Telah terjadi mispersepsi di tengah masyarakat terkait biaya pembongkaran tiang monorel di sepanjang Jalan HR. Rasuna Said. Sebagian pihak memahami seolah-olah biaya pembongkaran 109 tiang monorel mencapai Rp100 miliar. Padahal, angka tersebut bukanlah biaya pembongkaran tiang monorel semata, melainkan estimasi total biaya penataan kawasan secara menyeluruh.

Jika merujuk pada perhitungan sederhana dengan menggunakan harga satuan pembongkaran beton per meter kubik yang lazim digunakan dalam referensi biaya konstruksi, estimasi biaya pembongkaran fisik 109 tiang monorel sesungguhnya berada pada kisaran ratusan juta rupiah. Estimasi ini dapat dengan mudah diverifikasi melalui berbagai referensi biaya konstruksi yang tersedia secara terbuka. Termasuk estimasi biaya pembongkaran beton atau bangunan rumah, yang rata-rata berkisar antara Rp400.000 hingga Rp600.000 per meter kubik.

Jumlah tiang monorel di sepanjang Jalan HR. Rasuna Said tercatat sebanyak 109 tiang beton. Estimasi volume satu tiang monorel berkisar antara 3 hingga 5 meter kubik, sehingga total volume pembongkaran berada pada kisaran sekitar 327 hingga 545 meter kubik. Untuk memudahkan perhitungan, angka tersebut dapat dibulatkan sehingga total volume 109 tiang monorel diperkirakan berada pada kisaran 300 hingga 500 meter kubik.

Dengan asumsi volume total pembongkaran seluruh tiang tersebut berada pada kisaran 300 hingga 500 meter kubik, maka estimasi biayanya dapat dihitung secara rasional. Apabila digunakan harga satuan Rp400.000 per meter kubik, total biaya pembongkaran berada pada kisaran sekitar Rp120 juta hingga Rp200 juta. Sementara itu, jika menggunakan harga satuan Rp600.000 per meter kubik, estimasi biayanya berkisar antara Rp180 juta hingga Rp300 juta.

Bahkan dengan menggunakan asumsi harga tertinggi, yakni Rp600.000 per meter kubik dan volume maksimal 500 meter kubik, estimasi biaya pembongkaran 109 tiang monorel hanya mencapai sekitar Rp300 juta. Perhitungan ini didasarkan pada jumlah tiang yang akan dibongkar dengan memperhitungkan volume pekerjaan serta harga satuan pembongkaran beton yang umum digunakan di sektor konstruksi.

Sebagai warga Jakarta yang mendukung sepenuhnya kebijakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo dan Wakil Gubernur Rano Karno, saya merasa perlu meluruskan kesalahpahaman ini agar tidak menimbulkan persepsi keliru dan pandangan negatif terhadap citra Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terlebih saat ini Pemprov DKI tengah berupaya membenahi, membangun, dan menyelesaikan berbagai persoalan mendasar di Jakarta, termasuk penataan kawasan Jalan HR. Rasuna Said melalui pembongkaran tiang monorel yang telah lama mangkrak.

Kesalahpahaman tersebut muncul karena pemberitaan di berbagai media online, baik nasional maupun lokal, yang dalam judulnya menyebutkan biaya pembongkaran tiang monorel sebesar Rp100 miliar. Namun jika dicermati secara utuh, isi pemberitaan tersebut sebenarnya telah menjelaskan bahwa angka Rp100 miliar merupakan estimasi biaya total untuk penataan kawasan secara menyeluruh, bukan semata-mata biaya pembongkaran tiang monorel.

Apabila masyarakat menelusuri pemberitaan dengan kata kunci “pembongkaran tiang monorel”, akan banyak ditemukan judul berita yang menyebut angka Rp100 miliar. Namun demikian, di dalam isi pemberitaan tersebut sebenarnya telah dijelaskan bahwa dana tersebut digunakan untuk rangkaian pekerjaan terpadu. Hal inilah yang kerap tidak diketahui oleh banyak orang karena perhatian hanya tertuju pada judul berita, tanpa mencermati isi secara utuh. Kondisi ini tentu sangat berbahaya apabila disalahartikan untuk tujuan negatif atau digunakan untuk merusak citra Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam konteks tersebut, saya juga membaca penjelasan dalam pemberitaan bahwa Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo, telah menegaskan proyek pembongkaran tiang monorel merupakan bagian dari penataan menyeluruh koridor Jalan HR. Rasuna Said agar kawasan tersebut menjadi lebih rapi, tertata, dan fungsional. Pada intinya, anggaran sekitar Rp100 miliar tersebut merupakan satu paket pekerjaan yang mencakup pembongkaran tiang monorel, penataan trotoar, serta perbaikan dan penataan badan jalan.

