Diketahui, dengan adanya laporan informasi dari masyarakat di atas yang diangkat awak media, bisa menjadi arah untuk dibongkar dalam mencari bukti permulaan yang cukup, bahkan diyakini sekaligus bisa untuk menetapkan tersangka. Namun tentunya itu kembali kepada niat maupun komitmen para pimpinan aparat penegak hukum yang berwenang, terutama di Sumatera Utara, bagaimana sebenarnya terhadap pemberantasan korupsi?

Padahal, publik secara luas sudah sejak lama mengikuti persoalan ini, sampai-sampai hangat diperbincangkan, ‘semoga proyek Pasar Ikan Modern di Kota Sibolga ini sebagai  kasus dugaan korupsi yang kembali berhasil dibongkar institusi penegak hukum Kejaksaan dengan sebutan “BTS” sesi 2’.      

Elemen Masyarakat Menanggapi

Beragam tanggapan elemen masyarakat pun bermunculan terkait dugaan korupsi besar-besaran dalam proyek pembangunan Pasar Ikan Modern bernilai Rp24 miliar itu. Setelah sebelumnya dari Pengamat Hukum Dr Redyanto Sidi SH MH, Ketua LSM Suara Proletar Ridwanto Simanjuntak, kali ini dari Politisi PDI Perjuangan Sutrisno Pangaribuan (foto-kiri).

Dimintai tanggapannya dengan pertanyaan, “Bagaimana seharusnya sikap pimpinan aparat penegak hukum yang ditugaskan Negara sehingga diberikan tanggungjawab juga wewenang untuk penindakan korupsi, menanggapi upaya wartawan memberikan informasi dalam bentuk konfirmasi terkait adanya dugaan korupsi ?  

Menurut mantan Anggota DPRD Sumatera Utara periode 2014-2019 yang selalu vokal menyuarakan keresahan masyarakat itu, “Tindak pidana korupsi sebagai extraordinary crime mengharuskan aparat penegak hukum harus bertindak cepat bila ada laporan dari masyarakat baik dalam bentuk Dumas maupun bentuk Laporan.” jelasnya. Senin (4/9/2023)

Sambungnya, “Bahkan aparat penegak hukum harus proaktif terhadap berita dan informasi publik. Sebab kejahatan korupsi sebagai extraordinary crime adalah kejahatan kemanusiaan. Maka aparat penegak hukum harus menjadikan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana prioritas yang harus ditangani.” tegas pria kelahiran tahun 1977 di Purba Tua, Tano Tombangan Angkola, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara itu.

Baca juga..

Sebelumnya, bahwa informasi adanya dugaan korupsi pada proyek pembangunan Pasar Ikan Modern di Kota Sibolga ini sudah disampaikan kepada Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi terutama Kajati Sumut Idianto SH MH. Namun dimintai tanggapan melalui konfirmasi, hingga berita ini dimuat kembali, belum didapat.

Sedikit informasi soal proyek dimaksud, sumber dananya berasal dari Pemerintah Pusat melalui PT SMI yang dipinjam saat masa pandemi Covid-19 melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah, dan pengajuan yang dipimpin Walikota Sibolga Jamaluddin Pohan itu diketahui disetujui pada 2021 lalu, sedangkan proyek mulai berjalan pada sekitar Juni 2022, sampai sekarang masih proses pengerjaan.

Walikota Sibolga Jamaluddin Pohan beberapa waktu lalu dikonfirmasi wartawan mengaku akan tetap melanjutkan proyek Pasar Ikan Modern tersebut dengan alasan mengatasi kemacetan di beberapa ruas jalan. Kemudian Kapolres Sibolga AKBP Taryono Raharja mengatakan, bila ada dugaan korupsi maka dia akan langsung berkoordinasi dengan Polda Sumut. (MRI/bersambung/foto-Int)

The post Semoga “BTS” Sesi 2 Dari Sumut-Sibolga, Sutrisno Pangaribuan: Penegak Hukum Harus Proaktif, Korupsi Kejahatan Kemanusiaan.. Prioritas Harus Ditangani (7) appeared first on Tobapos.

Dimana, dari awalnya merupakan permukaan air laut, kemudian langsung ditimbun (Kartono) dengan tanah, sehingga menjadi tangkahan dengan nama UD Budi Jaya, luasnya 5.665,25 m2, berada di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Sumatera Utara.

Tanpa menghormati proses hukum, bangunan tangkahan UD Budi Jaya dengan paksa dihancurkan, lalu di atas tanahnya sedang dibangun Pasar Ikan Modern, dari sekitarJuni 2022 lalu hingga saat ini tetap dikerjakan.

