“Sumatera Utara sekarang ini memiliki stadion yang sangat besar dan sangat mewah. Seperti yang kita lihat pada sore hari ini. Ini kemarin sudah dipakai penutupan PON Sumut dan Aceh. Karena stadionnya baru, kita lihat semuanya baru dan bagus,” kata Presiden di Stadion Utama Sumatera Utara, Desa Sena, Deliserdang, Sumut, Selasa (15/10/2024).

Sebagai informasi, stadion ini berkapasitas 25.000 penonton dan menghabiskan Rp587 miliar yang bersumber dari APBN selama proses pembangunan. Oleh karena itu, Presiden menitipkan stadion tersebut kepada pengelola agar dapat dikelola sebaik mungkin.

“Kalau stadion ini bisa diserahkan kepada klub-klub sepak bola yang ada di Sumut, ntah itu PSMS, PSDS atau yang lainnya agar terawat,” ucap Presiden.

Berdasarkan pengalamannya selama ini banyak fasilitas olahraga yang telah dibangun saat penyelenggaraan PON tidak terawat dengan baik. Oleh karena itu, dirinya mewanti-wanti agar Stadion Utama Sumut dan fasilitas olahraga lainnya dapat terus dirawat dan digunakan.

“Saya sudah lihat, satu, satu, satu, saya lihat semua. Karena tidak ada yang makai, tidak ada yang ngerawat. Jangan sampai kejadian itu terjadi di Sumut,” kata Presiden.

Selain itu, Presiden juga menilai bahwa Stadion Utama Sumatera Utara memiliki bangunan yang megah dan mewah. Usai memberikan sambutan, Presiden langsung meresmikan Stadion Utama Sumatera Utara yang ditandai dengan menekan tombol sirine serta penandatanganan prasasti.

Kemudian, Presiden juga meninjau sejumlah pemain sepak bola yang tergabung dalam sekolah sepak bola Dispora Sumut yang sedang latihan. Tak ketinggalan, Presiden juga membagikan baju kepada para atlet, anak sekolah dan masyarakat sekitar.

Dalam kegiatan, Presiden RI Joko Widodo didampingi sejumlah pejabat, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni, Pj Bupati Deliserdang, para atlet, tokoh olahraga, dan sejumlah pimpinan OPD.(MM)

The post Presiden Joko Widodo Resmikan Stadion Utama Sumut appeared first on Tobapos.

tobapos.co – Dari perjudian jenis dadu, mesin modus ketangkasan dan togel yang marak di sejumlah desa di Kabupaten Karo wilayah hukum Polres Tanah Karo akhirnya disampaikan ke Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto (foto-kanan). Kamis (12/9/2024).

Hal tersebut atas dorongan masyarakat. Pasalnya, tingkatan di bawah Kapolda Sumut tampaknya belum mampu melakukan penindakan tegas tuntas, meski perjudian dan narkoba merupakan salah satu misi pemberantasan oleh Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto yang dipercaya Kapolri memimpin Polda Sumut.

Buktinya, perjudian besar-besaran di Desa Sukandebi dan Desa Kutarayat di Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, berulangkali sudah disampaikan kepada anak buah Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, tetapi keresahan masyarakat akan maraknya perjudian disana sampai saat ini tak kunjung pulih. Kamis (12/9/2024), sebab tetap beroperasi dan begitu juga dengan lokasi-lokasi judi lokasi lainnya di Tanah Karo.

Baca juga..

Diketahui, tingkatan di bawah Kapolda Sumut yang berwenang dalam penindakan perjudian ada Direktur Kriminal Umum, ada Kapolres Tanah Karo AKBP Eko Yulianto, ada Kasat Reskrim dan Kapolsek-kapolsek.

Masyarakat sekitar lokasi perjudian tersebut, yang dianggap sebagai tokoh, sampai mengutarakan, apakah karena jabatan Presiden Joko Widodo sudah di ujung masanya, sehingga aparat-aparat hukum dari tertinggi yang dipilih Presiden, sampai ke bawah sepertinya tak takut kinerjanya dinilai buruk?

