Informasi dugaan KKN yang disampaikan seperti pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH), Alat Tulis Kantor (ATK) hingga Pekerjaan Konstruksi Bangunan dan macam lainnya, yang dikerjakan  CV MJ, yang diduga memiliki hubungan kedekatan dengan Sri Wahyuni.

Bukan itu saja, elemen masyarakat dari  Wira Karya Indonesia  (WKI) Sumatera Utara melalui Edison Tamba selaku Ketua Dewan Pimpinan  Daerah, belum lama ini menyebutkan, bahwa Sri Wahyuni diduga sebagai pengumpul setoran,  “Apalagi beredar Kadis P3APM Sri Wahyuni diduga  pengumpul setoran kepada  pimpinannya.  Apakah ada kaitannya uang tersebut mengalir kepada Sekda hingga Pj Walikota Tebing Tinggi?”

Baca juga..

Sambungn Edi, “Pj Walikota Tebing Tinggi dan Sekda jangan terkesan bungkam melihat kelakuaan bawahan berkelakuan buruk seperti ini, sekali lagi kami harap bisa terselesaikan dengan baik.” tegasnya.

Terkait hal di atas, berulang kali Kadis P3APM Pemko Tebing Tinggi Sri Wahyuni hendak dikonfirmasi, didatangi ke kantornya, bahkan kediamnnya, namun tetap belum berhasil, sepertinya orangtua M. Wahyudi Pratama Tolo itu sengaja bersembunyi.

Lanjut kepada Sekda Pemko Tebing Tinggi Kamlan sesuai arahan Pj Walikota Syarmadani dicoba lakukan konfirmasi, namun sepertinya sama saja kelakuan Kamlan dengan Sri Wahyuni. “Untuk ini (Kadis P3APM Sri Wahyuni-red), ada jalur Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan), sesuai aturan yang berlaku. Untuk Detailnya silahkan ke Pak Sekda ya,” kata Syarmadani.

Sekedar diketahui, ada pun Sri Wahyuni mulai kerap terekspos media pasca anaknya M. Wahyudi Pratama Tolo dilaporkan ke Polrestabes Medan terkait dugaan penipuan uang ratusan juta rupiah sesuai STPL Nomor  B/169#/5/2023, dengan korban bernama Hendrik.

Menanggapi laporan korban, M Wahyudi Pratama Tolo alias Yudi dikonfirmasi, membantah, sebab dia mengaku ada membayar Rp13 juta meski tidak lunas. Wahyudi juga menampik, tidak ada membawa-bawa nama Ibunya yang seorang Kadis di Pemkot Tebing Tinggi dalam kasus yang menjelekkan citra keluarga besarnya itu.(MRi)

The post Dipimpin Sri Wahyuni, Dugaan Korupsi Dinas P3APM Pemko Tebing Tinggi Disampaikan ke BPK Sumut appeared first on Tobapos.

Dari itu, sebagai pihak yang dinilai memiliki tupoksi paling dekat untuk membongkarnya, masyarakat mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Perwakilan Sumatera Utara melakukan pemeriksaan.

Sebagai bahan atas informasi masyarakat dan sesuai hasil penelusuran wartawan, bahwa CV MJ diduga memiliki hubungan kedekatan khusus dengan DP3APM Pemko Tebing Tinggi. Sehingga perusahaan tersebut bisa paling banyak mendapat proyek pengadaan barang dan jasa disana, dalam satu tahun disebut bisa beberapa kali.

Baca juga..

Modus paling sering dengan memecah-mecah proyek menjadi beberapa paket yang nilainya menjadi di bawah Rp200 juta, itu dilakukan agar tidak melalui lelang, namun Penunjukan Langsung (PL). Meski ada juga nilai proyek miliaran rupiah yang dikerjakan CV MJ.

“Itu bisa dicek, sejak Sri Wahyuni menjabat, CV MJ seperti memonopoli proyek-proyek pengadaan Barjas (Barang dan Jasa) di DP3APM. Dari pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH), Alat Tulis Kantor (ATK) hingga Pekerjaan Konstruksi Bangunan dan macam lainnya, itu CV MJ yang berkuasa, sampai sekarang itu Bang. Nah, siapa bos CV MJ ini, tugas abang-abanglah selanjutnya,” jelas sumber terpercaya.

