses pembaruan HGU berada di Kementerian ATR/BPN. Perusahaan hanya menjalani proses yang ada dan tidak bisa menentukan berapa lama sampai HGU tersebut diterbitkan,” jelasnya.

Dia menyebut terdapat sejumlah titik lahan PT BSP yang saat ini dikuasai kelompok tani. Di antaranya, areal Estate Kuala Piasa yang diklaim kelompok tani sekitar 366 hektare dengan alasan sebagai tanah warisan. Kemudian, Tanah Raja Estate sekitar 90 hektare yang sebagian ditanami pisang oleh masyarakat, serta areal Tanah Raja III di Jalan Tusam dengan luas sekitar 35 hektare dan 34 hektare.

Alharis mengatakan persoalan tersebut sebelumnya telah beberapa kali dimediasi, termasuk difasilitasi Polres Asahan. Namun, hingga kini belum tercapai penyelesaian sehingga sebagian masyarakat masih bertahan di areal yang mereka garap.

“Perusahaan tetap berkomitmen membangun komunikasi dan duduk bersama secara humanis. Kami juga mengimbau kelompok tani jika tidak puas dengan penjelasan mengenai legalitas perusahaan, silakan menempuh jalur hukum. Negara kita adalah negara hukum dan persoalan ini lebih baik diselesaikan melalui jalur hukum,” katanya.

Sementara itu, Legal Departemen PT BSP, Wahyudi, menegaskan perusahaan memiliki legalitas untuk menjalankan usaha di bidang perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami dalam menjalankan usaha perkebunan mempunyai legalitas,” jelas Wahyudi.

Pertanyakan SK Legalitas

Di sisi lain, Koordinator Aksi Aliansi Kelompok Tani, Ali Usman, mempertanyakan dokumen yang disebutnya sebagai SK terbaru terkait perubahan atau pembaruan legalitas PT BSP yang diperlihatkan perusahaan kepada perwakilan kelompok tani saat melakukan mediasi.

Ali mempertanyakan alasan dokumen tersebut tidak diperbolehkan untuk didokumentasikan oleh pihak petani. Dia juga meminta agar dokumen yang disebut diterbitkan pada 26 Juni 2026 tersebut dapat diperlihatkan secara terbuka kepada masyarakat.

“Kalau SK itu benar diterbitkan oleh kementerian, silakan tunjukkan kepada kami para petani agar persoalan ini jelas dan kami tidak terombang-ambing,” ujarnya.

Ali bahkan menduga dokumen yang diperlihatkan kepada perwakilan kelompok tani tersebut tidak benar. Namun, dia menegaskan dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui pihak yang berwenang.

“Kami akan meminta DPR mendesak PT BSP menunjukkan SK tersebut benar atau tidak. Kami juga meminta BPN memberikan penjelasan secara tegas karena kami sudah melakukan mediasi ke BPN. Katanya, tidak ada pembaruan SK dari kementerian,” katanya.

Menurut Ali, persoalan lahan yang mereka perjuangkan mencakup sejumlah wilayah, di antaranya Air Joman, Desa Subur, Binjai Serbangan, Punggulan, dan beberapa wilayah lainnya.

Dia juga menyesalkan terjadinya bentrokan dalam aksi tersebut. Menurutnya, masyarakat hanya ingin menyampaikan aspirasi dan meminta kejelasan mengenai legalitas lahan.

Ali juga menyoroti penggunaan anjing dalam pengamanan aksi yang menurutnya membuat massa merasa terintimidasi. Persoalan tersebut, katanya, akan turut dipertanyakan dalam proses hukum kepada pihak terkait.

“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi. Kami juga akan menempuh langkah hukum terkait kejadian hari ini. Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara terbuka dan sesuai hukum,” ujarnya.(Do)

The post Unjuk Rasa Koptan ke PT BSP Berujung Bentrok, Dua Belah Pihak Mengalami Luka appeared first on Tobapos.

