Bahkan ada yang menduga, seperti kata sumber meminta namanya tidak disebut, “Kasus ini akan “disapu ke bawah karpet” oleh oknum-oknum tertentu untuk melindungi sejumlah pihak, terutama terlapor sendiri?” ungkapnya kepada tobapos, Kamis (27/5/2026).

Sebab diketahui, kasus ini sejatinya sangat sederhana, disitu sudah ada keterangan korban dengan bukti pendukung, laporan pengaduan korban dan saksi-saksi yang menguatkan, dan kondisi ini diamini korban yang mengaku laporan pengaduan terlalu lambat jalannya.

Baca juga..

“Memang lambat kok. Krn kmren alasan mereka karena masih Dumas. Dan udah ku tanda tangani biar dinaikan ke laporan,” kesal korban, sosok wanita berparas cantik, kulit putih, kerap disapa Mon itu.

Di tempat terpisah, Kuasa Hukum korban, Iskandar Malau SH menegaskan, “Info terkiini BAP lanjutan. Kalo ndak ada gelar,  kita buatkn ke LP,” jelasnya.

Tambah sosok advokat yang sudah berpengalaman dan sudah ber-acara sampai ke sejumlah daerah di tanah air itu, “Harapan kami agar secepatnya ditetapkan Penyidik PPA & PPO Poldasu sebagai tersangka terlapor Juara Purba dan langsung ditahan…., mengigat bukti – bukti telah kami serahken ke Penyidik,” desak Iskandar Malau SH.

Sedikit ditambahkan Ketua DPP Ibu Prabu 08, sebuah organisasi pengawal kebijakan Presiden Prabowo Subianto, Wapres Gibran.  

M. Nazwar meminta agar jangan ada pihak atau pun oknum aparat yang berani -berani, berusaha bermain kotor dengan membuat jebakan -jebakan “Betmen” terhadap setiap pihak yang teguh dan konsisten membongkar kasus ini agar sampai ke meja persidangan.

“Kita sejak awal sudah komitmen agar kasus ini kita kawal supaya berjalan tanpa hambatan, jadi jangan coba-coba buat siapa saja bermain skenario kotor untuk mencelakai agar kasus ini tidak berjalan, fatal akibatnya terutama bagi kalian oknum aparat, terutama keselamatan korban dan si wartawan pembuat berita, kalau keberatan, ada hak jawab dan sebagainya,” tegas  elemen masyarakat yang sebelumnya dari organisasi relawan itu.

Pada konfrontir kemarin, sekitar 23 April 2026, Juara Purba saat berjalan bersama tim pengacaranya menuju Direktorat PPA dan PPO Poldasu berusaha dikonfirmasi doorstop tidak mau berkomentar sedikitpun, padahal sebelumnya juga melalui Pengacaranya sebelumnya membantah pengakuan dalam laporan korban.

Kemudian Direktur Dit PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes Pol Kristinattara Wahyuningrum, S.H., M.H, yang diwawancarai wartawan menyampaikan bahwa kasus ini akan menjadi atensinya.

“Kasusnya yang udah lama ya. Nanti saya cek ya, karna saya kan baru beberapa bulan menjabat,” jawabnya.

Sekedar mengingatkan perjalanan kasus ini, Juara Purba (52) seorang Kepala Desa yang masih aktif, di Desa Pegagan Julu VII, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi – Sumut dilaporkan wanita cantik dipanggil Mona sekitar Desember 2024 lalu ke Polda Sumut atas dugaan aborsi paksa terhadap janin yang dikandung Mona, sudah berusia sekitar 7 minggu, diduga buah hubungan gelap keduanya. (Tommy/Bersambung)

Foto utama paling atas -Int : Kombespol Kristinattara Wahyuningrum, S.H., M.H. (kiri) dilantik sebagai Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut. Dalam pengukuhan jabatan dipimpin langsung oleh Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., di Aula Tribrata Lantai I Mapolda Sumut, Kamis (8/1/2026) lalu.

The post Polda Sumut Kembali Didesak, Tersangkakan dan Tahan Kades Pegagan Julu VII (17) appeared first on Tobapos.

tobapos.co – Dua oknum dokter spesialis kandungan informasinya telah diperiksa penyidik Unit II, Subdit IV Renakta, Ditreskrimum Polda Sumut dalam kasus dugaan aborsi paksa terhadap Mona (foto). 

