Menurut Elfenda, kebijakan bertajuk Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) tersebut seharusnya tidak sekadar menjadi janji populis tanpa landasan kajian yang matang, terutama dari sisi keuangan. Ia menilai, meski program ini bertujuan baik, pelaksanaannya berisiko jika tidak disertai dengan perencanaan anggaran yang jelas dan berkelanjutan.

“Gubernur tidak boleh asal bunyi (asbun).  Menghapus SPP di seluruh SMA dan SMK negeri tentu membutuhkan alokasi anggaran yang besar. Jika sumber pendanaannya belum jelas, ini bisa menjadi masalah serius,” katanya saat dimintai pendapat, Senin (23/6/2025).

Selama ini, lanjut Elfenda, banyak pembiayaan operasional sekolah seperti gaji guru honorer, listrik, alat peraga, pemeliharaan bangunan, hingga kegiatan ekstrakurikuler ditanggung orang tua siswa melalui mekanisme musyawarah komite sekolah. Bahkan, tenaga kebersihan dan keamanan di beberapa sekolah negeri tidak masuk dalam pembiayaan APBD.

“Tanpa SPP, siapa yang akan menanggung semua itu? Kalau tidak dihitung secara cermat, sekolah justru bisa kekurangan dana untuk menjalankan fungsi pendidikannya secara optimal,” terangnya.

Libatkan DPRD

Elfenda mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak bisa langsung direalisasikan tanpa dukungan legislatif. Jika sumber dana berasal dari APBD, maka perubahan anggaran harus melalui persetujuan DPRD. 

Sementara itu, dana dari APBN seperti dana BOS sudah memiliki aturan penggunaan yang ketat berdasarkan Permendikbudristek No.63 Tahun 2023.

“Jangan sampai masyarakat dijanjikan sekolah gratis tahun 2025, padahal anggarannya belum dialokasikan dalam APBD-P, apalagi APBN yang bukan kewenangan provinsi,” ujar mantan Sekretaris Eksekutif FITRA Sumut ini. 

Dinas Pendidikan Sumut memang tengah melakukan kajian teknis. Namun ia menekankan, kajian tersebut harus benar-benar mendalam, mencakup estimasi biaya riil per siswa atau per sekolah, mekanisme penyaluran dana, hingga skema pengawasan.

Ia juga mengingatkan perlunya pengawasan ketat untuk mencegah pungutan liar (pungli) di sekolah negeri. 

“Potensi pungli tetap ada. Maka sistem pelaporan dan perlindungan pelapor harus dipersiapkan sejak dini. Sekolah yang melanggar harus diberikan sanksi tegas,” ujarnya. 

Matikan Sekolah Swasta

Elfenda turut menyoroti dampak kebijakan ini terhadap sekolah swasta. Jika sekolah negeri digratiskan total, hal itu berpotensi menyebabkan eksodus siswa dari sekolah swasta ke negeri. Imbasnya, kapasitas sekolah negeri bisa kewalahan.

“Jangan sampai ini mematikan sekolah swasta dan menciptakan ketimpangan baru di sektor pendidikan,” imbuhnya. 

Karenanya ia kembali mengingatkan agar Gubernur Bobby Nasution tidak hanya mengejar popularitas dengan program-program besar namun minim kesiapan.

“PUBG ini bisa bermanfaat, tapi hanya jika disiapkan dengan matang. Tanpa kejelasan dana, pengawasan yang kuat, dan pertimbangan menyeluruh, kebijakan ini hanya akan menjadi wacana yang sulit diwujudkan,” demikian Elfenda. (MM)

The post Program Bobby Menghapus SPP ‘Asbun’, Pengamat: Jangan Sampai Mematikan Sekolah Swasta appeared first on Tobapos.

Damses menegaskan bahwa masyarakat Sumatera Utara tidak pernah mendukung upaya pencaplokan empat pulau untuk masuk ke wilayah Sumatera Utara yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan didukung oleh Gubernur Sumut Bobby Nasution.

“Warga Sumut tidak pernah mendukung itu,” katanya, Kamis, 19 Juni 2025.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, meminta warga Sumut untuk legowo menerima keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan empat pulau tersebut sah milik Provinsi Aceh.

