Massa membawa sejumlah tuntutan yang menitikberatkan pada pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Koordinator aksi, Reza, mengatakan gerakan mahasiswa tersebut merupakan bentuk kontrol sosial agar Kejati Sumut melakukan penyelidikan secara profesional, objektif, independen, dan berdasarkan alat bukti yang sah, bukan untuk menghakimi pihak tertentu.

Menurut Dewan Energi Mahasiswa (DEM) Sumatera Utara, dugaan penyimpangan anggaran LPJU perlu ditelusuri melalui mekanisme hukum yang berlaku. Mereka menilai aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab memastikan tidak ada praktik penyalahgunaan anggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara maupun kepentingan masyarakat.

Dalam aksinya, mahasiswa juga menyoroti kondisi LPJU di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dinilai belum sebanding dengan besarnya anggaran belanja listrik PJU. 

“Kami sudah sampaikan hasil kajian dan perhitungan dugaan selisih pembayaran tagihan listrik lampu penerangan jalan umum ke dinas terkait, namun tidak ada jawaban pasti bahkan beberapa pihak menghindar ketika kami minta tanggapan atas hasil kajian tersebut” tegasnya

Berdasarkan hasil pengamatan mereka, masih terdapat banyak lampu jalan yang padam dan rusak, termasuk di Aek Kanopan sebagai ibu kota kabupaten serta di sejumlah kecamatan dan desa. Kondisi tersebut, menurut mereka, berpotensi mengganggu keselamatan pengguna jalan, keamanan lingkungan, dan aktivitas ekonomi masyarakat pada malam hari.

Atas dasar itu, DEM Sumatera Utara meminta Kejati Sumut memberikan perhatian serius terhadap dugaan tersebut dengan melakukan penyelidikan sesuai ketentuan hukum, mendorong audit menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran LPJU, memeriksa pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab, serta menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara terbuka kepada publik.

Sebagai organisasi yang fokus pada isu energi dan tata kelola pemerintahan yang baik, DEM Sumatera Utara menyatakan akan terus mengawal proses penegakan hukum hingga tercipta kepastian hukum.

Mereka berharap Kejati Sumut merespons aspirasi masyarakat melalui langkah hukum yang profesional, objektif, transparan, dan berkeadilan demi menjaga kepercayaan publik serta memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara akuntabel.

“Kami akan laksanakan aksi lanjutan dengan massa aksi yang lebih besar untuk mendesak aparat penegak hukum khususnya Kejati Sumut segera mengusut tuntas dugaan mark-up dan potensi kelebihan pembayaran tagihan listrik LPJU di tubuh Dinas Perhubungan Labura,” tutup Reza

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Irfan Ashadi Ritonga, S.P., M.Si., telah dikonfirmasi melalui nomor telepon seluler 0852xx79xx61.

Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan atau jawaban atas permintaan konfirmasi tersebut.(H2)

The post Mahasiswa Desak Kejati Sumut Usut Dugaan Mark-up Anggaran LPJU Labura appeared first on Tobapos.

Hal itu tegas disampaikan Ketua Umum Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (Jaga Marwah)  Edison Tamba, Rabu (20/8/2025), usai membuat laporan resmi ke kantor Kejaksaan Tinggi Sumut sebagai bentuk keyakinan terhadap aparat penegak hukum untuk menuntaskan. 

“Sepak terjang Kejati Sumut dalam sejumlah kasus korupsi kita akui tidak ada gentar dan remnya. Dugaan korupsi yang terkesan kebal hukum di Pemkab Labuhanbatu Utara, kita yakin Bapak Dr Harley Siregar mampu menuntaskannya,” ujar Edison Tamba kepada wartawan. 

Dipaparkan Edison Tamba, atau akrab disapa Edoy ini, adapun sehingga  dugaan  korupsi yang dilaporkan berdasarkan indikasi laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Labuhanbatu Utara sejak Tahun 2019 yang sudah kerap dilaporkan, yang terkesan tidak berjalan. 

Seperti, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) Tahun Anggaran 2019.

Hasil kajian dan penelusuran di lapangan pihaknya, ditemukan sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan anggaran di Dinas P2KB Kabupaten Labura yang mengarah pada dugaan kuat tindak pidana korupsi, sebagai berikut: Sebelum perubahan: Anggarannya Rp 8.060.595.824,- Setelah perubahan: Rp 8.239.452.544,-Kenaikan sebesar Rp 178.856.720,- (2,22%). 