Padahal, begitu banyak bukti sah yang dipegang Kartono sebagai pemilik tangkahan UD Budi Jaya. Bahkan sebagian dari luas tersebut sudah bersertifikat Nomor SHM 363, juga Surat Rekomendasi DPRD Sibolga Nomor 555.     

Kondisi memilukan yang dialami Kartono dan keluarganya itu akibat Walikota Sibolga Jamaluddin Pohan yang diduga sengaja merampas tanah tangkahan UD Budi Jaya karena sangat strategis, dengan dalih Pasar Ikan Modern, dibalut untuk pemulihan ekonomi daerah, karena pada masa itu pendemi Covid 19 masih melanda, di 2021 lalu, sehingga Pemerintah Pusat memberikan pinjaman dengan nama program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada setiap pemerintah daerah di Indonesia yang mengajukan.

Baca juga..

Namun ternyata, proyek Pasar Ikan Modern konflik kepentinganlah dibaliknya? Dari itu, atas informasi ini, ada dugaan korupsi yang  seharusnya cepat ditelusuri pihak berwenang, BPKP Sumut, Kejaksaan Sumut, Polda Sumut bahkan bila perlu KPK.

“Membangun Pasar Ikan Modern di kala  masa pandemi Covid-19 melanda, apakah bukan akal-akalan untuk kepentingan segelintir saja itu namanya? Pemerintah Pusat dalam program PEN dalam membantu ekonomi pemerintah daerah sudah mensyaratkan, dimana secara garis besar digunakan untuk kesehatan masyarakat, jaring pengaman sosial (Bantuan kepada masyarakat/UMKM) dan pemulihan ekonomi daerah.”

“Jadi artinya untuk kepentingan masyarakat  banyak. Lagian Pasar Ikan kan udah begitu ramai di Sibolga. Jadi janganlah mengambil kesempatan dalam kesempitan, dengan modus macam-macam,” kata warga yang meminta tak disebut namanya dengan alasan keamanan. Minggu (3/9/2023).

Sambungnya, “Kita ketahui, Walikota Jamaluddin Pohan dalam proyek pembangunan Pasar Ikan Modern menggunakan uang pinjaman PEN Rp24 miliar, pembangunan Objek Wisata Pelabuhan Lama sebesar Rp29,5 miliar. Sedangkan untuk pembangunan jalan, parit cuma sekitar Rp33 miliar, padahal di sektor inilah dana pinjaman tadi harusnya lebih besar digunakan, karena sangat penting untuk menggerakkan pemulihan ekonomi daerah, kalau tranportasi lancar, dampaknya perdagangan pun pasti lancar pula masuk keluar Sibolga,” ungkap sumber lagi.

Masih dikatakannya, “Total dana utangan PEN yang disetujui sebesar  Rp89 miliar, yang digunakan untuk proyek Pasar Ikan Modern Rp24 miliar, manfaat signifikan apa yang dilihat Walikota Jamaluddin Pohan terhadap pemulihan ekonomi Sibolga khususnya terhadap  masyarakatnya dari proyek itu?” tanyanya mengulangi.

“Sedangkan diketahui dari pemaparan yang disampaikan Jamaluddin melalui media, pembangunan Pasar Ikan Modern tersebut  untuk mengatasi kemacetan lalulintas di beberapa ruas jalan, mengapa tidak melakukan penertiban, tetapi harus memindahkan para pedagang ikan itu dari lokasi sebelumnya karena sebagai penyebab macet?”

“Kemudian lagi, bila memang untuk memutar  PAD Pemko Kota Sibolga karena pandemi maa itu tujuan pembangunan Pasar Ikan Modernnya, bukannya lebih baik membantu modal usaha masyarakat, UMKM dengan dana sebesar itu, karena membayarnya kan juga dari hasil pajak masyarakat. Jangan-jangan modusnya pembangunan Pasar Ikan Modern, tapi  tangkahan sandar kapal-kapal UD Budi Jaya yang diincar?” tutup sumber sambil berjanji akan terus membongkar yang lain.

Walikota Sibolga Jamaluddin Pohan sebelumnya ketika dikonfirmasi mengaku akan tetap melanjutkan proyek Pasar Ikan Modern tersebut.

Sedangkan Kapolres Sibolga mengatakan, bila memang ada dugaan korupsi pada proyek Pasar Ikan Modern sesuai informasi wartawan, dirinya akan langsung berkoordinasi dengan Polda Sumut.

Kepada Kapoldasu Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi dan Kajatisu Idianto SH MH terkait dugaan korupsi di proyek tersebut  sudah disampaikan. (MR/Bersambung/foto atas kanan- Jamaluddin Pohan Walikota Sibolga/Int)

The post Konflik Kepentingan Dibalik Proyek Rp 24 Miliar Pasar Ikan Modern Sibolga? (6) appeared first on Tobapos.

