Hal itu tegas disampaikan Ketua Umum Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (Jaga Marwah)  Edison Tamba, Rabu (20/8/2025), usai membuat laporan resmi ke kantor Kejaksaan Tinggi Sumut sebagai bentuk keyakinan terhadap aparat penegak hukum untuk menuntaskan. 

“Sepak terjang Kejati Sumut dalam sejumlah kasus korupsi kita akui tidak ada gentar dan remnya. Dugaan korupsi yang terkesan kebal hukum di Pemkab Labuhanbatu Utara, kita yakin Bapak Dr Harley Siregar mampu menuntaskannya,” ujar Edison Tamba kepada wartawan. 

Dipaparkan Edison Tamba, atau akrab disapa Edoy ini, adapun sehingga  dugaan  korupsi yang dilaporkan berdasarkan indikasi laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Labuhanbatu Utara sejak Tahun 2019 yang sudah kerap dilaporkan, yang terkesan tidak berjalan. 

Seperti, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) Tahun Anggaran 2019.

Hasil kajian dan penelusuran di lapangan pihaknya, ditemukan sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan anggaran di Dinas P2KB Kabupaten Labura yang mengarah pada dugaan kuat tindak pidana korupsi, sebagai berikut: Sebelum perubahan: Anggarannya Rp 8.060.595.824,- Setelah perubahan: Rp 8.239.452.544,-Kenaikan sebesar Rp 178.856.720,- (2,22%). 

Belanja tidak langsung,sebelum perubahan: Rp 2.347.564.500,-Setelah perubahan: Rp 2.217.832.500,-Terdapat pengurangan Rp 129.732.000,- (minus 5,53%).

Kemudian,Kenaikan dan penurunan anggaran tersebut tidak diikuti dengan penjelasan rinci dalam laporan pertanggungjawaban, sehingga menimbulkan pertanyaan besar mengenai penggunaan riil di lapangan.

Dilanjutkan Edoy menerangkan, kegiatan Administrasi dan Peningkatan Aparatur Kepala Dinas P2KB, Muhammad Suib, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), mengalokasikan Rp 4.152.125.900,-, dengan realisasi Rp 3.954.292.253,- (95,24%).

“Namun, laporan kegiatan di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian, di antaranya kegiatan pengadaan sarana/prasarana aparatur yang tidak pernah terealisasi sesuai laporan, pelatihan dan peningkatan aparatur yang hanya sebagian terlaksana, serta dugaan mark-up harga pengadaan.”ujarnya.

Masih di Dinas P2KB lanjut Edoy, Program Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi, Anggaran: Rp 343.012.950,-Realisasi: Rp 297.251.000,- (86,66%). 

Kemudian, program pembinaan peran serta masyarakat pelayanan KB/KR: Anggaran: Rp 40.567.000,-Realisasi: Rp 34.495.000,- (85,03%)

“Temuan kami di lapangan menunjukkan banyak kegiatan yang tidak pernah dilaksanakan, tetapi tetap dilaporkan seolah-olah sudah terlaksana. Hal ini memperkuat dugaan adanya laporan fiktif. Yang harus diungkap secara terang-terangan” Jelas Edoy. 

Tak hanya itu, ada lagi  Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KKR Anggaran: Rp 128.703.000,-Realisasi: Rp 128.113.600,- (99,54%).

Dimana, kata Eody yang kerap mendukung kinerja Kejagung RI dalam menyuarakan sejumlah dugaan kasus korupsi di negeri ini mendetailkan, bahwa kegiatan ini diklaim berupa sosialisasi dan pembinaan Kader Tribina. Namun hasil investigasi menunjukkan kegiatan tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan. Dugaan kuat bahwa laporan hanya bersifat formalitas dan bersandar pada dokumen fiktif.

Mirisnya lagi, kata Edoy, mengguritanya dugaan korupsi di Pemkab Labuhanbatu Utara menyayasar ke indikasi perjalanan dinas fiktif yang bersumber dari belanja tidak langsung. 

“Anggaran perjalanan dinas tercatat sangat besar, namun realisasi di lapangan tidak sebanding. Sebagian besar kegiatan perjalanan dinas tidak memiliki bukti nyata pelaksanaan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat indikasi kuat kerugian keuangan negara sebesar mencapai ratusan miliar sudah terjadi di Pemkab Labuhanbatu Utara. 

“Nyaris 20 tahun, Pemkab Labuhanbatu Utara ditangan kekuasaan orangtua dan anak yang menjabat sebagai Bupati. Kita berharap dugaan korupsi di P2KB Kabupaten Labura menjadi pintu masuk agar Kejati Sumut dalam menuntaskan dugaan korupsi tersebut,” tegasnya. 

Untuk itu, kata Edoy mengakhiri, dugaan korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Dimana indikasi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) sangat tidak mungkin tidak terjadi. Karena, 10 Tahun jabatan dipegang oleh orangtua dari Bupati Hendrik Sitorus, yang pernah ditangkap KPK dalam kasus korupsi. 