Dokter berisial R membuka praktek di Kabupaten Karo, sedangkan inisial B berpraktek di Kabupaten Serdang Bedagai.

Namun Kasubdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut, Kompol M. Ikang Putra yang dikonfirmasi wartawan terkait informasi pemeriksaan itu sejak beberapa hari lalu, hingga kini, Senin (29/12/2025), masih belum mau menjawab.

Perkembangan kasus dugaan aborsi paksa dengan korbannya bernama Mona itu, pada  Rabu (24/12/2025), Mona diketahui mendatangi Mapolda Sumut.

Baca juga..

Wanita berkulit putih itu ke Bid Propam Polda Sumut terkait pengaduannya yang menurutnya terkesan malah semakin tak  jelas.

Padahal informasi bersama saksi-saksi dan bukti -bukti yang dibawanya kepada penyidik dinilainya sudah lebih dari cukup untuk menjerat teradu, namun proses hukum sampai detik belum ada ditetapkan tersangka.

Seperti yang sebelumnya didesak kuasa hukum Mona, “Kita minta Kapolda Sumut tetapkan tersangka pelaku aborsi terlapor Juara Purba dan langsung ditahan,” tegas  Iskandar Malau SH pads Selasa (16/12/2025).

Informasi diterima dari sumber layak dipercaya di Polda Sumut yang meminta namanya dirahasiakan, ada dugaan upaya dari oknum petugas untuk meredam kasus Mona ini.

Indikasinya semakin kental pasca teradu Juara Purba dipanggil penyidik untuk dilakukan pemeriksaan sekitar 8 Desember 2025 lalu.

Sekedar mengingatkan kasus ini, wanita cantik Mona mengadukan Kepala Desa Pegagan Julu VII ke Polda Sumut kasus  dugaan aborsi paksa terhadap janin di kandungan Mona.

Mona mengakui dirinya cukup lama menjalin hubungan terlarang dengan Kepala Desa itu hingga terpaksa menjalani aborsi paksa.

Paling tak dapat diterima Mona hingga nekat mengadukan kasus ini ke pihak kepolisian, Juara Purba disebut Mona ingkar janji kepadanya, yang sebelumnya mengaku akan bertanggungjawab atas kesehatan Mona setelah dugaan aborsi paksa selesai dilakukan dokter.

Menanggapi tudingan terhadapnya, Kepela Desa Pegagan Julu VII, Juara Purba melalui kuasa hukumnya membantah, menyatakan tidak benar semua yang dituduhkan oleh wanita inisial M.

“Kita harus menjunjung praduga tidak bersalah, dimana seseorang yang belum diputuskan bersalah oleh pengadilan, dan keputusan itu belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka seseorang itu tidak dapat dikatakan sebagai seseorang yang bersalah,” ungkap Jetra SH saat mendampingi Juara Purba di Mapolda Sumut belum lama ini.

Diketahui, kasus ini cukup menjadi perhatian publik, khususnya masyarakat di Kabupaten Dairi – Sumut.

Bahkan, kasus ini membuat beberapa kelompok dan organisasi di masyarakat saling geram. Sehingga Polda Sumut saat ini  dipimpin Irjen Pol Whisnu Hermawan Febrianto diminta bekerja cepat dalam memberikan kepastian hukum. (Tommy)

The post 2 Dokter Sudah Diperiksa, Tapi Tersangka Masih Belum Ada (12) appeared first on Tobapos.

tobapos.co – Kabar yang dihembuskan bahwa telah berdamai antara Mona (foto-tengah) dengan Kepala Desa Pegagan Julu 7, Juara Purba, dibantah keras Penasehat Hukum korban (Mona), dari kantor hukum Iskandar Malau SH dan Rekan (foto).

“Masih proses pemeriksaan saksi – saksi dan kami membatah adanya perdamean sebagaimana yang bredar di tengah masyarakat,” katanya Senin (24/11/2025).

Ditambahkan Mona, “Adanya isu yang sengaja dihembuskan soal perdamaian itu diduga untuk mempengaruhi masyarakat bahwa seolah-olah laporan kami tidak bisa kami buktikan,” ungkapnya.