M. Reza Adyan Saski selaku Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral IMM Sumut mengaskan bahwa aksi ini berserta tuntutan yang dibawakan, dilakukan untuk memperjuangkan hak masyarakat atas informasi publik dan pengelolaan lahan di PT PP LONSUM Kebun Rambung Sialang yang hari ini belum terbuka kejelasannya pada masyarakat.

 “Aksi ini kami bawakan murni atas keresahan masyarakat yang belum mendapatkan keterbukaan informasi publik secara jelas dan resmi terkait luasan HGU kebun. Laporan yang tercatat di Dinas Pertanahan dan yang secara nyata terjadi di lapangan memiliki selisih yang jauh berbeda. Maka dari itu kami Mendesak PT PP LONSUM untuk terbuka untuk menjawab surat somasi yang dilayangkan oleh DPD IMM SUMUT,  lalu Mendesak PT PP LONSUM untuk terbuka perihal jumlah lahan HGU seluruh PT. PP LONSUM yang berada di Serdang Bedagai”

Terakhir Reza yang juga sebagai kordinator lapangan, menyatakan bahwasanya DPD IMM Sumut tidak akan mundur satu jengkal pun sebelum PT. PP LONSUM memberikan klarifikasi terbuka kepada masyarakat. Ini dilakukan demi hak masyarakat atas keterbukaan informasi dari PT. PP LONSUM yang beroperasi di lingkungan kehidupan masyarakat Desa Pergulaan.(H2)

The post IMM Sumut Tuntut Klarifikasi HGU PT PP Lonsum appeared first on Tobapos.

Menurutnya, peristiwa tersebut tidak serta-merta menjadi tanggung jawab langsung PAM Jaya karena para pekerja merupakan bagian dari perusahaan pelaksana, yakni PT Moya Indonesia.

Rio menjelaskan, dalam pelaksanaan proyek infrastruktur, pemilik pekerjaan dan perusahaan pelaksana memiliki pembagian tanggung jawab yang berbeda, terutama terkait aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

“Para pekerja yang menjadi korban merupakan tenaga kerja dari PT Moya sebagai pelaksana pekerjaan. Untuk itu, tanggung jawab langsung terhadap penerapan standar keselamatan kerja berada pada perusahaan yang mempekerjakan mereka,” ujar Rio, Kamis (16/07/2026).

Ia menilai tuntutan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal yang meminta Direktur Utama PAM Jaya dicopot merupakan pernyataan yang berlebihan. Dan tidak didasarkan pada pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan proyek.

Rio juga mempertanyakan kenapa Said Iqbal justru tidak menyuarakan agar para petinggi PT Moya Indonesia untuk mumdur dari jabatannya. 

Ia juga menyarankan agar Said Iqbal juga melakukan tabayyun kepada pihak PAM Jaya agar memahami konstruksi persoalam secara utuh sebelum memberikan keterangan kepada publik.

“Setiap musibah tentu harus diusut secara menyeluruh. Namun, tidak tepat apabila langsung menyimpulkan bahwa pimpinan PAM Jaya harus dicopot sebelum hasil investigasi selesai. Penilaian harus didasarkan pada fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan asumsi atau tekanan opini publik,” terangnya.

Menurutnya, apabila ditemukan adanya kelalaian dalam penerapan prosedur keselamatan kerja, maka pihak yang pertama kali harus dimintai pertanggungjawaban adalah perusahaan pelaksana sesuai dengan kontrak kerja dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Meski demikian, ia menilai insiden tersebut tetap harus menjadi bahan evaluasi serius bagi PAM Jaya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap mitra kerja.

