tobapos.co — Heboh soal aset, sejumlah rumah mewah diduga kuat milik Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting (foto – kanan), turut mendapat sorotan tajam dari Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LSM LIRA). 

Menurut Sekretaris Wilayah LSM LIRA Sumut, Andi Nasution, sebagai upaya awal membuktikan dugaan hasil gratifikasi, jajaran Inspektorat Sumut harus turun untuk memeriksa kebenarannya. 

“Inspektorat berwenang memeriksa setiap dugaan yang mengarah ke pejabat dan ASN-nya. Persoalannya punya kemauan tidak? Punya keberanian nggak?” ujarnya kepada wartawan di Medan, Rabu (25/6/2025). 

Bukan tanpa alasan, sebut Andi, dugaan gratifikasi dimaksud dialamatkan kepada Topan Ginting yang notabene disebut-sebut ‘anak kesayangan’ dari Gubernur Sumut, Bobby Nasution. 

“Dan mereka berasal dari Geng Pejabat Blok Medan. Maksud saya Blok Medan adalah karena mereka itu datangnya masuk ke Pemprov Sumut hari ini, berasal dari pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Apalagi sudah rahasia umumlah saya kira, bahwa Topan Ginting itu merupakan ‘ketua kelas’ semasa Bobby menjabat Wali Kota Medan. Terlebih lagi dia pernah menjadi Pj Sekda pula,” ujarnya. 

Selama ini, tegas Andi Nasution lagi, Sulaiman Harahap selaku Kepala Inspektorat Sumut begitu punya ‘power’ yang bahkan melebihi kapasitas seorang Penjabat Sekdaprov Sumut, Effendy Pohan, untuk ‘mematikan karir’ pejabat di lingkungan Pemprovsu. 

Baca juga..

“Publik tentu tahu sekalilah siapa-siapa pejabat eselon II di Pemprovsu tersebut yang dinonaktifkan dan mengundurkan diri karena tidak nyaman dengan kondisi yang terjadi pasca-transisi kepemimpinan. Kemudian di jajaran eselon III juga banyak sekali yang di-riksus (menjalani pemeriksaan khusus) oleh si Sulaiman Harahap, agar bisa masuk gerbong lainnya dari pejabat geng pejabat Blok Medan ke pemprov. 

Akan tetapi sayangnya dari kabar yang didapat Andi, BKN pusat malah terkesan  ‘mengganjal’ upaya tersebut. Sehingga sekarang ini, sebut dia sekitar 120-an pejabat eselon III dari Pemko Medan, nasibnya menggantung untuk masuk ke provinsi. 

“Jadi sekali lagi saya meyakini, kalau Sulaiman Harahap ‘impot**’ untuk memeriksa koleganya (Topan Ginting) sesama ASN dan pejabat asal Pemko Medan, tapi garang kali bertindak terhadap geng di luar mereka. Padahal Topan Ginting itu bukan ‘orang sakti’ yang tidak bisa diperiksa akibat kesalahan dan kelalaian dalam mengelola anggaran negara dan memanfaatkan jabatan untuk memperoleh sesuatu dari pihak luar,” imbuh dia. 

“Manalah mungkin baru beberapa tahun dia jadi Kadis PU lalu Pj Sekda dan sekarang Kadis PUPR Sumut, diduga sudah memiliki aset bernilai puluhan miliar rupiah seperti sekarang ini. Sehingga wajar publik mendorong agar Inspektorat sebagai instansi pengawasan internal pemerintah untuk menjadi yang pertama maju menyelidiki kebenaran berita dimaksud,” pungkas Andi Nasution. 

Hal senada ditegaskan Direktur Eksekutif Barisan Rakyat Pemerhati Korupsi (Barapaksi), Otti Batubara. 

“Sejak heboh dan viralnya berita soal Topan Ginting di media dan jagad maya, ada yang menyampaikan ke saya, bahkan beliau itu punya aset berupa rumah kos-kosan juga di Kota Medan. Banyak sekali infonya rumah kos-kosannya tersebut. Wah, dari mana dia punya uang sebanyak itu selama menjabat di Pemko Medan? Jadi wajar publik berpikir bahwa harta-harta yang dimilikinya bisa jadi terindikasi gratifikasi dari para pemborong yang diberinya proyek waktu itu,” ungkapnya. 

