Dorongan ini disampaikan kalangan publik sebab kesan penanganan kasus korupsi yang berawal dari Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Medan dan Mandailing Natal pada 26 Juni 2025 hingga kini belum menemukan kejelasan. 

OTT tersebut terkait proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut serta proyek preservasi jalan nasional di Satker PJN Wilayah I Sumut.

Dalam operasi itu, KPK menetapkan sejumlah tersangka, termasuk Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting (TOP), yang dikenal sebagai pejabat kepercayaan alias ‘bestie’ Gubernur Sumut, Bobby Nasution.

Namun, lambatnya proses hukum kasus ini memunculkan kekecewaan publik terhadap KPK. Terlebih, lembaga antirasuah tersebut tak kunjung memanggil kembali Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Muryanto Amin dan Dedy Iskandar Rangkuti, sepupu kandung menantu Presiden Jokowi. Publik menduga ada upaya pengalihan isu dari kasus yang menyeret TOP.

Meski demikian, harapan baru muncul. KPK dinilai memiliki peluang besar untuk menelusuri lebih jauh peran TOP saat menjabat Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan. Menurut Presidium Perkumpulan Semangat Rakyat Anti Korupsi (Semarak), Sutrisno Pangaribuan, catatan TOP dan anak buahnya bisa menjadi pintu masuk penting bagi KPK.

“Seperti kasus Gubernur Gatot Pudjo Nugroho yang berhasil diurai melalui catatan bendahara DPRD, Ali Nafiah, maka catatan TOP dan para kabid di Dinas SDABMBK Medan juga berpotensi membuka keterlibatan pejabat, aparat penegak hukum, hingga anggota legislatif,” ujar Sutrisno lewat keterangan tertulis yang diterima wartawan, Jumat malam (12/9/2025).

Sutrisno menambahkan, indikasi itu semakin kuat setelah KPK memanggil sejumlah jaksa dan polisi terkait kasus TOP. Antara lain Idianto, Muhammad Iqbal, dan Gomgoman Simbolon (jaksa), serta Yasir Ahmadi (polisi). Idianto bahkan disebut dijanjikan uang pengamanan senilai Rp2 miliar.

Menurutnya, dugaan keterlibatan aparat penegak hukum maupun anggota legislatif dalam proyek-proyek SDABMBK Medan memperlihatkan pola korupsi sistemik. Mereka yang seharusnya mengawasi justru diduga ikut mengerjakan proyek, baik secara langsung, melalui keluarga, kolega, atau dengan menerima fee dari kontraktor. 

“Tindakan semacam ini termasuk memperdagangkan pengaruh (trading in influence) yang lebih berbahaya dari korupsi biasa, karena menggunakan kekuasaan untuk memaksa pihak lain memberi sesuatu,” tegas mantan Anggota DPRD Sumut ini. 

Ia menilai, momentum pemberantasan korupsi di Sumut harus dimulai dari keberanian KPK membuka catatan TOP dan memanggil kembali pihak-pihak yang selama ini belum tersentuh, termasuk Muryanto Amin dan Dedy Rangkuti.

“Hanya dengan cara itu KPK bisa mengembalikan kepercayaan publik dan menjawab kemarahan rakyat,” pungkasnya. (Marhalasan Manalu)

The post KPK Diingatkan Lanjutkan Proses Lidik Di Lingkaran Bobby Nasution, ‘Jangan Tunggu Rakyat Marah’ appeared first on Tobapos.

Kaitan ini kembali mencuat dari rekam jejak di Kota Medan. Saat seorang kepala daerah masih menjabat Walikota, Bobby Nasution sejumlah staf dan pejabat OPD Pemko Medan disebut-sebut terseret dalam dugaan praktik korupsi.