Dengan demikian, tidak benar apabila dikatakan bahwa biaya pembongkaran tiang monorel saja mencapai Rp100 miliar. Angka tersebut merupakan estimasi total biaya keseluruhan pekerjaan. Khusus untuk pembongkaran 109 tiang monorel, dengan perkiraan volume sekitar 500 meter kubik, estimasi biayanya hanya sekitar Rp300 juta. Dengan demikian, sisa anggaran dari total estimasi Rp100 miliar, yakni sekitar Rp99,7 miliar, dialokasikan untuk pekerjaan penataan trotoar dan badan jalan. Oleh karena itu, total biaya sekitar Rp100 miliar tersebut menjadi masuk akal dan relevan apabila dikaitkan dengan lingkup penataan trotoar serta pekerjaan badan jalan secara menyeluruh.

Penataan trotoar jalan utama pada umumnya dilakukan secara menyeluruh dan mencakup berbagai aspek perbaikan dan perubahan sesuai kebutuhan tata kota serta peraturan perundang-undangan. Pekerjaan ini meliputi peningkatan kualitas permukaan trotoar agar lebih aman, rata, tidak licin, dan nyaman bagi pejalan kaki. Lebar trotoar disesuaikan dengan standar teknis untuk menampung arus pejalan kaki, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak.

Penataan trotoar juga mencakup penyediaan fasilitas aksesibilitas seperti jalur pemandu tunanetra, bidang miring atau ramp, serta penurunan elevasi di titik penyeberangan. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mewujudkan ruang publik yang inklusif dan menghormati hak seluruh warga.

Selain itu, dilakukan penataan elemen pendukung trotoar, antara lain lampu penerangan jalan, tempat duduk, tempat sampah, rambu informasi, serta penghijauan. Penempatan elemen-elemen tersebut diatur agar tidak mengganggu ruang berjalan pejalan kaki, sekaligus meningkatkan rasa aman, estetika kota, dan kualitas lingkungan. Keberadaan pohon peneduh dan ruang hijau juga berfungsi mengurangi panas, polusi udara, serta meningkatkan kenyamanan visual.

Penertiban penggunaan trotoar menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penataan. Trotoar yang sebelumnya digunakan untuk parkir kendaraan, berdagang secara tidak tertib, atau aktivitas lain di luar fungsi utamanya, ditata kembali agar dikembalikan kepada pejalan kaki. Penataan ini dilakukan melalui kebijakan, pengawasan, dan penegakan aturan secara proporsional dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

Penyesuaian drainase dan utilitas juga menjadi bagian penting dalam penataan trotoar. Saluran air diperbaiki untuk mencegah genangan, sementara kabel dan pipa utilitas ditata secara rapi dan terpadu guna menjaga keselamatan serta kerapihan ruang publik. Langkah ini penting untuk mencegah kerusakan trotoar berulang dan meningkatkan efisiensi pemeliharaan.

Sementara itu, pekerjaan pada badan jalan utama biasanya mencakup berbagai aspek perbaikan dan perubahan yang direncanakan secara teknis, bertahap, dan berkelanjutan. Pekerjaan tersebut meliputi perbaikan kondisi fisik jalan seperti penambalan lubang, perataan permukaan yang bergelombang, penguatan lapisan perkerasan, serta perbaikan struktur jalan yang mengalami penurunan mutu akibat usia, beban kendaraan, dan faktor cuaca.

Selain perbaikan, dilakukan pula penyesuaian desain dan fungsi jalan sesuai dengan perkembangan kebutuhan lalu lintas. Hal ini dapat berupa pelebaran jalan, penambahan lajur, pengaturan ulang jalur kendaraan, serta penyesuaian geometri jalan agar memenuhi standar keselamatan dan mengurangi kemacetan.

Pekerjaan badan jalan juga mencakup penataan fasilitas pendukung seperti marka jalan, rambu lalu lintas, median, bahu jalan, lampu penerangan jalan umum, drainase, serta fasilitas penyeberangan pejalan kaki. Dalam aspek keselamatan, dilakukan pula pengaturan dan rekayasa lalu lintas di titik-titik rawan kecelakaan berdasarkan kajian teknis dan data lalu lintas.