Karenanya Otti juga ikut mendorong Sulaiman Harahap dan jajarannya melakukan riksus terhadap Topan Ginting dan menonaktifkannya jika terbukti melakukan pelanggaran, sebagaimana yang berhasil dibuatnya selama ini di Pemprovsu. 

“Saya katakan jika Sulaiman Harahap tidak bergerak atas dorongan publik ini, maka pantas kita sebut dia ‘lemah syahw**’ ketika berhadapan dengan Topan Ginting yang kita ketahui bersama juga sebagai ‘anak kesayangan’ dari Gubernur Bobby. Di sisi lain, Sulaiman Harahap bisa kita sebut sebagai pejabat ‘Anto’ alias ‘Angkat Telur’ (cari muka, Red), dimana hanya menjalankan  perintah dari pimpinannya saja terkait para pejabat yang dinonaktifkan sebelumnya itu, demi memuluskan upaya ASN Pemko Medan masuk ke pemprov,” pungkasnya. 

Bungkam

Sulaiman Harahap dinilai memilih bungkam  ketika dikonfirmasi sejumlah wartawan terkait dugaan gratifikasi Topan Ginting tersebut. 

Meski sempat membalas pesan wartawan dengan menyatakan sedang lagi ada acara, setelah itu ia tidak merespon konfirmasi, bahkan menonaktifkan nomor WhatsApp-nya. 

Sementara setelah viral, Kadis PUPR Sumut, Topan Ginting membantah melalui saluran media. Bahwa sejumlah rumah mewah yang disoroti diungkapkannya bukanlah miliknya.

Topan Obaja Putra Ginting juga menyebut terkait pemberitaan sejumlah wartawan, jangan mengungkit soal privasinya, tetapi kinerjanya.(MM)

The post Inspektur Sulaiman Harahap Didesak Jangan Pura-pura, Harus Usut Aset Fantastis Diduga Milik Kadis PUPR Sumut Topan Ginting appeared first on Tobapos.

Selain terungkap rumah mewah dua lantai di kawasan elite Jalan Serimpi Raya, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Topan Ginting ternyata miliki sejumlah aset rumah mewah lain di Ibukota Provinsi Sumatera Utara. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber terpercaya di kalangan pejabat Pemerintah Kota Medan, beberapa aset rumah diduga kuat milik Topan Ginting antara lain berada di kompleks elit Royal Sumatera, J-City, lalu di daerah Kecamatan  Medan Johor hingga memiliki usaha rumah kos-kosan. 

“Bahkan yang di Royal Sumatera itu informasinya dibeli beliau seharga Rp7 miliar,” ungkap sumber yang minta identitasnya dirahasiakan. 

Diketahui bahwa rumah yang kini dihuni Topan Ginting bersama keluarganya di perumahan elit Royal Sumatera, Jalan Jamin Ginting, Medan disebut-sebut nilainya mencapai Rp7 miliar. 

“Tapi itu pun kabarnya bukan atas nama dia, melainkan orang lain. Informasinya itu seharga Rp7 miliar,” kata sumber. 

Mengenai rumah mewah dua lantai di Jalan Serimpi Raya, Medan Tuntungan, yang sudah rampung pembangunannya, diakui warga sekitar diduga kuat milik Kadis PUPR Sumut yang juga mantan Kepala Dinas BMBK Medan dan mantan Penjabat Sekretaris Daerah Kota Medan, Topan Ginting. 

“Rumah ini sudah lama dibangun, katanya punya Pak Topan. Tapi kami warga sini nggak bisa pastikan juga, karena nggak pernah lihat langsung orangnya,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya saat ditemui di lokasi. 

Pantauan wartawan di lapangan pada Senin (23/6/2025), menunjukkan rumah bernuansa abu-abu dan putih itu berdiri megah di lingkungan permukiman elit. Jalan masuk ke rumah cukup lebar, menandakan bahwa bangunan tersebut dibangun dengan anggaran besar dan perencanaan matang.

Dugaan keterkaitan rumah mewah di Jalan Serimpi Raya dengan pejabat Pemprovsu itu mengemuka setelah publik menelisik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Topan OP Ginting per 31 Desember 2023. 

Dalam laporan yang bisa diakses secara terbuka tersebut, Topan mencatat total kekayaan sebesar Rp4,06 miliar, termasuk empat bidang tanah dan bangunan di Kota Medan senilai sekitar Rp2 miliar.