“PAM Jaya perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PT Moya. Jika hasil evaluasi maupun investigasi menemukan adanya pelanggaran terhadap standar operasional dan ketentuan K3, maka sudah semestinya diberikan sanksi tegas sesuai isi kontrak, mulai dari peringatan, denda, hingga sanksi lain yang diatur dalam perjanjian kerja sama,” bebernya 

Rio mengapresiasi langkah PAM Jaya yang menyerahkan proses penanganan kasus kepada aparat penegak hukum dan instansi terkait agar penyebab kecelakaan dapat diungkap secara transparan.

Ia menegaskan, sikap tersebut menunjukkan bahwa PAM Jaya tidak menghindari proses hukum, melainkan menghormati mekanisme investigasi yang sedang berjalan.

“Perlu dikedepankan saat ini adalah penegakan prinsip akuntabilitas. Jangan sampai musibah ini dimanfaatkan untuk membangun opini yang tidak proporsional. Semua pihak harus menunggu hasil penyelidikan sehingga tanggung jawab dapat ditetapkan secara adil,” imbuhnya.

Rio berharap, peristiwa tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap seluruh mitra kerja agar penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja benar-benar dijalankan di setiap proyek.

“Keselamatan pekerja harus menjadi prioritas utama. Evaluasi terhadap kontraktor wajib dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Namun, penilaian terhadap PAM Jaya juga harus ditempatkan secara proporsional sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya,” tandasnya. (Nauli)

The post Biar Komen Gak Ngawur, Rio: Iqbal Sebaiknya Tabayyun Dulu Dengan PAM Jaya appeared first on Tobapos.

Menyikapi hal itu,  3 orang tokoh pemuda Asahan melakukan konfrensi pers kepada awak media untuk mengajak masyarakat agar tidak terpancing, dan melakukan kajian – kajian terlebih dahulu. Kamis (11/06/2026)

Tiga orang tokoh pemuda Asahan yaitu terdiri dari S Marpaung, Rudi Yansah Ritonga dan Ali Ibra Manurung, pertemuan disalah satu warkop di Jalan Diponegoro, Kisaran.

Dijelaskan S. Marpaung, “Dengan pemberitaan beberapa hari yang lalu terkait HGU, sah-sah saja, tetapi jangan lupa bahwa persoalan ini sudah pernah saya suarakan pada tahun 2015 dan itu sebenarnya sudah di jawab oleh perusahan dan pemerintah,”

“Bahwa persoalan ini sebenarnya kalau dibahas dari putusan incraht nya, ini sudah hampir 12 tahun, dan sepengetahuan saya dari warga kampung, bahwa HGU yqng disebutkan itu tidak semua dikuasai oleh perusahaan, bahkan ada juga yang dari dulunya sudah dikuasai oleh masyarakat, dan ketika persoalan ini dikembalikan,  bayangkan begitu banyak masyarakat yang dirugikan dan juga kami menilai tidak sesuai fakta di lapangan,” pungkasnya.

Tambah S. Marpaung,  “Selama kurun waktu 12 tahun tersebut kondisi hubungan masyarakat dan perusahaan berlangsung langgeng, karena perusahaan tidak pernah mempermasalahkan penguasaan masyarakat atas areal  konsesi bekas pelepasan kawasan hutan yang telah diberikan Menhut kepada PT CSIL. Padahal sebagian besar areal konsesi tersebut masih dikuasai dan diusahai oleh masyarakat.”

Masih terang S Marpaung, “Kelompok organisasi, masyarakat jangn terpancing dan mari kita telaah dan kita cari referensi yang benar dan kita diskusikan, dan jangan terburu-buru, agar menghindari koflik kepentingan,” ucapnya 

Senada dengan Soleh , Rudi dan Ali mengatakan, “Pihak yang mengkritisi sah saja, asal jangan membuka luka lama dan menimbulkan luka baru,” ucapnya.

