tobapos.co – Seluruh Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dari beberapa Pengurus Cabang yang ada di Sumatera Utara melakukan aksi ujuk rasa di acara Pelantikan PKC PMII Sumut yang terlaksana diHotel Garuda Plaza Medan.
Aksi tersebut menuntut Ketua PB PMII Muhammad Abdullah Syukri dan Sekretaris Jendral Muhammad Rafsanjani segera menyikapi dengan bijak beberapa persoalan internal PMII yang ada di daerah yang saat ini banyak sudah menyalahi konstitusi.
Muhammad Azahari salah satu pendemo menyampaikan bahwa hari ini PB PMII sudah keliru dalam mengambil langkah terutama pengeluaran SK PC PMII Asahan, dimana PB PMII sudah mengeluarkan SK PC PMII Asahan yang diketuai oleh Mawal Aisy Harahap yang diduga tidak lulus PKL. Padahal kita ketahui secara fakta sahabat Dicky Erianda adalah pemenang Konferensi cabang Asahan ke 22 bahkan ada rekomendasi PKC PMII Sumut.
“PB PMII sudah kakangi konstitusi, kami harus lawan,” kata Azhari Munte dalam tuntutannya.
Disampaikannya lagi, meminta PB PMII segera memecat Adlin Panjaitan sebagai Direktur Tagana PB PMII karena dinilai sebagai dalang mengobok-obok PC PMII Asahan sehingga menjadi berantakan dan diketahui bahwa adlin Panjaitan sudah menyatakan sikap dengan pengunduran diri sebagai Kader PMII dengan bukti tertulis diatas materi 6000.
Senada dengan tuntutan Puluhan Kader KOPRI PMII yang ikut menyuarakan protes kepada PB PMII yang menuntut Ketua Umum PB PMII Muhammad Abdullah Syukri dan Sekretaris Jendral Muhammad Rafsanjani serta Ketua KOPRI PB PMII Maya Muizatil Lutfillah segera menyikapi dengan bijak persoalan ketua KOPRI PKC PMII Sumut yang tidak pernah mengikuti sekolah kader kopri (SKK) sebagai syarat mutlak menjadi ketua Kopri PMII Sumut.
Kamelia Sambas selaku Ketua Bidang Polhukam KOPRI PB PMII juga harus ditindak tegas karena diduga memalsukan surat keterangan SKK Rolin Fadila padahal Rolin tidak ada ikut serta dalam kegiatan itu.
Apa karena kesalahan demi kesalahan di tubuh KOPRI PKC PMII Sumut yang secara jelas mengangkangi Konstitusi diback up oleh Oknum Mabinas PMII sehinga PB PMII tidak bisa mengambil sikap tegas menegakkan konstitusi.
“Seharusnya Oknum sekelas Mabinas PB PMII sudah menjadi pelatih bagi kader kader PMII jangan lagi jadi pemain ditengah kader PMII,” Teriak puluhan kader kopri
Jika PB PMII tidak bisa menegakkan Konstitusi, maka kami akan membawa persoalan ini ke Ketua Mabinas PMII. Agar Ketua Mabinas bisa menertibkan PB PMII dan Oknum Mabinas dari Sumut yang dinilai telah memback up gerakan inkonstitusional tersebut. Kamis (10/2/2022).
PB PMII harus membuka mata terkait pelanggaran konstitusi yang terjadi di Sumatera Utara, Ketua kopri yang mereka klaim tersebut cacat administrasi dan melanggar anggaran dasar dan Rumah Tangga (AD/RT) PMII serta telah di diskualifikasi dari kandidat ketua Kopri PMII SUMUT 2021-2023 karena belum melaksanakan SKK.
Pada proses pelantikan kader yang menyampaikan aspirasinya terdengar membumingkan “Perkosa saja Kami, jangan Perkosa Organisasi Kita!!”.(do)
