Pimpinan APH di Sumut Terkesan Bungkam, Rion Aritonang : Kemungkinan Akibat Massivenya Praktek Korupsi dan Gratifikasi (11)

Headline Korupsi

tobapos.co – Terkesan bungkamnya para pimpinan aparat penegak hukum (APH-red) di Sumatera Utara belakangan ini, khususnya dalam menanggapi konfirmasi wartawan terkait adanya dugaan korupsi, terus menuai sorotan tajam berbagai elemen masyarakat.

Kondisi tersebut pun blak-blakan diakui sosok praktisi hukum Rion Arios Aritonang SH, MH (foto-paling atas), kepada wartawan, Senin (18/9/2023), ketika diminta tanggapannya, Rion yang juga seorang advokat handal itu mengatakan,   

“Memang saya akui, belakangan ini kesulitan wartawan mengkonfirmasi dugaan tindak pidana korupsi di berbagai instansi.  Bahkan untuk menanggapi dugaan tersebut juga para pejabat dan tokoh publik juga riskan menanggapi, kemungkin hal itu akibat massive-nya praktek tindak pidana korupsi dan gratifikasi.” jelas pria taat beragama itu.

Sambungnya, “Pejabat juga telah disumpah dan berjanji kepada Tuhan sesuai dengan agama masing-masing. Sehingga hukum negara dan hukum Tuhan sudah dimeteraikan kepada pejabat.”

“Dengan sumpah Itu maka hukuman atau sanksi pidana pada ordinary crime tersebut harus lebih berat bagi pejabat yang melakukannya, karena telah melanggar sumpah jabatan dan sumpah kepada Tuhan.”

Foto: Rion Arios Aritonang SH. MH//

“Maka dibutuhkan kesadaran bernegara dan mencintai bangsa Indonesia.  Diharapkan kita semua lebih memahami dasar negara atau ideologi Pancasila dalan penguatan wawasan kebangsaan. Pejabat Negara atau pemerintahan wajib hukum tidak melakukan pelanggaran hukum apalagi kejahatan luar biasa yang salah satunya adalah tindak pidana korupsi,” tutupnya.

Baca Juga :   Operasi Yustisi POM TNI dan Polres Pelabuhan Belawan, Sasar Bandar Sabu dan Sarang Judi

Baca juga..

Sedikit agar diketahui persoalan yang terjadi. Hal ini terkait dugaan adanya hubungan khusus PT MSP hingga bisa memenangkan pengerjaan proyek Pasar Ikan Modern Sibolga bernilai Rp24 miliar.

Kemudian soal dugaan mark-up hingga manipulasi biaya penimbunan lokasi proyek tersebut. Pasalnya, lokasi pembangunan proyek Pasar Ikan Modern itu sebelum ‘dirampas’ merupakan tangkahan UD Budi Jaya. Jauh sebelumnya lagi,  merupakan permukaan air laut, lalu langsung ditimbun Kartono (Pemilik UD Budi Jaya) setelah dibeli dari Ng Tjoei Joe di tahun 1974, luasnya  5.665,25 m2.

Parahnya lagi, lokasi proyek Pasar Ikan Modern (PIM) Sibolga yang berada di Jalan KH Ahmad Dahlan, Sibolga Selatan, Kota Sibolga itu, pembangunannya tanpa menghormati proses hukum yang berlaku. Dimana Walikota Sibolga Jamaluddin Pohan terlebih dahulu memerintahkan bawahnnya menguasai lokasi yang di atasnya berdiri usaha UD Budi Jaya, dengan menghancurkan seluruh bangunannya, barulah melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sibolga, dan itu pun gugatannya tidak diterima.

Baca Juga :   Bukti Kinerja Terus Membaik, Bank DKI Sabet Penghargaan di Ajang Indonesia Banking Service Excellence 2024

Sebab dasarnya diketahui hanya selembar surat perjanjian tahun 1980 yang terdapat coretan tanda silang (X) besar,  sehingga bisa diartikan surat tersebut tidak berlaku atau ada penggantinya. Sedangkan pihak yang digugatnya (Kartono/Pemilik UD Budi Jaya), mengantongi banyak bukti otentik, seperti sertifikat SHM Nomor 363, Surat Rekomendasi DPRD Sibolga Nomor 555 yang menyatakan lokasi dimaksud (Walikota Sibolga Jamaluddin Pohan) bukanlah aset Pemko Sibolga dan banyak lagi surat-surat lainnya. 

Lalu muncul pertanyaan, bagaimana jadinya bila pada akhirnya tetap UD Budi Jaya pemilik sah lokasi, namun sudah terbangun 100 persen Pasar Ikan Modern? Apakah itu bukannya sama saja dengan membuang-buang uang negara?

Dari itu, banyak elemen masyarakat mendesak, agar para pimpinan pihak berwenang di Sumut mau bertindak cepat, mengantisipasi terjadi kerugian besar uang negara dalam pembangunan proyek Pasar Ikan Modern tersebut, dengan menghentikan pengerjaan sebelum adanya keputusan inkrah atas sengketa yang dimulai Walikota Sibolga.

Atau dengan opsi kedua, Kajati Sumut Idianto SH MH atau pun Kapolda Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi memerintahkan bawahnnya segera melakukan penyelidikan atas informasi dugaan korupsi besar-besaran yang terjadi di proyek Pasar Ikan Modern Sibolga yang bermasalah itu, meski sampai detik ini, konfirmasi wartawan kepada keduanya terkesan masih diabaikan alias masih bungkam.

Baca Juga :   Cegah Makanan Tak Layak Konsumsi Beredar, Pemko Medan Sidak Berastagi Supermarket

Darmawan Yusuf : Walikota Sibolga Harusnya Mengedepankan Hukum Dari Pada Kekuasaan

Sejauh ini perjuangan hukum yang dilakukan Kartono/Sukino selaku pemilik tangkahan UD Budi Jaya melalui Kuasa Hukumnya : Darmawan Yusuf SH., SE., M.Pd., M.H., CTLA., Med (foto-atas/menerangkan kepada wartawan), merupakan Pemimpin Law Firm Darmawan Yusuf & Associates (DYA), tak berhenti menyuarakan, seharusnya Walikota Sibolga Jamaluddin Pohan mengedepankan hukum dari pada kekuasaan.

“Mereka (Walikota Sibolga-red) melakukan  eksekusi terlebih dulu terhadap bangunan dan sebagian tanah klien saya, baru kemudian memasukkan gugatan perdata ke Pengadilan dan selama proses persidangan proyek terus berjalan tanpa menghormati hukum dan proses Pengadilan Negeri,”  

“Apa yang terjadi dengan tangkahan Budi Jaya di Kota Sibolga, Sumatera Utara ini harus menjadi contoh. Mestinya, sebagai abdi negara, Walikota Sibolga tidak bertindak semena-mena terhadap masyarakat awam.” tegas Darmawan Yusuf sosok pengacara kondang dengan segudang talenta itu.

Sebelumnya, Kapolres Sibolga, AKBP Taryono Raharja mengatakan, “Kalau memang ada dugaan tersebut (korupsi-red), nanti kita koordinasi dengan Polda Sumut, kalau memang ada.” ujarnya.

Sementara Walikota Sibolga Jamaluddin Pohan yang ingin dikonfirmasi ulang, malah sepertinya memblokir nomor wartawan. Tetapi sebelumnya dia mengungkapkan tetap melanjutkan pembangunan proyek Pasar Ikan Modern itu. (MRI/bersambung/foto-ils) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *