Selain para Pemred, sejumlah wartawan yang sehari-hari meliput kegiatan di Kantor Gubernur Sumut juga turut hadir dalam pertemuan yang berlangsung di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman No. 41 Medan, Senin (25/8/2025).

Acara yang sedianya diharapkan menjadi ajang komunikasi dan tukar pikiran antara pemerintah daerah dengan insan pers ini sempat berlangsung ricuh. 

Penyebabnya, pihak Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumut dinilai tidak maksimal menyiapkan fasilitas umum bagi peserta.

Sejumlah awak media juga menilai pertemuan tersebut kurang memiliki substansi karena tidak ada topik yang jelas untuk diulas. Bahkan, di sela acara beredar spekulasi bahwa Bobby Nasution akan segera mengakhiri masa jabatannya pada akhir tahun ini.

Rumor tersebut semakin menguat seiring dengan dugaan bahwa Bobby tengah bersiap menghadapi pemeriksaan hingga potensi penahanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan  korupsi proyek infrastruktur yang sebelumnya menyeret sejumlah pejabat di Pemprovsu.

Isu menarik yang berkembang di kalangan jurnalis, baik di lingkungan Pemprov Sumut maupun di luar, adalah dugaan adanya upaya pengalihan isu oleh Gubernur Sumut Bobby Nasution. 

Silaturahmi dengan ratusan Pemred dan wartawan yang digelar di Rumah Dinas Gubernur, Senin (25/8/2025), dinilai sebagian pihak hanya sebagai strategi meredam pemberitaan miring seputar kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap mantan Kadis PUPR Sumut, Topan Obaja Ginting.

Sejumlah wartawan bahkan menduga ada skenario aliran dana atau bentuk “suap halus” yang diarahkan kepada media agar tidak terlalu menyoroti kasus tersebut. 

“Kesannya ini semacam cara mengalihkan perhatian publik dari masalah hukum yang membayangi Bobby Nasution,” ujar salah seorang jurnalis.

Namun yang lebih mengherankan, dalam acara resmi itu terlihat kehadiran seorang non-ASN yang duduk cukup dekat dengan Gubernur Bobby, diapit oleh pejabat Pemprovsu, yakni Asisten Pemprov, Kepala Balitbang Dicky Panjaitan dan Kadis Kominfo Sumut Erwin Harahap.

Sosok bernama Syf tersebut bukan pejabat struktural maupun fungsional, namun tampil seakan memiliki kewenangan di lingkaran Pemprov.

Fenomena ini memicu tanda tanya besar di kalangan wartawan. “Dia bukan pejabat, tidak jelas kapasitasnya, tapi sering tampil dan justru mengganggu kerja jurnalis,” keluh seorang wartawan yang merasa gerah dengan keberadaan sosok itu.

Bahkan, keberadaan Syf dinilai kerap menimbulkan keresahan. Beberapa jurnalis mengaku sering mengalami hambatan saat menggali informasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut, karena diduga ada intervensi atau pengaruh dari pihak luar tersebut.

Sejumlah pihak mendesak agar Pemprov Sumut menertibkan tata kelola administrasi dan birokrasi, sehingga tidak ada lagi pihak non-struktural yang muncul di ruang-ruang resmi pemerintahan dan menimbulkan kesan negatif di mata publik maupun insan pers.

Diperoleh keterangan Gubernur Bobby Nasution mengaku akan menertibkan serta ianya berpesan untuk membimbing-membina anak tersebut. Disebabkan Syf berkelakuan nakal.

Bobby menyatakan kedepan seluruh OPD diminta supaya menyempatkan untuk konfrensi pers menjelaskan kegiatan dan anggaran yang digunakan.

Harus ada kegiatan ini di seluruh OPD Pemprovsu selama seminggu dua kali berturut-turut, kata Gubernur Bobby Nasution untuk diduga mengelakkan sorotan negatif.

