“Tidak ada peraturan seperti itu, tidak ada permintaan SPP 3 bulan, coba dipanggil yang menyampaikan, supaya tidak ada informasi yang keluar seperti itu, dan kalau ada pihak kami yang meminta seperti itu, biar kami tegur, karena anak yang PKL di bulan Juli awal sudah berangkat PKL, jadi kapan kami meminta. Lagipula sekarang tidak ada lagi SPP tapi berupa sumbangan yang diberikan oleh orang tua/wali siswa dengan sukarela, tidak mengikat, tidak berjangka waktu dan tidak akan mengurangi pelayanan dalam bentuk apapun kepada siswa apabila tidak memberikannya, hal tersebut sudah sejalan dengan arah dari Bapak Gubernur Sumut melalui Kepala Dinas Pendidikan Sumut,” kata Wilma, Jumat 18 September 2026, selesai melaksanakan kegiatan Maulid di sekolah tersebut.

Disambung konfirmasi soal Anggaran dana BOS SMKN 8 medan Tahun 2025, Tahap I sebesar Rp 1.563.985.000. Jumlah Siswa Penerima 1919. Tanggal Pencairan 22 Januari 2025, pada item administrasi kegiatan sekolah sebesar Rp 730.861.500.

Kemudian jumlah dana BOS yang diterima sekolah SMKN 8 Medan Tahap ke II sebesar Rp 1.532.079.893, yang sedang disalurkan,  tanggal Pencairan 17 September 2025. Dimana Rincian Penggunaan yang layak dipertanyakan seperti: – pengembangan perpustakaan Rp 505.422.440, – administrasi kegiatan sekolah

Rp 636.595.790.,

Wilma Handayani menjawab, ” Dalam pembuatan anggaran yang menggunakan dana BOSP tidak bisa sembarangan atau suka-suka, tapi ada hal mendasar yang wajib dipatuhi dalam pembuatannya yaitu (1) Juknis BOPS yang berlaku (2) Raport Pendidikan Sekolah yang diperoleh setiap tahunnya, disitu direkomendasikan program-program apa saja yang bisa dibuat sekolah sesuai dengan analisisnya (3) Analisis SWOT yang dilakukan sekolah sebangai bentuk refleksi, evaluasi dan penentuan program ke depan supaya lebih baik lagi dan bisa mengoptimalkan segala bentuk pendidikan yang diselenggarakan di sekolah, dimana pembuatannya melibatkan banyak pihak diantaranya kepala sekolah, manajemen sekolah, guru-guru, siswa, orang tua bahkan industri sebagai partner SMK. 

Masing-masing dianggarkan dan diperuntukan sesuai dengan juknis yang berlaku, pembelanjaan bisa berupa belanja modal, belanja jasa dan lain-lainnya. Ini saya perlihatkan peruntukannya, yaa Bang. Sampai ada grafiknya yang memang terukur dan terus dipantau oleh Tim BOS Dinas baik sebelum, ketika dan sesudah penganggaran supaya sekolah tertib dan tidak melakukan kesalahan,”

“Dan pembelian buku juga bertahap sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari guru dan siswa yang sebagai penggunan buku-buku tersebut baik buku kejuruan, buku paket, atau buku-buku literasi. Pembelanjaan banyak tentunya karena jumlah siswa kami juga banyak, dan tetap kami patuh pada juknis serta arahan dan bimbingan dari Dinas,” jelasnya.

Terkait anggaran kegiatan pelaksanaan administrasi?, “Jadi, yang anggaran untuk administrasi itu bukan hanya pelaksanaan surat menyurat, jadi itu untuk administrasi pembelajaran ekstrakurikuler, assesmen, penelitian -penelitian, kemudian pengembangan guru, evaluasi siswa, itu masuk kesitu, banyak itemnya, buka hanya administrasi surat menyurat,” jelas Wilma Handayani sekaligus menutup konfirmasi wartawan. 

