Saat ini ada 6.538 karyawan Transjakarta, lebih dari 15% adalah perempuan, yang berkontribusi aktif dan menempati posisi strategis, mulai dari jajaran direktur, kepala divisi, hingga petugas layanan di lini terdepan seperti Pramusapa dan Pramudi.

“Direksi berkomitmen menjaga lingkungan kerja yang setara dan inklusif dengan menerapkannya dalam bentuk regulasi formal,” ucap Ayu Wardhani, Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Kamis (13/11/2025).

Komitmen tersebut, lanjut Ayu, diwujudkan melalui beberapa pilar utama: Regulasi Internal: Telah diberlakukan Peraturan Direksi (Perdir) No. 53 Tahun 2025 tentang lingkungan kerja inklusif, setara, dan bebas diskriminasi. Satgas Internal: Pembentukan Satgas LENTERA (Lingkungan Kerja Aman dan Setara) dan Ombudsman di mana karyawan dapat menjadi volunteer untuk bertugas sebagai fasilitator pencegahan kekerasan dan menjadi kanal pelaporan serta pendampingan bagi korban.

Menanggapi aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung kemarin, Transjakarta menghargai hak setiap karyawan untuk menyuarakan pendapat.

“Manajemen telah memberikan dispensasi dan menerima enam tuntutan yang disampaikan. Aksi tersebut dilakukan oleh 1 (satu) serikat pekerja dari total 7 (tujuh) serikat pekerja yang ada di Transjakarta,” jelas Ayu.

Transjakarta tidak memberikan toleransi terhadap setiap pelanggaran oleh siapa pun. Terkait salah satu dari enam isu yang disuarakan, yakni mengenai pelecehan seksual.

Transjakarta menegaskan sudah melakukan langkah-langkah penindakan sesuai aturan perusahaan yang berlaku.

“Mengenai kasus yang disuarakan (yang melibatkan Koordinator Lapangan), kasus tersebut sudah ditindaklanjuti (TL). Karyawan yang bersangkutan telah mendapat sanksi disiplin sesuai peraturan, yaitu Surat Peringatan Kedua (SP2). Kami akan melakukan tindakan tegas, bisa dalam bentuk PHK, jika ditemukan bukti-bukti baru yang mendukung keputusan tersebut,” tegas Ayu.

Transjakarta, imbuh Ayu, juga berkomitmen untuk selalu berada di sisi korban dan siap memberikan pendampingan kepada korban bila dibutuhkan. (Nauli)

The post Karyawan Lakukan Pelanggaran, Direksi Transjakarta: Sudah Dikenai Sanksi Tegas appeared first on Tobapos.

tobapos.co- Alat Peraga Kampanye (APK) milik Pasangan Calon (Paslon) Gubernur Sumut Bobby- Surya dan Pasangan Calon (Paslon) Walikota Medan Rico- Waas tahun 2024 beredar ditempatkan dekat sekeling salah satu rumah ibadah nasrani di jalan Jamin Ginting Kelurahan Beringin Medan Selayang.

Alat peraga kampanye tersebut terpantau dipasang oknum mulai Minggu, (27/10) sampai (3/11/2024) disepanjang gang Gereja tak diketahui mendapat izin dari instansi mana.

Padahal ada larangan, tidak dibenarkan memasang APK calon Gubernur Sumut dan calon walikota sesuai UU yang berlaku.

Hal ini dibenarkan Ketua Pemantau Pemilu/Pilkadasu (P3SU) di Medan Charly Simangunsong SH dan Sekretaris Drs Turman kepada wartawan, Senin (3/11/2024).

“Ya, benar. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat ketentuan yang melarang penempatan alat peraga kampanye di sekitar tempat ibadah, kata Charly.

 Hal ini, jelasnya bertujuan untuk menjaga ketentraman dan menghindari konflik di tempat yang dianggap suci. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, tegas Charly.

Melihat fakta pelanggaran ini, diminta kepada pengawas pemilu/pilkada se Sumatera Utara agar melakukan tindakan tegas. Segera ditertibkan Alat Pelanggaran Kampanye yang berdekatan rumah ibadah, harap Charly dan Turman tegas.

Bawaslu Sumut, Panwas Kota Medan beserta Panwas Kelurahan supaya bergerak cepat menertibkan APK tersebut, tegasnya.

