Kekecewaan terhadap Agustinus Panjaitan disampaikan oleh Ketua ASDM, Timbul Siahaan, kepada wartawan disela-sela unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut, di Jalan Diponegoro, Kota Medan, Senin siang, 23 Juni 2025.

“Kadishub Sumut kalah dengan aplikator, itu penilaian kami, kami harus bergerak,” sebut Timbul menilai kepemimpinan Agustinus Panjaitan dalam memperjuangkan aspirasi dari para driver ojol. 

Timbul mengungkapkan beberapa waktu ASDM difasilitasi oleh Dishub Sumut bertemu dengan aplikator, yakni Grab untuk membahas tuntutan para driver mitra kebijakan atau program aplikator tersebut. 

Tiga tuntutan tersebut, yakni Hapus Biaya Berlangganan GHB (Grab Biaya Hemat), Hapus Program Slot Food, dan Bentuk Regulasi Hukum Ojol Roda 2.

Menurut Timbul, pertemuan tersebut sudah satu bulan lebih, tapi belum ada tanggapan yang memuaskan dari aplikator dan ditambah Dishub Sumut tidak tegas dengan aplikator tersebut.”Ini bukan jilid 2, kami ASDM membela driver dan kepentingan driver,” kata Timbul. 

Atas kekecewaan dan tidak ada ketegasan hingga solusi pro dengan driver ojol. ASDM menggelar unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumut, untuk bertemu dengan Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan aspirasi mereka.

“Yang sudah dipimpin langsung oleh Kadishub Sumut di Kantor Dishub Sumut, dengan poin aplikator akan memberikan jawaban 1 bulan. Ditunggu 1 Mei 2025, tidak ada realisasinya,” kata Timbul. 

Timbul Siahaan mengungkapkan kedatangan mereka dengan menggelar unjuk rasa ini, untuk mencari keadilan dan kehidupan layak bagi driver, dengan menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. 

“Kamis datang kesini bukan untuk mencari kekayaan tapi hanya mencari keadilan dan kehidupan layak bagi driver,” sebut Timbul diatas mobil bak terbuka dengan pengeras suara, saat menyampaikan tuntutan aksi.

Timbul Siahaan sebagai koordinator dalam aksi ini, menuntut Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution untuk mencari solusi atas tuntutan mereka. Karena, driver ojol dibebankan dengan program aplikator yang merugikan mitranya sendiri. 

“Kami berharap bapak Gubernur Sumut melihat nasib para driver ini. Kami bekerja selama 8 tahun ini, tidak ada perlindungan kami disini dari segi hukum. Kami sudah lelah, kami sudah capek. Terlalu lama diam dengan tidak kepastian ini,” kata Timbul.

Timbul sendiri mengatakan apa yang dihadapi dan dituntut oleh Driver Ojol ini, harus mereka sampaikan kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. 

“Kami menilai bapak Gubernur bijaksana dan paham suara rakyatnya. Tapi, gak meski kami harus melapor ke Surabaya, melapor ke Gubernur Jawa Barat, KDM atau melapor ke Gubernur Aceh untuk nasib kami. Kami paham pak Gubernur akan mendengar keluhan kami,” sebut Timbul.

Demo ini, menurut Timbul tidak lepas untuk menjaga marwah dan wibawa dari Pemprov Sumut, jangan sampai kalah melindungi masyarakat, dari ketidakadilan dilakukan aplikator jasa transportasi online itu.

“Kami menghargai wibawa Pemerintah, karena hasil notulennya tidak dihargai. Tentunya, kami bergerak karena alasan itu,” ucap Timbul dengan tegas. (MM)

The post Kecewa dengan Agustinus, Driver Ojol : Kadishub Sumut Kalah dengan Aplikator appeared first on Tobapos.

Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Kadishub Sumut, Dr. Agustinus Panjaitan, mewakili Grab, Guruh G. Ismaela, selaku Head of Public Affairs for West Indonesia dan 5 orang perwakilan ASDM, sebagai respon atas tuntutan para pengemudi yang tergabung dalam Aksi Solidaritas Driver Medan (ASDM). Mereka sebelumnya mengeluhkan sejumlah kebijakan Grab yang dinilai merugikan.