Direktur Eksekutif Barisan Rakyat Pemerhati Korupsi (Barapaksi), Otti Batubara, menyebut nilai rumah yang diduga milik Topan Ginting tersebut jauh lebih tinggi dari yang tertera pada LHKPN.

“Kalau benar rumah itu milik Kadis PUPR Sumut, perlu kita uji apakah sesuai dengan laporan harta kekayaannya atau justru ada indikasi gratifikasi dari proyek-proyek infrastruktur. Ini perlu diusut,” kata dia, Senin malam (23/6/2025).

Upaya konfirmasi kepada Topan Obaja Putra Ginting pada Selasa (24/6/2025) belum membuahkan hasil. Dihubungi melalui panggilan WhatsApp, ponselnya terpantau aktif namun tidak diangkat. Pesan yang dikirim pun telah dibaca namun tidak dibalas sampai berita ini diterbitkan. 

Malah diketahui sejak Rabu (25/6/2025), nomornya itu tidak lagi dipakainya untuk akun WA yang sebelumnya dapat terhubung pesan konfirmasi. 

Topan Ginting diketahui mengemban amanah sebagai Pj Sekda Kota Medan sejak 13 Mei 2024 hingga 20 Februari 2025. Sedangkan di posisi Kadis Pekerjaan Umum (sampai berganti nomenklatur menjadi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Bina Konstruksi/SDABMBK Medan), tak lama setelah Bobby dilantik sebagai Wali Kota Medan pada penghujung Februari 2021, hingga akhirnya ia didudukkan menantu mantan Presiden ke 7 RI itu sebagai Kadis PUPR Sumut. 

Topan Ginting merupakan alumni STPDN tahun 2007. Sejak bertugas sebagai ASN, pria bertubuh tambun kelahiran 7 April 1983 ini langsung bertugas di Pemko Medan. Ia mengawali karir sebagai Kasubbag Protokol Bagian Umum Setdako Medan. Setelah itu berpindah posisi sebagai Kepala Bidang Sandi di Diskominfo Medan. Selanjutnya pada 2019 ia dipercaya sebagai Camat Medan Tuntungan.(MM)

The post Diduga Rumah Kadis PUPR Sumut Bernilai Puluhan Miliar, Pemerhati Korupsi: Perlu Diusut Indikasi Gratifikasinya appeared first on Tobapos.

Dari pantauan di lokasi, rumah bercat abu-abu dan putih ini dilengkapi pagar tinggi berornamen emas serta jalan akses masuk yang lebar. Fasad rumah menampilkan gaya arsitektur modern minimalis, menandakan kemewahan dan kemapanan pemiliknya.

Sejumlah warga di sekitar lokasi membenarkan bahwa rumah tersebut kerap dikaitkan dengan nama Topan Obaja, yang juga sempat menjabat sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kota Medan.

“Rumah ini sudah lama dibangun, katanya punya Pak Topan. Tapi kami warga sini nggak bisa pastikan juga, karena nggak pernah lihat langsung orangnya,” ujar seorang warga setempat yang enggan disebut namanya.

Berdasarkan penelusuran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diakses publik, Topan Obaja Putra Ginting tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp4,06 miliar per 31 Desember 2023. Dalam laporan itu, disebutkan bahwa ia memiliki empat bidang tanah dan bangunan di Kota Medan dengan nilai keseluruhan sekitar Rp2 miliar.

Namun, muncul dugaan ketidaksesuaian antara nilai aset bangunan yang dilaporkan dengan kondisi rumah di Jalan Bunga Rinte tersebut, yang secara kasat mata diperkirakan bernilai lebih tinggi.

Lembaga pemantau antikorupsi pun mulai menyoroti dugaan ketimpangan tersebut. “Kalau benar rumah itu milik Kadis PUPR, perlu kita uji apakah sesuai dengan laporan harta kekayaannya atau ada potensi gratifikasi dari proyek infrastruktur,” ujar seorang aktivis dari LSM antikorupsi di Medan.

Sebelum berita ini terbit, upaya wartawan konfirmasi ke Kadis PUPR Pemprovsu, Topan Baja putra Ginting melalui Nomor selulernya, tak direspon. Anehnya begitu konfirmasi diarahkan nomor Hp yg dihubungi langsung non aktif. (MM)

The post Rumah Mewah Bernilai Puluhan Miliar Diduga Milik Kadis PUPR Sumut Disorot appeared first on Tobapos.