Salah satu kasus yang kini menjadi sorotan adalah proyek Revitalisasi Lapangan Merdeka dengan nilai anggaran mencapai Rp587 miliar. Proyek ini dipersoalkan karena tender disebut dilakukan hingga tiga kali dalam tahun kontrak yang sama, bahkan saat pekerjaan sudah dalam tahap penyelesaian.

Seorang konsultan dan rekanan telah melaporkan dugaan penyimpangan ini ke Kejaksaan Tinggi Sumut. Namun hingga kini, belum ada tanda-tanda tindak lanjut pemeriksaan.

Erwin Parulian Simanjuntak ST, dalam sebuah podcast buka-bukaan bersama Abyadi Siregar pada Sabtu (13/9/2025), meluapkan kekecewaannya.

“Laporan sudah kami sampaikan, tapi sampai sekarang tak ada pemeriksaan. Ada apa dengan Kejaksaan? Fakta dugaan korupsi sudah kami uraikan jelas, tapi memulai proses pun tidak dilakukan,” tegas Erwin.

Erwin dalam laporan terkait temuan (Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada tahun 2024. Temuan  denda yang tak dikembalikan yakni keterlambatan sebesar Rp 2 miliar lebih pada tahap pertama yang dilakukan PT lince.

Tahap kedua temuan BPK terhadap PT Cumedang Sakti  kontrakindo dengan anggaran Rp 587 miliar ditemukan pembuangan tanah galian sebanyak 2000 kubik  ke kodam I/BB. Sedangkan faktanya kegiatan tersebut fiktip sebesar Rp 254juta lebih. Dan kasus lain telah disampaikan ke Kejatisu.

Situasi ini menimbulkan kesan adanya perlindungan hukum atau praktik tebang pilih dalam penanganan perkara korupsi besar di Sumatera Utara. Publik pun kian meragukan independensi aparat penegak hukum dalam menuntaskan kasus-kasus yang menyangkut pejabat elit.

Mengakhiri perbincangan serius kasus korupsi tersebut, mereka berharap Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Harli Siregar intens melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelaku dugaan korupsi yang dilaporkan.

Nama pejabat yang terlapor diantaranya, Kadis Perkim Medan beserta PPTK termasuk pimpinan utama mantan wali kota Medan Bobby Nasution yang kini Gubernur Sumut. (Marhalasan Manalu)

The post Periksa Bobby Nasution, Diduga Kuat Korupsi Revitalisasi Lapangan Merdeka appeared first on Tobapos.

Dalam aksinya, mereka mendesak KPK untuk memanggil dan memeriksa Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, terkait dugaan keterlibatannya dalam proyek infrastruktur jalan senilai Rp 231,8 miliar dari APBD Sumut tahun anggaran 2025.

Koordinator Aksi KAMAK, Saipul Adam, mengatakan bahwa proyek tersebut menyeret nama Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) beberapa waktu lalu.

“Bagaimana mungkin seseorang yang sudah ditetapkan tersangka OTT KPK justru kembali dilantik menjadi pejabat oleh Gubernur Sumut? Ini menunjukkan adanya pembiaran,” kata Asep Haliar, Koordinator Lapangan KAMAK, yang turut hadir dalam aksi.

Menurut KAMAK, Gubernur Bobby Nasution patut diduga mengetahui dan turut terlibat dalam proyek tersebut, sehingga perlu dimintai keterangan secara resmi oleh KPK.

Selain itu, KAMAK juga meminta KPK memeriksa kembali kinerja Bobby Nasution selama menjabat sebagai Wali Kota Medan periode 2021 hingga 2024. Mereka menilai terdapat sejumlah proyek bermasalah yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Beberapa proyek yang disorot KAMAK antara lain:

Proyek pemasangan lampu jalan senilai Rp 25,7 miliar (yang dikenal dengan istilah “Lampu Pocong”), Pembangunan tiga gapura dari APBD Kota Medan tahun 2022, Dugaan korupsi proyek Islamic Center, Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan, Serta 13 paket pekerjaan drainase yang diduga bermasalah dari sisi volume dan spesifikasi teknis.