Salah satu poin yang disorot para pengemudi ojol adalah potongan biaya langganan GrabBike Hemat sebesar Rp15.000 per tujuh orderan. Jika dihitung sebulan, potongan bisa mencapai Rp450.000.

“Masak kami yang kerja keras, kami juga yang harus bayar? Ini sangat memberatkan,” ujar Timbul Siahaan, Koordinator ASDM.

Para ojol juga meminta penghapusan sistem slot GrabFood, yang membuat satu pengemudi harus mengerjakan empat order sekaligus. Selain itu, mereka menuntut agar tarif perjalanan disesuaikan dengan regulasi tarif yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan, serta dilibatkannya pengemudi ojol dalam pembuatan kebijakan.

Menanggapi tuntutan para pengemudi ojol itu, pihak manajemen Grab menjelaskan, tarif yang berlaku sudah sesuai dengan aturan tarif yang ditetapkan Kemenhub. Sedangkan terkait kebijakan Grab Bike Hemat, Guruh berjanji akan menyampaikan keberatan para pengemudi Ojol ke manajemen pusat Grab, dan akan menyampaikan hasilnya kepada Pemerintah Provinsi dan mitra Ojol.

“Kami tampung semua masukan, dan akan kami sampaikan ke internal manajemen Grab pusat” ujar Dhita, perwakilan Manajemen Grab.

Kadishub Sumut mengatakan, kehadiran pemerintah selaku regulator adalah memastikan bahwa operator memberikan layanan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan, ada hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipahami dan dilaksanakan. Kehadiran aplikator dalam pelayanan transportasi selain memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada penumpang, yang terpenting lagi aspek keamanan dan keselamatan.

Terkait tarif aplikator wajib mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam SK Menhub No. 667 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat,” ujar Agustinus  

“Kami ingin semua pihak mematuhi regulasi yang sudah diatur, kepada aplikator, kita berikan waktu 1 bulan untuk meninjau kembali kebijakan Grab bike Hemat. Kami juga meminta pihak aplikator menyampaikan kepada Pemerintah sebelum menerapkan kebijakan baru dalam sistem aplikasi yang terkait operasional, dan yang terpenting lagi mensosialisasikan kepada seluruh mitra Ojol, sehingga kejadian serupa tidak terjadi lagi dikemudian hari dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik,” pungkasnya. (MM)

The post Bahas Tarif dan Potongan Dinilai Memberatkan, Dishub Sumut Tampung Keluhan Grab dan Pengemudi appeared first on Tobapos.

Ini merupakan bagian dari kegiatan rutin yang ditingkatkan. Tujuannya, memastikan agar bus antarkota dalam provinsi (AKDP) dan bus antarkota antarprovinsi (AKAP) tidak lagi menaikkan atau menurunkan penumpang di sembarang tempat, khususnya di sepanjang ruas Jalan Jamin Ginting mulai dari Simpang Selayang hingga Patung Letjen Jamin Ginting, karena kawasan ini sudah ditetapkan sebagai zona larangan pool bus.

“Sejak penertiban yang digencarkan tahun lalu, lalu lintas di kawasan ini sudah mulai lancar. Sekarang kita ingin memastikan semua operator bus patuh, dan penumpang juga makin sadar untuk tidak turun sembarangan,” kata Kadishub Sumut, Dr. Agustinus Panjaitan, Jumat (9/5/2025).

Dari hasil pantauan ke lapangan hari ini, beberapa pool bus sudah pindah dari kawasan Simpang Pos ke Simpang Selayang. Relokasi pool-pool bus ini terbukti efektif dalam mengurangi kemacetan yang sering terjadi di sepanjang jalan tersebut.

Kadishub Sumut mengimbau kepada penumpang untuk tidak memaksa sopir bus masuk ke dalam kota dan berhenti sembarangan. Sebagai alternatif, penumpang disarankan menggunakan angkutan kota dari Simpang Selayang untuk melanjutkan perjalanan ke pusat kota.

“Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban lalu lintas dengan mematuhi aturan yang ada. Memanfaatkan angkutan kota dari Simpang Selayang adalah pilihan yang bijak untuk menghindari kemacetan,” imbuh Agustinus.