Menambahkan, “Terima kasih kepada media yang mau bekerjasama/berkolaborasi membuat pemberitaan dengan konten yang akurat, pada intinya sekolah akan menjadi mitra bagi media untuk sama-sama mengawal pendidikan di Sumut menjadi lebih baik setiap harinya, sesuai dengan harapan dari Bapak Gubernur,” tutup Wilma.(Tom)

The post SMKN 8 Medan Bantah Adanya Kebijakan Sumbangan Uang Sekolah Dirapel 3 Bulan Bagi Siswa PKL appeared first on Tobapos.

Hal itu terkait proyek revitalisasi di SMPN 23 Medan, senilai Rp 2 miliar lebih, yang berasal dari bantuan pemerintah, dimana pekerjaan proyek tersebut diduga di-mark up secara besar-besaran sehingga nyaris mangkrak.

Dan informasi dugaan korupsi yang terbaru diperoleh, adanya 2 item pada proyek yang  diduga fiktif di SMPN 23 Medan, yakni : 1. Belanja Jasa Rehabilitasi Bangunan Sekolah Jenjang SMP pada SMP NEGERI 23 MEDAN (Ruang Digital) Rp 136.800.000 , Pengadaan Langsung APBD Tahun 2026

Lalu yang ke 2. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan pada UPT SMP NEGERI 23 MEDAN (TKD) Rp 342.000.000, Pengadaan Langsung APBD Tahun 2026

Atas temuan kedua item itu, dicoba konfirmasi kepada Kepala Inspektorat Pemko Medan Erwin Fahrurrazi, dan menjawab, “Tks infonya nya. Kami perlu cek apakah kegiatan tsb direalisasikan atau tidak. Krn ini masih dalam tahun berjalan.” katanya. Senin (14/9/2026).

Baca juga..

Kemudian konfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Ahmad Barli Mulia Nasution, menjawab, “Blm terlaksana, bukan tidak dilaksanakan pak, yh ruang digital sedang tayang, yg TKD DED bru sls sedang proses selanjutnya, terimakaaih,”

Sambung Ahmad Barli ditanya ruang digital yang dimaksud sedangkan sudah ada ruangan laboratorium komputer di SMPN 23 Medan, ” Blm di kerjakan, yg sls DED nya perencanaannya pak, tahap oekerjaannya di huat dl DED nya bru dikerjakan,” ungkapnya melalui WhatsApp.

Namun, satu konfirmasi yang belum juga dijawab Kepala Inspektorat Pemko Medan dan Kadis Pendidikan Kota Medan, soal dugaan aset Pemko Medan yang berasal dari  material bekas hasil pembokaran sekitar 7 ruangan kelas di SMPN 23 Medan karena dilakukan revitalisasi, seperti material besi, kayu, atap, dan material bangunan lainnya yang diduga raib karena digelapkan atau diduga dipasang kembali layaknya material bangunan baru dalam proyek revitalisasi tersebut, yang diduga menyebabkan terjadinya mark-up.

Di tempat terpisah, elemen masyarakat Kota Medan mendesak walikota Medan Rico Waas memerintahkan dengan tegas Inspektorat melakukan tugasnya degan maksimal atas yang terjadi pada proyek -proyek di SMPN 23 Medan yang sarat dugaan korupsi secara berjamaah.

Bukan itu saja, dalam waktu dekat, elemen masyarakat itu juga mengaku akan membawa dugaan korupsi, kolusi di proyek-proyek pembangunan sekolah di kota Medan ke aparat kepolisian maupun kejaksaan. (Tom)

The post Penyelewengan Aset Pemko Medan Di SMPN 23 dan Dugaan Proyek Fiktif, Inspektorat Didesak Gandeng Kejaksaan Atau Polri appeared first on Tobapos.

Menanggapi kondisi tersebut, elemen masyarakat meminta Walikota Medan Rico Waas (foto-kiri atas), menonaktifkan Ahmad Barli Mulia dar jabatannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, dan mendesak agar Rico Waas memerintahkan dilakukan audit investigatif lewat Inspektorat.

Hal itu diungkapkan Sri RN dari Forum  Masyarakat Perduli Pendidikan dan Pembangunan yang dimintai tanggapannya. Jumat (5/9/2026).