“Banyak proyek infrastruktur yang diduga tidak transparan dan berpotensi merugikan keuangan negara,” ujar Saipul.

Dalam pernyataannya, KAMAK juga meminta Presiden Joko Widodo untuk menegur Bobby Nasution serta mengingatkan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sumut agar menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Selain Bobby Nasution, KAMAK turut mendesak KPK agar memanggil kembali Akbar Hilmawan Bukhoiri, yang disebut-sebut terlibat dalam kasus suap bersama mantan Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin.

Mereka juga mendorong KPK agar tidak ragu menetapkan Samuel Nababan sebagai tersangka dalam kasus Blok Medan, yang menurut mereka merupakan orang dekat Bobby Nasution.

“KPK jangan takut menetapkan tersangka, termasuk jika itu menyentuh orang-orang dekat pejabat penting di Sumut,” tegas Asep.(MM)

The post Massa Demo KPK Desak Periksa Gubernur Bobby Nasution, Dugaan Korupsi Infrastruktur appeared first on Tobapos.

Akademisi dari Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah Medan Dr. KRT H. Hardi Mulyono Surbakti (foto), mengatakan itu kepada Wartawan, Senin (14/7/2025). Dia menjawab pertanyaan tentang kesan yang timbul di masyarakat kalau KPK dinilai terlalu lambat menangani kasus  korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut tersebut. 

Seperti diberitakan media massa, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, pihaknya belum akan memanggil Gubsu Bobby Nasution, terkait proyek yang menjerat Topan Ginting, yang diketahui sebagai orang dekatnya Bobby Nasution.  Sekalipun, di awal-awal penangkapan Topan Ginting, Gubsu Bobby Nasution, telah memberikan penjelasan kepada wartawan, kalau dia bersedia saja, kapanpun diperiksa KPK. 

Menanggapi pernyataan ini, politisi senior Partai Golkar Sumut Hardi Mulyono, menyampaikan pendapatnya. Dia bilang, itu hanya terkait soal gaya kepemimpinan saja, yakni antara kepemimpinan KPK yang lama dengan yang sekarang.  

Dikatakan mantan anggota DPRD Medan dua periode ini, kalau pimpinan KPK yang lalu, malah bukan hanya mendalami kasus yang sedang ditangani saat ini saja, tapi malah mereka sampai menjadikan penangkapan yang dilakukan, sebagai pintu masuk saja untuk menelusuri kasus-kasus lainnya. 

‘’Hal ini sedikit berbeda dengan penanganan kasus OTT terhadap Topan Ginting, saat ini,’’ kata Hardi.  

Namun begitu, Hardi Mulyono, mengaku yakin KPK akan menelusuri kasus  korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut tersebut sampai tuntas. Termasuk akan memeriksa Gubsu Bobby Nasution. 

Karena, menurut mantan anggota DPRD Sumut ini, tidak mungkin, kasus yang melibatkan Topan Ginting ini, tidak ada hubungannya dengan pucuk pemerintahan, yakni Gubsu Bobby Nasution.  

“Semua warga di republik ini sudah tahu, jika Topan itu diangkat dari mana, dan oleh siapa dan jadi apa. Jadi, sudah pastilah dia ini (Topan), ditunjuk sebagai pencari dana atau ujung tombak dari Bobby Nasution,” sebutnya. 

Karena itu, Hardi Mulyono, mengaku sangat yakin kalau KPK akan terus mendalami kasus korupsi di Dinas PUPR Sumut ini. 

‘’Terlebih sekarang presidennya adalah Prabowo, yang selalu ‘berteriak’ untuk membersihkan korupsi,’’ tambahnya. 