Kegiatan pengawasan hari ini diawali dengan apel di Kompleks Citra Garden, lalu dilanjutkan menyambangi sejumlah loket dan pool bus, seperti Sampri, Dairi Raya Himpak, Makaro, Murni, Sutra, dan BTN Jaya.

Kadishub Sumut menegaskan, kegiatan pengawasan ini akan terus dilakukan secara rutin dan terpadu. Harapannya, seluruh operator bus bisa tertib dan mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan kota yang lebih aman, nyaman, dan teratur. (MM)

The post Dishub Sumut dan Tim Gabungan Tingkatkan Pengawasan Operasional Bus dan Pool di Jalan Jamin Ginting appeared first on Tobapos.

“Kami mengidentifikasi sebanyak 147 titik rawan, terdiri dari 76 titik rawan kecelakaan, 47 titik rawan macet, dan 24 titik rawan longsor,” ujar Kepala Dishub Sumut, Agustinus Panjaitan, di Medan, baru-baru ini.

Titik-titik yang sudah diidentifikasi ini meningkat dibanding survei terakhir Dishub Sumut saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Sebelumnya hanya ada 120 titik rawan untuk jalur lintas Timur, Barat, dan Tengah Sumut. 13 titik baru dipilih karena meningkatnya potensi fatalitas pascalibur Nataru sampai menjelang mudik Lebaran nanti.

Peningkatan fatalitas ini nantinya akan mnjadi acuan Dishub Sumut untuk meningkatkan prioritas penanganan yang dibagi menjadi tiga tipe, yakni penanganan tinggi, penanganan menengah atau sedang, dan penanganan rendah. Pembagian ini dilakukan untuk meningkatkan antisipasi dampak penggunaan jalan.

Antisipasi Dishub Sumut juga dilakukan lewat penambahan rambu-rambu lalu lintas baru di sepanjang jalur mudik Sumut. Bahkan, jalur-jalur alternatif juga sudah turut dimasukan dalam rangkaian antisipasi akibat kemungkinan longsor, banjir, atau bahkan kecelakaan.

“Dengan upaya ini, kami berharap perjalanan mudik lebaran 2025 bisa lebih aman dan nyaman bagi masyarakat,” ujar Agustinus.

Lewat penambahan titik rawan dan antisipasi dampak, nantinya Dishub Sumut bisa melapor kepada Pemerintah Provinsi. Kemudian, lewat edaran surat gubernur hasil survei ini bisa disampaikan ke pemerintahan kabupaten/kota untuk melancarkan sinkronisasi kelancaran arus mudik.

Agustinus menyampaikan bahwa dengan adanya tindakan ini akan membantu kelancaran koordinasi antara pemerintah daerah dengan pihak-pihak terkait. Jadi, sebelum mudik Lebaran mulai berjalan, harapnya identifikasi akan dampak-dampak yang akan terjadi dalam proses mudik bisa ditangani sesegera mungkin.

Selain mengidentifikasikan titik-titik yang akan menghambat perjalan mudik, Dishub Sumut juga telah melakukan Ramp Check untuk menguji kelayakan kendaraan umum. Kegiatan uji kelayakan ini memang rutin dilakukan oleh dishub untuk menjadi keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Pengujian ini telah dilakukan Dishub Sumut secara serentak di seluruh terminal Provinsi Sumut pada 25 Februari 2025 lalu dan akan dilakukan ke dalam tiga tahap. Mulai dari 25–27 Februari, 22–24 Maret, dan yang terakhir 5–7 April.

“Kami juga akan melakukan pengecekan kelaikan pada kapal penyeberangan Danau Toba yang dilakukan 5-7 April 2025,” ujar Kepala Dishub Sumut itu dikutip dari Antara.(MM)

The post Dishub Sumut Petakan 147 Titik Rawan Menjelang Arus Mudik Lebaran appeared first on Tobapos.

Kadishub Sumut, Dr. Agustinus Panjaitan, menegaskan, aktivitas menaikkan dan menurunkan penumpang hanya boleh dilakukan di terminal resmi. “Kami ingin memastikan arus lalu lintas di kawasan ini lancar dan masyarakat merasa nyaman. Terminal Amplas sudah kami pastikan layak digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang,” ujar Agustinus, Selasa (14/1/2025).