“Jangan sampai citra Pak Walikota Rico Waas tercoreng akibat ulah bawahnya yang terkesan cuek kepada publik meski itu merupakan jelas -jelas merupakan tupoksinya. Apalagi yang ditanya soal dugaan korupsi di sekolah yang notabene termasuk dalam pengawasan nya, jadi kita minta Walikota Medan mencopotnya, dan perintahkan inspektorat melakukan penyelidikan, lakukan investigasi internal,” desak Sri.

Tambahnya, “Kesan bungkamnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan itu sangat fatal, ditanya mengenai dugaan korupsi di lingkungan kerjanya. Oknum Kadis ini harus tahu, dia sebagai pejabat bisa diduga melanggar aturan dan hukum terkait beberapa hal, seperti keterbukaan informasi publik dan dugaan pembiaran atau penyalahgunaan wewenang jika bungkam terhadap dugaan korupsi di lingkungan kewenanganya”

“Dalam UU Tipikor, ada aturan hukum yang menyatakan
pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, termasuk sikap membiarkan atau tidak merespons dugaan pelanggaran hukum yang terjadi di bawah pengawasannya. Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) mewajibkan asas kepastian hukum dan keterbukaan.

“Jika si kepala dinas terbukti melindungi, mengetahui, turut serta, atau menikmati hasil korupsi dari oknum kepala sekolah tersebut, ia bisa dijerat sebagai pihak yang turut serta dalam tindak pidana korupsi atau menyembunyikan informasi kejahatan.”

“Mengingat revitalisasi sekolah menggunakan anggaran negara (APBD/APBN), masyarakat memiliki hak penuh atas transparansi pengelolaan dana tersebut. Tunggu saja laporan kita ke Ombudsman.

“Kita juga akan mendesak Kejaksaan ataupun kepolisian untuk mengusut tuntas revitalisasi sekolah SMPN 23 Medan ini yang diduga terjadi korupsi berjamaah. Kita juga segera kumpulin bukti-bukti permulaan  (seperti dokumen anggaran, foto fisik proyek yang tidak sesuai, dll.), dan akan buat Lapdu resmi ke institusi kejaksaan,” tutupnya, yang dikenal vokal bersuara itu.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Sekolah SMPN 23 Medan, Sarifah Hanum, M.Pd, mengatakan bahwa data jangka waktu pelaksanaan yang tertera di papan proyek tersebut mengalami kesalahan cetak.

“Waktu pelaksanaan yang tertulis itu salah kak, harusnya bulan Juli 2026 pekerjaannya selesai,” ujar Sarifah.

Sambungnya, “Soal keterlambatan kesiapan pekerjaan, kami sudah ajukan adendum selama dua bulan,” tambahnya.

Sarifah juga membantah tuduhan terkait penggunaan material bangunan bekas dalam proyek revitalisasi tersebut dan mengklaim seluruh bahan yang digunakan adalah barang baru. 

Sementara mengenai dinding tiga ruang kelas yang sudah mengalami retak-retak meski belum digunakan, Sarifah menanggapinya secara santai.

“Kan pekerjaannya belum selesai, nanti akan diperbaiki lagi kok,” tuturnya. (Tom)

The post Walikota Medan Rico Waas Didesak Nonaktifkan dan Perintahkan Kadis Pendidikan Diinvestigasi, Soal Proyek Rp2M di SMPN 23 Terindikasi Dikorupsi Berjamaah appeared first on Tobapos.

Kajati Sumut melalui Kasipenkum, Rizaldi (foto-atas), mengatakan, pihaknya telah selesai melakukan telaah atas laporan pengaduan tersebut.

“Bru slsai ditelaah dan mnunggu proses slanjutnya,” ungkapnya.

Ditanya seperti apa proses hukum selanjutnya, apakah ada ditemukan kerugian keuangan negara?

Rizaldi menimpali, “Nanti kmi infokan selanjutnya.” jelasnya. Selasa (1/9/2026).

Kembali dicoba konfirmasi kepada Daulat Siregar melalui sambungan seluler, namun tetap tidak membalas.

Sekedar mengingatkan, laporan pengaduan elemen masyarakat ke Kejati Sumut terkait  anggaran Dana BOS tahap II, Tahun Anggaran 2025 yang diterima SMKN 1 Percut Seituan totalnya hampir Rp 2 Miliar, namun diduga tidak ada disalurkan.

