tobapos.co- Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution melantik Togap Simangunsong sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut. Dia merupakan salah satu tokoh dari Batak Toba yang merupakan pejabat eselon I Kementerian Dalam Negeri.

Togap Simangunsong dilantik sebagai Sekdaprov Sumut di Gedung Serbaguna VIP Bandara Internasional Kualanamu, Jumat (11/7). Pada kesempatan ini, Bobby Nasution kembali mengingatkan agar loyal kepada masyarakat, keluarga dan pimpinan, serta pintar. 

“Loyal pertama kepada masyarakat Sumut, kedua loyal kepada keluarga, bukan arti negatif, tetapi Pak Togap didampingi keluarga dengan bangga, jangan karena jabatan ini keluarga jadi merasa malu dan ketiga loyal kepada pimpinan,” kata Bobby Nasution.

Togap Simangunsong merupakan alumni IPB dan mendapat gelar Doktor STPDN, kemudian putra kelahiran Berastagi ini banyak berkarier di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dia sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, serta Plh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Togap juga sempat menjadi Pj Gubernur Kalimantan Utara pada tahun 2024. 

Bobby Nasution meminta kepada Togap Simangunsong yang memiliki karier cermerlang di Pemerintah Pusat bekerja sesuai dengan visi misi Pemprov Sumut dan mencapai target-target yang telah ditentukan. Bobby juga menekankan, Togap Simangunsong bisa membantu Sumut memberantas kemiskinan, narkoba dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. 

“Itu sudah masuk visi misi, program prioritas jadi saya mohon pelajari dan jalankan program tersebut. Saya juga minta solid dengan OPD, berkolaborasi, ketika mereka punya masalah dengan pekerjaannya, curhat ke bapak ada solusi,” kata Bobby.

Togap Simangunsong saat diwawancarai wartawan mengatakan siap mengemban tugas yang diberikan. Dia juga siap untuk menyukseskan visi misi Pemprov Sumut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

“Siap, harus siap (menjalankan tugas yang diberikan), arahan Pak Gubernur jelas dan kita akan bekerja sekuat tenaga untuk menyukseskan program-program tersebut,” kata Togap Simangunsong.

Hadir pada pelantikan ini Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Forkopimda Sumut serta dan bupati/walkota se-Sumut. Hadir juga Plh Sekdaprov Sumut Armand Effendy Pohan, OPD terkait Pemprov Sumut serta pejabat Pemkab/Pemko se-Sumut.,(MM)

The post Simangunsong Dilantik Gubernur Sumut Jabat Sekdaprovsu appeared first on Tobapos.

Effendy mengelak, namun ia mengaku
belum bisa ditempati karena sedang bersih-bersih, kata Effendy Pohan saat ditanya wartawan usai acara senam sehat bersama ASN yang dilaksanakan di Astaka Jalan Wiliam Iskandar / Pancing Deli Serdang, Sabtu (14/12)

“Belum tahu kapan menempati rumah dinas, yang pasti rumah tersebut dalam kondisi renovasi dan bersih-bersih,” katanya tanpa menguraikan maksud renovasi.

Seketika itu, Effendy Pohan tergesa-gesa masuk ke mobil tumpangannya seakan menghindari cecaran wartawan.

“Sudah ya!! saya masih ada acara”, elaknya sambil minta sang sopir melajukan mobilnya dan menutup kaca pintu mobil.

Sementara, Ketua Lembaga Pemantau Pemerintahan dan Sumatera Utara (LP3SU) Salfimi Umar yang akrab dipanggil Faisal mempersoalkan rumah dinas yang hingga kini dikabarkan masih ditempati Arief Sudarto Trinugroho, yang sudah tidak menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprovsu lagi.

“Sesuai aturan, rumah dinas hendaknya tidak lagi ditempati pejabat yang sudah purna tugas,” kata Faisal kepada wartawan di Medan, Minggu (15/12).

Faisal mengomentari penempatan rumah dinas Sekdaprovsu di Jalan Monginsidi Nomor 1A Medan, yang dikabarkan masih dihuni Arief, setelah purna tugas alias pensiun 2 Desember 2024 lalu, digantikan Effendi Pohan.

Menurut Faisal,  harusnya pejabat wajib mengosongkan dan menyerahkan rumah beserta kuncinya kepada pejabat yang berwenang jika pensiun atau dipindahkan ke tempat lain.

“Ini sesuai aturan yang berlaku yang harus kita patuhi,  agar jangan ada kesan kita menempati rumah yang bukan hak kita lagi,” katanya.

Faisal menegaskan, pegawai atau pejabat yang berhak menghuni rumah tersebut hanya memiliki waktu yang terbatas. Yaitu selama masih menjabat jabatan terkait. Setelah masa jabatan selesai, maka rumah negara wajib dikembalikan.

Faisal juga menambahkan, aturan rumah dinas bagi para pejabat diberlakukan agar rentang waktu yang sudah ditetapkan untuk dikembalikan kepada Pemprovsu, hendaknya dipatuhi dengan baik dan benar.

Terkait ini, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  (BKAD) Muhammad Rahmadani Lubis, SE, MM mengaku persoalan ini sedang diatasi. “Biro Umum sedang beres-beres itu,” ucapnya.(MM)

The post Effendy Pohan Enggan Merespon Soal Rumah Dinas, Kabarnya Mantan Sekdaprovsu Masih Menghuni Fasilitas Negara appeared first on Tobapos.