Kali ini, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumut, terkait proyek pembangunan jalan dengan bernilai Rp231,8 miliar.

Dalam konfrensi pers Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat yang disiarkan langsung di YouTube KPK RI, Sabtu (28/6/2025) mengatakan, Kadis PUPR Pemprovsu Topan Obaja Putra Ginting alias TOP ditetapkan jadi tersangka. Mengenai aliran dana siapa yang menerima baik pimpinannya atau Gubernur Bobby Nasution, lanjut Asep, penyidik KPK tengah menelusuri aliran dana tersebut.

Penyidik tidak ragu- ragu memanggil Gubernur Bobby Nasution untuk dimintai keterangannya, tegas Asep.

Asep menerangkan,rincian Kasus Korupsi Proyek Jalan di Sumut

Rentetan OTT ini berlangsung pada Kamis malam, 26 Juni 2025. Dalam keterangan resmi, Plt Juru Bicara KPK menyebut tangkap tangan pertama berkaitan dengan sejumlah proyek strategis di Dinas PUPR Sumut:

– Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – SP. Pal XI (2023) senilai Rp56,5 miliar

– Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – SP. Pal XI (2024) senilai Rp17,5 miliar

– Rehabilitasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – SP. Pal XI dan Penanganan Longsoran (2025)

– Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – SP. Pal XI (2025)

Sementara itu, tangkap tangan kedua menyasar proyek pembangunan jalan nasional:

– Pembangunan Jalan Sipiongot – Batas Labusel senilai Rp96 miliar

– Pembangunan Jalan Hutaimbaru – Sipiongot senilai Rp61,8 miliar

Modus Korupsi dan Kronologi OTT

Konstruksi perkara mengungkap pengaturan tender melalui e-catalog agar perusahaan tertentu memenangkan proyek. Direktur Utama PT DNG, KIR, bersama anaknya, RAY (Direktur PT RN), diduga menyuap pejabat PUPR Sumut dan Satker PJN Wilayah 1 Sumut untuk mengamankan proyek.

KPK menyebut:

– TOP (Topan Obaja Putra Ginting), Kadis PUPR Sumut, dan RES (Rasuli Efendi Siregar), Kepala UPTD Gunung Tua PUPR Sumut, menerima suap agar PT DNG dan PT RN ditunjuk tanpa mekanisme sah.

– HEL (Heliyanto), PPK Satker PJN Wilayah 1 Sumut, menerima suap Rp120 juta dari Maret 2024 hingga Juni 2025.

Dalam OTT ini, KPK menyita uang tunai Rp231 juta yang diduga bagian komitmen fee proyek.

5 Tersangka Ditahan KPK

Setelah gelar perkara, KPK menetapkan 5 tersangka:

1. Topan Obaja Putra Ginting (TOP) – Kadis PUPR Sumut

2. Rasuli Efendi Siregar (RES) – Kepala UPTD & PPK PUPR Sumut

3. Heliyanto (HEL) – PPK Satker PJN Wilayah 1 Sumut

4. M. Akhirun Efendi Siregar (KIR) – Dirut PT DNG

5. M. Rayhan Dulasmi Pilang (RAY) – Dirut PT RN

Para tersangka dijerat pasal berlapis UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana hingga 20 tahun penjara. Kelimanya kini ditahan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih untuk 20 hari pertama, hingga 17 Juli 2025.

KPK Perkuat Pencegahan

KPK menegaskan OTT ini menjadi pintu masuk untuk menelusuri proyek lain yang berpotensi bermasalah. Lembaga antirasuah juga memperkuat koordinasi dan supervisi lewat Monitoring Controling Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) untuk mencegah korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa.

“Kami mengimbau seluruh pihak terkait kooperatif demi kelancaran proses hukum,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.(MM)

The post KPK Tetapkan Topan Obaja Ginting Tersangka, Gubsu Bobby Nasution Berpotensi Di Aliran Proyek Jalan Senilai Rp231,8 Miliar appeared first on Tobapos.

Selain terungkap rumah mewah dua lantai di kawasan elite Jalan Serimpi Raya, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Topan Ginting ternyata miliki sejumlah aset rumah mewah lain di Ibukota Provinsi Sumatera Utara. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber terpercaya di kalangan pejabat Pemerintah Kota Medan, beberapa aset rumah diduga kuat milik Topan Ginting antara lain berada di kompleks elit Royal Sumatera, J-City, lalu di daerah Kecamatan  Medan Johor hingga memiliki usaha rumah kos-kosan. 