Baca juga..

“Kami juga berharap Renakta Polda Sumut cepat menindaklanjuti kasus ini,” harap Mona.

Diterima Perwira di Renakta Polda Sumut

Diketahui, pada 29 Oktober 2025 lalu, didampingi Pengacaranya,  wanita berparas cantik, Mona mendatangi Subdit IV, Renakta Polda Sumut memberikan keterangan resmi bersama dua orang saksi dalam rangka melengkapi pelaporan terhadap Kepala Desa Pegagan Julu VII, Juara Purba. 

Di lantai 2 gedung Renakta, Mona diminta seorang petugas perwira polisi menceritakan dari awal kronologis kasus yang dialaminya.

Kemudian, Mona pun membeberkan dengan mata berkaca-kaca dan sesekali mengusap air matanya, suaranya pun kadang terdengar berat, seolah merasakan kembali derita pahit memilukan perlakuan terlapor Juara Purba.

Hampir satu jam Mona bercerita, hingga perwira polisi yang meminta diceritakan tadi pun menginstruksikan agar pemeriksaan dilakukan bertahap, dimana Mona yang pertama dimintai keterangan, lalu dua saksi selanjutnya.

Sedikit informasi didapat wartawan di Renakta Polda Sumut saat itu, menurut pengakuan Mona, ternyata dia dipaksa melakukan aborsi. 

Mona bersama Juara Purba ditemani dua orang lainnya, menaiki mobil milik Juara Purba dari Kabuaten Dairi ke sebuah klinik di Kabupaten Serdang Bedagai sebagai TKP dilakukan dugaan aborsi paksa.

Di dalam mobil yang sambil melaju, Juara Purba disebut Mona malah menuding janin yang dikandung Mona bukan hasil dari perbuatannya, namun milik orang lain.  

Kesabaran Mona habis kepada Juara Purba akibat perkataan Juara Purba, terlebih yang sebelumnya berjanji bertanggung jawab atas kesehatan Mona setelah mau melakukan aborsi dan berbagai iming-iming lainnya, ternyata setelah Mona bertaruh nyawa melakukan aborsi, Juara Purba malah lepas tangan.

Lebih parah, Juara Purba malah menantang Mona dan keluarganya tidak akan bisa berbuat apa-apa, seolah menyatakan bahwa dirinya (Juara Purba), kebal hukum.

Kepada Kasubdit IV Renakta Polda Sumut, Kompol M Ikang Putra dicoba konfirmasi terkait laporan Mona, apakah Juara Purba sudah dipanggil pihaknya? Tetapi hingga berita ini dikirim ke redaksi, jawaban belum diterima. (Tommy)

The post Korban Mona Bantah Berdamai Dengan Kades Pegagan Julu VII Juara Purba (8) appeared first on Tobapos.

Kasus Pejabat Desa Pegagan Julu VII Dairi Diadukan Dugaan Memaksa Selingkuhan Aborsi (3)

tobapos.co – Pengaduan masyarakat ke Polda Sumut terkait Kepala Desa Pegagan Julu VII, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi – Sumut, Juara Purba (52), warga Huta Manik, yang diduga memaksa selingkuhannya melakukan aborsi semakin hangat disorot publik.

Kali ini oleh DPP Ibu Prabu, merupakan jaringan  organisasi  pendukung kebijakan Presiden Prabowo – Wapres Gibran, melalui Ketua Marjudin Nazwar.

Pihaknya yang dimintai tanggapan mendesak Ditreskrimum Polda Sumut gerak cepat (Gercep) melakukan pengembangan pengaduan tersebut.

“Kita berharap Polda Sumut sudah mengantongi data sampai kepada pihak yang diduga melayani, menyediakan tempat melakukan dugaan aborsi itu.”  

“Jika terbukti benar aborsi, itu perbuatan biadab, ini menyangkut nyawa manusia, hak untuk hidup, bila perlu kita akan  kawal kasus ini,” kata Marjudin dari Jakarta.

Sambungnya, “Kita sangat prihatin dengan nasib si ibu bila memang dipaksa melakukan aborsi. Itu termasuk kekerasan yang rentan menimbulkan trauma, stres, bahkan depresi dialami korban,” jelasnya.

