tobapos.co – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum), Subdit IV Renakta Unit 2 menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Desa Pegagan Julu VII, Juara Purba (52).

Keterangan tersebut diungkapkan Kasubbid Penmas Bidang Humas Polda Sumut, AKBP Siti Rohani menjawab konfirmasi wartawan. Rabu (3/12/2025).

“Terkait Dumas yang ditangani, saat ini dalam proses penyelidikan. Untuk para saksi sudah dilakukan klarifikasi,” jelas  AKBP Siti.

Sambungnya, sedangkan untuk terlapor yang merupakan Kepala Desa bernama Juara Purba, sudah dilayangkan undangan untuk dihadiri hari Senin 8 Desember 2025.

“Ini bentuk undangan untuk dilakukan pemeriksaan, kita harapkan agar terlapor segera datang dan mematuhi aturan hukum,” paparnya. 

Baca juga..

Di tempat terpisah, Ketua DPP Ibu Prabu, merupakan organ relawan pengawal kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran, Marjudin Nazwar yang mengetahui informasi itu mengapresiasi langkah Kepolisian yang dinilainya bekerja maksimal.

“Kita doa kan para penyidik beserta para pimpinan dan semua petugas Polda Sumut yang terlibat diberikan kekuatan dan dimudahkan dalam mengungkap kebenaran kasus ini.” tegasnya.

Sebelumnya, kasus ini mencuat hingga ramai menjadi perhatian publik, pasca wanita bernama Mon didampingi penasehat hukumnya mengadu ke Polda Sumut.

Wanita berparas cantik itu mengaku ditekan Kades Pegagan Julu 7, Juara Purba diduga melakukan aborsi paksa terhadap janin yang dikandung Mon, diduga hasil hubungan gelap keduanya.

Dari Kabupaten Dairi, Juara Purba disebut Mon, dengan menggunakan mobil milik Juara Purba, keduanya dipandu seorang wanita ke sebuah praktek spesialis ahli kandungan di Perbaungan, Serdang Bedagai, sebagai tempat diduga melakukan aborsi paksa.

Mon lagi mengaku, dirinya akhirnya nekat melaporkan Juara  Purba akibat sang Kepala Desa itu ingkar janji, yang sebenarnya berjanji bertanggungjawab atas kesehatan Mon pasca dilakukan aborsi paksa.

Rentetan kasus tersebut, pelaporan terhadap Juara Purba, Kepala Desa Pegagan Julu 7 di Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi (Sumut), itu pun melaporkan Mon dan seorang wartawan penulis berita ke Polres Dairi dengan tuduhan UU ITE.

Hingga sekitar 23 September 2025, Subdit IV Renakta Polda Sumut mendalami keterangan Mon dan dua saksi dalam rangka membongkar kasus ini.

Dimintai tanggapan salah seorang wartawan senior aktif bertugas di ibukota, terkait pelaporan media, jurnalis oleh Kades Juara Purba, bahwa produk pers dalam persoalan yang timbul wajib mengedepankan melalui mekanisme sesuai UU Pers.

Kepada Juara Purba, sebelum berita dari awal dimuat, telah dicoba lakukan konfirmasi, dijawab dengan diarahkan Juara Purba kepada penasehat hukumnya.

Dari pagi hingga sore, kuasa hukum Kades Juara Purba yang dikonfirmasi melalui WhatsApp, tak kunjung menjawab, hingga berita diterbitkan dan pada malam harinya penasehat hukum Juara Purba menelpon wartawan dan mengaku keberatan.

Melalui Camat Sumbul, J. Sihombing, selaku atasan Kades Juara Purba, diperoleh informasi,  bahwa Juara Purba membantah atas tuduhan terhadapnya tersebut. (Tommy/tim-Bersambung)

The post Kades Juara Purba Dijadwalkan Pekan Depan Diperiksa, Polda Sumut Harap Terlapor Patuhi Hukum.. (9) appeared first on Tobapos.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Dr. Ferry Walintukan SIK (foto-atas), yang dikonfirmasi sejumlah wartawan menjelaskan, 

“Terlapor Kepala Desa itu belum dilakukan pemeriksaan. Pihak penyidik masih memeriksa berkas-berkas, dokumen, materi laporan pelapor.”

“Setelah dilakukan pemeriksaan dokumen, nantinya pihak penyidik akan memanggil  terlapor untuk diklarifikasi.”

“Dan itu prosesnya akan dilakukan sesegera mungkin,” jelasnya. Rabu (22/10/2025).

Baca juga..

Di tempat terpisah, Ketua DPP Ibu Prabu, Marjudin Nazwar yang mengetahui informasi itu mengapresiasi.

Diungkapkan pemimpin organisasi pengawal kebijakan Presiden Prabowo – Wapres Gibran itu, “Kita doa kan para penyidik beserta para pimpinan dan semua petugas Polda Sumut yang terlibat, diberikan kekuatan dan dimudahkan dalam mengungkap kebenaran kasus ini,”

“Sebab bila terbukti yang diadukan dugaan aborsi paksa. Apalagi sebagai kepala di pemerintahan desa, seorang kepala desa, itu sungguh- sungguh biadab. Bila sebaliknya, agar segera nama baik si Kepala Desa supaya pulih. Makanya kita mendesak kasus ini cepat diungkap,” tegas Marjuddin sembari menyatakan dukungannya.

