tobapos.co – Rapat finalisasi penyusunan LKPJ merupakan salah satu fase yang penting dalam siklus mekanisme pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam penyusunan LKPJ sehingga nantinya dapat disusun secara baik dan benar. Data-data pendukung sebagai bukti dari laporan tersebut juga terpenuhi sehingga yang kita cantumkan dalam laporan merupakan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal itu disampaikan Bupati Sergai H Darma Wijaya pada rapat finalisasi LKPJ tahun 2020, Selasa (2/03/2021) di Aula Sultan Serdang Komplek kantor bupati di Sei Rampah.
Diakuinya, ada beberapa kendala yang dialami dalam penyusunan LKPJ kali ini. Selain format yang masih baru, sosialisasi juga belum dilakukan oleh instansi terkait, sehingga hal ini perlu untuk segera diatasi.
Mengingatkan jika pihaknya ingin kedepannya laporan semua OPD diserahkan kepada pihaknya setiap bulannya untuk mengetahui progres dari pekerjaan masing masing OPD agar pekerjaan selesai sesuai waktunya.
Menyinggung perihal sikap proaktif OPD dalam menjaga kebersihan lingkungan kerja. Selalu mengingatkan agar kita bersama-sama menjaga lingkungan kita supaya tetap bersih. Kebersihan ini adalah menjadi tugas setiap OPD. Mulai dari hal-hal sederhana seperti kebersihan toilet yang ada di setiap kantor, harus bersih dan tidak ada kesan kotor guna kenyamanan kita dalam bekerja
Sementara itu, Wakil Bupati Sergai H. Adlin Umar Yusri Tambunan berharap dengan kegiatan Rapat Finalisasi LKPJ pada hari ini dapat meningkatkan kualitas pelaporan dan kinerja penyelenggaraan Pemkab Sergai.
Sedangkan Kepala Bappeda Sergai Ir. Hj. Prihatinah mengungkapkan bahwa LKPJ merupakan catatan kinerja pemerintahan daerah secara utuh atas penyelenggaraan kebijakan pembangunan daerah dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Sergai dan implementasi pencapaian agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMD tahun ke-5.
Pada tahun 2020, target PAD Sergai mencapai Rp 1,509 Triliun yang terdiri dari PAD, Rp 117,2 Miliar, dana perimbangan Rp 1,042 Triliun dan pendapatan daerah lainnya yang sah Rp 349,6 Miliar. Akan tetapi ealisasinya masih belum 100% yaitu ada di angka 1,496 Triliun atau mencapai sekitar 99,15%.
Dalam LKPJ Bupati 2020, masih terdapat kekurangan dalam pelaporan dari beberapa instansi pemerintahan seperti Disdukcapil, RSUS Sultan Sulaiman, Dinas Perwankim, Dishub, DPM2TSP, BKD, Setdakab, BPBD serta sejumlah kecamatan. (Sahat)
