tobapos.co – Kasus yang melibatkan Kepala Desa Pegagan Julu VII, Juara Purba (JP), dan seorang perempuan bernama Mona cukup memprihatinkan. Kabar ini menghebohkan muncul dari Desa Pegagan Julu VII, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

Kepala Desa setempat, Juara Purba (JP), diduga menjalin hubungan gelap dengan seorang wanita bernama Mona, yang berujung pada kehamilan. Namun, janin yang dikandung Mona disebut-sebut berusia sekitar 7 minggu hingga 4 bulan diduga digugurkan secara paksa (aborsi) atas tekanan dari sang Kepala Desa.

Terkait informasi tersebut, Pengamat Kebijakan Publik dan Anggaran, Elfanda Ananda (foto-kiri atas), dimintai tanggapannya mengatakan, “Langkah Mona melalui kuasa hukumnya melaporkan kasus tersebut ke Polda Sumut, ditangani Ditreskrimum Polda Sumut adalah langkah tepat dengan tuduhan dugaan pemaksaan aborsi oleh Juara Purba.”

“Pihak kepolisian sudah harusnya menindaklanjuti laporan tersebut secara cepat, transparan dan akuntabel, termasuk dalam mengumpulkan bukti-bukti pendukung.”

Sambungnya, “Dari sisi birokrasi, seharusnya Camat Sumbul, Jaspin Sihombing setelah memanggil Juara Purba untuk klarifikasi terhadap peristiwa menghebohkan ini, Camat juga harus transparan terhadap kasus yang telah mencoreng wajah birokrasi pemerintahan Kabupaten Dairi.”

Baca juga..

“Wajar saja kalau warga desa menuntut transparansi serta ketegasan dari pemerintah daerah. Karna dari sisi tupoksinya, aparatur harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jangan sampai justru tingkah laku pejabat tercoreng oleh prilaku pejabat publik.”

“Kepercayaan masyarakat runtuh karena prilaku pejabat yang telah gaji oleh rakyat ternyata berprilaku buruk. Masyarakat dan organisasi sipil di Kabupaten Dairi menunjukkan sikap yang sama. Dimana terjadi krisis kepercayaan terhadap pejabat publik di tingkat desa, dan menuntut respons cepat dan transparan dari pemerintah daerah serta aparat penegak hukum.”

“Bergeraknya elemen masyarakat dan tokoh lokal mendesak Bupati Dairi, Vickner Sinaga agar menonaktifkan sementara Juara Purba dari jabatannya selama proses hukum berlangsung adalah tindakan yang tepat, guna menjaga kredibilitas pemerintahan desa dan menghindari konflik kepentingan.”

“Sudah seharusnya Bupati merespon keingingan masyarakat agar segera ditindaklanjuti. Kasus ini juga mendapat perhatian dari organisasi nasional, DPP Ibu Prabu, yang mendesak Polda Sumut bertindak cepat dan profesional.” jelas Elfanda kepada tobapos melalui sambungan seluler. Kamis (16/10/2025).

Sebelumnya, Ketua DPP Ibu Prabu, Marjudin Nazwar, menyebut dugaan pemaksaan aborsi sebagai “perbuatan biadab” dan pelanggaran hak hidup manusia dan potensi trauma dan dampak psikologis yang dialami korban.

Elfanda Ananda lagi menambahkan, “Secara umum, peristiwa ini penting dalam upaya menegakkan etik, hukum, dan tata kelola pemerintahan desa. Oleh karena itu, langkah penanganan harus dilakukan secara komprehensif, transparan, dan berkeadilan, untuk menjaga integritas pemerintahan daerah dan rasa kepercayaan publik.”

“Terapkan pasal sesuai KUHPidana dan UU Perlindungan Perempuan dan Anak. Libatkan lembaga independen dan pemerhati perempuan. Bupati Dairi harus menonaktifkan sementara Kepala Desa Juara Purba agar lebih fokus dalam menghadapi persoalan hukum.”

“Pemerintah Kabupaten Dairi juga perlu melakukan pendampingan psikologis terhadap korban kode etik aparatur desa. Selain itu, perlu membangun mekanisme aduan etik dan kekerasan terhadap perempuan. Lakukan pendampingan psikologis terhadap korban, edukasi publik dan aparatur tentang moralitas jabatan.”

