tobapos.co – Salah satu dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Sulsel, menimbulkan keresahan warga dan orang tua siswa. 

Pasalnya, dapur tersebut sebelumnya diketahui merupakan bangunan penangkaran burung walet.

Dari pantauan awak media di lokasi, dapur MBG yang berada di Jalan Poros Makassar–Palopo itu tampak ditutupi terpal biru pada bagian depannya oleh pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Saat ini, dapur tersebut telah dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi dapur MBG dan rencananya mulai beroperasi pada 6 Oktober 2025 mendatang untuk menyiapkan makanan bagi ribuan siswa di Kecamatan Suli.

“Belum terealisasi MBG-nya, tanggal 6 Oktober sepertinya baru mulai,” kata Kabid SMP Pemkab Luwu, Andi Tenri, saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (27/9/2025).

Namun, sejumlah orangtua siswa mengaku khawatir dengan higienitas makanan bergizi gratis yang akan diproduksi dari dapur tersebut. Apalagi hingga kini, sarang burung walet di bangunan itu masih aktif.

“Iya, masih aktif sarang waletnya karena masih terdengar suara pemanggil walet kalau sore. Kami orang tua tentu khawatir dengan kebersihan makanannya,” ujar salah seorang orangtua siswa yang enggan disebutkan namanya.

Ia pun heran bagaimana sarang walet bisa lolos verifikasi menjadi dapur MBG, apalagi tidak dilakukan renovasi total pada bangunan tersebut.

“Itu juga jadi pertanyaan, kenapa bisa sarang walet dijadikan dapur MBG. Semoga makanan yang dibuat nanti tidak sampai membuat anak-anak keracunan seperti yang sering diberitakan di televisi,” ucapnya

Hal senada diungkapkan Muliati, orang tua siswa lainnya. Ia juga merasa resah dan berharap proses produksi makanan di dapur itu bisa benar-benar dijamin kebersihannya.

“Selama bersih mungkin tidak masalah, tapi tetap saja itu kan sarang burung walet,” tuturnya.

Terkait hal ini, wartawan telah berupaya meminta konfirmasi kepada Taliya, selaku Korwil SPPG Kabupaten Luwu. 

Namun, hingga berita ini diturunkan, panggilan telepon dan pesan singkat yang dikirim belum mendapatkan jawaban.

Evaluasi Menyeluruh

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Putih Sari mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut seiring dengan terjadinya peningkatan kasus keracunan usai mengonsumsi MBG di sejumlah daerah dalam beberapa minggu terakhir, yang mengakibatkan banyak siswa harus mendapatkan penanganan medis.

“Manfaat besar dari program ini harus tetap terjaga dan tidak tergerus oleh buruknya tata kelola di lapangan,” kata Putih dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Dia pun mengimbau BGN untuk mengevaluasi secara detail setiap teknis penyelenggaraan dari hulu ke hilir serta meningkatkan standar keamanan makanan dan pencegahan kontaminasi.

Dirinya turut menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan gizi pada setiap porsi makanan agar tujuan program untuk pemenuhan gizi benar-benar tercapai.

Dengan demikian, disebutkan bahwa evaluasi MBG harus detail menyentuh pada setiap mata rantai pasok, mulai dari sumber (sourcing) dan penyimpanan bahan baku, proses memasak, kontrol kualitas, pengemasan, hingga pengantaran.

“Perlu ada perhatian khusus bagi standar food safety dan pencegahan kontaminasi di setiap prosesnya,” ungkap wakil ketua komisi yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan tersebut.

Yang tidak kalah penting, sambung Putih, karena program tersebut sejatinya hadir untuk memastikan anak-anak mendapat asupan yang aman sekaligus bergizi seimbang, maka kualitas gizi tidak boleh dikompromikan dalam setiap porsi yang disajikan.

Ia menegaskan kasus kasus keracunan tidak boleh dianggap sekadar angka statistik karena keselamatan penerima manfaat harus jadi prioritas utama 

Pelaksanaan MBG Harus Zero Accident

Putih Sari juga menekankan standar pada pelaksanaan MBG harus nol kecelakaan alias zero accident, sehingga evaluasi menyeluruh perlu segera dilakukan agar manfaat besar yang dibawa program tidak tertutupi oleh catatan buruk pengelolaan di lapangan.

Dia mengaku pihaknya juga akan mendorong BGN untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengeluarkan standardisasi keamanan pangan pada program MBG.

Putih menilai MBG merupakan investasi jangka panjang untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia melalui aspek yang fundamental, yakni pemenuhan gizi.

Selain itu, dikatakan bahwa aktivitas dari program tersebut juga akan menggerakkan dan membangun perekonomian daerah melalui penyerapan hasil pertanian, perikanan, hingga penciptaan lapangan kerja.

“Program ini sudah dirasakan manfaatnya dan mendapat sambutan baik dari masyarakat. Bukan hanya oleh jutaan penerima manfaat, tapi juga oleh para pekerja, petani, nelayan, maupun pelaku usaha,” tuturnya.

Karena itu, ia berpendapat penghentian program justru akan menjadi kerugian besar bagi masyarakat Indonesia.

Dengan begitu, kata dia, yang perlu dilakukan adalah memastikan perbaikan menyeluruh tata kelola agar program MBG bisa kembali ke tujuan awal sesuai visi dari Presiden Prabowo Subianto, yaitu menciptakan sumber daya manusia unggul yang berdaya saing tinggi serta menjadi motor penggerak perekonomian lokal.(Rep/liputan6)

The post Heboh..! Dapur MBG di Lokasi Penangkaran Burung Walet, Masyarakat Resah appeared first on Tobapos.

Hal itu pun mendapat respon banyak elemen masyarakat yang selama ini pesimis dengan penegakan hukum terhadap para pelaku penambangan terutama korporasi raksasa yang kerap merusak lingkungan, merugikan masyarakat dan negara. 