Lanjut dicoba konfirmasi kepada David Nainggolan sebagai Kacabdis wilayah 1 Sumut,  yang sejatinya berperan aktif sebagai fungsi pengawasan, namun terkesan bungkam.

Terkait kasus ini, dimana sedang menjadi perbincangan hangat di masyarakat, apalagi bisa kembali mencoreng dunia pendidikan di Sumut. DPP Ibu Prabu mendesak Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution berani  bersikap tegas terhadap bawahannya yang mencoreng nama Pemprov Sumut. (Tom)

The post Kejati Sumut Terus Proses Kasus Laporan Dugaan Korupsi Dana BOS SMKN 1 Percut Seituan appeared first on Tobapos.

“Jangka waktu pelaksanaan pengerjaan  dari 1 April 2026 sampai dengan 30 Juni 2026. Faktanya, besok sudah masuk September 2026, bagian atap saja belum terpasang, dengan keterlambatan sudah 3 bulan, informasi itu dasarnya kita mendesak BPK Sumut agar mengaudit revitalisasi SMPN 23 Medan itu,” kata Marjuddin, Ketum DPP LSM Berkordinasi dimintai tanggapannya.

Walikota Medan Rico Waas dan Kadis Pendidikan 

Lanjutnya, “Belum lagi kondisi bangunan yang direvitalisasi itu dinilai asal jadi, semakin kuat mengindikasikan adanya permainan kotor di proyek tersebut. Makanya, supaya jangan semakin parah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Ahmad Barli Mulia Nasution, terutama Walikota Medan Rico Waas kita minta juga menurunkan Inspektorat,” tegasnya.

Disinggung, apakah hanya sebatas bicara melalui media LSM Berkordinasi mendesak BPK perwakilan Sumut agar cepat bergerak dalam menangani persoalan ini?

“Kita akan surati secara resmi, bila perlu kita langsung tiba menemui yang berwenang di BPK Sumut untuk secara langsung menyerahkan laporan kita, kita tidak main-main apalagi ini menyangkut sarana belajar mengajar dunia pendidikan, hal-hal seperti ini yang harus fokus kita bongkar dan dorong,” ungkap Marjuddin yang juga berada di barisan organisasi pengawal kebijakan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran.

Diberitakan Sebelumnya

Revitalisasi Sekolah Tahun 2026 di UPT SMP Negeri 23 Medan, Jalan Ikhlas/Bromo Ujung, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai merupakan Proyek Bantuan Program Pemerintah, dananya bersumber dari APBN senilai Rp 2.025.610.000.

Berdasarkan hasil investigasi dan informasi sumber terpercaya, kualitas konstruksi fisik bangunan hasil revitalisasi ini dinilai sangat memprihatinkan.

Dinding dari tiga Ruang Kelas Baru (RKB) yang baru saja dibangun tampak sudah mengalami keretakan di berbagai sisi.

Sedangkan empat RKB lainnya yang masih dalam proses pengerjaan diperkirakan baru mencapai progres fisik 45 persen. Struktur beton bertulang untuk lantai 1 dan tiang/kolom lantai 2 memang sudah berdiri, namun rangka balok serta pelat atap belum dicor sepenuhnya. 

Proyek yang dikerjakan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) ini masih menyisakan bobot pekerjaan besar, seperti pemasangan rangka atap dan atapnya, instalasi mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP),  hingga finishing interior-eksterior dan masih banyak lagi lainnya.

Proyek revitalisasi SMPN 23 Medan ini juga  diduga kuat menggunakan bahan material yang tidak sesuai, begitu juga dengan teknik pengerjaannyab diduga tidak mengikuti SNI (Standar Nasional Indonesia).

Kepala Sekolah

Diterangkan Kepala Sekolah SMPN 23 Medan, Sarifah Hanum, M.Pd (foto-atas/int), menjawab konfirmasi wartawan,  bahwa data jangka waktu pelaksanaan yang tertera di papan proyek tersebut mengalami kesalahan cetak.