Masih dengan mereka, ali dan Rudi “Tokoh pemuda meminta semua pihak, terutama LSM yang concern di bidang konservasi hutan dan lingkungan, untuk tidak membuat kegaduhan dan keresahan bagi publik dengan mempublikasi pernyataan yang mengorek luka lama.” tutup mereka. (Do)

The post Tokoh Pemuda Asahan Nilai  Putusan Mahkamah Agung Terkait HGU PT CSIL Tidak Sesuai Fakta dan Rugikan Masyarakat appeared first on Tobapos.

Aksi yang melibatkan GMNI, GMKI, IMM, dan KAMMI SUMUT tersebut berakhir ricuh dengan aksi pembakaran ban dan perobohan pagar kantor PLN. Kemarahan massa dipicu oleh peristiwa total blackout Pulau Sumatera pada 22 Mei 2026 kemarin yang melumpuhkan ekonomi warga dan ribuan UMKM. Aliansi menilai pihak manajemen PLN tidak menunjukkan itikad baik dalam memberikan pertanggungjawaban.

TUDINGAN “TAMENG” AFF DAN MANAJEMEN AMATIR

Pimpinan Aliansi menyatakan kekecewaannya karena General Manager (GM) PLN UID Sumut enggan menemui massa. Mereka menuding perhelatan AFF sengaja dijadikan alasan untuk menghindar.

“Kami merasa jijik melihat pimpinan PLN UID Sumut yang seakan-akan menggunakan perhelatan penting seperti AFF hanya sebagai tameng saja untuk berlindung dari pertanggungjawaban,” tegas perwakilan aliansi dalam konferensi persnya.

Selain masalah pelayanan, aliansi menyoroti rapuhnya interkoneksi tol listrik Sumatera akibat ketiadaan jaringan cadangan yang memadai. Mereka menyebut manajemen PLN saat ini bekerja secara reaktif dan amatir dalam menangani krisis energi di wilayah tersebut.

SOROTI “GURITA KORUPSI” DI TUBUH PLN

Tak hanya soal teknis listrik, massa juga membawa isu korupsi ke permukaan. 

Terdapat dua poin korupsi struktural yang disoroti:

– Kasus SPKLU : Dugaan modus “pecah paket” proyek Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Sumut untuk menghindari tender transparan yang kini diselidiki Polda Sumut.

– Mark-up Konsultan : Dugaan penggelembungan anggaran senilai Rp13,5 miliar untuk jasa konsultan hukum di PLN Pusat yang melibatkan jaringan nepotisme

5 TUNTUTAN UTAMA

Dalam aksi tersebut, empat pimpinan organisasi (Irham Saddani Rambe, Rahmat Taufiq Pardede, Chrisye Sitorus & Armando Sitompul) menyampaikan lima tuntutan Aksi:

– Copot Dirut PLN : Mendesak Presiden RI mencopot Darmawan Prasodjo karena dinilai gagal menjaga ketahanan energi nasional.

– Kompensasi  100% : Menuntut ganti rugi ekonomi riil dan potongan tarif otomatis 100% bagi pelanggan terdampak blackout.

– Mendesak GM PLN UID SUMUT Mundur sebab dinilai gagal dan tidak mampu menjawab persoalan hak-hak rakyat Sumatera Utara sebagai konsumen.

– Perbaikan & Kemandirian Energi : Mendesak realisasi skema Micro-Grid (Island Mode) agar kelistrikan Sumut tidak bergantung total pada transmisi luar provinsi.

– Penegakan Hukum : Meminta Polda Sumut dan Kejati DKI mengusut tuntas aktor intelektual korupsi proyek SPKLU dan konsultan hukum.

– Audit Infrastruktur : Mendesak Ketua DPRD Sumut membentuk tim independen untuk mengaudit kelayakan infrastruktur transmisi 275 kV Sumatera.

“Jangan biarkan kekayaan alam Sumatera terus dikeruk, sementara rakyatnya dibiarkan merabaraba dalam kegelapan akibat uangnya dirampok oleh para koruptor!” tutup pernyataan sikap bersama tersebut.(H2)

The post Gerakan Cipayung Plus Sumut Tuding Pimpinan PLN UID Sumut Gunakan Event AFF Untuk Hindari Rakyat appeared first on Tobapos.

