Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kota Medan, Senin (17/2/11/2025).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Drs Wong Chun Sen didampingi Wakil Ketua DPRD, H Rajudin Sagala SPdI, H Zulkarnaen SKM, Hadi Suhendra dan dihadiri para anggota DPRD serta jajaran Sekretariat DPRD Kota Medan.

Hadir Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan sejumlah kepala OPD jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

Pengesahan Ranperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran menjadi Perda Kota Medan ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama pimpinan DPRD dengan Wali Kota Medan. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua DPRD Kota Medan Wong Cun Sen dan Wakil Ketua DPRD Rajudin Sagala, Zulkarnaen, Hadi Suhendra bersama Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas disaksikan Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Medan Lailatul Badri AMd dan Sekretaris DPRD Kota Medan M Ali Sipahutar.

Sebelum penandatanganan pengesahan Perda tersebut, Pansus DPRD Kota Medan menyampaikan laporan hasil pembahasan. Kemudian dilajutkan penyampaian pendapat sembilan fraksi di DPRD Kota Medan.

Dalam laporan Pansus yang disampaikan Wakil Ketua Pansus Lailatul Badri AMd mengatakan, Perda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran berfungsi sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Kota Medan dalam melaksanakan upaya pencegahan kebakaran secara sistematis dan berkelanjutan. Dan menyelenggarakan penanggulangan kebakaran secara cepat, tepat, terpadu dan juga melindungi masyarakat, lingkungan, serta aset pemerintah dan swasta dari resiko kebakaran.

Untuk itu Pemko Medan melalui Wali Kota diminta bertanggungjawab menyusun dan menetapkan kebijakan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Kemudian menetapkan dan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk sarana, prasarana, dan sumber daya manusia pemadam kebakaran.

“Kami juga minta agar Pemko Medan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan standar keselamatan kebakaran di gedung, kawanan industri, permukiman, dan fasilitas umum. Dan juga mengembangkan partisipasi masyarakat, termasuk pembentukan relawan kebakaran (Balakar) di lingkungan masyarakat,” kata Lailatul Badri.

Kemudian, lanjut Lailatul, Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Medan sebagai perangkat teknis operasional menjadi pelaksana utama dalam pencegahan kebakaran, penanggulangan kebakaran, serta penegakan dan pembinaan teknis.

Pansus DPRD Kota Medan yang dibentuk pada 21 Juli 2025 telah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab melalui tahapan-tahapan, mulai dari rapat kerja bersama Kementerian Hukum Wilayah Sumut, rapat kerja dengan Dinas Damkarmat dan instnsi terkait, hingga sharing informasi ke Kota Bandung dan DKI Jakarta.

Dari hasil pembahasan secara menyeluruh Pansus berpendapat, Ranperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran ini sangat strategis dan urgen untuk segera ditetapkan sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kota Medan.

Pansus DPRD Kota Medan ini diketuai oleh Edwin Sugesti Nasution, Wakil Ketua Lailatul Badri, dan anggota Paul Mei Anton Simanjuntak, Jusup Ginting Suka, David Roni Ganda Sinaga, Doli Indra Rangkuti, Zulham Efendi, Datuk Iskandar Muda, Salomo TR Pardede, Andreas Pandapotan Purba, Modesta Marpaung, Antonius Devolis Tumanggor, Renville Napitupulu, dan Ahmad Afandi Harahap.

Usai laporan Pansus DPRD Kota Medan, rapat paripurna dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir masing-masing fraksi DPRD Kota Medan yang dimulai dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjunangan (PDIP). Pendapat Fraksi PDIP yang disampaikan Jusup Ginting Suka mengatakan, fraksinya menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pecegahan dan Penanggulangan Kebakaran ditetapkan menjadi Perda Kota Medan tahun 2025.

Pedapat Fraksi Partai Keadilan Sejaktera (PKS) DPRD Kota Medan yang disampaikan H Doli Indra Rangkuti, juga menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pecegahan dan Penanggulangan Kebakaran ditetapkan menjadi Perda Kota Medan. Pendapat serupa juga disampaikan Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan yang disampaikan Andreas Pandapotan Purba.

Sama halnya dengan pendapat akhir Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Medan yang disampaikan Modesta Marpaung. Dan Pendapat Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Medan yang disampaikan Antonius Devolis Tumanggor. Kedua fraksi ini menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pecegahan dan Penanggulangan Kebakaran ditetapkan menjadi Perda Kota Medan.

Selanjutnya, pendapat Fraksi Partai Solidaritas Indonesis (PSI) DPRD Kota Medan yang disampaikan Reinhart Jeremy Aninditha menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pecegahan dan Penanggulangan Kebakaran ditetapkan menjadi Perda Kota Medan. Begitu juga pendapat Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan yang disampaikan H Muslim, menerima dan menyetujui Ranperda tersebut menjadi Perda

Pendapat Fraksi PAN Perindo DPRD Kota Medan disampaikan Binsar Simarmata dan pendapat Fraksi Hanura PKB DPRD Medan yang disampaikan Lailatul Badri, menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pecegahan dan Penanggulangan Kebakaran ditetapkan menjadi Perda Kota Medan.

Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Waas dalam sambutannya mengatakan, Kota Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara yang terus berkembang pesat, memiliki kompleksitas permukiman padat, aktivitas perekonomian yang tinggi, serta keberadaan bangunan-bangunan bertingkat dan fasilitas umum berisiko tinggi terhadap bahaya kebakaran. Peristiwa kebakaran, baik skala kecil maupun besar, telah berulang kali terjadi dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, mulai dari korban jiwa, luka-luka, hingga kerugian harta benda dan terganggunya roda perekonomian.