“Waktu pelaksanaan yang tertulis itu salah kak, harusnya bulan Juli 2026 pekerjaannya selesai,” ujar Sarifah.

Sambungnya, “Soal keterlambatan kesiapan pekerjaan, kami sudah ajukan adendum selama dua bulan,” tambahnya

Sarifah juga membantah tuduhan terkait penggunaan material bangunan bekas dalam proyek revitalisasi tersebut dan mengklaim seluruh bahan yang digunakan adalah barang baru. 

Sementara mengenai dinding tiga ruang kelas yang sudah mengalami retak-retak meski belum digunakan, Sarifah menanggapinya secara santai.

“Kan pekerjaannya belum selesai, nanti akan diperbaiki lagi kok,” tuturnya.

Di tempat terpisah, menurut penuturan sumber yang meminta namanya tidak disebut, seorang mantan pejabat pemerintah, dalam skema swakelola program revitalisasi satuan pendidikan, pihak yang paling utama dan memegang tanggung jawab mutlak secara hukum dan administratif sampai proyek selesai adalah Kepala Sekolah bersama Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).

Kemudian ada Konsultan Perencana & Pengawas,  Dinas Pendidikan Kota Medan,  BPMP,  Kemendikdasmen. (Tom)

The post BPK Didesak Audit Proyek Revitalisasi SMPN 23 Medan appeared first on Tobapos.

Proyek bersumber dari dana APBN senilai Rp 2.025.610.000 tersebut hingga kini tak kunjung rampung meski telah melewati masa kerja yang ditetapkan. 

Berdasarkan pantauan langsung di lapangan, kualitas konstruksi fisik bangunan baru ini dinilai sangat memprihatinkan. Dinding dari tiga Ruang Kelas Baru (RKB) yang baru saja dibangun tampak sudah mengalami keretakan di berbagai sisi.

Sementara itu, empat RKB lainnya yang masih dalam proses pengerjaan diperkirakan baru mencapai progres fisik 45 persen. Struktur beton bertulang untuk lantai 1 dan tiang/kolom lantai 2 memang sudah berdiri, namun rangka balok serta pelat atap belum dicor sepenuhnya. Proyek yang dikerjakan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) ini masih menyisakan bobot pekerjaan besar, seperti pengecoran struktur atas, pemasangan penutup atap, instalasi mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP), pemasangan kusen, hingga finishing interior-eksterior.

Tak hanya lambat, proyek ini diduga kuat menggunakan bahan material yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) serta teknik pembangunan yang asal jadi.

Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, tertera rincian kegiatan sebagai berikut:

– Nama Kegiatan: Bantuan Program Pemerintah Revitalisasi Sekolah

– Nama Pekerjaan: Revitalisasi Sekolah

– Lokasi: UPT SMP Negeri 23 Medan

– Nilai Anggaran: Rp 2.025.610.000,- (APBN 2026)

– Jangka Waktu Pelaksanaan: 1 April s/d 30 Juni 2026

– Pelaksana: Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP)

Menanggapi hal tersebut, Kepala Sekolah SMPN 23 Medan, Sarifah Hanum, M.Pd, berkilah bahwa data jangka waktu pelaksanaan yang tertera di papan proyek tersebut mengalami kesalahan cetak.

“Waktu pelaksanaan yang tertulis itu salah kak, harusnya bulan Juli 2026 pekerjaannya selesai,” ujar Sarifah saat dikonfirmasi wartawan.

Mengenai keterlambatan pengerjaan yang sudah melewati batas waktu, Sarifah mengaku pihaknya telah mengajukan perpanjangan masa kerja (adendum).

“Soal keterlambatan kesiapan pekerjaan, kami sudah ajukan adendum selama dua bulan,” tambahnya.

Ia juga membantah tuduhan terkait penggunaan material bangunan bekas dalam proyek revitalisasi tersebut dan mengklaim seluruh bahan yang digunakan adalah barang baru. Sementara mengenai dinding tiga ruang kelas yang sudah mengalami retak-retak meski belum digunakan, Sarifah menanggapinya secara santai.

“Kan pekerjaannya belum selesai, nanti akan diperbaiki lagi kok,” tuturnya lugas.