Pada fase awal penanganan, BAZNAS langsung menerjunkan tim BAZNAS Tanggap Bencana (BTB), Tim Rumah Sehat BAZNAS (RSB), Tim Kemanusiaan, dan layanan Dapur Umum BAZNAS untuk membantu proses evakuasi dan memastikan kondisi kesehatan dan kebutuhan dasar masyarakat dapat segera tertangani.

Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan, H. Idy Muzayyad, S.H.I., M.Si., mengatakan, bantuan mulai disalurkan sejak pagi setelah kejadian guna memastikan kondisi kesehatan dan kebutuhan dasar masyarakat dapat segera terpenuhi.

“Telah terjadi kebakaran besar, kami (BAZNAS) langsung kirimkan tim untuk segera membantu masyarakat terdampak. Kami juga sangat berduka, karena salah satu korbannya Mbak Risma yang merupakan barista ZCoffee binaan BAZNAS,” ujar Idy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (02/06/2026).

Idy mengatakan, tim BTB fokus membantu penanganan awal di lapangan, mulai dari membantu proses evakuasi warga, asesmen kondisi korban terdampak, hingga memastikan distribusi bantuan berjalan dengan cepat dan tepat sasaran.

“Tim Rumah Sehat BAZNAS juga hadir memberikan layanan kesehatan dan pengobatan bagi warga terdampak. Pada saat yang sama, bantuan makan siap saji juga kami siagakan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat selama masa darurat,” ujar Idy.

Idy mengatakan, layanan kesehatan menjadi salah satu kebutuhan penting bagi warga terdampak kebakaran, terutama bagi anak-anak, lansia, dan masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat asap, kelelahan, maupun kondisi darurat lainnya.

Lebih lanjut, Idy menyampaikan, BAZNAS akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam mendukung penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak kebakaran.

“Pastinya BAZNAS harus bersinergi dengan berbagai elemen masyarakat. Dukungan bersama sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan kondisi warga yang terdampak musibah tersebut,” kata Idy.

Diketahui, kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di kawasan Jalan Haji Ung atau Pasar Jiung, Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin (1/6/2026) malam.

Hingga kini, proses penanganan dan pendataan korban masih terus dilakukan oleh pihak terkait, sementara warga terdampak untuk sementara mengungsi di lokasi yang telah disediakan. (Nauli)

The post Kebakaran Kemayoran, BAZNAS RI Evakuasi dan Salurkan Bantuan appeared first on Tobapos.

Dugaan pembiaran pada tambang Galian C ilegal yang tersebar di Kabupaten Langkat juga menjadi salah satu contoh tidak maksimalnya Kapolres Langkat dan jajarannya dalam menindak pelanggaran Hukum di Langkat. Dan yang paling memalukan adalah oknum anggota Kepolisian Kabupaten Langkat yang diduga menggunakan jabatannya untuk merambah hutan lindung secara ilegal untuk dijadikan lahan kelapa sawit di Desa Bubun, Kecamatan Tanjung Pura, dinilai mencoreng nama baik Kepolisian

Aldi Ritonga sebagai Ketua IM-Muda SUMUT menyatakan bahwa Narkoba, dan Judi bukan hanya merusak secara fisik anak-anak muda di Kabupaten Langkat, namun juga merusak moral. 