Penyesuaian terhadap aspek lingkungan dan tata ruang menjadi bagian dari pekerjaan badan jalan, antara lain melalui perbaikan drainase untuk mencegah banjir, penggunaan material yang lebih ramah lingkungan, serta penyesuaian dengan rencana tata kota. Semua pekerjaan tersebut bertujuan memastikan jalan raya berfungsi optimal sebagai sarana transportasi yang aman, nyaman, tertib, dan mendukung aktivitas ekonomi serta sosial masyarakat.

Dengan penjelasan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami secara utuh bahwa estimasi Rp100 miliar bukanlah biaya pembongkaran tiang monorel semata, melainkan anggaran untuk penataan kawasan Jalan HR. Rasuna Said secara menyeluruh, yang mencerminkan upaya serius Pemprov DKI Jakarta dalam membangun kota yang lebih tertata, manusiawi, dan berkelanjutan. (Nauli)

The post Biaya Pembongkaran Tiang Monorel Hanya Rp300 Juta, Rp100 Miliar Itu Estimasi Total Biaya Penataan Trotoar dan Badan Jalan appeared first on Tobapos.

Hal itu di sampaikan Ketua Karang Taruna Kabupaten Langkat Ahmad Senang, S.HI, MH, usai pelaksanaan kenaikan bendera merah putih pada Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 80 di Lapangan Astaka Dispora Provsu, Jl. Willian Iskandar, Deli Serdang (17/8/2025).

“Kita sangat berterimakasih atas kado besar di HUT RI yang ke 80 kepada Gubernur Sumut dan Forkopimda serta jajarannya yang telah memberikan hadiah besar kepada masyarakat Sumut khususnya generasi muda atas ketegasan gubernur menutup dan memberantas tempat hiburan malam yang menjadi tempat peredaran narkoba di Provinsi Sumut yang kita cintai ini” ujar pria yang akrab disapa Amse.

Hal senada juga di sampaikan Ketua Karang Taruna Kota Medan, Yopie HI Batubara. Beliau menyampaikan, bahwa hal itu harus menjadi contoh bagi kepala daerah se – Indonesia. “Ini harus menjadi contoh bagi seluruh kepala daerah di seluruh Indonesia untuk menciptakan generasi emas Indonesia ke depan,” pungkas Yopie.

Turut menyampaikan hal senada oleh Ketua Karang Taruna Kota, Ketua Binjai Faris Al Hafiz, Ketua Asahan Yasir Ul Haque, Ketua Simalungun Bonauli Rajagukguk, SH, Ketua Tapanuli Selatan Ahmad Bangun Ritonga, Ketua Caretaker Batubara M Nanda Oc, Ketua Labusel Andi Syahputra Nasution, Ketua Tebing Tinggi Jatmiko, Ketua Padang Lawas Utara Mula Rotua Siregas, S.Sos, Ketua Labuhan Batu Utara Yudha Iskandar Aruan, Ketua Nias Utara Adv. Radius Purnawira Hulu, SH, Ketua Karo Hendra Mitchon Purba, Ketua Nias Barat Bemano Hia, Ketua Samosir Marco C Simbolon S.IP, Ketua Sergai, Ahmad Sudiar S.Ag, Ketua Satgas Komando Karang Taruna Ahmad Iqbal Parinduri, Sekeetaris Kota Medan Hamdani, ST beserta pengurus Karang Taruna lainnya.

Sebelumnya ramai diberitakan, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, memimpin langsung eksekusi pembongkaran diskotek Marcopolo, di Jalan Sei Petani, Desa Rube Julu, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Kamis siang, (14/8) kemarin.

Kegiatan eksekusi ini turut disaksikan oleh Kapolda Sumut, Pangdam I/BB, Bupati Langkat, Walikota Binjai, Kapolres Binjai, Kapolresta Deliserdang, serta sejumlah pejabat pemerintah lainnya.

Dengan pembongkaran ini, pemerintah provinsi menegaskan komitmennya menertibkan Tempat Hiburan Malam yang melanggar aturan dan memberantas peredaran narkoba di Sumatera Utara.(RL)

The post Karang Taruna Se Sumut: Terimakasih Pak Gubernur Atas Kado Besar di HUT RI ke 80 appeared first on Tobapos.