Belanja tidak langsung,sebelum perubahan: Rp 2.347.564.500,-Setelah perubahan: Rp 2.217.832.500,-Terdapat pengurangan Rp 129.732.000,- (minus 5,53%).

Kemudian,Kenaikan dan penurunan anggaran tersebut tidak diikuti dengan penjelasan rinci dalam laporan pertanggungjawaban, sehingga menimbulkan pertanyaan besar mengenai penggunaan riil di lapangan.

Dilanjutkan Edoy menerangkan, kegiatan Administrasi dan Peningkatan Aparatur Kepala Dinas P2KB, Muhammad Suib, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), mengalokasikan Rp 4.152.125.900,-, dengan realisasi Rp 3.954.292.253,- (95,24%).

“Namun, laporan kegiatan di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian, di antaranya kegiatan pengadaan sarana/prasarana aparatur yang tidak pernah terealisasi sesuai laporan, pelatihan dan peningkatan aparatur yang hanya sebagian terlaksana, serta dugaan mark-up harga pengadaan.”ujarnya.

Masih di Dinas P2KB lanjut Edoy, Program Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi, Anggaran: Rp 343.012.950,-Realisasi: Rp 297.251.000,- (86,66%). 

Kemudian, program pembinaan peran serta masyarakat pelayanan KB/KR: Anggaran: Rp 40.567.000,-Realisasi: Rp 34.495.000,- (85,03%)

“Temuan kami di lapangan menunjukkan banyak kegiatan yang tidak pernah dilaksanakan, tetapi tetap dilaporkan seolah-olah sudah terlaksana. Hal ini memperkuat dugaan adanya laporan fiktif. Yang harus diungkap secara terang-terangan” Jelas Edoy. 

Tak hanya itu, ada lagi  Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KKR Anggaran: Rp 128.703.000,-Realisasi: Rp 128.113.600,- (99,54%).

Dimana, kata Eody yang kerap mendukung kinerja Kejagung RI dalam menyuarakan sejumlah dugaan kasus korupsi di negeri ini mendetailkan, bahwa kegiatan ini diklaim berupa sosialisasi dan pembinaan Kader Tribina. Namun hasil investigasi menunjukkan kegiatan tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan. Dugaan kuat bahwa laporan hanya bersifat formalitas dan bersandar pada dokumen fiktif.

Mirisnya lagi, kata Edoy, mengguritanya dugaan korupsi di Pemkab Labuhanbatu Utara menyayasar ke indikasi perjalanan dinas fiktif yang bersumber dari belanja tidak langsung. 

“Anggaran perjalanan dinas tercatat sangat besar, namun realisasi di lapangan tidak sebanding. Sebagian besar kegiatan perjalanan dinas tidak memiliki bukti nyata pelaksanaan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat indikasi kuat kerugian keuangan negara sebesar mencapai ratusan miliar sudah terjadi di Pemkab Labuhanbatu Utara. 

“Nyaris 20 tahun, Pemkab Labuhanbatu Utara ditangan kekuasaan orangtua dan anak yang menjabat sebagai Bupati. Kita berharap dugaan korupsi di P2KB Kabupaten Labura menjadi pintu masuk agar Kejati Sumut dalam menuntaskan dugaan korupsi tersebut,” tegasnya. 

Untuk itu, kata Edoy mengakhiri, dugaan korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Dimana indikasi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) sangat tidak mungkin tidak terjadi. Karena, 10 Tahun jabatan dipegang oleh orangtua dari Bupati Hendrik Sitorus, yang pernah ditangkap KPK dalam kasus korupsi. 

Disisi lain atas laporan ini, kami juga akan menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga terjadi dalam kasus korupsi yang menyeret mantan Bupati Labura berinisial KHS. 

“Kami percaya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara akan menindaklanjuti laporan ini dengan profesional, transparan, dan independen, demi menyelamatkan keuangan negara serta menegakkan hukum tanpa pandang bulu.” pungkasnya. (TP)

The post Dugaan Korupsi Menggurita di Pemkab Labura, Jaga Marwah: Kejatisu Mampu Tuntaskan appeared first on Tobapos.