Kondisi pembangunan SMPN 23 Medan ini mendesak untuk ditindaklanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum (APH). Pengusutan indikasi penggelembungan dana, penggunaan material tidak sesuai standar SNI, hingga dugaan manipulasi laporan pembelian material bekas yang dilaporkan sebagai barang baru dinilai perlu segera dijadikan titik awal penyelidikan.(TP)

The post Revitalisasi SMPN 23 Medan senilai Rp 2 Miliar Mangkrak, Terindikasi Korupsi dan Asal Jadi appeared first on Tobapos.

tobapos.co – Soal dugaan korupsi di SMKN 1 Percut Seituan yang sudah dilaporkan elemen masyarakat ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, kemudian dengan alasan banyaknya laporan pengaduan yang masuk, pada 13 Agustus kemarin Kasipenkum Kejati Sumut, Rizaldi,  mengatakan kasus dimaksud masih ditelaah di bidang Intelijen.

Terkait itu, menuai tanggapan serius dari elemen masyarakat lainnya. M. Nazwar dari DPP Ibu Prabu, salah satu organisasi pengawal kebijakan Presiden Prabowo, Wapres Gibran mengatakan, 

Baca juga..

“Penanganan tindak pidana korupsi di sektor pendidikan, di sekolah, termasuk penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah sangat layak dan strategis untuk diprioritaskan oleh Kejaksaan Tinggi Sumut, pungutan liar juga, karena menyangkut hak publik mendasar dan masa depan kualitas sdm bangsa.” tegasnya. Jumat (21/8/2026)

Sambun Nazwar, “Dampaknya korupsi di sekolah sangat luas, salah satunya  menurunkan mutu pengajaran, jelas  merugikan hak para siswa dan orangtua dalam mendapatkan pendidikan layak.”

“Anggaran dikucurkan untuk sektor pendidikan cukup besar, agar dana tersebut tepat sasaran dan tidak menjadi celah penyimpangan oleh oknum yang mengelola.”

“Sehingga, kita mendesak ketegasan pimpinan Kejaksaan Tinggi Sumut dalam memproses kasus penyelewengan dana pendidikan, apalagi sudah ada laporan dari masyarakat,”  tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, elemen masyarakat membuat laporan pengaduan ke Kejati Sumut terkait dugaan korupsi di SMKN 1 Percut Seituan, yang diduga melibatkan Kepala Sekolahnya, Daulat Siregar.

Dalam laporan pengaduan masyarakat itu diketahui, anggaran Dana BOS tahap II, Tahun Anggaran 2025 yang diterima SMKN 1 Percut Seituan totalnya hampir Rp 2 Miliar, namun diduga tidak ada disalurkan?

Ironisnya, Kepala Sekolah SMKN 1 Percut Seituan, Daulat Siregar (foto -atas, kiri bawah/int) yang dicoba dikonfirmasi dengan menjumpai di kantornya dan menghubungi melalui telepon, tetap bungkam.

Dilanjutkan kepada Kacabdis Wilayah 1, David Nainggolan (foto-atas, kanan atas/int), yang diketahui sebagai fungsi perpanjangan tangan Dinas Pendidikan Sumut dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pendampingan, serta pengendalian tata kelola dana BOS, hampir sama dengan Daulat Siregar, masih tetap bungkam. (Tom)

The post Kejati Sumut Didesak Prioritaskan Penanganan Laporan Dugaan Korupsi di Sektor Pendidikan appeared first on Tobapos.

“Kita dorong elemen masyarakat untuk mengawal laporan yang telah disampaikan ke Kejatisu. Sedangkan Kejati Sumut harus transparan dalam proses tindak-lanjut dari laporan.” tegasnya, Selasa (18/8/2026), sore.  

Tambah Elfenda, “Sedangkan Kepala Sekolah seharusnya memperjuangkan dana bos agar bermanfaat untuk siswa. Bukan malah menyelewengkan anggaran. Kadis harus meminta Inspektorat melakukan audit dana BOS,” jelasnya.

Baca juga..