Namun di sisi lain, kata Hardi, masyarakat juga harus maklum tentang posisi pimpinan KPK. Dimana mereka ditunjuk pada saat kepemimpinan Presiden Jokowi. Dengan begitu, Hardi menyakini, sekarang ini pimpinan KPK sedang mencari cara bagaimana mereka tidak disalahkan oleh ‘Geng Solo,’ bila memeriksa Bobby Nasution.  Jadi, ini hanya soal gaya.  Jadi bagaimana cara mereka (pimpinan KPK) supaya bisa ‘menyenangkan Bapak,’ dan juga tidak mengecewakan masyarakat,’’ katanya.(MM)

The post Akademisi Yakin! KPK Akan Periksa Bobby Nasution appeared first on Tobapos.

Salah satu pihak yang bersuara lantang adalah Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) Sumatera Utara, yang mendesak pengusutan tuntas terhadap dugaan keterlibatan sejumlah pejabat, termasuk Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution.

OTT yang dilakukan KPK beberapa hari lalu telah menetapkan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting, sebagai tersangka. 

Nama Topan Ginting sendiri disebut-sebut sebagai sosok dekat dengan Gubernur Sumut, sehingga penangkapannya memicu sejumlah pertanyaan publik terkait pengawasan dan kepemimpinan di lingkungan Pemprov Sumut.

Dalam pernyataan sikapnya yang diterima redaksi pada Senin (7/7/2025), KAMAK menyatakan kekecewaan mendalam atas terjadinya praktik korupsi di tengah upaya pembangunan daerah. 

KAMAK menyebut, proyek infrastruktur jalan senilai Rp 231,8 miliar dari APBD Sumut TA 2025 menjadi salah satu titik perhatian.

“Kami mendesak KPK untuk memeriksa Gubernur Sumatera Utara atas dugaan mengetahui dan terlibat dalam kasus tersebut. Hal ini penting demi memastikan akuntabilitas dan integritas pejabat publik,” ujar Asep Haliar, Koordinator Lapangan KAMAK.

Tak hanya itu, KAMAK juga menyoroti sejumlah proyek infrastruktur semasa Bobby Nasution menjabat Wali Kota Medan, yang dinilai bermasalah dari sisi pengelolaan anggaran. 

Beberapa proyek yang disorot antara lain pembangunan gedung Kejari Medan senilai Rp 2,4 miliar yang ambruk, proyek lampu jalan senilai Rp 25,7 miliar, pembangunan gapura, hingga pekerjaan drainase yang diduga tidak sesuai spesifikasi.

Minta Presiden Bertindak

Selain mendesak pemeriksaan oleh KPK, KAMAK juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan teguran kepada Bobby Nasution atas berbagai temuan dugaan ketidakpatuhan dalam pengelolaan keuangan negara di masa kepemimpinannya di Kota Medan.

Koordinator Aksi KAMAK, Saipul Adam, menambahkan bahwa pihaknya berharap kasus OTT ini tidak berhenti pada pelaku teknis semata.

“Jangan ada yang kebal hukum. Kami percaya KPK akan bertindak profesional dan tidak tebang pilih,” tegasnya.

KPK: Masih dalam Proses Pengembangan

Hingga berita ini diturunkan, pihak KPK belum memberikan keterangan resmi terkait kemungkinan perluasan penyidikan dalam kasus OTT di Sumut tersebut.

Namun Juru Bicara KPK sebelumnya menyampaikan bahwa penyidikan masih berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru apabila ditemukan cukup bukti.

Sementara itu, pihak Gubernur Sumatera Utara belum memberikan tanggapan resmi atas desakan dari KAMAK. Namun sumber internal Pemprov Sumut menyatakan bahwa seluruh proses hukum akan dihormati dan pihaknya siap bekerja sama jika dibutuhkan dalam penyelidikan.(MM)

The post KAMAK Desak KPK Laksanakan Pemeriksaan Gubsu Bobby, Diduga Terlibat Kasus Korupsi Proyek Rp 231,8 Miliar appeared first on Tobapos.