Diduga Pengumpul Setoran Kepada Pemimpin

Sebelumnya, masih segar diingatan masyarakat, Ketua Dewan Pimpinan  Daerah  (Depidar)  Wira Karya Indonesia  (WKI) Sumatera Utara Edison Tamba menyebutkan,  “Apalagi beredar Kadis P3APM Sri Wahyuni diduga  pengumpul setoran kepada  pimpinannya.  Apakah ada kaitannya uang tersebut mengalir kepada Sekda hingga Pj Walikota Tebing Tinggi?”

Sambungnya, “Pj Walikota Tebing Tinggi dan Sekda jangan terkesan bungkam melihat kelakuaan bawahan berkelakuan buruk seperti ini, sekali lagi kami harap bisa terselesaikan dengan baik.” tegas Edison Tamba belum lama ini.

Mengetahui Hendak Dikonfirmasi, Pj Walikota dan Sekda Tebing Tinggi Sembunyi?

Sesuai pengalaman sejumlah wartawan termasuk awak media tobapos.co, berulang kali mendatangi Balai Kota Tebing Tinggi sebagai tempat Pj Walikota Tebing Tinggi Syarmadani dan Sekda Kota Tebing Tinggi Kamlan berkantor.

Namun mengetahui kedatangan wartawan untuk melakukan tugasnya mengkonfirmasi, dari Sri Wahyuni (Kadis P3APM) hingga Sekda dan Pj Walikota Tebing Tinggi malah bersembunyi?

Sehingga, kondisi tersebut layak menjadi atensi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, agar para penyelenggara pemeritahan di daerah berani bersikap transparan. Apalagi terhadap wartawan yang jelas-jelas dalam menjalankan profesinya diakui dilindungi Undang-Undang.

Puncaknya, pada Selasa (12/9/2023), bertepatan ada kegiatan di gedung Balai Kota Tebing Tinggi, semua Kepala Dinas diketahui hadir termasuk Sekda dan Pj Walikota Tebing Tinggi yang memimpin kegiatan.

Sejak siang hingga menjelang malam wartawan menanti disana agar  mendapatkan konfirmasi, bahkan sudah mencoba menghubungi nomor telepon, whatsaap Pj Walikota Syarmadani, tetapi terkesan tidak diperdulikan.

Bahkan seluruh pegawai disana diduga sudah dikoordinir agar terus mengamati gerak wartawan, supaya tidak bisa melakukan wawancara ‘door stop’ maupun menjumpai langsung Sekda Kamlan maupun Pj Walikota Syarmadani, dan hasilnya memang konfirmasi belum didapat wartawan hingga berita ini dimuat kembali.

Tetapi sebelumnya lagi, Pj Walikota Tebing Tinggi Syarmadani melalui whatsaap terkait Kadis P3APM Sri Wahyuni yang diduga malah melindungi anaknya bernama Wahyudi Pratama Tolo pasca dilaporkan ke Polrestabes Medan kasus penipuan, layakkah menjabat Kepala Dinas?

 “Untuk ini (Kadis P3APM Sri Wahyuni-red), ada jalur Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan), sesuai aturan yang berlaku. Untuk Detailnya silahkan ke Pak Sekda ya,” kata Syarmadani, Jumat 23/6/2023), lalu. (MRI)                

The post BPK Sumut Didesak Periksa Pengelolaan Keuangan DP3APM Pemko Tebing Tinggi appeared first on Tobapos.

Kemudian dugaan mark up (Penggelembungan Harga) maupun manipulasi biaya yang dikeluarkan dalam pengerjaan proyek tersebut, informasinya telah disampaikan melalui konfirmasi kepada Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi maupun Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu), Idianto SH, MH.

Ada lagi yang santer menjadi pertanyaan besar di masyarakat, bagaimana mungkin Walikota Jamaluddin Pohan bisa membangun proyek besar di tanah yang bukan merupakan aset Pemko Sibolga, tanpa ada alas hak, izin mendirikan bangunan lagi dan bahkan menyerobot hak masyarakat (Kartono/UD Budi Jaya)?