“Perda ini menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dan merupakan wujud nyata komitmen Pemko Medan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh masyarakat Kota Medan dari ancaman bencana kebakaran,” kata Rico Waas

Dijelaskan Rico Waas, Perda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran ini dibuat untuk menciptakan regulasi yang komprehensif dan terpadu dalam mengatur upaya pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha dalam upaya pencegahan kebakaran.

“Disamping itu untuk memperkuat peran dan kapasitas dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam menjalankan tugas operasionalnya dan menjamin ketersediaan dan kelayakan sarana serta prasarana proteksi kebakaran di setiap bangunan, kawasan, dan lingkungan,” jelas Rico Waas.

Menurut Rico Waas, Perda ini mencakup beberapa pokok materi penting, antara lain penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran dan penyelamatan, kewajiban pencegahan, peran serta masyarakat, standarisasi, pengawasan, dan sanksi.

“Perda ini berupaya menggeser paradigma kebakaran dari pendekatan reaktif menjadi pendekatan proaktif dengan mengatur secara detail standar minimum sistem proteksi kebakaran,” ujar Rico Waas.

Disadari Rico Waas bahwa Perda ini mungkin menghadapi berbagai tantangan, seperti adaptasi dari pengusaha dan masyarakat, implementasi yang efektif, dan pemantauan kepatuhan. Namun, ia percaya bahwa dengan kerjasama dan komitmen dari semua pihak maka tantang tersebut dapat diatasi.

“Kami berharap bahwa persetujuan Perda ini akan membawa dampak positif yang signifikan, tidak hanya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah kita secara keseluruhan,” harap Rico Waas.(TP/SSC)

The post DPRD Kota Medan Sahkan Perda Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran appeared first on Tobapos.

Aksi yang dipimpin oleh Daniel Sinaga selaku Koordinator, menyuarakan kekecewaan terhadap lambannya proses pencabutan Perda tersebut. Mereka menduga keterlambatan itu bukan disebabkan alasan teknis, tetapi karena adanya “tarik menarik kepentingan” dan dugaan transaksi ilegal antara pejabat legislatif dan para pengusaha.

 “Kami menduga Paripurna pencabutan RDTR sengaja ditunda karena ‘setoran’ dari para pengusaha belum terkumpul. Bahkan, Dinas Perkimcitaru disebut-sebut sebagai koordinator pengumpul dana tersebut,” teriak Daniel dalam orasinya.

FAM menuding bahwa proses pencabutan RDTR menjadi alat tawar-menawar untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Mereka juga menyebut nama Alexander Sinulingga, mantan Kadis Perkimcitaru yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Sumut, sebagai salah satu aktor penting yang patut diperiksa oleh KPK.

Poin-poin tuntutan FAM kepada KPK antara lain:

Dugaan pemerasan terhadap pengusaha oleh oknum anggota DPRD Medan dan pejabat Pemko Medan agar bersedia menyetor sejumlah uang untuk mempercepat pencabutan RDTR.

Penundaan Paripurna DPRD karena dana “setoran” belum merata diterima oleh seluruh anggota dewan.

Ketidakhadiran sebagian anggota DPRD dalam Paripurna 2 Juni 2025, diduga sebagai bentuk protes atas ketidakmerataan pembagian.

Akibat belum dicabutnya Perda RDTR, iklim investasi di Kota Medan dinilai mati suri dan tidak kompetitif dibanding kota-kota lain seperti Bandung atau Tangerang Selatan.

DPRD Medan dinilai dengan sengaja memperlambat proses pengesahan RDTR yang sudah difinalisasi sejak Mei 2025.

Dugaan bahwa Alexander Sinulingga berperan dalam upaya pemerasan terhadap investor demi mempercepat proses pencabutan RDTR, namun akhirnya gagal terealisasi.

Laporan Diterima KPK

Laporan aksi dan tuntutan tersebut secara resmi diterima oleh Mukti, Tenaga Ahli Humas KPK RI. FAM berharap lembaga anti rasuah segera turun tangan mengusut persoalan ini demi menciptakan kepastian hukum bagi para investor dan menjamin integritas tata ruang Kota Medan.

“Kami ingin KPK segera memeriksa Alexander Sinulingga dan seluruh anggota Bapemperda DPRD Medan. Proses ini harus transparan karena menyangkut masa depan Kota Medan,” tegas Daniel.

Kejanggalan Paripurna

Seperti diketahui, Paripurna Pencabutan Perda No. 2 Tahun 2015 seharusnya digelar pada 2 Juni 2025. Namun, sidang urung digelar karena kuorum tak tercapai. Lebih dari setengah anggota DPRD tidak hadir. Menurut FAM, hal ini menguatkan indikasi adanya kepentingan tersembunyi yang berpotensi merugikan publik.

FAM menilai, penyesuaian RDTR adalah kunci investasi. Ketidakjelasan sikap DPRD Medan telah menghambat masuknya modal dan membuat para investor ragu menanamkan uangnya di ibukota Sumut.(MM)

The post FAM Desak KPK Usut Dugaan Pemerasan Pencabutan Perda RDTR Kota Medan, Nama Alexander Sinulingga Disebut appeared first on Tobapos.