Dishub Sumut dan Medan juga mengerahkan mobil derek untuk menindak kendaraan yang parkir sembarangan, serta memeriksa kelengkapan izin trayek, dokumen kendaraan, dan kondisi angkutan umum. Dalam operasi ini, Agustinus memberikan arahan kepada pengusaha bus, termasuk Bobbi dari PO Bus Paradep Ekspedisi, untuk tidak lagi mengizinkan aktivitas naik-turun penumpang di loket. “Kami minta kerja sama dari pengusaha bus untuk membantu edukasi masyarakat, agar arus lalu lintas tetap tertib dan lancar,” tambahnya.

Plt. Kadishub Kota Medan, Suriono, menyebutkan bahwa operasi ini adalah wujud kerja sama pemerintah dalam memberikan solusi nyata bagi masyarakat. “Kolaborasi ini mencerminkan semangat bersama untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas,” katanya.

Silalahi, perwakilan Satlantas Polrestabes Medan, juga mendukung penuh operasi ini. “Kami rutin melakukan patroli dan penindakan, baik tilang langsung maupun elektronik, untuk menjaga kelancaran lalu lintas,” ujarnya.

Kadishub Sumut Agustinus berharap, melalui penertiban ini, mampu mengembalikan budaya tertib berlalu lintas, mengurangi kemacetan, dan menjaga fungsi trotoar untuk pejalan kaki. Ia juga mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas demi keamanan dan kenyamanan bersama. (MM)

The post Dishub dan Polisi Ditlantas Larang Naik-Turunkan Penumpang di Loket appeared first on Tobapos.

“Kami memprediksi peningkatan lalu lintas signifikan mulai hari ini. Bagi yang masih merencanakan perjalanan, sebaiknya dilakukan setelah puncak arus mudik untuk kenyamanan dan keamanan,” ujar Agustinus, Senin (23/12/2024).

Dishub Sumut juga memproyeksikan puncak arus mudik Tahun Baru terjadi pada 29-30 Desember 2024, sementara lonjakan kunjungan ke objek wisata diperkirakan berlangsung antara 1-4 Januari 2025. Agustinus menegaskan pentingnya pengaturan waktu perjalanan dan pemeriksaan kendaraan sebelum berangkat.

“Pastikan kendaraan dalam kondisi prima, perlengkapan lengkap, dan pengemudi cukup istirahat. Selain itu, patuhi aturan lalu lintas untuk mengurangi risiko kecelakaan,” tambahnya.
Untuk mengatasi kemacetan, Dishub Sumut telah menerapkan pembatasan kendaraan barang di beberapa ruas jalan utama, terutama bagi kendaraan bertonase besar seperti truk gandeng dan pengangkut bahan tambang. Pembatasan ini berlaku pada tanggal tertentu, termasuk 20–22 Desember, 24 Desember, 26–29 Desember, dan 1 Januari, mulai pukul 05.00 hingga 22.00 WIB.

Kendaraan barang yang membawa kebutuhan pokok seperti BBM, gas, sembako, dan uang, dikecualikan dari aturan ini. “Truk bertonase besar sering bergerak lambat dan beriringan, yang dapat memicu kemacetan. Pembatasan ini bertujuan mengurangi kepadatan lalu lintas,” jelas Agustinus.

Ruas Jalan Utama yang Terdampak:

1. Batas Aceh – Medan – Tebing Tinggi – Riau
2. 2. Medan – Berastagi
3. 3. Pematang Siantar – Parapat – Porsea
   Dishub memprediksi sekitar 9,2 juta orang akan masuk ke Sumut selama periode libur Nataru, sementara sekitar 7,6 juta orang akan meninggalkan provinsi ini. Selisih angka tersebut diperkirakan berasal dari pergerakan lokal di dalam Sumut.