“Inspektorat Kabupaten Dairi perlu melakukan pemeriksaan internal atas prilaku Kepala Desa dan memastikan apakah ada penyalahgunaan fasilitas, anggaran, atau jabatan dalam kasus ini.” 

“Asosiasi Kepala Desa se-Kabupaten Dairi perlu menjadikan kasus ini sebagai momentum pembenahan moral dan tata kelola, dengan membuat pakta integritas etik pejabat desa.”

“Jangan sampai kasus ini terulang lagi dimasa mendatang dan jadikan peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi aparatur mulai tingkat desa hingga ke atasnya, Camat, Bupati dan seterusnya.” jelas Elfanda menutup tanggapannya.(Tommy/Bersambung)

The post Bupati Dairi Didesak Nonaktifkan Kades Juara Purba, Pengamat: Sudah Tepat, Guna Menjaga Kredibilitas dan Menghindari Konflik Kepentingan (5) appeared first on Tobapos.

Salah satu pihak yang bersuara lantang adalah Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) Sumatera Utara, yang mendesak pengusutan tuntas terhadap dugaan keterlibatan sejumlah pejabat, termasuk Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution.

OTT yang dilakukan KPK beberapa hari lalu telah menetapkan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting, sebagai tersangka. 

Nama Topan Ginting sendiri disebut-sebut sebagai sosok dekat dengan Gubernur Sumut, sehingga penangkapannya memicu sejumlah pertanyaan publik terkait pengawasan dan kepemimpinan di lingkungan Pemprov Sumut.

Dalam pernyataan sikapnya yang diterima redaksi pada Senin (7/7/2025), KAMAK menyatakan kekecewaan mendalam atas terjadinya praktik korupsi di tengah upaya pembangunan daerah. 

KAMAK menyebut, proyek infrastruktur jalan senilai Rp 231,8 miliar dari APBD Sumut TA 2025 menjadi salah satu titik perhatian.

“Kami mendesak KPK untuk memeriksa Gubernur Sumatera Utara atas dugaan mengetahui dan terlibat dalam kasus tersebut. Hal ini penting demi memastikan akuntabilitas dan integritas pejabat publik,” ujar Asep Haliar, Koordinator Lapangan KAMAK.

Tak hanya itu, KAMAK juga menyoroti sejumlah proyek infrastruktur semasa Bobby Nasution menjabat Wali Kota Medan, yang dinilai bermasalah dari sisi pengelolaan anggaran. 

Beberapa proyek yang disorot antara lain pembangunan gedung Kejari Medan senilai Rp 2,4 miliar yang ambruk, proyek lampu jalan senilai Rp 25,7 miliar, pembangunan gapura, hingga pekerjaan drainase yang diduga tidak sesuai spesifikasi.

Minta Presiden Bertindak

Selain mendesak pemeriksaan oleh KPK, KAMAK juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan teguran kepada Bobby Nasution atas berbagai temuan dugaan ketidakpatuhan dalam pengelolaan keuangan negara di masa kepemimpinannya di Kota Medan.

Koordinator Aksi KAMAK, Saipul Adam, menambahkan bahwa pihaknya berharap kasus OTT ini tidak berhenti pada pelaku teknis semata.

“Jangan ada yang kebal hukum. Kami percaya KPK akan bertindak profesional dan tidak tebang pilih,” tegasnya.

KPK: Masih dalam Proses Pengembangan

Hingga berita ini diturunkan, pihak KPK belum memberikan keterangan resmi terkait kemungkinan perluasan penyidikan dalam kasus OTT di Sumut tersebut.

Namun Juru Bicara KPK sebelumnya menyampaikan bahwa penyidikan masih berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru apabila ditemukan cukup bukti.

Sementara itu, pihak Gubernur Sumatera Utara belum memberikan tanggapan resmi atas desakan dari KAMAK. Namun sumber internal Pemprov Sumut menyatakan bahwa seluruh proses hukum akan dihormati dan pihaknya siap bekerja sama jika dibutuhkan dalam penyelidikan.(MM)

The post KAMAK Desak KPK Laksanakan Pemeriksaan Gubsu Bobby, Diduga Terlibat Kasus Korupsi Proyek Rp 231,8 Miliar appeared first on Tobapos.