Disisi lain atas laporan ini, kami juga akan menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga terjadi dalam kasus korupsi yang menyeret mantan Bupati Labura berinisial KHS. 

“Kami percaya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara akan menindaklanjuti laporan ini dengan profesional, transparan, dan independen, demi menyelamatkan keuangan negara serta menegakkan hukum tanpa pandang bulu.” pungkasnya. (TP)

The post Dugaan Korupsi Menggurita di Pemkab Labura, Jaga Marwah: Kejatisu Mampu Tuntaskan appeared first on Tobapos.

tobapos.co- Ketua Umum Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (Jaga Marwah) berkeyakinan kuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menetapkan status Gubernur Bobby Nasution jadi tersangka kasus OTT Kadis PUPR Pemprovsu Topan Obaja Putra Ginting yang kini telah ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terhadap ‘anak main’ Bobby Nasution adalah merupakan serangkaian jaringan korupsi yang diduga dilakukan para pejabat tersebut, kata Edison (foto: kanan – dok), kepada wartawan, Jumat, (11/7/2025) 

Edoy panggilan akrab Bung Edison lanjut mengatakan, hal  keyakinannya adalah karena Bobby Nasution dengan Topan Ginting akrab berteman sejak dia Walikota Medan hingga Gubernur Sumut. Kedua nama ini selalu berdampingan mengelola tata penggunaan keuangan daerah, baik proyek pembangunan juga kepentingan jabatan struktural.

Jadi kemungkinan besar dugaan kasus korupsi jelas ada  keterlibatan Bobby, ujar Edoy.

Meski begitu, Topan Ginting diharapkan berani bersuara mengungkap keterlibatan Bobby Nasution di KPK. Sebab Gubernur Sumut yang satu ini adalah pimpinan mantan Kadis PUPR Pemprovsu Topan Obaja Putra Ginting 

Terseretnya saksi yakni pemeriksaan KPK terhadap Sekretaris PUPR juga jadi pendukung kuat bagi penyidik KPK menelusuri dugaan keterlibatan Gubernur Bobby Nasution, ungkapnya.

Untuk tindak lanjut KPK memeriksa saksi terkait suap proyek jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara (Sumut) yang melibatkan Topan Ginting. 

Pemeriksaan ini dilakukan di gedung KPK pada Kamis 10 Juli 2025. Sebanyak dua orang saksi yang diperiksa KPK. Keduanya merupakan pegawai negeri sipil (PNS) Muhammad Haldun dan Ryan Muhammad. 

M Haldun yang merupakan Sekretaris Dinas PUPR Sumut yang dikonfirmasi Jumat (11/7) membenarkan pemeriksaan KPK itu. Dia mengatakan, KPK menanyakan terkait proyek di PUPR Sumut. 

“Iya diperiksa KPK terkait OTT kemaren, saya sebagai Sekretaris PUPR ditanyai soal proyek itu,” kata Haldun. 

Haldun mengatakan, KPK juga menanyakan apakah proyek jalan yang akan dilelang itu masuk dalam APBD Sumut 2025. 

Proyek jalan itu adalah pembangunan proyek Pembangunan Jalan Sipiongot batas Labusel, dengan nilai proyek Rp96 miliar dan proyek Pembangunan Jalan Hutaimbaru-Sipiongot, dengan nilai proyek Rp61,8 miliar.

Sebelummya, KPK menetapkan lima tersangka atas OTT di Sumut. Kelima tersangka yakni Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut Topan Obaja Putra Ginting (TOP), Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut Rasuli Efendi Siregar (RES).

Kemudian, PPK pada Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut Heliyanto (HEL). Kemudian, Direktur Utama PT DNG M Akhirun Efendi Siregar (KIR), dan Direktur PT RN M Rayhan Dalusmi Pilang (RAY).

KPK menyita Rp231 juta dalam OTT di Sumut. Namun, uang itu cuma sisa atas pembagian dana yang sudah terjadi.

Dalam kasus ini, tersangka pemberi menjanjikan suap 10 sampai 20 persen dari nilai proyek yang diberikan yakni sebesar Rp231,8 miliar. KPK menduga dana yang disiapkan untuk menyuap mencapai Rp46 miliar (MM)

The post Jaga Marwah Yakin KPK Tetapkan Bobby Nasution Jadi Tersangka appeared first on Tobapos.

Pasalnya, bantahan Nadiem Makariem soal spesifikasi chromebook yang sudah mendapat rekomendasi dan dampingan dari Kejaksaan Agung RI melalui melalui Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), terkesan pengkaburan informasi serta berunsur fitnah bertujuan pelemahan penangan kasus.

Hal itu tegas disampaikan Ketua Umum Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (Jaga Marwah) Edison Tamba kepada wartawan, Rabu (18/6/2025) bahwa spesifikasi dan merek chromebook disebutkan terindikasi konspirasi melalui pengakuan perusahaan pengadaan chromebook yaitu PT Zyrexindo Mandiri Buana.