“Bahkan yang di Royal Sumatera itu informasinya dibeli beliau seharga Rp7 miliar,” ungkap sumber yang minta identitasnya dirahasiakan. 

Diketahui bahwa rumah yang kini dihuni Topan Ginting bersama keluarganya di perumahan elit Royal Sumatera, Jalan Jamin Ginting, Medan disebut-sebut nilainya mencapai Rp7 miliar. 

“Tapi itu pun kabarnya bukan atas nama dia, melainkan orang lain. Informasinya itu seharga Rp7 miliar,” kata sumber. 

Mengenai rumah mewah dua lantai di Jalan Serimpi Raya, Medan Tuntungan, yang sudah rampung pembangunannya, diakui warga sekitar diduga kuat milik Kadis PUPR Sumut yang juga mantan Kepala Dinas BMBK Medan dan mantan Penjabat Sekretaris Daerah Kota Medan, Topan Ginting. 

“Rumah ini sudah lama dibangun, katanya punya Pak Topan. Tapi kami warga sini nggak bisa pastikan juga, karena nggak pernah lihat langsung orangnya,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya saat ditemui di lokasi. 

Pantauan wartawan di lapangan pada Senin (23/6/2025), menunjukkan rumah bernuansa abu-abu dan putih itu berdiri megah di lingkungan permukiman elit. Jalan masuk ke rumah cukup lebar, menandakan bahwa bangunan tersebut dibangun dengan anggaran besar dan perencanaan matang.

Dugaan keterkaitan rumah mewah di Jalan Serimpi Raya dengan pejabat Pemprovsu itu mengemuka setelah publik menelisik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Topan OP Ginting per 31 Desember 2023. 

Dalam laporan yang bisa diakses secara terbuka tersebut, Topan mencatat total kekayaan sebesar Rp4,06 miliar, termasuk empat bidang tanah dan bangunan di Kota Medan senilai sekitar Rp2 miliar.

Direktur Eksekutif Barisan Rakyat Pemerhati Korupsi (Barapaksi), Otti Batubara, menyebut nilai rumah yang diduga milik Topan Ginting tersebut jauh lebih tinggi dari yang tertera pada LHKPN.

“Kalau benar rumah itu milik Kadis PUPR Sumut, perlu kita uji apakah sesuai dengan laporan harta kekayaannya atau justru ada indikasi gratifikasi dari proyek-proyek infrastruktur. Ini perlu diusut,” kata dia, Senin malam (23/6/2025).

Upaya konfirmasi kepada Topan Obaja Putra Ginting pada Selasa (24/6/2025) belum membuahkan hasil. Dihubungi melalui panggilan WhatsApp, ponselnya terpantau aktif namun tidak diangkat. Pesan yang dikirim pun telah dibaca namun tidak dibalas sampai berita ini diterbitkan. 

Malah diketahui sejak Rabu (25/6/2025), nomornya itu tidak lagi dipakainya untuk akun WA yang sebelumnya dapat terhubung pesan konfirmasi. 

Topan Ginting diketahui mengemban amanah sebagai Pj Sekda Kota Medan sejak 13 Mei 2024 hingga 20 Februari 2025. Sedangkan di posisi Kadis Pekerjaan Umum (sampai berganti nomenklatur menjadi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Bina Konstruksi/SDABMBK Medan), tak lama setelah Bobby dilantik sebagai Wali Kota Medan pada penghujung Februari 2021, hingga akhirnya ia didudukkan menantu mantan Presiden ke 7 RI itu sebagai Kadis PUPR Sumut. 

Topan Ginting merupakan alumni STPDN tahun 2007. Sejak bertugas sebagai ASN, pria bertubuh tambun kelahiran 7 April 1983 ini langsung bertugas di Pemko Medan. Ia mengawali karir sebagai Kasubbag Protokol Bagian Umum Setdako Medan. Setelah itu berpindah posisi sebagai Kepala Bidang Sandi di Diskominfo Medan. Selanjutnya pada 2019 ia dipercaya sebagai Camat Medan Tuntungan.(MM)

The post Diduga Rumah Kadis PUPR Sumut Bernilai Puluhan Miliar, Pemerhati Korupsi: Perlu Diusut Indikasi Gratifikasinya appeared first on Tobapos.