“Kami terkhusus saya melihat secara langsung pengedaran Narkoba, dan tempat perjudian sangat-sangat eksis di Kabupaten Langkat. Bahkan masyarakat bukan resah lagi namun takut anak-anaknya terikut dalam dunia gelap ini. Ini bertolak belakang dengan Bapak Kapolres Langkat yang baru saja menerima piagam penghargaan dari Komnas Perlindungan Anak yang katanya berkomitmen menjaga keamanan anak-anak di wilayahnya. Maka oleh Karena itu kami Menuntut bahkan bila memang perlu memohon kepada Bapak Kapolda Sumut untuk mencopot Kapolres Langkat, beserta Kasat Reskrim dan Kasat Narkoba yang kami duga tidak becus dalam menangani hal yang fundamental ini”

Kordinator Aksi Aulia Akbar Hasibuan juga menyoroti tindakan pelanggaran hukum yang tak pernah selesai bahkan diduga cenderung dibiarkan oleh Polres Langkat. Diantaranya Tambang Galian C Ilegal yang tak pernah ditindak, serta yang sangat mencoreng Institusi Kepolisian adalah Perambahan Hutan Lindung secara ilegal yang dilakukan oleh Kapolsek Tanjung Pura AKP Mimpin Ginting dan AKP Rudy yang tak seharusnya dilakukan oleh anggota Kepolisian. 

“Masih banyak pelanggaran hukum yang terjadi di Kabupaten Langkat yang bukan hanya tidak ditindak, namun malah diduga dibiarkan karena Kepolisian menerima upeti dari para pelanggar hukum. Tambang Galian C ilegal menjadi contoh nyata yang masih banyak di beberapa kecamatan di Langkat. Dan yang paling saya rasa mencoreng nama institusi kepolisian adalah Dugaan Perambahan Hutan Liar di Tanjung Pura oleh Kapolsek Tanjung Pura. Bukannya Polisi menindak mafia, namun malah anggota Polisi yang menjadi Mafia. Oleh karena itu kami menuntut Kapolda Sumut mencopot Kapolres, Kasat Reskrim, dan Kasat Narkoba Polres Langkat “

Para Mahasiswa mengakhiri aksi unjuk rasa dengan bersama-sama menyampaikan tagline bahwa #LANGKATBELUMAMAN untuk sekiranya di indahkan dan permohonan kepada Kapolda Sumut Irjen. Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H.(HH)

The post IM-MUDA SUMUT Menuntut Kapolda Sumut Copot Kapolres Langkat appeared first on Tobapos.

Penyegelan dilakukan usai pelaksanaan Ibadat Jumat Agung. Situasi sempat memanas ketika ratusan warga mendatangi lokasi dan meminta penutupan tempat ibadah tersebut. Aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP turut berada di lokasi untuk mengamankan situasi.

Salah satu pengurus jemaat mengaku terpukul atas kejadian tersebut, terlebih karena Paskah tinggal beberapa hari lagi.

“Kami tidak tahu lagi harus beribadah di mana saat Paskah nanti,” ujarnya.

Ketua Yayasan POUK Tesalonika, Oktavianto Pardede, menegaskan bahwa kegiatan ibadah yang dilakukan selama ini tidak mengganggu lingkungan sekitar.

“Tempat ini jauh dari masjid dan kami sudah menggunakan peredam suara. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan Satpol PP,” jelasnya.

Ia menambahkan, secara internal seluruh persiapan ibadah telah dilakukan, termasuk koordinasi dengan unsur Forkopimcam Teluknaga. Namun, persoalan perizinan menjadi kendala utama.

Menurutnya, pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) telah dilakukan sejak 2023, namun hingga kini belum rampung karena berbagai kendala teknis.

Di sisi lain, warga yang datang ke lokasi menyuarakan penolakan terhadap aktivitas di rumah doa tersebut. Dalam dialog yang difasilitasi aparat, sebagian warga meminta agar bangunan tersebut ditutup secara permanen.

Kasatpol PP Kabupaten Tangerang, Ana Supriyatna, menjelaskan bahwa penyegelan dilakukan karena bangunan belum memiliki izin sesuai ketentuan.

“Bangunan ini belum memiliki PBG, sehingga untuk sementara tidak boleh digunakan untuk kegiatan apa pun,” ujarnya.

