Dalam kesempatan tersebut, Zakiyuddin menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi atas terpilihnya kembali Prof. Dr. Muryanto Amin untuk memimpin universitas kebanggaan masyarakat Sumatera Utara tersebut. 

“Semoga amanah yang diemban dapat dijalankan dengan penuh integritas dan kebijaksanaan, serta membawa Universitas Sumatera Utara semakin maju sebagai pusat pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat,” ucapnya.

Zakiyuddin juga berharap kepemimpinan Muryanto dapat melahirkan generasi muda yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing, khususnya dalam mendorong pemuda-pemudi Kota Medan untuk terus berprestasi, berinovasi, dan berkontribusi bagi pembangunan daerah dan bangsa.

​Pelantikan resmi dilakukan oleh Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) USU, Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto. Dalam pidatonya, Prof. Muryanto Amin menegaskan komitmennya untuk membawa USU bersaing di kancah internasional.

​“Tekad untuk menjadikan USU sebagai universitas berkelas dunia bukan pekerjaan ringan. Tetapi fondasi itu sudah saya mulai pada periode pertama kepemimpinan saya,” ujar Muryanto.

​Muryanto juga menekankan bahwa meski mengejar kemajuan global, USU akan tetap memegang teguh identitas kultur lokal bangsa Indonesia.

The post Pelantikan Rektor USU, Zakiyuddin Harahap Ucapkan Selamat kepada Muryanto appeared first on Tobapos.

Ketua FP-USU, M. Taufik Umar Dani Harahap mengatakan permintaan tersebut diajukan setelah Muryanto dua kali mangkir dari panggilan KPK terkait perkara dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara yang menyeret tersangka Topan Ginting. 

“Pemanggilan pada 15 dan 26 Agustus 2025 tidak dipenuhi tanpa alasan sah. Karena itu, kami meminta KPK mengambil langkah tegas dengan pemanggilan paksa,” ujar Taufik dalam keterangan tertulis.

FP-USU menilai keterangan Muryanto krusial untuk mengungkap konstruksi perkara. Menurut Taufik, KPK sebelumnya menyebut Muryanto masuk dalam lingkaran politik Bobby Nasution dan Topan Ginting.

 “Ini membuat keterangannya sangat penting bagi penyidik,” katanya.

Selain soal absensi pemeriksaan, FP-USU juga menyinggung sejumlah dugaan penyimpangan yang menyeret nama Muryanto. 

Di antaranya, penggunaan kebun sawit USU di Mandailing Natal senilai Rp228,3 miliar sebagai agunan kredit, penyalahgunaan rumah dinas, kejanggalan proyek kolam retensi dan plaza UMKM, kelebihan pungutan uang kuliah tunggal (UKT), serta pembayaran remunerasi senilai Rp36,5 miliar yang dinilai tak wajar. Sebagian temuan itu tercatat dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan Pasal 112 dan 113 KUHAP, kata Taufik, saksi yang dipanggil sah wajib hadir dan bisa dijemput paksa bila mangkir. 

FP-USU meminta KPK juga menjamin penyidikan berlangsung transparan, akuntabel, dan bebas intervensi politik. 

“Permohonan ini bukan fitnah, melainkan berdasar temuan audit dan pemberitaan resmi. Kami menjalankan hak konstitusional untuk mengawasi jalannya penegakan hukum,” ucap Taufik.

Hingga berita ini diturunkan, KPK belum memberikan keterangan resmi terkait desakan FP-USU tersebut. (MM)

The post Forum Penyelamat USU Minta KPK Lakukan Pemanggilan Paksa Rektor appeared first on Tobapos.

Pemeriksaan ini berkaitan dengan kasus yang menjerat mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, Topan Obaja Putra Ginting. 

Pemeriksaan dilakukan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Padangsidimpuan, Jumat (15/8/2025).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan pemanggilan Muryanto Amin dalam kapasitasnya sebagai saksi. Menurut Budi, keterangan Muryanto dianggap penting untuk memperjelas rangkaian peristiwa yang tengah diusut lembaga antirasuah tersebut.

“Benar, hari ini dilakukan penjadwalan pemeriksaan terhadap saksi dimaksud. Tentunya sebagai saksi dibutuhkan keterangannya untuk membantu proses penyidikan agar membuat terang suatu penanganan perkara,” ujar Budi.

Muryanto Amin disebut memiliki hubungan informasi yang relevan dengan konstruksi perkara, meski KPK belum membeberkan secara rinci bentuk keterkaitan tersebut. 

Sejumlah sumber menyebutkan, pemeriksaan terhadap Muryanto bisa berkaitan dengan hubungan institusional atau interaksi tertentu yang pernah terjalin antara pihak universitas, proyek pemerintah daerah, dan pihak-pihak yang telah menjadi tersangka.

Selain Muryanto, KPK pada hari yang sama memeriksa 12 saksi lainnya. Mereka antara lain Kepala Seksi Dinas PUPR Sumut berinisial EDS, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Padang Lawas Utara berinisial AH, serta Kepala Dinas PUPR Kabupaten Padangsidimpuan berinisial AJ.

Kehadiran belasan saksi tersebut menunjukkan bahwa penyidik tengah memetakan secara luas jalur komunikasi, aliran dana, dan mekanisme pengadaan proyek.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Sumut, yang menjerat lima tersangka utama. Mereka adalah Topan Obaja Putra Ginting (TOP), Rasuli Efendi Siregar (RES), Heliyanto (HEL), M. Akhirun Efendi Siregar (KIR), dan M. Rayhan Dalusmi Pilang (RAY). 

Para tersangka diduga terlibat praktik suap dalam dua proyek pembangunan jalan, yakni Jalan Sipiongot–Labusel senilai Rp96 miliar dan Jalan Hutaimbaru–Sipiongot senilai Rp61,8 miliar.

Dalam OTT tersebut, KPK menyita uang tunai Rp231 juta sebagai sisa dari pembagian dana suap. Penyidik menduga para tersangka telah membagi sebagian besar uang tersebut sebelumnya. 

Nilai suap yang dijanjikan disebut mencapai 10-20 persen dari total nilai proyek, sehingga diperkirakan dana yang disiapkan mencapai sekitar Rp46 miliar.

KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi lain sebelum Muryanto, termasuk istri Topan Ginting, Isabella, eks Pj Sekda Sumut Effendy Pohan, hingga eks Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yasir Ahmadi. 

Rangkaian pemeriksaan ini bertujuan untuk menguraikan peran masing-masing pihak, baik yang secara langsung menerima maupun yang diduga mengetahui adanya transaksi suap.

Meski hingga kini belum ada keterangan resmi bahwa Muryanto Amin terlibat dalam praktik korupsi tersebut, pemeriksaannya menunjukkan bahwa KPK memandang perannya sebagai saksi krusial. 

Lembaga antirasuah itu menilai, keterangan Muryanto dapat membantu merangkai hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dan menyingkap pola kerja jaringan korupsi dalam proyek infrastruktur di Sumut. (MM)

The post Terkait Kasus Suap Proyek Jalan, Rektor USU Muryanto Amin Diperiksa KPK appeared first on Tobapos.