“Pemprovsu melalui Diskominfo diharuskan melaksanakan hal tersebut dua kali seminggu mengundang wartawan,” ujarnya mengakhiri sambutannya.(MM)

The post Gubernur Bobby Nasution Gelar Silahturahmi Dengan Pemred Media, Diduga Untuk Membentengi Isu Pemeriksaan KPK appeared first on Tobapos.

tobapos.co- Ketua Umum Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (Jaga Marwah) berkeyakinan kuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menetapkan status Gubernur Bobby Nasution jadi tersangka kasus OTT Kadis PUPR Pemprovsu Topan Obaja Putra Ginting yang kini telah ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terhadap ‘anak main’ Bobby Nasution adalah merupakan serangkaian jaringan korupsi yang diduga dilakukan para pejabat tersebut, kata Edison (foto: kanan – dok), kepada wartawan, Jumat, (11/7/2025) 

Edoy panggilan akrab Bung Edison lanjut mengatakan, hal  keyakinannya adalah karena Bobby Nasution dengan Topan Ginting akrab berteman sejak dia Walikota Medan hingga Gubernur Sumut. Kedua nama ini selalu berdampingan mengelola tata penggunaan keuangan daerah, baik proyek pembangunan juga kepentingan jabatan struktural.

Jadi kemungkinan besar dugaan kasus korupsi jelas ada  keterlibatan Bobby, ujar Edoy.

Meski begitu, Topan Ginting diharapkan berani bersuara mengungkap keterlibatan Bobby Nasution di KPK. Sebab Gubernur Sumut yang satu ini adalah pimpinan mantan Kadis PUPR Pemprovsu Topan Obaja Putra Ginting 

Terseretnya saksi yakni pemeriksaan KPK terhadap Sekretaris PUPR juga jadi pendukung kuat bagi penyidik KPK menelusuri dugaan keterlibatan Gubernur Bobby Nasution, ungkapnya.

Untuk tindak lanjut KPK memeriksa saksi terkait suap proyek jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara (Sumut) yang melibatkan Topan Ginting. 

Pemeriksaan ini dilakukan di gedung KPK pada Kamis 10 Juli 2025. Sebanyak dua orang saksi yang diperiksa KPK. Keduanya merupakan pegawai negeri sipil (PNS) Muhammad Haldun dan Ryan Muhammad. 

M Haldun yang merupakan Sekretaris Dinas PUPR Sumut yang dikonfirmasi Jumat (11/7) membenarkan pemeriksaan KPK itu. Dia mengatakan, KPK menanyakan terkait proyek di PUPR Sumut. 

“Iya diperiksa KPK terkait OTT kemaren, saya sebagai Sekretaris PUPR ditanyai soal proyek itu,” kata Haldun. 

Haldun mengatakan, KPK juga menanyakan apakah proyek jalan yang akan dilelang itu masuk dalam APBD Sumut 2025. 

Proyek jalan itu adalah pembangunan proyek Pembangunan Jalan Sipiongot batas Labusel, dengan nilai proyek Rp96 miliar dan proyek Pembangunan Jalan Hutaimbaru-Sipiongot, dengan nilai proyek Rp61,8 miliar.

Sebelummya, KPK menetapkan lima tersangka atas OTT di Sumut. Kelima tersangka yakni Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut Topan Obaja Putra Ginting (TOP), Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut Rasuli Efendi Siregar (RES).

Kemudian, PPK pada Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut Heliyanto (HEL). Kemudian, Direktur Utama PT DNG M Akhirun Efendi Siregar (KIR), dan Direktur PT RN M Rayhan Dalusmi Pilang (RAY).

KPK menyita Rp231 juta dalam OTT di Sumut. Namun, uang itu cuma sisa atas pembagian dana yang sudah terjadi.

Dalam kasus ini, tersangka pemberi menjanjikan suap 10 sampai 20 persen dari nilai proyek yang diberikan yakni sebesar Rp231,8 miliar. KPK menduga dana yang disiapkan untuk menyuap mencapai Rp46 miliar (MM)

The post Jaga Marwah Yakin KPK Tetapkan Bobby Nasution Jadi Tersangka appeared first on Tobapos.