Disinggung soal yang diadukan diduga sebagai pelaku, yang  memaksa si wanita melakukan aborsi adalah seorang pejabat kepala desa?

Baca juga..

“Apalagi lah bila memang pelaku terbukti seorang Kepala Desa, yang seharusnya menjadi panutan kepada masyarakatnya.  atasannya harus menyikapi persoalan ini segera. Bupati, Camat, DPRD setempat harus mengayomi warganya,” tutup Marjudin yang dikenal sosok tegas, pemberani membela masyarakat lemah. Jumat (10/10/2025).

Kepada Camat di Kecamatan Sumbul, atasan Kepala Desa Pegagan VII, Juara Purba, sedang dicoba konfirmasi atas informasi yang didapat ini.

Sebelumnya, korban yang diketahui dipanggil Mona, menjelaskan benar pihaknya yang mengadukan Kades Juara Purba di Polda Sumut.

Mona juga mengiyakan ketika ditanya dirinya memang dipaksa melakukan aborsi diduga oleh  Juara Purba.

Sedangkan kepada Juara Purba, telah pula sebelumnya dicoba konfirmasi, tetapi dia mengarahkan kepada PH-nya. Kemudian, PH dimaksud Juara Purba dicoba konfirmasi, namun tidak menjawab pokok pertanyaan wartawan.

Dan belakangan, Juara Purba diketahui mendatangi Polres Dairi melaporkan wartawan penulis berita dan wanita bernama Mona, atas dugaan melanggar UU ITE.

Menanggapi laporan Juara Purba tersebut, sejumlah wartawan senior dari ibu kota dan Kota Medan menjelaskan bahwa pemberitaan yang dilaporkan Juara Purba bukanlah perbuatan pidana, sebab merupakan produk pers. Mekanisme yang ditempuhnya seharusnya sesuai UU Pers. (Tommy/bersambung)

The post Ibu Prabu Desak Poldasu Gercep Lakukan Pengembangan appeared first on Tobapos.

tobapos.co – Diperoleh informasi, bahwa pada 8 Oktober 2025 sekira Pukul 14.00 WIB, Kepala Desa Pegagan Julu VII, Juara Purba (foto-atas), melaporkan wartawan bernama Tommy ke SPKT Polres Dairi terkait Pasal 27 UU ITE, kemudian wanita bernama Mona Situngkir.

Menanggapi Laporan Pengaduan seorang pejabat pemerintah itu, salah seorang wartawan senior ibu kota setelah dijelaskan duduk persoalannya dan lalu dimintai pendapatnya mengatakan,

“Jangan lupakan, media merupakan salah satu pilar demokrasi. Dan terkait persoalan berita yang dimuat itu, setelah saya baca berulang-ulang, bahwa yang dimuat wartawan tobapos Tommy itu merupakan sebuah produk Pers, sehingga tidak bisa dipidana.”

“Jangan sampai menggunakan cara-cara kotor untuk mengancam atau memaksa wartawan agar takut menulis berita, wartawan berhak melakukan investigasi dan mencari informasi seluas-luasnya. Ingat, MoU antara Polri dengan Dewan Pers, produk Pers tidak boleh dipidana, jangan menghalangi jurnalis bekerja, jurnalis bekerja dilindungi UU Pers,”

“Jurnalis kalau merasa dirugikan dengan adanya laporan-laporan yang diduga sengaja untuk menghalang-halangi kerja jurnalistiknya bisa pula melaporkan balik semua yang terlibat,” tegasnya yang juga pengurus di organisasi Pers nasional itu menambahkan kemerdekaan Pers dijamin Negara. Kamis (9/10/2025).

Baca juga..

Ditambahkan wartawan senior Medan lainnya, RjP, “Profesi wartawan diberikan beberapa hak, selain mencari, menyimpan dan mengolah informasi, dan lainnya, ada juga hak tolak wartawan, hak ini merupakan hak untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan,”

“Lalu, dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 ada juga mengatur agar tidak menghambat, menghalangi wartawan atau jurnalis pada saat menjalankan tugasnya. Sebab dapat dipidana sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (1), ancaman penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000.” tegasnya.

