Kepala Dinas Sosial Sumut Asren Nasution mengatakan program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI dalam rapat terbatas pada 4 Maret 2025, agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat dimulai pada periode 2025–2026.

“Bapak Presiden RI telah memberikan arahan dalam rapat terbatas (Ratas) pada 4 Maret 2025 agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat dilaksanakan pada tahun 2025-2026,” ujar Asren Nasution, dalam Konferensi Pers bertema Memutus Mata Rantai Kemiskinan dan Perlindungan Kelompok Rentan, di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin 13 Oktober 2025.

Dalam kegiatan yang dimoderatori Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Sumut, Porman Mahulae, Asren mengatakan, target SR ditetapkan 100 sekolah dengan jumlah murid setiap satu sekolah sebanyak 1.000 orang. Sekolah ini berkonsep asrama yang berdiri di atas lahan seluas 5-10 hektare dan diperuntukkan bagi jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA. 

Selain memberi arahan untuk membangun Sekolah Rakyat, daerah juga diamanahkan untuk membentuk Satuan tugas (Satgas) Sekolah Rakyat. Menindaklanjuti hal ini, Gubernur Sumut, sudah mengeluarkan SK No. 188.44/321/KPTS/2025 tentang Satgas Pembentukan Sekolah Rakyat di Provinsi Sumut yang langsung diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumut dengan melibatkan seluruh OPD untuk berkoordinasi dan berkolaborasi. Sumut bahkan telah menjadi percontohan bagi provinsi lain yang masih belum membentuk Satgas Sekolah Rakyat. 

“Tahun ini Sekolah Rakyat sudah dimulai di sejumlah tempat, menggunakan aset Kemensos, Pemda, Perguruan Tinggi dan aset pemerintah lain. Tujuan sekolah ini untuk membentuk agen perubahan pada keluarga miskin,” jelas Asren. 

Sekolah Rakyat ini, lanjut Asren, diperuntukkan bagi anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin, memiliki prestasi akademik unggul, atau mereka yang mengalami putus sekolah dan mendapatkan izin orangtua untuk bersekolah di asrama. 

Namun ditegaskannya, anak yang dapat mengikuti sekolah rakyat harus memenuhi kriteria Desil 1 dan 2. Desil adalah pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Kategori Desil 1 pengeluarkan per kapita/bulan lebih kecil dari Rp500 ribu, dikategorikan sangat miskin, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, tinggal di daerah terpencil, rumah tak layak dan rentan gizi buruk. Desil 2 pengeluaran per kapita/ bulan kurang lebih Rp600-Rp700 ribu kategori miskin, masih kesulitan memenuhi makanan bergizi, pekerjaan informal kasar, dan akses pendidikan/kesehatan rendah. 

“Untuk kategori Desil 1 dan Desil 2 ini, kalau ditemukan di lingkungan sekitar ada anaknya yang tidak sekolah atau putus sekolah dapat dilaporkan kepada UPT Dinsos terdekat agar dapat diverifikasi datanya sehingga dapat mengikuti Sekolah Rakyat,” kata Asren. 

Realisasi Sekolah Rakyat di Sumut tahun ini sudah terbangun sebanyak 6 dengan jumlah rombongan belajar sebanyak 25, dan jumlah siswa sebanyak 625. Adapun lokasinya di Medan ada dua, yakni Sentra Bahagia Kemensos RI dan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Di Kabupaten Deliserdang di Sentra Insyaf Kemensos RI, di Kota Tebingtinggi, Kampus V UIN- Sumut, Kota Padangsidimpuan, Kompleks SMKN Pertanian Padangsidimpuan dan di Kabupaten Tapanuli Selatan di Eks BLK Kabupaten Tapanuli Selatan. 

“Untuk tahun 2026 kita juga sudah merencanakan untuk membangun 5 Sekolah Rakyat yang berlokasi di Medan, Deliserdang, Serdangbedagai, Padangsidimpuan dan Tapanuli Selatan,” jelas Asren. 

Dijelaskannya, percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini dapat mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia, berdasarkan data jumlah penduduk miskin ekstrem per September 2024 sebanyak 3,17 juta atau 1,13%. Sebanyak 74,51% kepala rumah tangga miskin ekstrem berpendidikan SD ke bawah. Sebanyak 40,66% kepala rumah tangga miskin ekstrem berusia produktif yakni 30-49 tahun. 

“Angka putus sekolah di Indonesia tahun ajaran 2023/2024 meningkat menjadi 78,468 anak. 86,34% anak Indonesia sudah duduk di bangku SMA,SMK, MA. Namun, 33,21% di antaranya putus sekolah. Sekolah Rakyat ini menjadi program pemerintah pusat yang kita dukung sepenuhnya sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sumut, ” kata Asren. 

Turut hadir Sekretaris Dinsos Sumut Fahrizal Nasution, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Halimatus Sakdiah, Kabid Penanganan Bencana M Yuswin Ramadhan Lubis, Kabid Rehabilitasi Sosial (Rehsos) Senter Ginting, Kabid Pemberdayaan Sosial (Dayasos) Parlin Hutagaol. (Dicky Sihotang)

The post Pemprov Sumut Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat untuk Pengentasan Kemiskinan appeared first on Tobapos.

Hal itu dikatakan Anggota Komisi E DPRD Sumut, Dameria Pangaribuan ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis (19/6/2025).

“Saya belum mendapat kabar soal itu, terkait adanya kebijakan untuk menggratiskan uang sekolah, yang saya tahu adanya sekolah rakyat gratis,” ucapnya.

Ketika ditanya terkait dengan adanya pembahasan di Komisi E, Dameria mengaku belum ada pembahasan dari Dinas Pendidikan terkait hal ini.

“Kita belum ada pembahasan di Dewan terkait kebijakan ini, dan belum mengetahui bagaimana teknisnya,” ucap Dameria.

Sebelumnya Dinas Pendidikan Sumatera Utara bakal melakukan kebijakan dengan menggratiskan uang sekolah bagi siswa SMA dan SMK Negeri di Sumatera Utara.

“Ya memang sesuai arahan Pak Gubernur, namanya Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG),”ucap Kadisdik Sumut, Alexander Sinulingga saat memberikan keterangannya, Jumat (13/6/2025).

Alexander mengatakan, saat ini masih ada beberapa sekolah yang masih melakukan kutipan SPP.

“Sekarang ini masih ada sekolah negeri yang melakukan kutipan SPP, dan nanti kalau program ini sudah berjalan, ya jangan dikutip lagi,”ucap Alex.

Dinas Pendidikan Sumut, akan melakukan kajian terkait sekolah gratis ini dan direncanakan akan dilakukan pada tahun ajaran 2025-2026.

“Akan segera kita laksanakan, supaya bisa dilakukan tahun ini,” ucap Alex.(MM)

The post DPRD Sumut Belum Mengetahui Uang Sekolah Gratis Yang Digagas Disdik Sumut appeared first on Tobapos.