Di tengah kondisi tersebut, sosok Pengacara Kondang Dr. Darmawan Yusuf SH., SE., MPd., MH., CTLA., Mediator (foto-kanan atas), yang dimintai tanggapannya mengatakan, “Pernyataan Presiden Prabowo harus ditindaklanjuti dengan penyelidikan menyeluruh. Bukan hanya kepada operator lapangan, tetapi juga aktor penerima manfaat dan korporasi/perusahaan yang mengeruk keuntungan.”

Sambung Pengacara Ternama itu lagi, “Fakta di lapangan, bekas tambang pasir kuarsa di Kabupaten Batu Bara dan tanah kaolin di Kabuaten Asahan terbengkalai menjadi danau buatan, berbahaya, mirip kolam besar. Sementara hasilnya sudah lama dikomersialkan tanpa membayar pajak yang semestinya.”

“Ini jelas perbuatan melawan hukum, negara dirugikan triliunan, pajak digelapkan, rakyat ditinggalkan. Aparat wajib bertindak transparan, tegas dan tanpa pandang bulu,” ungkap Dr Darmawan Yusuf yang dikenal luas sebagai advokat pemberani dan berdedikasi tinggi yang juga Pimpinan Law Firm DYA (Darmawan Yusuf Associates), itu, Rabu (20/8/2025).

Sesuai catatan wartawan tobapos dan hasil investigasi ke lapangan, pelaku penambangan pasir kuarsa di Kabupaten Batubara, tepatnya di Dusun V, Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh Pesisir adalah PT Jui Shin Indonesia yang berafiliasi dengan PT Bina Usaha Mineral Indonesia (BUMI), yang diketahui merupakan milik satu orang bernama Chang Jui Fang, asal negara China.

PT Jui Shin Indonesia dan PT BUMI diketahui pula pada Desember 2024 lalu dilaporkan masyarakat bernama Sunani ke Polda Sumut kasus dugaan pencurian pasir kuarsa dan pengerusakan lahan milik Sunani, sesuai Nomor STTLP/B/8#/I/2024. Dimana Sunani menggandeng Dr. Darmawan Yusuf sebagai kuasa hukumnya. 

Sedangkan untuk penambangan tanah kaolin di Kabupaten Asahan, tepatnya di Desa Bandar Pulau Pekan, Kecamatan Bandar Pulau, tanah kaolin dijual ke PT Jui Shin Indonesia di KIM 2 Mabar, Kota Medan.

Lebih miris, bekas lokasi penambangan pasir kuarsa di Kabupaten Batubara yang sudah dinyatakan Inspektur Tambang Penempatan Sumatera Utara berada di luar kordinat, malah  dibiarkan terbengkalai tanpa dilakukan reklamasi dan pasca tambang. Begitu pula diduga  dengan bekas lokasi penambangan tanah kaolin di Kabupaten Asahan. Pasir kuarsa dan tanah kaolin merupakan bahan campuran untuk memproduksi keramik.

Komisi XII DPR RI

Ternyata, Komisi XII DPR RI pada 2 Juli 2025 melaksanakan RDP/RDPU dengan memanggil PT Jui Shin Indonesia, saat itu Direktur Utama-nya hadir, Chang Jui Fang.

Adapun pemanggilan tersebut atas pengaduan masyarakat, lalu disahuti Komisi XII DPR RI dengan melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Industri Medan (KIM), tempat korporasi PT Jui shin Indonesia beroperasi memproduksi keramik.

Dalam RDP/RDPU itu diketahui, bahwa PT Jui Shin Indonesia beroperasi menyebabkan banyak masalah, seperti menurut hasil temuan Dirjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup, PT Jui Shin Indonesia diduga melakukan pelanggaran serius terkait tata cara pengelolaan limbah.

Selain itu, ada perbedaan besar antara luasan perizinan pada dokumen lingkungan (PT Jui Shin Indonesia) dengan luas nyatanya (di lapangan-red).

Baca juga..

Kemudian, terdapat perubahan peralatan maupun kegiatan PT Jui Shin Indonesia. Tidak melaporkan laporan UKL UPL yang seharusnya dilaporkan secara periodik setiap semesternya.

Soal pengendalian pencemaran air PT Jui Shin Indonesia. Dimana, air limbah yang dihasilkan dari industri, kegiatan karyawan, semuanya tanpa IPAL, langsung dibuang ke badan air.

Terkait pengelolaan air limbah, tidak ada izin teknis baku mutu air, pada dinding luar PT Jui Shin Indonesia, ada lubang IPAL berisi limbah B3 yang ditempatkan tanpa proses lebih lanjut.

Redimix tidak memiliki IPAL, langsung ke drainase, sangat berbahaya bagi warga sekitar ketika menyerap ke tanah sampai ke sumber air yang digunakan masyarakat.

Sisa keramik ditimbun pada lahan terbuka, udara di area sekitar pabrik PT Jui Shin Indonesia sudah di atas baku mutu dan tidak sehat, menyebabkan masyarakat kemungkinan terdampak ISPA. Tidak melakukan penghitungan bebas emisi genset, emisi cerobong boiler.

Atas dasar temuan Dirjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan hasil kunjungan kerja Komisi XII DPR RI dan terutama pengaduan masyarakat, dalam RDP/RDPU saat itu pimpinan rapat Komisi XII DPR RI Haryadi SE menyampaikan kesimpulan : Bahwa Komisi XII DPR RI mendesak Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terkait kegiatan operasional dan pengelolaan lingkungan PT Jui Shin Indonesia dan PT STTC, serta melakukan penindakan sesuai ketentuan perundang-undangan bahkan ke ranah pidana.

Terkait itu, pihak PT Jui shin Indonesia menyahuti dengan menyampaikan, “Kami (PT Jui Shin Indonesia) sudah beroperasi 20 tahun lebih di kawasan industri medan, produksi keramik dan granit, ini kawasan pemukiman masyarakat. Yang kedua soal luas lahan, bahwasanya luas lahan yang kita gunakan tidak sesuai dengan temuan yang ada, tetapi luas lahan yang sesuai adalah totalnya 38 ribu atau 38 hektar, yang terdiri dari 3 tempat.”

“Temuan Gakkum diduga kami mencemari lingkungan, nanti tim saya menjelaskan lebih detail. Klarifikasi video soal kami dinyatakan beroperasi setelah disegel, sebenarnya tidak beroperasi, itu suara spray dryer yang di belakang, itu tidak berfungsi, 80 persen lebih bahan bakar Jui Shin kita menggunakan PGN gas, tidak menggunakan 100 persen batubara,” kata Wakil Chang Jui Fang (Dirut PT Jui Shin Indonesia).

Kembali ke Pernataan Presiden Prabowo Subianto terkait aktivitas pertambangan yang merugikan masyarakat maupun negara, ia mengingatkan seluruh pihak, termasuk anggota partai politik, agar tidak terlibat praktik ilegal tersebut.

Prabowo juga menyerukan agar mereka yang sudah terlibat segera menjadi ‘justice collaborator’ dan melapor kepada pihak berwenang dan menekankan bahwa dirinya tidak akan melindungi siapapun yang terbukti bersalah, bahkan jika orang tersebut berasal dari partai yang ia pimpin, Gerindra. (TP)

The post Pengacara Kondang Dr Darmawan Yusuf – Pernyataan Presiden Prabowo: Aktor dan Korporasi Tambang Kuarsa Di Batubara dan Kaolin Di Asahan Sumut Harus Ditindak appeared first on Tobapos.

tobapos.co – Dihadiri sebanyak 30 orang anggota dari 8 fraksi, Komisi XII DPR RI melaksanakan RDP/RDPU, Rabu 2 Juli 2025 di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta untuk membahas tindaklanjut hasil kunjungan kerja ke KIM 2 Medan, tepatnya ke PT Jui Shin Indonesia dalam menyahuti pengaduan masyarakat.

Diantara pertanyaan-pertanyaan yang dicecar pimpinan rapat bersama anggota Komisi XII DPR RI terhadap PT Jui Shin Indonesia yang diwakili Direktur Utama Chang Jui Fang, meminta Dirjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM agar mengusut pelanggaran perusahaan tersebut hingga ke ranah pidana.      

Dalam RDP/RDPU itu, ada satu perusahaan lainnya yang hadir karena dipanggil Komisi XII DPR RI, PT Sumatera Tobacco Trading Company (STTC). Kedua perusahaan tersebut (PT JSI dan PT STTC), diketahui berbeda persoalannya, namun sama-sama terkait pengaduan masyarakat.

Pantauan warawan melalui laman youtube TVR Parlemen, sejumlah anggota Komisi XII di awal pembahasan menyinggung sulitnya hadir para pihak perusahaan tersebut atas undangan Komisi XII DPR RI.

Lebih lanjut, pimpinan rapat mempersilahkan Dirjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup memaparkan hasil pengawasan mereka, yang pertama terhadap PT Jui Shin Indonesia.

Menurut Dirjen Gakkum, PT Jui Shin Indonesia diduga melakukan pelanggaran serius terkait tata cara pengelolaan limbah.

Selain itu, juga ada perbedaan besar antara luasan perizinan pada dokumen lingkungan (PT Jui Shin Indonesia) dengan luas nyatanya (di lapangan-red).

Kemudian, masih dijelaskan Dirjen Gakkum, terdapat perubahan peralatan maupun kegiatan PT Jui Shin Indonesia. Tidak melaporkan laporan UKL UPL yang seharusnya dilaporkan secara periodik setiap semesternya.

Sembari memperlihatkan bukti gambar di layar lebar kepada Komisi 12, Deputi Dirjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup juga menegaskan soal pengendalian pencemaran air PT Jui Shin Indonesia. Dimana, air limbah yang dihasilkan dari industri, kegiatan karyawan, semuanya tanpa IPAL, langsung dibuang ke badan air.

Terkait pengelolaan air limbah, tidak ada izin teknis baku mutu air, pada dinding luar PT Jui Shin Indonesia, ada lubang IPAL berisi limbah B3 yang ditempatkan tanpa proses lebih lanjut.

Redimix tidak memiliki IPAL, langsung ke drainase, sangat berbahaya bagi warga sekitar ketika menyerap ke tanah sampai ke sumber air yang digunakan masyarakat.

Sisa keramik ditimbun pada lahan terbuka, udara di area sekitar pabrik PT Jui Shin Indonesia sudah di atas baku mutu dan tidak sehat, masyarakat kemungkinan terdampak ISPA. Tidak melakukan penghitungan bebas emisi genset, emisi cerobong boiler. Hingga selanjutnya Deputi Gakkum Kementerian Lingkungan hidup memaparkan hasil pengawasan pihaknya terhadap PT STTC.

Setelah itu, pimpinan rapat Bambang Haryadi SE melanjutkan agenda rapat ke pendalaman. Tampak anggota Komisi XII, Rocky Candra memulai pembahasan dengan meberikan informasi bahwa meski telah dilakukan penyegelan terhadap wilayah dan aset-aset PT Jui Shin Indonesia oleh Deputi Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup, namun menurutnya masih tetap beroperasi. Sehingga dinilainya, pelanggaran berat dan menantang negara dan menegaskan pemilik perusahaan PT Jui shin Indonesia harus mentaati aturan di Indonesia dalam melakukan usaha.  

Lanjut oleh Ade Jona Prasetyo yang juga merupakan asli putra daerah Medan Utara, Kota Medan, yang lahir dan besarnya berdomisili sangat dekat dengan lokasi PT Jui Shin Indonesia di KIM 2. Politisi Partai Gerindra itu menyampaikan, bahwa aliran limbah PT Jui Shin mengarah ke Desa Sinar Gunung yang langsung ke Saentis. Desa Saentis jumlah penduduknya terbesar di Kabupaten Deli Serdang (Sumut), sebanyak 417 ribu jiwa, yang separuhnya merupakan nelayan. Sehingga harus menjadi perhatius serius Komisi 12 DPR RI untuk menyelamatkan para nelayan.

Kemudian Syafrudin, politisi partai PKB, kembali menyampaikan, bahwa PT Jui Shin Indonesia sudah disegel Kementerian Lingkungan Hidup, Deputi Gakkum, tapi masih beroperasi. Sehingga Syafrudin meminta kepada pimpinan rapat agar sementara dibekukan izin PT Jui Shin Indonesia, sembari diberi kesempatan untuk memperbaiki pelanggaran-pelanggarannya, seperti dugaan pelanggaran lingkungan UU Nomor 32 tahun 2009, serta UU tentang tata ruang.

Masih penyampaian oleh anggota Komisi XII DPR RI, lagi Dony Maryadi Oekon, dia meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian ESDM sebagai pemerintah melakukan penindakan benar-benar dengan sanksi lebih tegas kepada dua perusahaan (PT JSI dan PT STTC) yang sudah ditemukan banyak pelanggaran.

Sebelumnya, anggota Komisi XII Aqib Ardiansyah mempertanyakan kehadiran pihak Dirjen Minerba, Kementerian ESDM dalam rapat tersebut. Menjawab itu, pimpinan rapat menjelaskan, “Infonya bahwa PT Jui Shin Indonesia industri berbahan baku pertambangan, dan setelah dicek memang ada kaitan dengan Kementerian ESDM, ada kaitan dengan bahan bakunya, sehingga kita ingin dapat paparan kaitan dengan Minerba.” Kata Bambang Haryadi.

Ditambahkan Ramson Siagian politisi Partai Gerindra, bahwa ada sanksi hukum buat yang melanggar UU Lingkungan Hidup dan denda (UU Nomor 32 Tahun 2009), sehingga bila dibuat rekomendasi ke Dirjen Gakkum, mereka bisa kena sanksi pidana dan denda. Itu sanksi terberat bila ada rekomendasi dari hasil rapat ini.   

Ditambahkan lagi Shanti Alda Natalia, dalam kunjungan pihaknya Komisi XII kemarin memasuki PT Jui Shin Indonesia di KIM 2 Medan, dirinya meski telah memakai masker, namun aroma masih menyengat menyebabkan dirinya mual. Bagaimana dengan karyawan pekerja yang tidak memakai masker berjam-jam bekerja disana?

Kemudian soal izin usaha PT Jui Shin Indonesia dengan operasi yang dilakukan. Kemudian lahan yang digunakan, selisihnya luar biasa, 161.268 meter persegi, ini tanah siapa? Kan gak mungkin tanah dari PT Jui Shin, “Meminta LH menindak sekeras-kerasnya. Apalagi soal (PT Jui Shin Indonesia), sudah disegel tetapi masih beroperasi.” Kata Shanti dalam rapat itu.

Sambung Rokhmat Ardian, PT Jui Shin tak punya empati, perusahaan punya laba, punya keuntungan, harusnya kerusakan lingkungan menjadi tanggung jawab. Seperti pendangkalan sungai, kerusakan air, kerusakan udara, belum lagi dampak kesehatan bagi pekerja dan warga sekitar.

“Kita harus melindungi masyarakat, saya tidak rela warga negara dibuat seperti itu, harus ditindak sekeras-kerasnya (PT Jui Shin Indonesia), kita minta audit kesehatan dan audit lingkungan terhadap PT Jui Shin Indonesia.” tegasnya.

Disahuti pimpinan rapat, “Terhadap PT Jui Shin Indonesia, kami akan masukkan agenda di Panja (Panitia Kerja), agar diaudit secara menyeluruh, pelanggarannya sangat serius, berkali-kali dipanggil tidak mau (datang).”

Masih di RDP/RDPU Komisi 12 DPR RI, Syafrudin politisi partai PKB mempertanyakan kepada Chang Jui Fang Dirut PT Jui Shin Indonesia juga merangkap Komisaris Utama di PT BUMI ? (Bina Usaha Mineral Indonesia), dan dijawab, “Ya betul”.

Mendengar jawaban itu, Syafudin menyahuti, “Kalau betul, ini wilayahnya Pak Dirjen Minerba. Karena menurut data kami, PT Jui Shin ini diduga ada melakukan penadahan hasil tambang ilegal,”

Masih cecar Syafrudin, “PT Jui Shin mendapatkan bahan bakunya itu, pasir kuarsa, dan tanah kaolin. Mungkin Pak Dirjen (Minerba) bisa memberikan tanggapan, karena Jui Shin diduga melakukan pelanggaran sektor Minerba.

Timpal pimpinan rapat, “Kalau memang itu ada dugaan ilegal mining, di takedown aja MODI-nya. Dirjen (Minerba) agar menelusurinya. Ini PT Jui Shin Indonesia di Sumut punya perusahaan tambang yang bahan baku untuk keramik ini?” tanyanya.

Pimpinan rapat lalu mempersilahkan PT Jui Shin Indonesia menyatakan pembelaan diri, dalam hal tersebut, Wakil Dirut Chang Jui Fang mengatakan,  “Saya klarifikasi, bahwa ketidakhadiran kami, bahwa undangan pertama dan kedua tidak sampai ke kami, dan yang ketiga kami sampai disini sebagai bentuk kami taat hukum dan aturan, sebagaimana Chang Jui Fang hadir sebagai Dirut,”

“Kami (PT Jui Shin Indonesia) sudah beroperasi 20 tahun lebih di kawasan industri medan, produksi keramik dan granit, ini kawasan pemukiman masyarakat. Yang kedua soal luas lahan, bahwasanya luas lahan yang kita gunakan tidak sesuai dengan temuan yang ada, tetapi luas lahan yang sesuai adalah totalnya 38 ribu atau 38 hektar, yang terdiri dari 3 tempat.

“Temuan Gakkum diduga kami mencemari lingkungan, nanti tim saya menjelaskan lebih detail. Klarifikasi video soal kami dinyatakan beroperasi setelah disegel, sebenarnya tidak beroperasi, itu suara spray dryer yang di belakang, itu tidak berfungsi, 80 persen lebih bahan bakar Jui Shin kita menggunakan PGN gas, tidak menggunakan 100 persen batubara,” kata Wakil Chang Jui Fang (Dirut PT Jui Shin Indonesia).

Mendengar penjelasan pihak PT Jui Shin Indonesia, Mukhtarudin meminta PT Jui Shin Indonesia memberikan profil perusahaannya agar tidak seperti mengarang bebas.

Soal Chang Jui Fang menjabat Dirut di PT Jui Shin Indonesia dan Komisaris Utama PT BUMI serta kaitan kedua perusahaan itu juga menjadi bahan pertanyaan dalam RDP itu, lalu dijawab Wakil Chang Jui Fang, “PT BUMI afiliasi PT Jui Shin Indonesia, dan Chang Jui Fang jabatan Komut di PT BUMI,” ungkapnya.

Pimpinan rapat kembali menjelaskan kepada pihak PT Jui Shin Indonesia, “Bahwa undangan kepada PT Jui Shin Indonesia disampaikan Dirjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup, dan Dirjen Gakkum tidak mungkin berbohong tidak memberikan surat kepada PT Jui Shin Indonesia. Jadi Bapak (Pihak PT Jui Shin) yang berbohong.” katanya.

Terus berlanjut, anggota Komisi XII DPR RI Syafrudin juga menyinggung lebih dalam, soal pertambangan ilegal di luar kordinat terhadap PT Jui Shin Indonesia?

Ditimpali pimpinan rapat, “Telusuri kebutuhan bahan bakunya, sama RKAB-nya, udah ketahuan disitu. Berapa nambangnya. Ini (didiga tambang ilegal), sudah masuk kesimpulan sama Pak Menteri, sistim penjualan darat, pengawasan gak ada, udah disimpulkan untuk dilakukan pengawasan penjualan darat industri yang memiliki tambang,”

“Jadi kayak smelter-smelter seperti di Wedabe, di Morowali itu, mereka ini (perusahaan), yang terintegrasi punya tambang, itu wallahualam berapa mereka nambang, karena darat tak terkontrol. Menteri, Dirjen Minerba harus mengevaluasi untuk pasokan, berapa kebutuhan mereka, berapa yang dilaporkan. Jangan dipikir Jui Shin, karena izinnya dari Propinsi, dipikir gak dalam pengawasan Minerba, ya Pak Dirjen, sepakat ya, tolong ditelusuri, karena ini dugaannya ilegal mining.”

“RKAB mereka 100 nambangnya 300, ini dicocokkan dengan produk akhir, kita koordinasi dengan Bea Cukai aja, berapa produk akhir mereka (PT Jui Shin Indonesia), kita undang Bea Cukai, Bea Cukai sangat konsen dalam pendapatan negara, PNBP,” beber Bambang pimpinan rapat Komisi 12 DPR RI saat itu.

Menjelang akhir rapat (RDP) itu, pimpinan rapat menyatakan kesimpulan rapat, Komisi XII DPR RI mendesak Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup  melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terkait kegiatan operasional dan pengelolaan lingkungan PT Jui Shin Indonesia dan PT STTC, serta melakukan penindakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Komisi XII mendesak Dirjen Minerba menelusuri dan akan melakukan pendalaman lagi lebih lanjut, melalui Panja (Panitia Kerja) Lingkungan Hidup dan Panja Minerba dan Panja Peningkatan Pendapatan Negara.

Menutup RDP/RDPU, Deputi Gakkum KLH menyatakan, “Bahwa hasil dari RDP ini, kesimpulan akan kami tindak lanjuti.  Hasil dari pengawasan oleh Direktur PPLH sudah didistribusikan ke Direktorat Pidana, Direktorat Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup. Tentunya dengan distribusi surat itu, nanti yang turun ke lokasi akan melibatkan Direktorat Pidana dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup ” ucapnya, hingga rapat Komisi XII DPR RI itu pun ditutup.

Masyarakat di Sumut Apresiasi Komisi XII DPR RI

Terkait tindaklanjut yang dilakukan Komisi XII DPR RI dalam menyahuti pengaduan masyarakat, sejumlah elemen masyarakat di Sumatera Utara mengapresiasi para anggota maupun pimpinan Komisi XII DPR RI.

Diwakili Ketua LSM Gebrak, Max Donald mengatakan, “Sejauh ini, melihat keseriusan para wakil rakyat di Komisi 12 DPR RI, kita dari masyarakat di Sumut sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan kepada perusahaan-perusahaan itu. Dan semoga tetap tegas hingga tuntas,” kata Max. Senin (4/8/2025).

Sambungnya, “Kita juga berharap, selain melakukan audit keseluruhan, terutama kepada PT Jui Shin Indonesia dan PT BUMI, dan perusahaan-perusahaan lainnya yang diadukan masyarakat, tentunya perusahaan ini (PT Jui Shin Indonesia), kita ketahui juga sekitar Desember 2024 dilaporkan ke Polda Sumut atas dugaan pencurian dan penadahan pasir kuarsa, pengerusakan lahan masyarakat milik Ibu Sunani di Kabupaten Batubara (Sumut),”

“Kemudian juga PT Jui Shin Indonesia diduga tidak melakukan reklamasi dan pasca tambang, yang juga lokasinya di Kabupaten Batubara, itu sudah marak informasinya dalam berita-berita media di internet. Kita memohon melalui Komisi XII DPR RI, selain kerugian negara, kerusakan lingkungan dipulihkan, kerugian masyarakat juga harus menjadi perhatian, ada solusinya,”tutup Max. (TP)

The post Terhadap PT Jui Shin Indonesia dan PT SSTC, RDP: Komisi XII DPR RI Minta Dirjen Gakkum Kementerian LH dan Dirjen Minerba Usut Dugaan Pelanggaran Hingga ke Ranah Pidana appeared first on Tobapos.

Hal itu dikatakan Anggota DPR RI Dapil Sumatera Utara II, Rapidin Simbolon (foto) saat dikonfirmasi, Jumat (13/6/2025).

“Saya Sangat menyayangkan tindakan Menteri Dalam Negeri yang memutuskan sepihak tanpa ada dasar yang jelas, memberikan 4 pulau di Aceh Singkil untuk Sumatera Utara dan pemberian tersebut sama sekali tidak ada urgensinya bagi Provinsi Aceh maupun Sumut,” ucapnya.

Dirinya menjelaskan jika Aceh maupun Sumut sama-sama berada di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Keduanya sama sama berada di wilayah Negara kita, Toh Negara kita adalah NKRI, tindakan Mendagri seakan membangunkan masa lalu yang tidak baik,” ucap Rapidin.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itupun mencurigai adanya potensi-potensi yang bisa menjadi tujuan yang kompleks terkait perpindahan tersebut.

“Saya curiga jangan-jangan ada tambang Nikel di empat pulau ini, agar dapat lagi dimainkan seperti Blok Medan yang ada di Maluku, dan agar nikel tersebut bisa ekspor secara illegal ke China,” ucap Rapidin.

Sebagai warga dan mewakili Sumatera Utara Ia menyatakan dengan tegas untuk tidak menyetujui perpindahan pulau tersebut.

Sebagai warga Sumut, saya menyatakan secara tegas bahwa saya tidak setuju jika 4 pulau yang saat ini bernaung dibawah Provinsi Aceh diambil alih oleh Pemprov Sumut,”ucapnya.

Ia menyarankan agar Pemprov Sumatera Utara untuk lebih fokus membangun Sumut dengan terobosan-terobosan barunya.

“Sebaiknya Pemprov Sumut berkonsentrasi untuk membangun Sumut dan membuat terobosan pembangunan meski dengan APBD yang sangat terbatas, dan tidak membuat gejolak dimasyarakat yang tidak penting,”ucap Rapidin.

Terkait ditanya ke empat pulau tersebut akan dimiliki secara pribadi, Rapidin tidak mengetahui tentang hal tersebut.

“Saya tidak berpikiran seperti itu,” ucapnya.(MM)

The post Rapidin Simbolon Sayangkan Kebijakan Mendagri Soal 4 Pulau Aceh Masuk Sumut appeared first on Tobapos.

Terbaru, sekitar dua Minggu lalu, Komisi XII DPR RI, melalui Ade Jona Prasetyo, Dony Maryadi Oekon, ternyata langsung bersama tim Gakkum Kementerian LHK, masyarakat dan PT KIM, ke lokasi drainase di samping PT Jui Shin Indonesia di KIM Mabar, Medan, guna menyahuti keluhan warga.

Belakangan diketahui, PT KIM bersama masyarakat sekitar melaporkan PT Jui Shin ke Gakkum Kementerian LHK, terkait dugaan limbah yang mengalir hingga ke kawasan permukiman warga.

Mengkonfirmasi informasi atas pelaporan terhadap PT Jui Shin Indonesia tersebut, Direktur Utama PT KIM Daly Mulyana melalui Humas, Hotma dan Ema ketika ditemui di kantornya mengatakan,    

“Saat ini ditangani Gakkum KLHK wilayah Sumut, kemarin kami memang ada undangan untuk ikut mendampingi RDP, sudah kami ikuti, dan hasil dari RDP itu diundur lagi, di DPR RI,” terang Hotma, Jumat (23/5/2025).
“Hasilnya, dewan tidak mau melanjutkan RDP, sebab yang hadir hanya dari perwakilan PT Jui Shin. Mereka (DPR RI Komisi XII), itu  mau yang hadir Direktur Utama PT Jui Shin Indonesia, sementara PT KIM saja, sebagai pengelola kawasan (kompleks perindustrian),   Direktur Utamanya yang hadir.”

“Sedangkan PT Jui Shin Wakil Direkturnya yang datang, jadi diundur-lah rapat itu,” beber Hotma.

Sambungnya, “Hasil dari Gakkum KLHK, kan mereka (PT Jui Shin) diundang juga. Yang hadir tiga disitu, Kementerian Lingkungan Hidup, dan PT KIM dan PT Jui Shin.”

“Hasil dari KLHKK, dilaporkan, PT Jui Shin sudah ada beberapa titik yang ditutup, yang diduga hal itu bisa mencemari dan diduga tidak ada perizinan-lah. Sudah ada berita acaranya, KIM juga sudah mendampingi Gakkum kesana, memang ada 6 titik yang dilakukan penutupan,”

“Kami diminta bantu untuk biaya lakukan uji limbah B3 oleh Gakkum KLHK, karena mereka terkendala, katanya karena efisiansi anggaran.  Ada 6 sempel yang dibawa, kami masih menunggu hasil uji laporan laboratorium.”

Sebelumnya juga, PT KIM sudah mengirimkan surat peringatan kepada PT Jui Shin Indonesia, dengan tembusan ke Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara.

“PT KIM sudah menutup drainase, sudah kita peringati, tapi masih tetap ngalir, laporan penutupan juga sudah kita kirim,” masih jelas Hotma.  

Ditanya wartawan, mengapa tidak melakukan penyetopan aktivitas?  “Yang bisa disetop fasilitas dari kita, seperti air bersih, pengangkutan sampah, jaringan-jaringan. Kan pemberi izin untuk operasional mereka banyak. Masih beroperasi sampai saat ini,” ungkap Hotma diamini rekannya Ema menutup konfirmasi dilakukan wartawan.

Di tempat terpisah, dicoba datangi kantor PT Jui Shin Indonesia yang berada di KIM Mabar, tak begitu jauh dari kantor PT KIM. Sejumlah tenaga pengamanan disana mengaku tidak bisa menjumpakan wartawan dengan Humas atau yang berwenang dari PT Jui shin untuk keperluan konfirmasi wartawan. (TP)

The post PT Jui Shin Indonesia Kembali Dilaporkan: Kali Ini Oleh BUMN PT KIM dan Masyarakat, Persoalan Limbah appeared first on Tobapos.

Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap dugaan kasus mega korupsi skandal Pertamax oplosan di Pertamina yang menyeret sejumlah pejabat, termasuk diduga menteri di Kabinet Prabowo Subianto.

Koordinator GERBRAK, Saharuddin, dalam keterangannya menyampaikan, aksi yang akan berlangsung di tiga titik strategis, yakni Kejaksaan Agung (Kejagung), DPR RI, dan Kementerian BUMN ini, merupakan bentuk perlawanan rakyat terhadap maraknya korupsi.

“Kasus Pertamax oplosan yang sedang mencuat saat ini, bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap rakyat. Kita tidak bisa tinggal diam melihat dugaan keterlibatan pejabat tinggi, termasuk menteri di kabinet,” tegasnya.

Sementara itu, Pembina FORMATSU, Helmi Syam Damanik, menambahkan bahwa aksi ini akan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan lembaga antikorupsi.

“Kami tidak hanya bergerak sendiri. Sejumlah lembaga telah menyatakan dukungan dan akan turut serta dalam aksi ini. Ini adalah gerakan bersama untuk menyelamatkan bangsa dari cengkeraman korupsi dan komprador yang merusak kedaulatan ekonomi negara,” ujarnya.

Aksi ini juga mendapat dukungan dari berbagai organisasi, termasuk Jaringan Relawan Pendukung Indonesia Maju (JARPIM), Forum Aktivis Medan (FAM), Garuda Wicaksakti, Federasi Advokat Republik Indonesia, Komite Penggiat Anti Korupsi (KOMPAKS), Masyarakat Garuda Sumatera Utara (FORMATSU), Masyarakat Antikorupsi Sumatera Utara (MARAK SUMUT), LIPPSU, dan Aliansi Rakyat Merah Putih Merdeka.

Ariswan, Koordinator Presidium Rakyat Membangun Peradaban, menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar seruan moral, tetapi bentuk tekanan nyata terhadap institusi penegak hukum dan pemerintah agar segera bertindak tegas.

“Kami mengajak seluruh elemen rakyat untuk turun ke jalan dan menunjukkan bahwa rakyat tidak akan membiarkan korupsi merajalela. Jika negara tidak mampu membersihkan para koruptor, maka rakyat yang akan bergerak,” tegasnya.

Gerakan aksi ini sebagai pemantik dan akan bergulir sampai ditangkapnya dan diadili koruptor dan komprador yang mereka maksud, mengingat kasus Pertamax oplosan telah menimbulkan keresahan luas di masyarakat. Publik pun menunggu bagaimana respons pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap tuntutan rakyat ini.(MM)

The post Berbagai Elemen Masyarakat Akan Demo, Protes Mega Korupsi Pertamina appeared first on Tobapos.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Heri Gunawan pada kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Medan, Sumut, Rabu (6/11/2024).

“Saya apresiasi Pemprov yang telah memberikan anggaran 100%, perjanjian hibah, dimana rincian alokasinya KPUD Rp 705 miliar, Bawaslu Rp 223 miliar, pada Polri Rp 49 miliar dan TNI Rp 22 miliar, ini cukup besar,” kata Heri.

Melalui kesempatan ini, Heri mengingatkan pada seluruh pihak untuk melakukan antisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan. Kemudian juga terkait dengan tahapan krusial yang perlu diperhatikan bersama, yakni pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Menurutnya, Pemilu dapat dikatakan sukses apabila seluruh perencanaan dan pelaksanaannya berjalan sebagaimana mestinya maka seluruh potensi kerawanan mesti dicari.

“Sumut ini jadi benchmark (tolok ukur), DPT-nya terbesar di Pulau Sumatera. Jadi kita harus buat Sumut ini jadi benchmark yang baik,” ucap Doli.

Sementara itu, Ketua Tim Kunker Dede Yusuf mengatakan kedatangan Komisi II tersebut untuk memastikan kesiapan Pemprov Sumut bersama semua pihak di Sumut, terkait penyelenggaraan Pilkada serentak.

Ada beberapa isu yang perlu diantisipasi di Sumut, di antaranya politik uang, isu SARA dan hoaks, penanganan keamanan dan ketertiban, memastikan ketersediaan anggaran hibah Pilkada, penyediaan fasilitas untuk Pilkada serentak hingga potensi pelanggaran netralitas ASN.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, di antaranya Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus, Bob Andika Mamana Sitepu, Andar Amin Harahap, Muhammad Habibur Rochman, Ahmad Wazir Noviandi, Wahyudin Noor Aly, Ateng Sutisna, Eka Widodo, Shintya Sandra Kusuma, perwakilan Forkopimda Sumut, OPD Pemprov Sumut.(MM)

The post Komisi II DPR-RI Menilai Pilkada Serentak 2024 Sumut Jadi Tolak Ukur appeared first on Tobapos.

Hasan Basri didampingi Ketua DPC PDI Perjuangan Romansyah beserta pengurus, anggota DPRD Asahan Anissa Pulungan dan Raja Bane Manalu memohon Dukungan masyarakat Kabupaten Asahan agar hadiri TPS menetapkan pilihannya bagi calon Gubernur Sumut Paslon nomor 2 (dua)

Romansyah yakin sejumlah masyarakat ramai ke TPS untuk memenangkan Edy-Hasan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yakni datang ke TPS tanggal 27 November 2024. “Di TPS kita coblos nomor 2 gambar Edy-Hasan,” kata Rosmansyah.

Sementara itu, Hasan Basri Sagala kagum melihat basis PDI Perjuangan yang ada di tiga kecamatan ini. “Saya menyampaikan salam ayah Edy Rahmayadi kepada masyarakat disini, dan saya mohon doa dan dukungannya agar Edy-Hasan terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara,” ujarnya.

Hasan juga berjanji kepada akan meningkatkan pemerataan infrastruktur, pendidikan, pertanian, pariwisata dan kesehatan di Kabupaten Asahan. “Lima program unggulan kami akan menjadi prioritas yang akan kami kerjakan selama lima tahun kedepan,” ujarnya.(MM)

The post Paslon Edy-Hasan Dan DPR RI Raja Bane Manalu Berjanji Pemerataan Pembangunan appeared first on Tobapos.

Padahal masyarakat di Kabupaten Karo sudah sangat resah dengan keberadaan lokasi -lokasi perjudian yang terus semakin subur di desa-desa mereka, dari jenis mesin tembak ikan, togel hingga dadu marak.

Ironinya, panitia perjudian di Tanah Karo diduga wajib memberikan setoran kepada oknum polisi Polres Tanah Karo bila hendak mendapat restu membuka lokasi judi tanpa gangguan atau penggrebekan.

Baca juga..

Salah seorang bos judi paling tersohor di Tanah Karo adalah istri mendiang TS. Wanita paruh baya itu banyak mengelola mesin perjudian dan dadu.

Menjelang Pilkada serentak 2024 ini, yang dilaksanakan November 2024, semua unsur negara sedang giat agar masyarakat aman nyaman menjalani pesta rakyat demokrasi, tetapi di Kabupaten Karo seperti ada pembiaran penyakit masyarakat marak, dikhawatirkan Kamtibmas bisa terganggu.

Kapolres Tanah Karo dicoba hubungi untuk dikonfirmasi melalui seluler, sampai berita ini dimuat tidak menjawab. (TP)

The post AKBP Eko Yulianto Terkesan Bungkam Soal Maraknya Judi di Tanah Karo (6) appeared first on Tobapos.

tobapos.co – Masyarakat mendesak Kapolrestabes Medan Kombes Pol Teddy John Sahala Marbun yang sebentar lagi resmi digantikan Kombes Pol Gidion Arif Setyawan dan Kapolsek Percut Seituan harus secepatnya menangkap dan memenjarakan komplotan geng motor bayaran, yang berkali-kali secara blakblakan melakukan aksi kriminal terhadap warga Jalan Selambo, Desa Amplas, Percut Seituan. Rabu (2/9/2024).

Pasalnya, sudah sekitar 3 bulan berlalu sejak masyarakat yang menjadi korban membuat Laporan Pengaduan di Mapolrestabes Medan. Ironinya, jangankan pihak-pihak yang menjadi aktor intelektual di belakangnya, sekelas para pelaku, di antara geng motor yang sudah viral akibat divideokan warga pun masih bebas berkeliaran, bahkan turut kembali mengulangi aksinya.

Mengingatkan yang terjadi pada Senin, 16 September baru-baru ini, komplotan geng motor yang melakukan aksi sebelumnya, kembali lagi menciptakan akibat yang lebih parah, komplotan itu melakukan penyerangan, penganiayaan dan pengerusakan puluhan mobil angkutan umum, pembakaran pemukiman warga di Jalan Selambo.

Kejadian ala di negara koboi itu tentu saja menciptakan rasa trauma berat terhadap masyarakat disana, terutama anak-anak dan kaum wanita.

“Kami tegaskan agar Bapak Kapolrestabes Medan secepatnya menangkapi dan memenjarakan komplotan Geng Motor ini, sudah macam di negara koboi dibuat mereka, macam gak berlaku lagi hukum, bisa berulang-ulang kali melakukan penyerangan ke permukiman kami, melakukan penganiyaan, merusak puluhan mobil, menenteng sajam sembari membakari rumah-rumah warga, ini sangat keterlaluan bila tetap dibiarkan, kami sangat kecewa saat ini,” ujar Sekretaris Forum Perumahan dan Pemukiman Sejahtera Bersama Selambo (FPPSBS), Olo Sitanggang kepada wartawan di Mapolrestabes Medan. Rabu (2/10/2024) siang.

Geram Sitanggang lagi mewakili warga Jalan Selambo. “Sebelum ini lagi, pada 20 Juni 2024, masih akibat ulah geng motor bayaran itu, kami sudah membuat laporan pengaduan resmi sesuai Nomor: LP/B/1727/VI/2024/ SPKT/Polrestabes Medan/ Polda Sumut.”

“Tetapi, laporan itu sepertinya dipetieskan. Pantaslah komplotan geng motor bayaran tetap berani mengulangi aksi kriminal mereka, secara terang-terangan, sebab merasa dilindungi aparat,”

Bahkan, geng motor bayaran itu semakin menggila, mereka sekaligus merampok harta benda warga Selambo. Buktinya, beberapa sepedamotor warga dibawa kabur saat 16 September kemarin.

Warga juga mencium dugaan keberpihakan oknum-oknum aparat polisi terhadap para pelaku, termasuk dalam proses hukumnya. Kondisi itu dikhawatirkan bisa semakin memicu kepercayaan masyarakat semakin menurun.

“Jangan sampai kami mencap oknum aparat diduga ada kepentingan sehingga turut membekingi para pelaku, besar kepercayaan masyarakat dipertaruhkan, kami gak mau gara-gara ulah segelintir oknum polisi yang tak baik, malah semua dianggap melakukan yang sama,,” masih ungkap Sitanggang.

Sebelumnya, meneruskan informasi dari warga Selambo, bahwa inisial Ay merupakan oknum Kepala Dusun yang diduga sebagai penggerak aksi brutal komplotan Geng Motor ini, sudah disampaikan kepada Kapolrestabes Medan Kombes Pol Teddy John Sahala Marbun melalui pesan WhatsApp.

Dan terkait masih terus terjadi, dan malah semakin parah, akan dicoba dilakukan konfirmasi ulang kepada Kapolrestabes Medan, maupun tingkatan di atasnya.(TP/foto-doc, suasana pasca penyerangan dilakukan ratusan komplotan geng motor bayaran)

The post Aksi Kriminal Ala di Negara Koboi, Masyarakat Desak Kapolrestabes Medan Penjarakan Geng Motor Bayaran appeared first on Tobapos.