Beberapa hari lalu saya melihat sebuah akun TikTok bernama Pencari Keadilan yang mengunggah dua video berisi dugaan tuduhan terhadap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir. Dalam unggahan tersebut, akun itu menayangkan informasi yang menuduh Chaidir terlibat dalam praktik jual beli jabatan dan berbagai isu lainnya.

Atas informasi tersebut, saya langsung menanyakannya kepada Kepala BKD DKI Jakarta, Chaidir. Saya memanggil beliau “Bang Chaidir,” dan melalui telepon saya bertanya:

“Bang Chair, ini saya lihat info dari TikTok soal dugaan tuduhan jual beli jabatan dan lainnya. Ada berita onlinenya juga, Bang. Apa benar ini semua, Bang Chaidir?”

Melalui telepon WhatsApp, Bang Chaidir menjawab dengan tegas:

“Bohong itu semua info dari TikTok dan berita online itu, Mas SGY. Itu semua berita atau info hoaks.”

Menanggapi jawaban tersebut, saya kemudian memberikan respons:

“Ok, Bang. Mereka itu pandai juga, Bang Chaidir, bermain aman dengan berlindung pada asas praduga tak bersalah melalui penggunaan kata ‘dugaan’ untuk menghindari ancaman laporan pencemaran nama baik dan pidana fitnah. Pada akhirnya polisi pun bisa kesulitan memprosesnya. Sepertinya target mereka diduga hanya untuk merusak citra Bang Chaidir.”

Berikut adalah informasi klarifikasi resmi yang saya dapatkan:

Kategori Informasi: Disinformasi

Kategori Hoaks: Konten Buatan (Fabricated Content)

Selasa, 25 November 2025

(Sumber: Portal jalahoaks.jakarta.go.id)

Disinformasi

Beredar video di TikTok yang menyatakan bahwa terjadi skandal dan jual beli jabatan yang menyeret aparatur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas di BKD dan salah seorang kerabat di Balai Kota DKI Jakarta. Video tersebut secara langsung menyebut nama Kepala BKD DKI Jakarta, Chaidir.

Penjelasan

Berdasarkan hasil koordinasi Tim Jalahoaks dengan Kepala BKD DKI Jakarta, Chaidir, diketahui bahwa isu dalam video tersebut tidak benar. Chaidir menjelaskan bahwa unggahan tersebut tidak kontekstual dengan proses formal dan materiil pengangkatan, pemindahan, serta pemberhentian dalam dan dari jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Chaidir juga menyampaikan bahwa unggahan tersebut telah dilaporkan ke pihak kepolisian. “Unggahan sudah diproses ke ranah hukum,” ujar Chaidir.

Kesimpulan

Video di TikTok yang menarasikan adanya skandal dan jual beli jabatan di Balai Kota DKI Jakarta adalah tidak benar. Faktanya, Kepala BKD DKI Jakarta, Chaidir, menegaskan bahwa video tersebut tidak sesuai dengan prosedur resmi pengelolaan kepegawaian di Pemprov DKI. Unggahan tersebut juga telah dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum.

Sumber Fakta:

Hasil koordinasi dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, Chaidir.

Melihat pola penyampaiannya, targetnya diduga kuat hanya untuk merusak citra positif dan menempelkan citra negatif kepada Kepala BKD DKI Jakarta, Chaidir. Memang ada dua opsi: melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian atau membiarkannya hingga isu tersebut hilang dengan sendirinya. Semua kembali kepada yang bersangkutan, yaitu Bang Chaidir. (Nauli)

The post Kepala BKD DKI Chaidir Dituduh Jual Beli Jabatan, Ternyata Itu Hoaks appeared first on Tobapos.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen. Pol. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., menyatakan bahwa Polri akan memastikan seluruh penyesuaian kebijakan berjalan sesuai amanah MK dan prinsip kepastian hukum.

Menyikapi putusan MK, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) khusus. Pokja ini bertugas untuk melakukan kajian mendalam dan cepat agar implementasi aturan baru ini berjalan jelas dan tidak menimbulkan tafsir ganda di lingkungan internal maupun eksternal.

“Sejalan dengan putusan MK, Kapolri telah membentuk kelompok kerja untuk kajian cepat agar implementasi aturan ini jelas dan tidak menimbulkan tafsir ganda,” ujar Irjen. Pol. Sandi Nugroho, Selasa (18/11/2025).

Pokja yang dibentuk akan fokus pada beberapa langkah strategis, di antaranya  memetakan jabatan sipil yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Polri, menentukan mekanisme penugasan yang sah dan sesuai dengan hukum, termasuk prosedur pengunduran diri atau pensiun dini bagi anggota yang akan menduduki jabatan sipil, dan bekerja sama dengan Kementerian dan lembaga terkait untuk menyelaraskan kebijakan dan implementasi di lapangan.

Polri berkomitmen bahwa seluruh penyesuaian kebijakan ini akan berjalan cepat, simultan, dan sesuai dengan amanah MK serta prinsip kepastian hukum. 

Langkah ini merupakan wujud ketaatan Polri terhadap konstitusi dan upaya untuk menjaga profesionalisme serta integritas institusi. (Nauli)

The post Terkait Jabatan Sipil, Polri Siap Tindaklanjuti Putusan MK appeared first on Tobapos.