Pasalnya, pasca terbakar di akhir Januari 2026 lalu, pabrik tersebut masih lumpuh total dan belum juga beroperasi hingga saat ini. Akibatnya, seluruh pekerja di pabrik tersebut masih dirumahkan dan terpaksa kehilangan mata pencaharian.

“Kita turut prihatin atas terbakarnya Pabrik Swallow di Medan Deli. Info yang kita terima, total ada sekitar 700 orang yang kehilangan pekerjaan karena terbakarnya pabrik tersebut,” ucap Tia Ayu, Rabu 4 Februari 2026.

Ditegaskan Tia Ayu, Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan tidak boleh tinggal diam terkait nasib 700-an pekerja tersebut.

Ketua PD Tidar Sumatera Utara itu meminta kepada Disnaker Kota Medan agar segera mendesak pihak pengusaha untuk menetapkan status usaha berikut status para pekerja.

“Kalau memang akan beroperasi lagi, maka segera pertegas statusnya dan tetap bayarkan gaji para pekerja. Tetapi kalau tidak beroperasi lagi, maka segera bayarkan hak pesangon para pekerja,” tegasnya.

Dalam kondisi ini, sambung Tia Ayu, Disnaker Kota Medan harus mendampingi para pekerja untuk bisa mendapatkan hak-haknya.

“Disnaker Kota Medan harus hadir untuk membela dan memperjuangkan hak para pekerja. Jangan sampai ada pekerja yang tidak mendapatkan haknya,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Disnaker Kota Medan mengaku telah berkoordinasi dengan pihak pengusaha Pabrik Swallow di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, terkait nasib para buruh yang dirumahkan pasca terbakarnya pabrik tersebut.

“Kita sudah berkoordinasi dengan pihak pengusaha Pabrik Swallow tersebut, tentunya terkait nasib buruh yang selama ini bekerja disana. Sebab pasca kebakaran itu, saat ini para pekerja disana belum bisa kembali bekerja,” ucap Plt Kadis Ketenagakerjaan Kota Medan, Ramaddan, Jumat 30 Januari 2026 lalu.

Dikatakan Ramaddan, berdasarkan data yang diterima Disnaker Medan, terdapat sebanyak 255 orang karyawan tetap yang bekerja di pabrik yang memproduksi sendal jepit tersebut. Selain karyawan tetap, terdapat sekitar 500 orang buruh lepas yang bekerja disana.

“Total ada sekitar 700-an orang yang bekerja disana, 255 orang diantaranya karyawan tetap. Untuk data detailnya nanti saya lihat lagi,” ujarnya.

Diterangkan Ramaddan, meskipun pabrik tersebut habis terbakar, namun pihak pengusaha wajib membayarkan gaji para karyawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Gaji itu wajib dibayar sampai ada kejelasan akan nasib para pekerja disana. Apakah mereka ini dipekerjakan lagi karena pabriknya akan beroperasi kembali, atau justru akan di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Kalau di PHK, tentu harus dibayar hak pesangonnya, ini akan kita kawal,” tutupnya. (Tom)

The post Pasca Terbakar: Sebanyak 700-an Pekerja Pabrik Swallow Terancam PHK, Disnaker Medan Diminta Bela Hak Pekerja appeared first on Tobapos.

Wakil Ketua Umum Gerakan Rakyat, Yusuf Lakaseng, menilai upaya pemerintah bersama partai pendukungnya, khususnya Partai Golkar, sebagai sebuah permufakatan elit yang bertujuan merampas hak kedaulatan rakyat.

“Usaha merubah mekanisme pilkada dari dipilih langsung rakyat menjadi dipilih oleh DPRD adalah permufakatan elit yang jelas-jelas ingin merebut hak istimewa rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Mereka ingin merubahnya dari daulat rakyat menjadi daulat elit kembali,” ujar Yusuf dalam pernyataannya, dikutip Kamis (08/01/2026).

Yusuf menyanggah argumen pemerintah yang menyebutkan bahwa Pilkada langsung memicu biaya tinggi dan perpecahan di masyarakat. Menurutnya, alasan tersebut bersifat manipulatif untuk menutupi ambisi mempertahankan kekuasaan dengan cara yang lebih mudah.

Ia justru menuding elit politiklah yang menjadi pemicu utama mahalnya biaya politik, termasuk praktik politik uang dan politik “gentong babi” (pork barrel politics) yang dilakukan dengan menyogok rakyat demi melanggengkan kekuasaan.

“Gerakan Rakyat menilai mahalnya biaya politik bukan akibat mekanisme pemilihannya, tapi berakar dari kebodohan dan kemiskinan rakyat yang bukannya dientaskan, malah dibiarkan agar mudah disogok. Faktor lainnya adalah buruknya partai politik yang menetapkan mahar politik terlalu mahal bagi kandidat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yusuf menyoroti lemahnya mekanisme hukum dalam menjerat pelaku politik uang. Ia menyayangkan posisi alat negara yang seharusnya menjadi penegak hukum, namun dalam sepuluh tahun terakhir di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, justru dinilai ikut terlibat dalam praktik politik tersebut.

Terkait argumen bahwa pemilihan lewat DPRD tetap demokratis sesuai UUD 1945, Yusuf menyebut hal itu sebagai sesat pikir (logical fallacy).

“Memang benar pilkada lewat DPRD juga demokratis, tapi kadar demokratisnya jauh lebih rendah dibandingkan pemilihan langsung oleh rakyat. Kenapa langkah yang sudah maju malah ditarik mundur?” cetus Yusuf.

Dalam catatan sejarah bangsa, Yusuf mengingatkan bahwa pemilihan langsung merupakan capaian besar gerakan reformasi. Sebaliknya, mekanisme lewat DPRD di masa lalu terbukti hanya menghasilkan sirkulasi oligarki korup di mana rakyat hanya menjadi penonton, sementara politik uang terjadi di ruang-ruang lobi tertutup.

Gerakan Rakyat menyimpulkan bahwa upaya pengembalian Pilkada ke DPRD adalah langkah mundur, sikap hipokrit, dan pengkhianatan terhadap semangat reformasi.

Sebagai penutup, Yusuf pun menyerukan kepada seluruh rakyat, terutama generasi milenial dan Gen Z, untuk bersatu melawan wacana ini. Ia mengkhawatirkan jika perubahan mekanisme Pilkada ini berhasil, maka sasaran berikutnya adalah mengubah sistem pemilihan Presiden.

“Kami menyerukan seluruh rakyat, terutama kaum muda, harus melawannya. Karena jika mereka berhasil mengutak-atik pilkada, maka langkah selanjutnya adalah merubah pemilihan Presiden dari langsung menjadi dipilih oleh MPR. Jika itu terjadi, maka sempurnalah serangan pada capaian reformasi bangsa ini,” tutupnya. (Nauli)

The post Tolak Pilkada Lewat DPRD, Gerakan Rakyat Sebut Alasan Mahal Itu Manipulatif appeared first on Tobapos.

Dalam sambutannya, Gubernur Bobby Nasution mengucapkan selamat atas terselenggaranya Perayaan Natal Keluarga Besar DPRD Sumut. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat persatuan, persaudaraan, dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat Sumatera Utara.

“Perayaan Natal ini bukan hanya sebagai ibadah, tetapi juga sarana memperkuat kebersamaan, persaudaraan, dan toleransi. Nilai-nilai ini sangat penting untuk mendukung pembangunan Sumatera Utara,” ujar Bobby.

Pada kesempatan tersebut, Bobby Nasution juga membagikan kisah inspiratif tentang Thomas Alva Edison. Ia menekankan pentingnya kasih sayang, kepercayaan, dan sudut pandang positif dalam membentuk masa depan seseorang. Menurutnya, satu orang yang memberi kepercayaan dan dukungan dapat mengubah kehidupan seseorang menjadi lebih baik.

“Dengan semangat Natal, kita diajak untuk selalu melihat diri sendiri dan sesama secara positif. Ketika energi positif hadir, maka kebaikan akan tumbuh, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi keluarga dan Sumatera Utara,” tuturnya.

Bobby Nasution berharap perayaan Natal ini dapat menjadi penghiburan bagi masyarakat yang tengah menghadapi musibah, sekaligus membawa pembelajaran tentang cinta kepada Tuhan, sesama manusia, dan seluruh ciptaan-Nya.

Selain itu, Bobby Nasution menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut terbuka bagi organisasi maupun komunitas yang ingin menyalurkan bantuan dan berkolaborasi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Tadi saya mendengar dari Ketua Panitia bahwa Perayaan Natal Keluarga Besar DPRD Sumut juga mengundang masyarakat yang terdampak bencana untuk mendapatkan bantuan. Kami memiliki bantuan di posko yang merupakan sumbangan masyarakat Indonesia untuk masyarakat Sumut. Kami mengajak organisasi maupun komunitas untuk berkolaborasi menyalurkan bantuan tersebut,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus menyampaikan bahwa Natal bukan sekadar perayaan keagamaan, tetapi juga momentum untuk menumbuhkan harapan, kerendahan hati, dan semangat melayani.

“Pesan universal Natal mengajak kita untuk terus menumbuhkan kebersamaan dan pengharapan dalam membangun Sumatera Utara,” katanya.

Ketua Panitia Natal DPRD Sumut, Benny Harianto Sihotang, melaporkan bahwa perayaan Natal dilaksanakan secara sederhana mengingat kondisi bencana di sejumlah wilayah Sumut. Panitia menghadirkan anak-anak dari enam panti asuhan di Kota Medan serta masyarakat terdampak banjir dari Kecamatan Medan Helvetia dan Sunggal.

“Perayaan Natal ini kami tidak melaksanakan kunjungan sosial, tetapi menghadirkan anak-anak dan pengurus dari enam panti asuhan untuk menerima bantuan,” ucapnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur Sumut Surya, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, unsur Forkopimda Sumut, anggota DPRD Sumut, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumut. (Dicky Sihotang)

The post Gubernur Sumut Bobby Nasution Hadiri Perayaan Natal Keluarga Besar DPRD Sumut appeared first on Tobapos.

Mereka menolak rencana penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tempat hiburan malam yang tengah dibahas dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DKI Jakarta.

Aksi yang diikuti lebih dari 1.000 orang itu berlangsung sejak pagi. Massa membawa spanduk dan berorasi menuntut agar tempat hiburan tidak dimasukkan ke dalam area larangan merokok.

Koordinator Aksi dari Aspija, Gea Hermansyah menilai kebijakan tersebut tidak relevan diterapkan di dunia hiburan malam. 

Ia beralasan, tempat hiburan memiliki regulasi dan pengawasan ketat, termasuk batasan usia pengunjung dan izin peredaran alkohol.

“Tempat hiburan itu justru basis terakhir dari penerapan KTR. Masuknya aja sudah dibatasi umur 21 tahun ke atas dan pengawasannya sangat ketat,” ujar Gea sambil geleng-geleng kepala terhadap ulah oknum anggota dewan yang ngotot mau mematikan usaha hiburan malam tersebut.

Menurutnya, jika aturan larangan merokok dipaksakan, justru akan membuka celah praktik pungutan liar dan sogok-menyogok di lapangan.

“Kami minta pasal tentang larangan merokok di tempat hiburan dicabut. Kalau perda ini tetap diterapkan, kami siap menggelar aksi lanjutan bahkan menduduki DPRD,” tegas Gea.

Diterima Yuke Yurike

Massa aksi diterima oleh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Yuke Yurike, didampingi Cicha Kuswoyo serta Sekretaris DPRD Jakarta, Augustinus Simanjuntak.

Dalam dialog Yuke turun langsung kehadapan massa dan naik keatas mobil komando, menyampaikan soal pembahasan Raperda KTR masih berada pada tahap awal dan akan melibatkan berbagai pihak.

“Teman-teman tidak perlu khawatir. Prosesnya masih panjang dan akan melibatkan semua unsur masyarakat, termasuk asosiasi tempat hiburan,” kata Yuke di hadapan peserta aksi.

Yuke menegaskan, DPRD akan mempertimbangkan kondisi ekonomi para pelaku usaha hiburan malam agar kebijakan yang diambil tidak memberatkan.

“Kami paham kondisi ekonomi belum pulih sepenuhnya. Nanti akan dicari jalan tengah yang tidak merugikan dunia usaha, tapi juga tetap memperhatikan aspek kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga memastikan aspirasi dari Aspija dan Gerakan Karyawan Hiburan Jakarta Bersatu akan diteruskan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI untuk menjadi bahan pembahasan lebih lanjut.

“Nanti akan ada rapat dengar pendapat umum, dan kami akan usulkan agar teman-teman dari asosiasi hiburan juga diundang,” terangnya.

Setelah menyampaikan pernyataan sikap resmi kepada DPRD, massa aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib. (Nauli)

The post Demo Tolak Perda Merokok di Tempat Hiburan di DPRD, Yuke Janji Cari Solusi Saling Menguntungkan appeared first on Tobapos.