Sambungnya, “Apalagi sebelum ditayangkan berita yang tulis wartawan oleh medianya, terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, itu sudah sangat kuat, murni sebagai produk Pers.”

“Untuk pihak yang diberitakan, jangan pula membuat skenario dengan mengulur-ulur waktu menjawab konfirmasi wartawan, dengan maksud si wartawan tidak menerbitkan informasi yang didapatnya karena tidak mendapat jawaban konfirmasi. Tetapi setelah diterbitkan beritanya oleh media, pihak yang diberitakan malah seolah menjadi yang dizolimi, dirugikan. Padahal dia memang sengaja tidak mau memberikan konfirmasi untuk menghambat berita wartawan,”

“Intinya bila pihak terberitakan merasa isi media berita kurang tepat atau bagaimana, tempuhlah jalur sesuai Undang-Undang Pers, jangan melibat-libatkan institusi lain untuk hal yang tidak baik,” tutupnya.

Sebelumnya

Sebelumnya diberitakan, Juara Purba (52), warga Huta Manik, Kelurahan Pegagan Julu 7 yang saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Pegagan Julu 7, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi- Sumut diduga memaksa wanita yang sudah ditidurinya dengan iming-iming, lalu hamil, dan terakhir memaksa agar melakukan aborsi.

Wanita malang itu diketahui bernama Mona. Hingga beberapa waktu kemudian, diduga karena Juara Purba sengaja lepas tanggung jawab dan meninggalkan wanita cantik dipanggil Mona itu begitu saja, Mona bersama kuasa hukumnya membuat pengaduan resmi ke Polda Sumatera Utara, dan terakhir diketahui, Bagian Wassidik Polda Sumatera Utara tengah melakukan pendalaman atas laporan masyarakat terhadap Kades Juara Purba, agar kasus tersebut bisa mulus dibawa ke persidangan untuk mempertanggungjawabkan bilamana diperbuatannya.

Kepada tobapos.co, Mona yang ditanyai mengaku benar bahwa pihaknya melaporkan Juara Purba Kades Pegagan 7, Kecamatan Sumbul, Dairi, pihaknya melaporkan ke Polda Sumut atas dugaan memaksa dirinya (Mona) melakukan aborsi.

Di tempat terpisah, sebelumnya, Juara Purba yang dikonfirmasi mengarahkan kepada PH-nya. Dan PH Juara Purba disebut bernama Jetra Bakkara, sejak dari sore hari, 8 Oktober 2025 dicoba konfirmasi melalui seluler, lalu pada malam harinya membalas setelah berita terbit, mengatakan “Itu masalahnya, udah abang terbitkan dlu beritanya, dan langsung ada nama serta jabatan klien saya di berita itu, ijin bang, dimana alamat kantor kita, posisi abang stay di dairi atau di medan bang,” tulisnya, tanpa mau menjawab hal yang menjadi pokok konfirmasi wartawan.

Selain itu, terkait pengaduan masyarakat terhadap Juara Purba selaku pejabat kepala Desa Pegagan Julu 7, Kecamatan Sumbul, Dairi-Sumut, sudah pula dikonfirmasi kepada Plt Kabag Wassidik Ditreskrimum Polda Sumut, AKBP Mangara Hutagalung, lalu kepada Direktur Ditreskrimum Polda Sumut Kombes Pol Ricko Taruna Mauruh, dan kepada Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan, tetapi hingga berita dimuat, diketahui sudah dibaca ketiga perwira Polda Sumut itu, meski belum dibalas, akan dilakukan konfirmasi ulang kembali.

Akan ramainya pembahasan masyarakat di Kabupaten Dairi-Sumut terkait dugaan kelakukan oknum Kepala Desa ini, publik banyak pula perpendapat agar Bupati Dairi melalui Camat segera melakukan rapat, membahas untuk mencopot Juara Purba dari jabatannya sebagai Kepala Desa Pegagan 7, Sumbul, Dairi, bila benar turut atau memaksa wanita melakukan aborsi. (Tommy/Bersambung)

The post Berita “Pejabat Desa Pegagan Julu 7- Dairi Diterpa Kabar Tak Sedap, Dugaan Perselingkuhan Berujung Aborsi?” Murni Produk Pers (2) appeared first on Tobapos.