“Hasil investigasi tim kami, melalui lamaan website PT Zyrexindo Mandiri Buana salah satu perusahan pengadaan bahwa pemesanan itu murni dari Nadiem Makariem serta dikuatkan melalui Menko Marirtim Luhut Binsar Panjaitan dalam hal soal sosialisasi proyek laptop merah putih l, dan terxata di sejumlah media yaitu bisnis.com edisi jumat, 22 Juli 2021” ujar Ketua Umum Jaga Marwah Edison Tamba atau akrab disapa Edoy.

Dipaparkan Edoy, soal rekomendasi penggunaan chromebook yang disampaikan Nadiem Karim terindikasi ada petinggi penguasa di Negeri ini yang mengarahkan, dengan dugaan kami pelemahan serta tudingan untuk menurunkan simpatik masyarakat kepada Kejaksaan.

Yang lebih menariknya lagi, PT Zyrexindo Mandiri Buana yang saham terbesarnya diakusisi oleh Nimrod Sitorus melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) dengan akta perubahan no 72 tanggal 10 Oktober 2023, telah menerima pesanan 165.000 unit laptop senilai Rp700 miliar dan siap untuk memenuhi kebutuhan laptop dalam negeri senilai Rp17 triliun hingga tahun 2024.

“Corporate Secretary Zyrex, Evan Jordan secara gamblang menyebutkan di website Zyrex. Com usai paparan secara virtual dengan Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim Senin (26/7/2021), langsung mendapat pesanan sebanyak 165.000 unit laptop dari 2 (Dua) distributor kami untuk kebutuhan pengadaan di Kemendikbud-ristek dalam program digitalisasi Pendidikan, di mana laptop laptop tersebut akan dikirim ke sekitar 8.000 sekolah sebelum Desember 2021. Kami mampu memproduksi total 317.000 Laptop sehingga masih bisa menyuplai kebutuhan di DAK di tingkat provinsi, kebupaten dan kota,” Jelasnya.

Ironisnya, lanjut Edoy Tamba yang menjelaskan, ZYREX siap memproduksi Laptop sesuai rencana pengadaan produk TIK untuk PAUD, SD, SMP, SMA, SLB dan SMK per tahun 2021-2024 yang mencapai minimal 1,3 juta Laptop senilai Rp 17 Triliun, belum termasuk yang dialokasikan via DAK Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Ditambah lagi, Nadiem Karim menjanjikan pihaknya juga akan membeli beberapa alat teknologi dan informatika lainnya hingga 2024, seperti access point (99.634 unit), konektor (99.634 unit), LCD Proyektor (99.634 unit), layar proyektor (12.180 unit), dan speaker aktif (12.986 unit).

“Jadi, proyek bancakan ini berasal dari enam pabrikan laptop lokal, yakni PT Zyrexindo Mandiri Buana, PT Tera Data Indonesia, PT Supertone, PTEvercross Technology Indonesia, PT Bangga Teknologi Indonesia, dan Acer Manufacturing Indonesia. Seluruh pabrikan tersebut telah memiliki tingkat komponen dalam negeri lebih dari 25 persen. Pada Juli-November 2021, keenam pabrikan tersebut mampu memproduksi 718.000 unit laptop. Dengan kata lain, perlu ada permintaan hingga 528.430 agar seluruh produk tersebut terserap di dalam negeri.”ucap Edoy lagi.

Untuk itu, lanjut Edoy Tamba mengakhiri pernyataannya, Jaga Marwah akan buat laporan resmi ke KPK dan Kejagung RI serta mengajak masyarakat untuk tidak percaya fitnahan Nadiem Karim.

“Ayo masyarakat,. Kita dukung Kejaksaan RI jangan ragu panggil Nadiem Karim dan Dirut PT Zyrexin Mandiri Buana Nimrod Sitorus serta Corporate Secretary Zyrex, Evan Jordan. Jika terbukti, segera tetapkan status tersangka” Pungkas Edit.

Terpisah, keberadaan Nimrod Sitorus didalam perusahaan PT Zyrexindo Mandiri Buana memuluskan untuk mendapatkan fasilitas kredit modal kerja transaksional dari Bank BUMN yaitu PT Bank Mandiri senilai Rp 243.660.000.000 serta tambahan limit fasilitas KMK seasonal sebesar Rp 130 Miliar.

Diketahui, rekam jejak Nimrod Sitorus kerap diterpa kasus korupsi di Bank Mandiri sejak tahun 2005 dengan kerugian negara yang ditutupi dari nilai agunan kredit Bank Mandiri yang mencapai 258 persen atau lebih dari dua kali lipat nilai kredit sebesar Rp 12,2 triliun.(MM)

The post Kasus Dugaan Korupsi Chromebook Senilai Rp 9,9 Triliun, Kejagung Diminta Segera Periksa Nadiem Makarim dan Nimrod Sitorus appeared first on Tobapos.