Dan sebaliknya bila di masa pemerintahan Presiden yang baru nantinya seolah-olah aparat -aparat hukum bekerja mendengarkan keluhan masyarakat?

Sambung warga lainnya, “Kami kira kemarin polisi datang mau menutup lokasi judi itu, rupanya cuma duduk- duduk, foto-foto sekitar 5 menit, minum kopi, habis itu mereka pulang, dan permainan judinya lanjut lagi, ada apa sebenarnya ini semua? “ujarnya kecewa.

Diperparah lagi, oknum perangkat desa hingga kecamatan dan oknum aparat lainnya sepertinya sudah malah saling mendukung karena diduga dapat jatah setoran.

Ditambahkan seorang Ketua LSM yang meminta namanya dirahasiakan mengatakan, “Mari kita saksikan, apakah jargon Kapolda Sumut yang baru ini serius dan terbukti dilakukan?” katanya.

Sambungnya, “Seharusnya informasi dari dari masyarakat itu diapresiasi, kan membantu kerja polisi, bukannya didiamkan, seolah-olah tak tahu. Jadi mari kita lihat sama-sama bagimana kelanjutannya,” tutupnya.(Tim/bersambung, Foto-Presiden Joko Widodo ketika kunjungan kerja ke Sumut)

The post Disampaikan ke Kapolda Sumut, Marak Perjudian di Tanah Karo appeared first on Tobapos.

Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I menyampaikan hak jawab sebagai berikut:

1. Dalam berita tersebut terdapat pernyataan : Hal itu dibenarkan Humas Dirjen Pajak (DJP) Sumut, Lusi Yuliani. Bahkan, dia juga membenarkan dokumen Direktorat Pajak, Direktorat Penegakan Hukum yang beredar mengenai PT Jui Shin Indonesia Dirut Chang Jui Fang sudah tersangka dalam perkara tindak pidana di bidang perpajakan.

“Benar, bahwa surat tersebut surat dari Direktorat Penegakan Hukum Dirjen Pajak (DJP) Pusat yang berada langsung di bawah pak Dirjen,”

Dapat kami sampaikan bahwa kami keberatan karena Wartawan yang datang menanyakan kebenaran surat pemanggilan penyidikan a.n. orang pribadi lain (bukan Chang Jui Fang). Humas DJP Sumut menyatakan bahwa surat tersebut bukan diterbitkan oleh Kanwil DJP Sumut I. Dan karena penyidikan bersifat rahasia, maka Kanwil DJP Sumut I juga tidak bisa memberikan keterangan apapun terkait hal tersebut.

2. Dalam berita tersebut terdapat pernyataan: “Yang melakukan Pemanggilan dan Penyidikan terhadap PT Jui Shin Indonesia adalah langsung dari kantor Dirjen Pajak (DJP) Pusat terkait tersangka di bidang tindak pidana perpajakan.”

Dapat kami sampaikan bahwa kami keberatan karena Humas DJP Sumut I tidak pernah menyatakan bahwa PT Jui Shin Indonesia menjadi tersangka di bidang tindak pidana perpajakan.

3. Dalam berita terdapat pernyataan “Penyidikan sifatnya rahasia, tapi memang tempat penyidikannya disini (DJP Sumut). Kenapa disini? Karena memang PT Jui Shin Indonesia lokasinya ada disini, di Sumatera Utara,” jelasnya.

Dapat kami sampaikan bahwa kami keberatan karena Humas DJP Sumut I tidak pernah menyatakan kebenaran tempat penyidikan PT Jui Shin Indonesia. Yang disebutkan adalah, dalam kasus-kasus tertentu, Penyidik Kantor Pusat DJP dapat menggunakan Kanwil sebagai tempat penyidikan.