Sebelumnya, Pengamat Kebijakan Publik dan Anggaran, Elfanda Ananda yang dimintai tanggapannya menyebut kasus yang telah mencoreng wajah birokrasi pemerintahan Kabupaten Dairi itu harusnya secara cepat, transparan dan akuntabel ditindaklanjuti Pemkab  Dairi,”

“Atas desakan sejumlah elemen masyarakat dan tokoh lokal agar dilakukan penonaktifan sementara terhadap Juara Purba dari jabatannya sebagai Kepala Desa Pegagan Julu VII oleh Bupati Dairi, Vickner Sinaga sudah tepat,, agar selama menjalani proses hukum kredibilitas pemerintahan desa terjaga dan menghindari konflik kepentingan.” tegas Elfanda.

Sedangkan, Camat Sumbul, Jaspin Sihombing menerangkan, Pemkab Dairi yang terdiri dari Kadis Pemdes dan Kabag Hukum, termasuk dirinya sebagai Camat, telah memanggil Juara Purba Kepala Desa Pegagan Julu VII dalam rangka meminta klarifikasi.

Dalam pertemuan tersebut, Camat Sumbul, Jaspin Sihombing mengaku kepada wartawan, bahwa Juara Purba menyampaikan, tuduhan yang dialamatkan kepadanya itu  merupakan fitnah, sehingga Juara Purba membuat laporan di Polres Dairi terkait UU ITE.

Menanggapi laporan Juara Purba itu, wanita bernama Mona yang merupakan korban dalam kasus dugaan aborsi paksa terlapor Juara Purba di Polda Sumut menyatakan tidak takut sedikitpun.

Mona lagi menimpali, laporan pihaknya terhadap Juara Purba agar terlebih dahulu dibongkar  Polda Sumut untuk menepis laporan di Polres Dairi itu.

Soal usia janinnya yang diduga diaborsi paksa? 

Mona mengaku berusia 7 Minggu, dan bila ingin informasi lebih jauh soal kasus yang dialaminya itu, Mona mengarahkan wartawan berkomunikasi dengan kuasa hukumnya.

Sekedar informasi, pengaduan dibuat di Polda Sumut terhadap Kepala Desa Pegagan Julu VII, Juara Purba alias JP pada sekitar 23 September 2025 lalu.

Kepada Juara Purba, informasi yang diperoleh wartawan tobapos ini sudah dicoba dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp. 

Juara Purba menjawab dengan mengarahkan wartawan menghubungi PH-nya. 

Atas permintaan Juara Purba, dihubungi dan dikirimi pesan konfirmasi kepada PH dimaksudnya sejak siang hari, tetapi saat malam harinya PH itu baru memberikan balasan. (Tim/Bersambung)

The post Polda Sumut Segera Panggil Kepala Desa Pegagan Julu VII Dairi (7) appeared first on Tobapos.

Pemanggilan tersebut dikabarkan berhubungan dengan perubahan atau pergeseran anggaran sebesar Rp 2 (dua) triliun untuk belanja pembangunan infrastruktur.

Informasi mengenai dugaan pemanggilan ini masih simpang siur. Saat dikonfirmasi, Ketua KPK melalui Juru Bicara Budi Prastyo tidak merespons. Pertanyaan yang disampaikan wartawan melalui pesan singkat juga diabaikan.

Sementara itu, Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong juga belum memberikan jawaban. Kepala Biro Hukum Pemprovsu, Aprilla Siregar, ketika dikonfirmasi mengatakan belum ada surat resmi dari KPK yang masuk.

“Belum ada, adinda,” ujar Aprilla singkat.

Sebelumnya aktivis Jaga Marwah wilayah Sumatera Utara Edison Tamba alias Edoy menyatakan telah mengirimkan surat ke KPK. Isi surat agar Mendagri  melakukan tugas me review anggaran provinsi. Tapi  sepertinya mereka membandel. Angkanya sekira 2 (dua) triliun. Kata Edoy.

Bahkan aktivis Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (jaga marwah) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung sebagai dukungan dan apresiasi agar mengusut tuntas kasus OTT KPK di Sumut serta dugaan pergeseran anggaran proyek terindikasi korupsi, pungkas Edoy. (MM)

The post KPK Layangkan Surat Panggilan kepada Bobby Nasution dan Erni Sitorus appeared first on Tobapos.

“Semua terbuka kemungkinan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (30/7/2025)

Budi mengatakan bahwa KPK membuka peluang untuk melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait yang diduga mengetahui konstruksi perkara, terutama penyelidikan dugaan korupsi dalam pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek.

Berdasarkan catatan KPK, Fiona Handayani tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu ini, yakni pukul 09.19 WIB. Sementara berdasarkan laporan pewarta di lapangan, Fiona pergi meninggalkan gedung tersebut pada pukul 17.46 WIB.

Sebelumnya, KPK mengungkapkan sedang menyelidiki dugaan korupsi terkait Google Cloud di Kemendikbudristek. Kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan, atau belum pada tahap penyidikan.

KPK menegaskan penyelidikan kasus tersebut berbeda dengan kasus Chromebook yang sedang ditangani Kejaksaan Agung.

Selain itu, KPK mengaku sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan kuota internet gratis di Kemendikbudristek. Penyelidikan tersebut berkaitan dengan perkara Google Cloud.

Sementara itu, Kejaksaan Agung saat ini sedang mengusut kasus dugaan korupsi dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek tahun 2019–2022, yakni terkait pengadaan Chromebook.

Kejagung telah menetapkan empat tersangka dalam kasus tersebut, yakni mantan Staf Khusus Mendikbudristek era Nadiem Makarim bernama Jurist Tan, mantan konsultan teknologi di Kemendikbudristek Ibrahim Arief, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek tahun 2020–2021 Sri Wahyuningsih, serta Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek tahun 2020–2021 Mulyatsyah. (Sumber:Antara)

The post Setelah Minta Keterangan Eks Stafsus, KPK Buka Peluang Panggil Nadiem appeared first on Tobapos.