Sebab jika tidak segera ditertibkan, APK Paslon lain juga bakal ikut-ikutan memasang spanduk bahan alat Kampanye tersebut, tukasnya.

Sementara Ketua Bawaslu Sumut melalui Kordiv Data dan Informasi Bawaslu Sumut, Saut Boangmanalu, ketika diminta konfirmasinya, mengaku akan dicek kebenarannya.

“Terimaksi informasinya, bahan ini jadi atensi panwas, dan pihaknya akan turun chek lokasi”, pungkas Saut.(MM)

The post Pasang APK di Lingkungan Rumah Ibadah Pelanggaran Pemilu appeared first on Tobapos.

Komisioner Bawaslu Sumut Divisi Humas, data dan informasi, Saut Boangmanalu, mengatakan 36 pelanggaran yang ditemukan merupakan tantangan besar dalam mewujudkan Pilkada yang bersih di tengah tingginya angka pelanggaran yang bervariasi.

Dari total tersebut, pelanggaran kode etik mendominasi dengan 19 kasus, disusul oleh pelanggaran administrasi sebanyak 7 kasus, dan 7 kasus lainnya berkaitan dengan pelanggaran hukum.

“Dari 36 kasus itu dirincikan sebanyak 2 pelanggaran ditemukan di Kabupaten Gunung Sitoli, sebanyak 1 pelanggaran ditemukan di Kabupaten Asahan, Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 pelanggaran, Kabupaten Nias Selatan sebanyak 14, Kabupaten Nias utara sebanyak 2, Kabupaten Nias Barat sebanyak 2, Kabupaten Simalungun sebanyak 3, Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 1, Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 1 pelanggaran, Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 1 pelanggaran, Kabupaten Padang Lawas sebanyak 3 pelanggaran, dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebanyak 1 pelanggaran,” urai Saut.

Ia juga menjelaskan kasus pelanggaran kode etik, termasuk penyimpangan perilaku oleh petugas pemilu, menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada integritas penyelenggaraan Pemilu. “Pelanggaran kode etik ini bukan hanya masalah teknis, tetapi menyangkut kepercayaan publik. Oleh karena itu, kami tidak segan menindak tegas jika terbukti melanggar,” tegas Saut.

Di sisi lain, pelanggaran administrasi meliputi pelanggaran prosedural dalam kampanye, seperti pemasangan atribut di tempat yang tidak diizinkan. Sedangkan pelanggaran hukum mencakup dugaan tindakan pidana yang bisa berujung pada proses hukum lebih lanjut.”Kami berupaya meningkatkan pengawasan, terutama menjelang Pilkada serentak tahun 2024. Kolaborasi dengan organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, ataupun media untuk melaporkan indikasi pelanggaran juga menjadi strategi penting dalam memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan lebih adil dan transparan di Sumatera Utara” seru Saut.

“Kami berkomitmen untuk terus mengawasi jalannya pemilu, mengingat peran pengawasan yang efektif sangat dibutuhkan dalam menjaga kualitas dan kejujuran proses pemilihan di Sumatera Utara,” tegas Saut.

Di sisi lain, Komisi Masyarakat Peduli Demokrasi, Sumatera Utara, Mikhael Zonasuki Simatupang, mengapresiasi langkah Bawaslu Sumut dalam mengidentifikasi dan menindak pelanggaran secara transparan.

Menurut Mikhael, temuan ini mencerminkan pentingnya pengawasan intensif untuk memastikan integritas proses demokrasi.“Dominasi pelanggaran kode etik ini menjadi sinyal ada masalah fundamental pada perilaku aktor-aktor politik dan petugas pemilu di lapangan. Kode etik adalah fondasi untuk menjaga kepercayaan publik, dan harus ditegakkan dengan tegas,” seru sosok yang akrab disapa Suki.

Lebih lanjut, Suki menekankan penegakan hukum dalam pemilu bukan hanya soal menang atau kalah dalam kontestasi, tetapi menjaga etika dalam berdemokrasi. “Dengan meningkatnya pelanggaran kode etik ini, kami berharap semua pihak yang terlibat dalam Pilkada 2024 dapat mematuhi aturan dan menghormati proses yang ada,” tukasnya. (MM)

The post Bawaslu Sumut Catat 36 Pelanggaran Tahapan Pemilu 2024 appeared first on Tobapos.