tobapos.co – Struktur pengurus Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba (BPGKT) kembali berubah. Perubahan itu diumumkan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara (Kadisbudpar Sumut) Ria Telaumbanua secara daring sehari sebelum rapat akhir tahun dan perencanaan program tahun 2021 Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI) yang berlangsung di Prapat, 16-19 Desember 2020. Menjelang kegiatan yang difasilitasi Bappenas dengan tuan rumah BPGKT itu, tiba-tiba Kadisbudpar Sumut Ria Telaumbanua mengumumkan perubahan struktur pengurus BPGKT. (foto : Pemandangan Danau Toba yang saat ini diakui sebagai anggota UNESCO)
Merespon itu, salah seorang inisiator GKT dari perhimpunan Jendela Toba, John Robert Simanjuntak mengecam perubahan itu. Dikatakan John, perubahan itu sangat brutal dan unprosedural. “Jika benar perubahan itu sudah dituangkan dalam bentuk Pergub, maka itu sudah menyalahi karena unprosedural dan barbar,” kata John kepada media, Kamis ( 17/12/2020)
John mengatakan, perubahan itu justru berpotensi menimbulkan konflik mengingat perubahan itu dibuat secara sembunyi-sembunyi seperti ada yang disembunyikan. “Pemrakarsa Pergub perubahan struktur BPGKT dalam hal ini Kadisbudpar Sumut, terkesan mau memunculkan konflik, karena perubahan itu tidak melalui FGD, naskah akademik, sosialisasi dan naskah pertimbangan. Pengusulan Pergub dilakukan dengan tergesa-gesa dan tersembunyi. Apa agenda di balik ini?” tanya John.
Dikatakan John, UNESCO sendiri mensyaratkan managemen yang independen dan tidak ada konflik serta tidak politis, karena ini akan menyebabkan penilaian jelek saat revalidasi. Apakah ini suatu upaya sabotase, mengingat struktur managemen baru yang muncul 70 persen diisi birokrat, sementara Geopark itu bottom up, berbasis masyarakat. John mencontohkan, Indyo Pratomo tidak lagi di dalam struktur yang baru, padahal dia adalah geolog utama yang sejak 2011 terlibat dalam pengusulan GKT sampai diterima di UNESCO.
“Jendela Toba menduga pemrakarsa Pergub perubahan itu tidak memberi informasi yang benar kepada Gubernur tentang penyusunan struktur. Jendela Toba sebagai salah satu pemrakarsa GKT sangat berkepentingan BPGKT tetap diisi personil yang memiliki kompetensi yang bebas dari konflik dan politik,” terang John.
Salah seorang pengurus BPGKT yang lama, yang juga salah seorang inisiator awal GKT, Gagarin Sembiring yang dikonfirmasi, mengaku sudah mendengar perubahan itu. Tapi seperti lazimnya, kata Gagarin, harusnya kami mendapat atau menerima dokumen itu apakah Pergub maupun SK-nya. Namun saat ini kami masih berusaha mendapat salinannya, kata Gagarin. “Saya tidak tahu apakah SK itu sudah resmi atau sudah ada atau belum, sehingga saya masih bertugas sebagai Wakil GM atau tidak,” tambahnya.
Informasi yang dihimpun, pimpinan BPGKT yang baru dijabat Ria Telaumbanua (ex officio) sebagai ketua umum (tidak lagi menggunakan istilah general manager) dan eks Bupati Samosir Mangindar Simbolon sebagai ketua harian).(rel/MM)