“Dengan berbagai langkah yang telah dilakukan, kami optimis arus mudik Nataru dapat berjalan lancar. Masyarakat diharapkan bekerja sama untuk menciptakan perjalanan yang aman dan nyaman,” pungkas Agustinus. (MM)

The post Kadishub Sumut Imbau Pemudik Hindari Potensi Kemacetan, Puncak Mudik Angkutan Darat Hari Ini dan Besok appeared first on Tobapos.

Seperti diungkapkan General Manager (GM) Perum Damri Yulianto diruang kerja Dishub, Rabu (9/10/2024) terkait menurunnya kemampuan operasional dan pendapatan.

Pendapat Agustinus Panjaitan saat menerima audiensi GM Perum DAMRI Yulianto yang didampingi sejumlah TIM Transportasi mengatakan agar Damri lebih inovatif meningkatkan mutu layanannya.

Namun demikian, ujar Agustinus segera melakukan evaluasi rute-rute atau LIN perjalanan bis DAMRI tersebut.

“Dishub Sumut akan memulai evaluasi rute-rute atau LIN perjalanan mereka yang saat ini belum optimal”.

Seperti layanan BRT Trans Mebidang rute Medan-Binjai, Medan-Lubuk Pakam, layanan KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) Danau Toba serta layanan angkutan perintis di beberapa kabupaten seperti di Langkat, Karo, Simalungun dan kepulauan Nias.

Saat ini berdasarkan data, tingkat keterisian (load factor) hanya 30 hingga 40 persen dari kapasitas yang disediakan.

“Damri harus lebih inovatif dalam pelayanannya, perlu menjalin kerjasama dengan Pemda untuk memastikan integrasi layanan dengan moda angkutan lainnya, seperti angkutan perkotaan, pedesaan supaya lebih optimal, termasuk bagaimana dukungan Pemda untuk menyelenggarakan event-event kegiatan yang bisa meningkatkan kunjungan khususnya ke daerah-daerah wisata. Itu sangat perlu,” ujar Agustinus.

Kajian

Selain itu, Agustinus juga mendorong adanya kajian lebih lanjut untuk meningkatkan layanan angkutan perintis di wilayah terpencil, seperti Langkat, Simalungun, Karo, dan Kepulauan Nias. Kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dinilai sangat penting untuk menghadirkan transportasi yang lebih efisien dan mendukung perkembangan pariwisata, khususnya di Danau Toba dan Bukit Lawang.

“Saya menyarankan, supaya dikaji bagaimana kolaborasi antara pemerintah pusat dengan Pemda untuk layanan angkutan perintis dan angkutan KSPN di Danau Toba. Perlu juga dikaji potensi layanan angkutan lanjutan dari stasiun Binjai ke Bukit Lawang dengan skema subsidi Pemda. Termasuk langkah-langkah apa yang mau dilakukan Damri untuk pengembangan layanan ke destinasi wisata,” imbuh Agustinus.

Fokus Pelayanan

Semetara di tempat yang sama Yulianto menerima masukan dari Kepala Dinas Perhubungan Sumut bahkan berjanji akan mengkaji rute-rute yang mereka kelola saat ini dan fokus pada upaya peningkatan layanan.

Ia berjanji akan semakin intens berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, supaya Damri bisa menggebrak dengan terobosan-terobosan baru di bidang layanan angkutan. “Kami akan terus berkoordinasi dengan Pemprov untuk memastikan Damri bisa menjadi operator yang andal dalam transportasi publik, termasuk dalam proyek BRT dan BTS,” ungkap Yulianto.

Melalui kolaborasi ini, Damri berharap bisa kembali meningkatkan kualitas layanan transportasi publik di Sumatera Utara dan memberikan solusi yang lebih baik bagi masyarakat, serta mendukung sektor pariwisata dan konektivitas antarkota.

Yulianto berharap adanya dukungan dan kerja sama lebih lanjut dengan pemerintah daerah, khususnya Pemprov Sumut untuk mengembalikan performa layanan transportasi. Salah satu peluang yang dibahas adalah keterlibatan Damri dalam proyek Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang, meliputi Medan, Binjai, dan Deli Serdang, terutama pada rute Medan-Binjai dan Medan-Lubuk Pakam,” tukas Yulianto .(MM)

The post Kadishub Sumut Terima Keluhan, Damri Hadapi Kendala Serius appeared first on Tobapos.