Berita sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Sumut melalui Kasipenkum, Rizaldi menjelaskan bahwa Laporan Pengaduan elemen masyarakat kepada pihaknya terkait maraknya dugaan korupsi di SMKN 1 Percut Seituan telah diproses lebih lanjut. 

“Masih ditelaah ya Bang di bidang Intelijen.” singkat Rizaldi, juru bicara Kajati Sumut, Mahibuddin itu, Kamis (13/8/2026), sore.

Informasi terkini diperoleh yang kemudian ditelusuri lebih dalam, elemen masyarakat membuat laporan pengaduan ke Kejati Sumut terkait dugaan korupsi di SMKN 1 Percut Seituan, yang diduga melibatkan Kepala Sekolahnya, Daulat Siregar.

Diketahui, anggaran Dana BOS tahap II, Tahun Anggaran 2025 yang diterima SMKN 1 Percut Seituan totalnya hampir Rp 2 Miliar.

Ironisnya, Kepala Sekolah SMKN 1 Percut Seituan, Daulat Siregar yang dicoba dikonfirmasi dengan menjumpai di kantornya dan menghubungi melalui telepon, tetap bungkam.

Dilanjutkan kepada Kacabdis Wilayah 1, David Nainggolan, yang diketahui sebagai fungsi perpanjangan tangan Dinas Pendidikan Sumut dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pendampingan, serta pengendalian tata kelola dana BOS, hampir sama dengan Daulat Siregar, masih tetap bungkam. (Tom)    

The post Pengamat Soal Pelaporan Dugaan Korupsi Dana BOS ke Kejati Sumut: Kepala Sekolah Seharusnya Memperjuangkan.. appeared first on Tobapos.

“Masih ditelaah ya Bang di bidang Intelijen.” tegas Rizaldi, juru bicara Kajati Sumut, Mahibuddin  itu Kamis (13/8/2026), sore.

Informasi terkini diperoleh yang kemudian ditelusuri lebih dalam, dugaan korupsi di SMKN 1 Percut Seituan diduga melibatkan Kepala Sekolahnya, Daulat Siregar.

Baca juga..

Daulat juga disebut-sebut telah diperiksa oleh institusi Adhyaksa dalam kasus dugaan korupsi yang dilaporkan elemen masyarakat itu.

Sedangkan letak dugaan korupsinya diduga tak jauh dari penyaluran Dana BOS Tahun Anggaran 2025 pada tahap II yang jumlahnya diketahui hampir Rp2 Miliar.

Ironisnya, Daulat Siregar yang berulang-ulang dikonfirmasi melalui nomor selulernya, terkesan bungkam. Dicoba dikonfirmasi ke kantornya, sama saja.

Di tempat terpisah, elemen masyarakat pemerhati pendidikan Sumatera Utara meminta Gubernur Bobby Nasution ikut turun tangan dalam kasus ini, sebab dunia pendidikan di Sumut dalam kondisi di titik nadir dalam dugaan korup meng-korup dana anggaran pendidikan. (TP)

The post Kejati Sumut Telaah Dugaan Korupsi di SMKN 1 Percut Seituan appeared first on Tobapos.

Berdasarkan data yang didapat dan sudah dipegang dari sumber terpercaya, sumber menyebut kuat dugaan bahwa dana BOS dimaksud diduga dikorupsi besar-besaran secara berjamaah. 

Dimintai tanggapannya, elemen masyarakat dari pemerhati pendidikan Sumatera Utara, mendesak Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution membersihkan oknum-oknum Kepala Sekolah yang masih berani bermain -main dengan dana BOS, dan mengapresiasi masyarakat yang berani melaporkan terkait dugaan penyimpangan dana BOS ke Kejati Sumut.

D tempat terpisah, Kepala Sekolah SMKN 1 Percut Seituan, Daulat Siregar yang dicoba konfirmasi melalui seluler dan di datangi ke sekolah, belum mau membalas konfirmasi.

Atas kondisi tersebut, sedang dicoba lanjutkan konfirmasi ke Kasi Penkum ataupun ke Kajati Sumut. (Tom)

The post Kejati Sumut Didesak Tegas Atas Laporan Dugaan Korupsi dana BOS Kepsek SMKN 1 Percut Seituan appeared first on Tobapos.