Namun, menurut Damses, sikap legowo yang seharusnya ditunjukkan bukan oleh masyarakat Sumut, melainkan oleh Gubernur Bobby Nasution sendiri.

“Yang legowo itu seharusnya Bobby Nasution, karena ambisinya untuk mengklaim pulau-pulau itu tidak tercapai. Justru masyarakat Sumatera Utara memberikan dukungan penuh kepada masyarakat Aceh untuk mempertahankan haknya,” ujar Damses.

Damses juga menanggapi pernyataan Gubernur Sumatera Utara saat konferensi pers bersama Mendagri, Mensesneg, Wakil Ketua DPR RI, dan Gubernur Aceh terkait keputusan Presiden yang meminta masyarakat Sumut agar tidak terhasut dan tidak terbawa ‘gorengan’.

Menurutnya, pernyataan tersebut keliru. “Masyarakat Sumatera Utara tidak pernah mendukung pencaplokan yang dilakukan Gubernur Sumut dan dimuluskan oleh Mendagri. Jadi sudah pasti tidak akan pernah merasa terhasut,” tegas Damses.

“Yang seharusnya tidak tersulut oleh keserakahan dan tidak terbawa ‘gorengan’ adalah Gubernur Sumut dan Ketua DPRD Sumut Erny Ariyanti yang ingin mempertahankan klaim atas keempat pulau itu.” tambahnya.

Damses juga menilai bahwa Menteri Dalam Negeri, Gubernur Sumut, dan Ketua DPRD Sumut seharusnya meminta maaf kepada masyarakat karena telah menimbulkan kegaduhan dan gejolak politik akibat sengketa ini. (MM)

The post Polemik Sengketa 4 Pulau, Bobby dan Erny Ariyanti Terkesan Ngotot appeared first on Tobapos.

“Akhir-akhir ini tak bisa kita pungkiri, bahwa kondisi kita, pers kita di unit Pemprovsu dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai wartawan, seperti tidak diberikan akses seleluasa di kepemimpinan gubernur sebelumnya,” ujar Ketua FWP Zulkifli Harahap saat memberikan sambutan di acara buka puasa bersama pengurus dan anggota FWP di ruang wartawan Kantor Gubsu, Jumat (28/3/2025). 

Faktanya adalah kejadian beruntun yakni pelantikan Bupati Mandailing Natal (Madina) pada 21 Maret dan pelantikan dua pejabat tinggi pratama atau eselon II pada 24 Maret lalu di Aula Raja Inal Siregar. Bahwa akses peliputan bagi wartawan (tidak hanya wartawan unit pemprov bahkan dari daerah), seperti ditutup lewat perintah ke petugas Satpol PP. 

“Padahal di era kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur sebelumnya sebagaimana kita ketahui bersama, akses untuk wartawan sangat-sangatlah terbuka. Wartawan atau media dibuka seluas-luasnya akses untuk meliput di kantor gubernur ini,” kata Zulkifli Harahap.

Karenanya, menurut pria yang akrab disapa Zul Gondrong ini, kondisi seperti ini tentu harus disikapi secara serius dan bijaksana oleh insan pers yang bertugas di Pemprovsu, terlebih yang tergabung dalam FWP maupun wartawan di Sumut pada umumnya. 

“Untuk itu saya mengajak teman-teman untuk tetap kompak dan solid, karena dengan kekompakan tersebut pulalah kita selalu kuat dan tidak gampang untuk dicerai-berai. Bahwa faktanya pemerintahan provinsi sekarang ini, tampaknya belum membuka diri untuk bermitra dengan kita wartawan di FWP ini,” ujarnya dan disambut pekikan ‘siap’ dari anggota forum yang hadir. 

“Saya mohon maaf bahwa hari ini buka puasa bersama kita baru bisa terlaksana. Sebagai pimpinan di FWP saya senang bisa melihat kawan-kawan kompak dan dapat hadir berkumpul hari ini. Seharusnya rencana acara buka puasa ini dilakukan pada 24 Maret kemarin, namun karena kondisinya belum memungkinkan makanya di ujung Ramadan ini baru bisa terlaksana. Kami atas nama pengurus FWP sekali lagi memohon maaf, selamat menjalankan ibadah puasa di akhir-akhir Ramadan ini dan selamat merayakan Idulfitri mohon maaf lahir dan batin,” pungkasnya. 