Melengkapi hak jawab tersebut juga kami sampaikan kronologi kejadian yang sebenarnya sebagai berikut:

Pada Senin, 15 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, Kanwil DJP Sumatera Utara I kedatangan empat orang wartawan dengan maksud ingin mengkonfirmasi kebenaran surat. Wartawan tersebut berasal dari Toba Post, Metro Kampung, dan Viral 24.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kanwil DJP Sumatera Utara I Ibu Lusi Yuliani menemui empat orang wartawan tersebut dan memberikan keterangan atau jawaban atas pertanyaan wartawan tersebut sebagai berikut :

1. Ketika ditanya kebenaran surat pemanggilan atas orang pribadi, yang kebetulan tertera tempat pemanggilannya di Kanwil DJP Sumatera Utara I, Ibu Lusi Yuliani menyatakan bahwa Kanwil DJP Sumatera Utara I tidak bisa memberikan konfirmasi kebenaran surat tersebut, karena memang bukan sebagai penerbit surat. Ibu Lusi Yuliani hanya membenarkan bahwa benar Direktorat Jenderal Pajak memiliki Direktorat Penegakan Hukum.

2. Ketika ditanya mengapa Direktorat Penegakan Hukum melakukan pemanggilan atas kasus yang mereka tangani di Kanwil DJP Sumatera Utara I, Ibu Lusi Yuliani memberi keterangan bahwa Direktorat di Kantor Pusat dapat meminta bantuan Kanwil untuk menjadi tempat mereka menjalankan tugas, termasuk pemanggilan dalam hal pemeriksaan dan penyidikan. Namun sebagai penyedia tempat untuk menjalankan tugas, Kanwil tidak mengetahui materi pembahasan yang dilakukan.
3. Selanjutnya wartawan menanyakan tentang bagaimana penanganan kasus penggelapan pajak, yang dijawab oleh Ibu Lusi Yuliani dengan penjelasan tentang proses bisnis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Mulai dari pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan secara umum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (11), (12), dan (13); Pasal 3 ayat (1); Pasal 5 ayat (1) dan (3); serta Pasal 6 dan Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta mengacu pada Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers, serta dalam rangka menerapkan prinsip pemberitaan yang berimbang, benar, tepat, akurat, dan sesuai fakta yang ada, kami meminta agar Bapak dan Ibu dapat melakukan ralat dan koreksi baik terhadap judul maupun isi pemberitaan terkait poin-poin tersebut pada terbitan berikutnya agar tidak terjadi kekeliruan informasi dan kesalahan persepsi masyarakat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak dan Ibu kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I
u.b. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

Lusi Yuliani

The post Hak Jawab Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I Terkait Berita Dengan Judul : Dirut PT Jui Shin Indonesia Chang Jui Fang Jadi Tersangka, Diduga Gelapkan Pajak Rp 650 Miliar (21) appeared first on Tobapos.

Padahal, motif aksi kriminal yang berusaha membungkam kebebasan Pers dalam melaksanakan tugasnya sangat jelas dalam kasus tersebut, yakni diduga kuat akibat pemberitaan lokalisasi gelap narkoba Jermal 15 yang dikelola BS dan GT. Kemudian, ada rekaman CCTV yang memperlihatkan kedua pelaku mengendarai sepedamotor saat melaju keluar tempat kejadian, dengan ciri-ciri keduanya berbadan kurus, kulit sawo matang, diduga anggota salah satu OKP.

Dari itu, menjadi pertanyaan besar, apakah program prioritas Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi tidak sampai kepada jajarannya atau memang ada sentimen pribadi kepada media tobapos.co yang berimbas dalam menegakkan hukum menjadi tidak profesional?

Baca juga..

Sedikit mengungkit program- program prioritas Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi yang dirangkum wartawan sejak awal duduk resmi bertugas menggantikan Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak.

Diketahui ada 5 : – Memberantas kriminalitas, seperti kejahatan jalanan, premanisme, menjaga kenyamanan area publik dan sebagainya, – Membersihkan wilayah Sumut dari narkoba, bandar hingga pemulihan terhadap pecandu – Mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang menjadi prioritas pemerintah, – Pembinaan internal kepolisian di Sumatera Utara, – Dan yang ke lima menciptakan Pemilu damai.