Kemudian dugaan mark up (Penggelembungan Harga) maupun manipulasi biaya yang dikeluarkan dalam pengerjaan proyek tersebut, informasinya telah disampaikan melalui konfirmasi kepada Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi maupun Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu), Idianto SH, MH.

Ada lagi yang santer menjadi pertanyaan besar di masyarakat, bagaimana mungkin Walikota Jamaluddin Pohan bisa membangun proyek besar di tanah yang bukan merupakan aset Pemko Sibolga, tanpa ada alas hak, izin mendirikan bangunan lagi dan bahkan menyerobot hak masyarakat (Kartono/UD Budi Jaya)?

Bukan abal-abal bukti yang dipegang Kartono (86), alas haknya berupa sertifikat Nomor SHM 363, bahkan DPRD Kota Sibolga melalui Surat Rekomendasi Nomor : 555/2046, juga menyatakan bahwa Kartono (UD Budi Jaya) yang awalnya menimbun lokasi proyek Pasar Ikan Modern tersebut dengan tanah, sebelumnya merupakan permukaan air laut.

Terkait kondisi di atas, masih banyak lagi yang akan dibongkar sumber Kartono dan masyarakat kepada wartawan, dan akan diangkat secara berangsur.

Sementara itu, Walikota Sibolga Jamaludiin Pohan yang hendak dikonfirmasi kembali, belum berhasil dan akan terus dicoba ulang. Kamis (24/8/2023).

Meski sebelumnya Jamaluddin Pohan mengaku tetap akan membangun proyek tersebut walau gugatannya tidak diterima Pengadilan Negeri Sibolga terhadap lahan UD Budi Jaya/Kartono. Parahnya, sudah diperintahkannya dihancurkan terlebih dahulu bangunan UD Budi Jaya dan dikuasai tanahnya.

 Sekedar mengingatkan, sejak sekitar Juni 2022 bangunan tangkahan UD Budi Jaya diratakan dengan tanah, untuk lahannya dikuasai atas perintah Walikota Sibolga Jamaluddin Pohan, dalihnya pembangunan proyek Pasar Ikan Modern di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga.

Mirisnya, bukti yang digembar-gemborkan Jamauddin Pohan yang sewaktu mencalonkan Walikota Sibolga pada 2020 lalu kuat diusung Partai Nasdem itu,  hanya selembar fotocopy Surat Perjanjian tertera dibuat  5 Juni 1980 dan sudah tercoret tanda silang. Sehingga bisa diartikan, surat tersebut tidak berlaku, atau mungkin salah, dan sampai saat ini tak bisa ditunjukkan Jamaluddin Pohan surat aslinya ataupun yang tanpa coretan silang.

Sementara itu, Kartono (UD Budi Jaya), melalui Kuasa Hukumnya Darmawan Yusuf SH SE MPd MH CTLA Med (Pemimpin Law Firm DYA/Darmawan Yusuf Associates) menunjukkan banyak lagi bukti lainnya selain sertifikat SHM, seperti Putusan Pengadilan yang dimenangkan UD Budi Jaya/ Sukino dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), atas lahan tangkahan tersebut, seperti “No. 26/Pdt. G/1995/ PN.SBG tertanggal 6 November 1996, Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Di Medan dengan No. 76/ Pdt/ 1997/PT. Mdn Tertanggal 26 Maret 1997, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara kasasi Perdata No. 856.K/Pdt/1998 Tertanggal 19 Oktober 1999 Dan Putusan Peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung Republik No.246. PK/Pdt/ 2002 tanggal 6 Oktober 2004.

Lalu didukung Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 410-1293 tertanggal 9 Mei 1996, pada poin ke dua menyatakan : Pihak yang pertama melakukan reklamasi(Timbunan Tanah) dapat diberikan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan hak atas tanah reklamasi tersebut.

Sedikit kembali ke proyek Pasar Ikan Modern Kota Sibolga, sudah mau dua tahun berjalan namun belum rampung juga sampai detik ini, berarti sudah sangat jauh melewati batas waktu pelaksanaan. Nilai proyek tersebut sebesar Rp22 miliar lebih yang sumber dananya meminjam alias ngutang dari Pemerintah Pusat melalui program PEN. Namun di dalamnya diduga sarat kepentingan untuk keuntungan segelintir orang maupun kelompok, tetapi yang membayarnya kembali ke masyarakat yang menanggung.  (MR/Bersambung)

The post Dugaan Korupsi Di Proyek Pasar Ikan Modern Sibolga Disampaikan ke Kapolda dan Kajati Sumut (2) appeared first on Tobapos.