Integritas

Turut hadir unsur penasehat FWP antara lain Yoko Susilo Choe, Khairul Muslim, dan Amir Syarifuddin. Khairul Muslim turut menguatkan apa yang disampaikan ketua FWP tersebut. Menurut dia, tantangan ke depan bahwa insan pers di Sumut dihadapkan pada aspek integritas. 

“Tak terkecuali kita di forum ini, jika melihat perjalanan panjang organisasi kita ini, bahwa dari sini ke depan tantangannya adalah soal integritas. Dengan integritas ini akan menunjukkan sikap dan siapa kita sebenarnya,” tegas wartawan senior yang kini diamanahkan sebagai Ketua Forum Pemred Sumatera Utara ini. 

Khairul Muslim menambahkan, kepemimpinan di pemerintahan provinsi hari ini sepertinya menuntut aksi lebih dari kalangan jurnalis, tidak cukup sekadar tulisan dan konten di sosial media. 

“Nah, apa yang dilakukan kawan-kawan Cipayung Plus hari ini patut kita tiru, bahwa dengan aksi-aksi mereka selama ini yang turun di lapangan, mampu mendekatkan mereka pada lingkar pemerintahan provinsi sekarang ini. Ke depan pun saya kira, kita harus dapat melakukan aksi yang lebih elegan daripada mereka, sehingga suara dan aspirasi kita bisa didengar,” tegasnya. 

Usai berbuka puasa, acara diakhiri dengan Salat Magrib berjamaah dan makan bersama antara pengurus dan anggota FWP. (MM/foto -int-ils)

The post Akses Peliputan di Pemprov Sumut Tertutup, FWP: Tampaknya Gubernur Belum Ingin Bermitra Dengan Kita appeared first on Tobapos.

Tampak kegiatan di rumah dinas Gubernur Sumut di Jalan, Sudirman Nomor 41 dipadati para tamu dan pengunjung dilengkapi mobil dinas dan mobil mewah parkir di halaman Rumdis juga di sepanjang Jalan Urip Medan.

Beberapa wartawan yang sehari-hari meliput di kantor Gubernur Sumut sangat kecewa disebabkan adanya larangan keras masuk untuk wartawan meliput.

Namun larangan tersebut bukan hanya wartawan pemprovsu saja, ada juga wartawan menyambi fotografer mengalami perlakuan sama. Seperti tim fotografer Khaiyang istri Gubernur Sumut Bobby Nasution awalnya dilarang masuk. Setelah melaporkan peristiwa larangan tersebut ke petinggi Pemprovsu, baru disilahkan oleh anggota Satpol PP yang bertubuh tegap tambun bersama anggota Satpol PP E Tarigan.

Informasi diperoleh, fotografer itu bernama Amex bersama beberapa oknum wartawan diperbolehkan masuk untuk meliput.

Pantauan wartawan, Kamis, (13/3/2025) tepatnya di pintu gerbang keluar – masuk yang berada di Jalan Urip Medan, diketahui anggota satpol PP berbadan tegap tambun menggunakan rompi saat ditanyai wartawan, oknum tadi memandang tajam.

Dengan nada tinggi, Ia-nya didampingi anggota Satpol PP, E Tarigan menegaskan “tak bisa masuk pak”. Kenapa tak boleh, oknum tadi mengaku tidak tahu. ” Gak tau pak, kami hanya menjalankan tugas sesuai perintah atasan, ketusnya.

Kasatpol PP Provsu, M. Taqim berupaya dikonfirmasi melalui nomor kontak selulernya dan juga via pesan WhatsApp atas larangan tersebut, disayangkan tak berbalas.

Hingga berita ini dimuat, nomor WhatsApp M Taqim tidak aktif.(MM)

The post Agenda Gubsu Bobby Nasution Larang Wartawan Meliput? appeared first on Tobapos.