Informasi terkini terkait sarang besar perdaran hingga penyediaan tempat mengkonsumsi narkoba sabu-sabu Jermal 15, sesuai sumber terpercaya, telah merambat ke kawasan Jermal 7, 10, Jermal 11 dan Jermal 12, Kota Medan. Padahal berkali sudah digrebek petugas berwenang, tetapi mengapa bisa malah seperti kilat meluas, yang berarti akan sejalan dengan gangguan sosial dan ekonomi hingga hukum yang diakibatkannya.

Kronologi Kantor Tobapos Diserang Teror

Terus mengingatkan kejadian yang dialami media ini pasca pemberitaan kawasan Jermal 15 yang dikelola oleh kartel, kantornya di Jalan Gaperta Ujung, Gang Martabe, Helvetia, Kota Medan, diserang teror pada 18 Oktober 2023 lalu.

Akibatnya, satu unit mobil BMW nomor polisi B 289 AG dirusak para pelaku, kaca bagian belakangnya dipecahkan menggunakan batu besar, dengan cara dilempar dari jarak dekat.

Menurut saksi mata, pagi buta itu, sekitar Pukul 03:15 WIB, dua orang berboncengan dengan sepedamotor tiba-tiba muncul di belakang mobil yang terparkir di halaman kantor tobapos, kemudian anjing menggonggongi tamu tak diundang itu.

Baca juga..

Mungkin panik, kedua pelaku yang terlihat dari rekaman CCTV tergesa-gesa saat melancarkan aksi kejahatan mereka, tak sempat berbuat lebih, memilih segera kabur mendengar teriakan warga dari dalam rumah, yang terbangun akibat derasnya dentuman suara mirip ledakan bom, yang ternyata kaca mobil pecah.

“Belakangn ini memang sering ada orang yang gak jelas gitu wajahnya, pakai helm kaca tertutup, pakai masker mondar-mandir di depan kantor tobapos, sempat terlihat kayak mencatat-catat nomor plat kendaraan yang terparkir disini (kantor tobapos), takut juga jadinya, anak-anak disini kan masih kecil-kecil, ntah ada maksud mereka menyakiti, menculik, jadi ngeri kami,” jelas warga.

Guna mendapatkan keadilan dan agar tidak seenaknya membungkam kemerdekaan Pers dengan cara melakukan teror, pengerusakan tersebut telah dibuat laporan pengaduan di Polsek Helvetia, Polrestabes Medan, Nomor:STTLP/568/X/2023/SU, berharap pelaku dan aktor di baliknya cepat ditangkap.

Sejalan dengan itu, menagih janji pimpinan kepolisian di Sumut saat ini, Irjen Pol Agung Imam Effendi, dimana saat dirinya bersama Kompolnas di Medan dalam kegiatan Lokakarya dan Sarasehan, menegaskan, Polda Sumut tetap berkomitmen memberikan perlindungan kepada jurnalis dan kebebasan Pers dalam menjalankan tugas jurnalistik. Ironinya, sudah sekitar seminggu lebih kejadian pengerusakan tersebut, namun para pelaku belum juga dapat diungkap, apalagi ditangkap.

Kepada Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda sudah dicoba konfirmasi melalui sambungan seluler. Hingga berita ini dimuat lagi dan lagi, jawaban belum didapat dari mantan Dir Ditlantas Polda Sumut itu, meski anggotanya sehari pasca pengerusakan, beberapa kali terlihat melakukan penyelidikan dengan mengambil rekaman CCTV dan menanyai sejumlah warga di sekitar kantor tobapos.

Sedangkan kepada Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Toga Habinsaran Panjaitan, terkait narkoba yang marak disana, mantan Dir Narkoba Polda Sumut itu membalas sangat singkat, “Terimakasih” jawabnya. Dan karena di tingkat Polrestabes Medan seperti tak kunjung direspon konfirmasi wartawan, ke tingkat lebih tinggi, Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi akan dilanjutkan. (TIM/Bersambung/foto-ils/int)

The post Mengungkit Prioritas Kapolda Sumut dan Teror di Kantor Pers Akibat Pemberitaan Marak Narkoba (11) appeared first on Tobapos.