Proses penyegelan dilakukan dengan pemasangan stiker pada bangunan, disertai pengosongan aktivitas di dalamnya. Meski demikian, situasi di lapangan sempat memanas sebelum akhirnya kondusif.

Menanggapi hal tersebut, LBH Gekira menyatakan siap memberikan pendampingan hukum kepada jemaat. Ketua LBH Gekira, Santrawan Paparang, menegaskan pihaknya akan membantu proses perizinan agar hak beribadah tetap terpenuhi.

Peristiwa ini menjadi perhatian publik, terutama karena terjadi di momen penting umat Kristiani yang tengah bersiap merayakan Paskah. (Nauli)

The post Jemaat Bingung Paskah Dimana: Usai Jumat Agung, Rumah Doa di Tangerang Disegel appeared first on Tobapos.

Dari informasi yang dihimpun wartawan di lokasi, api terlihat dengan cepat membesar dan melahap bangunan gudang yang berisi kendaraan roda empat. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi dan terlihat dari kejauhan.

Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran tersebut. Namun, kuat dugaan api dengan cepat menjalar karena banyaknya material mudah terbakar di dalam gudang.

“Untuk sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan,” ujar Kanit Reskrim Polsek Kisaran Kota, Ipda Supangat saat dikonfirmasi di lokasi kejadian.

Ia juga menyebutkan bahwa pihak kepolisian masih melakukan pendataan terkait jumlah kerugian serta kendaraan yang terdampak.

Sementara itu, berdasarkan keterangan awal, diperkirakan lebih dari 10 unit mobil yang tersimpan di dalam gudang ikut terbakar dalam insiden tersebut. Beberapa kendaraan dilaporkan hangus dan tidak dapat diselamatkan.

Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Asahan masih berjibaku memadamkan api. Sejumlah unit mobil pemadam dikerahkan untuk mengendalikan kobaran api agar tidak merembet ke bangunan lain di sekitar lokasi.

Hingga berita ini diturunkan, proses pemadaman masih berlangsung dan petugas terus berupaya menjinakkan api. Polisi juga telah memasang garis polisi di sekitar lokasi untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. (Ridho)

The post Gudang Mobil di Kisaran Terbakar, Ada Belasan Unit Diduga Hangus appeared first on Tobapos.

Ia juga dikenal sebagai salah satu srikandi atletik Indonesia, khususnya pada era 1950-an hingga awal 1960-an, dan pernah mengukir sejarah sebagai peraih medali emas untuk Maluku. 

Ia juga mempersembahkan medali perunggu bagi Indonesia di pentas GANEFO pada 1963, di Jakarta. Setelah namanya terus menanjak sebagai atlet nasional,  Willy lantas menikahi seorang pria yang juga berdarah Maluku, Bram Tuapattinaja.

Sang suami yang meninggal pada 2015 ini merupakan salah satu Pemimpin Redaksi Majalah Kartini. 

Sejak Kartini pertama kali diluncurkan pada 1974, nama Bram begitu melekat. Willy dan Bram juga sudah dikaruniai seorang putra, Eric Tuapattinaja pada 1971. 

Eric sempat ikut memegang Kartini sebelum akhirnya hengkang ke sejumlah bisnis. Selain menjadi Presiden Federasi 

Sepakbola Mini Indonesia (FSMI) ia juga aktif sebagai Anggota Dewan Penasihat (WanHat) PWI Jaya. 

Cukup lama Willy hidup berdua putra tunggalnya setelah kepergian sang suami 11 tahun lalu, 

pada Jumat 27 Maret 2026, tepat pukul 12.24 WIB di rumahnya di kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan.

Willy pun tutup usia dengan damai dalam usia 88 tahun. 

Selamat jalan Willy Tuapattinaja/Tomasoa. Damailah disana. (Nauli)

The post Pelari Wanita Nasional 1960, Selamat Jalan Willy Tuapattinaja/Tomasoa appeared first on Tobapos.