Bukan abal-abal bukti yang dipegang Kartono (86), alas haknya berupa sertifikat Nomor SHM 363, bahkan DPRD Kota Sibolga melalui Surat Rekomendasi Nomor : 555/2046, juga menyatakan bahwa Kartono (UD Budi Jaya) yang awalnya menimbun lokasi proyek Pasar Ikan Modern tersebut dengan tanah, sebelumnya merupakan permukaan air laut.

Terkait kondisi di atas, masih banyak lagi yang akan dibongkar sumber Kartono dan masyarakat kepada wartawan, dan akan diangkat secara berangsur.

Sementara itu, Walikota Sibolga Jamaludiin Pohan yang hendak dikonfirmasi kembali, belum berhasil dan akan terus dicoba ulang. Kamis (24/8/2023).

Meski sebelumnya Jamaluddin Pohan mengaku tetap akan membangun proyek tersebut walau gugatannya tidak diterima Pengadilan Negeri Sibolga terhadap lahan UD Budi Jaya/Kartono. Parahnya, sudah diperintahkannya dihancurkan terlebih dahulu bangunan UD Budi Jaya dan dikuasai tanahnya.

 Sekedar mengingatkan, sejak sekitar Juni 2022 bangunan tangkahan UD Budi Jaya diratakan dengan tanah, untuk lahannya dikuasai atas perintah Walikota Sibolga Jamaluddin Pohan, dalihnya pembangunan proyek Pasar Ikan Modern di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga.

Mirisnya, bukti yang digembar-gemborkan Jamauddin Pohan yang sewaktu mencalonkan Walikota Sibolga pada 2020 lalu kuat diusung Partai Nasdem itu,  hanya selembar fotocopy Surat Perjanjian tertera dibuat  5 Juni 1980 dan sudah tercoret tanda silang. Sehingga bisa diartikan, surat tersebut tidak berlaku, atau mungkin salah, dan sampai saat ini tak bisa ditunjukkan Jamaluddin Pohan surat aslinya ataupun yang tanpa coretan silang.

Sementara itu, Kartono (UD Budi Jaya), melalui Kuasa Hukumnya Darmawan Yusuf SH SE MPd MH CTLA Med (Pemimpin Law Firm DYA/Darmawan Yusuf Associates) menunjukkan banyak lagi bukti lainnya selain sertifikat SHM, seperti Putusan Pengadilan yang dimenangkan UD Budi Jaya/ Sukino dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), atas lahan tangkahan tersebut, seperti “No. 26/Pdt. G/1995/ PN.SBG tertanggal 6 November 1996, Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Di Medan dengan No. 76/ Pdt/ 1997/PT. Mdn Tertanggal 26 Maret 1997, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara kasasi Perdata No. 856.K/Pdt/1998 Tertanggal 19 Oktober 1999 Dan Putusan Peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung Republik No.246. PK/Pdt/ 2002 tanggal 6 Oktober 2004.

Lalu didukung Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 410-1293 tertanggal 9 Mei 1996, pada poin ke dua menyatakan : Pihak yang pertama melakukan reklamasi(Timbunan Tanah) dapat diberikan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan hak atas tanah reklamasi tersebut.

Sedikit kembali ke proyek Pasar Ikan Modern Kota Sibolga, sudah mau dua tahun berjalan namun belum rampung juga sampai detik ini, berarti sudah sangat jauh melewati batas waktu pelaksanaan. Nilai proyek tersebut sebesar Rp22 miliar lebih yang sumber dananya meminjam alias ngutang dari Pemerintah Pusat melalui program PEN. Namun di dalamnya diduga sarat kepentingan untuk keuntungan segelintir orang maupun kelompok, tetapi yang membayarnya kembali ke masyarakat yang menanggung.  (MR/Bersambung)

The post Dugaan Korupsi Di Proyek Pasar Ikan Modern Sibolga Disampaikan ke Kapolda dan Kajati Sumut (2) appeared first on Tobapos.