Diberbagai tempat tongkrongan yang disinggahi awak media tobapos.co, gugatan Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Toba nomor urut 1,Ir .Poltak Sitorus – Anugerah Puriam Naiborhu .S.P. menjadi pembahasan utama.

Hal ini juga menjadi isu hangat yang muncul diberbagai platform media sosial. Berbagai tanggapan pun bermunculan, ada yang optimis, tak sedikit yang pesimis akan keberhasilan gugatan tersebut.

Tidak ketinggalan, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Laskar Merah Putih Kab.Toba Ir.Sahat Butar – Butar (foto) memberikan tanggapannya .
Kepada tobapos.co Kamis (16/1/2025) di Balige.

Sahat Butar -butar menjelaskan bahwa Penasehat Hukum Pasangan Calon Bupati Poltak Sitorus dan Pasangan Calon Wakil Bupati Anugerah Puriam Naiborhu menyampaikan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam hal Permohonan Pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toba Nomor: 2136 Tahun 2024.

Dalam hal gugatan dimaksud menurut Sahat Butar -Butar, KPU Kabupaten Toba sebagai penyelenggara Pemilu/ Pilkada diduga tidak melakukan tugas dan fungsinya dalam meneliti administrasi setiap pasangan calon.

Karena sampai gugatan ini dibacakan di persidangan pertama di MK, pasangan Calon Bupati Nomor urut 2 (dua) atas nama Robinson Sitorus masih berstatus Pegawai Negeri Sipil.

“Ini sesuai dengan Surat Resmi yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 10627/B-Mp.03.03/SD/D.IV/2024,” ungkapnya.

Artinya ,lanjut Sahat Butar -Butar yang juga Sekretaris Umum Lembaga Adat Dalihan Natolu (LADN ) ini , pencalonan Robinson Sitorus dalam Pemilukada Kabupaten Toba tidak sah.

Dia jelaskan bahwa menurut UU RI Nomor 10 Tahun 2016 Psl 7 ayat (2) huruf “t”, yang juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2008 Psl 42A dan pada Psl 43 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagai penyelenggara Pemilu/ Pilkada berkewajiban melakukan penelitian terhadap Surat Pencalonan beserta Lampirannya, ayat (2) menyatakan bahwa Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Pencalonan serta Klarifikasi pada instansi yang berwewenang memberikan Surat Keterangan.

Dalam Lampiran ke-III (tiga) Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2005 tanggal 27 April 2005, Model B 6A-KWK dengan jelas bahwa Surat Pernyataan Mengundurkan Diri bagi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Kepala Daerah/ Calon Wakil Kepala Daerah harus diketahui oleh Atasan Langsung dengan mencantumkan: Nama, Tanda Tangan, NIP dan di Cap/ Stempel tepat di sebelah kiri Tanda Tangan yang membuat Surat Pernyataan.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024, Psl 14 ayat (2) huruf “r” juga mengatur dengan jelas tentang Pencalonan Aparatur Sipil Negara sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.

“Dengan demikian, apabila Pasangan Calon Bupati nomor urut 2, Robinson Sitorus sampai saat ini masih menerima Gaji dari Negara, atau masih aktif sebagai Aparatur Sipil Negara, maka Kabupaten Toba akan berpotensi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang karena tidak sesuai yang sudah di atur kan melalui Undang Undang RI, Peraturan Pemerintah RI dan PKPU,”kata Sahat .

Ditambahkannya lagi bahwa akibat keikutsertaan Paslon Nomor urut 2 Robinson Sitorus dan Tonny M Simanjuntak yang bermasalah yang memperoleh 22 .734 suara ini diduga menjadi momok merugikan pasangan calon nomor urut 1 yang memperoleh suara 40.902 tertinggal dari pasangan Nomor Urut 3 Effendi Sintong Panangian Napitupulu – Audi Murphy Sitorus yang memperoleh 48.179 suara. Inilah yang digugat di MK yang dikatakan berpotensi dilakukannya pemungutan suara ulang di Kabupaten Toba.

” Namun semuanya itu adalah tergantung atas Putusan MK. Mari kita bersabar, dan mari kita sama sama menjaga Kondusifitas Kabupaten yang kita cintai ini. Siapa pun nantinya yang menjadi Bupati/ Wakil Bupati di Kabupaten Toba semoga membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Toba ,”imbuhnya.(SS/Bram )

The post Aura Politik Memanas, Pilkada Toba Diulang? appeared first on Tobapos.

Gugatan ini diajukan atas dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang terjadi selama proses Pilkada.  

Tim hukum paslon 01 ini telah selesai melengkapi berkas perbaikan gugatan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Dasar gugatan ke MK adalah temuan dugaan keterlibatan penguasa di Taput, intervensi terhadap Kepala Desa se-Kabupaten Taput dan Kepala sekolah, dugaan keterlibatan penyelenggaran pemilu secara TSM dalam rangka memenangkan paslon Bupati–Wakil Bupati Taput nomor urut 02,” kata Ranto bersama tim hukum Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPP PDI Perjuangan, Rabu (11/12/2024). 

Selain itu, kata Ranto, pihaknya juga memasukkan temuan adanya dugaan money politik, kecurangan di sejumlah TPS, seperti penukaran kertas surat suara sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Taput pada tanggal 10 Desember 2024.

Ia mengharapkan dan menyakini bahwa hakim MK akan secara arif dan bijaksana memeriksa, mengadili serta memutus perkara tersebut, sebagaimana diamanatkan dalam UU terkait sanksi terhadap paslon yang terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan money politik serta jika proses pemilihan itu terbukti diwarnai oleh pelanggaran secara TSM.

“Adapun alat bukti yang kita ajukan ke MK, ada sebanyak 41 alat bukti. Alat bukti tersebut masih akan bertambah,” katanya. (TP 2)

The post Diduga Libatkan Penguasa, Tim Hukum Satika-Sarlandy Ajukan 41 Bukti TSM ke MK appeared first on Tobapos.

Dengan berbagai langkah inovatif, Bawaslu bertekad menciptakan pemilihan yang bersih dan transparan, ungkap Ketua Bawaslu Sumut M Aswin Lubis diwakili Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi, Saut Boangmanalu kepada wartawan,  Selasa (10/9/2024)

Saut dalam keterangannya menanggapi potensi kecurangan dan pelanggaran merupakan tantangan tim pengawasan.

“Pelanggaran itu dipastikan ada,  untuk proses dalam pengawasan,  Bawaslu tengah menyiapkan strategi umum,  yakni komunikasi yang luas dan inklusif. Melalui ruang partisipatif, tim Bawaslu  bekerja sama masyarakat membentuk komunitas-komunitas.

Dengan merangkul semua elemen masyarakat, Bawaslu berharap dapat menciptakan dialog terbuka yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam Pemilu.

Lebih lanjut Saut mengatakan,  penegasannya  pemahaman fondasi penting dalam mencegah pelanggaran Pemilu.

“Para anggota Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) diingatkan untuk benar-benar memahami peran mereka, agar pengawasan dapat dilakukan secara efektif dan komprehensif,” kata Saut Boangmanalu, saat tim Bawaslu berada di Dolok Sanggul.

Melibatkan media, turut memperkuat kepercayaan publik, Bawaslu memanfaatkan pemberitaan media menjadi senjata utama dalam memastikan bahwa informasi yang akurat dan terkini sampai ke publik.

“Bawaslu komitmen menyediakan informasi publik yang diperlukan. Setiap tahapan pemilu dan penanganan kasus akan diumumkan melalui siaran pers yang teratur.

“Jangan biarkan publik bertanya-tanya, sediakan informasi yang menjadi kebutuhan public, diharapkan tidak ada celah untuk keraguan atau spekulasi yang dapat merusak kepercayaan masyarakat” tutup Saut Boangmanalu.(MM)

The post Bawaslu Gerak Cepat Dahului Pelanggaran Pilkada Serentak 2024 appeared first on Tobapos.