tobapos.co – Kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) yang menimpa mantan petingginnya tidak menyurutkan semangat Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyalurkan bantuan kepada 892 Kepala Keluarga (KK) korban bencana erupsi Gunung Sinabung Siosar Tahap III di Siosar, Karo Provinsi Sumatera Utara.
Hari ini, Selasa (08/12/2020), Kemensos menyalurkan bantuan isi hunian tetap (huntap) kepada 892 KK korban bencana erupsi Gunung Sinabung yang telah menempati Hunian Tetap (Huntap) Siosar tahap ketiga di Siosar, Kabupaten Karo,
Bantuan stimulus pemulihan sosial relokasi tahap III senilai Rp2.676 miliar itu diterima secara simbolis oleh lima perwakilan warga huntap Siosar.
Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Aksesibilitas Sosial, Sonny W. Manalu mengatakan, Kemensos diberi kewenangan dan tanggungjawab oleh Presiden untuk mengisi huntap Siosar yang telah dibangun.
“Tentu kalau ada bangunan, ada isinya. Nah, Kemensos sudah punya standar yang layak untuk isian huntap, untuk itu kita berikan bantuan ini,” ujar Sonny usai menyerahkan bantuan simbolis kepada lima warga penerima.
Menurutnya, bantuan isi huntap relokasi tahap III itu menjadi tahap terakhir yang Kemensos berikan kepada warga huntap Siosar. Selanjutnya, ia berharap ada kemandirian dari masyarakat setempat.
“Untuk saat ini, bantuan isi huntap dari Kemensos itu merupakan tahap terakhir. Kan mereka sudah bisa tinggal di rumah, dan mereka bisa berusaha (menjalankan usaha) kembali,” tambahnya.
Dalam upaya perlindungan sosial bagi korban bencana erupsi Gunung Sinabung di Karo, Kemensos telah melakukan beberapa langkah penanganan darurat dan penyaluran bantuan pemulihan sosial sejak tahun 2014 hingga saat ini.
Selain menyerahkan bantuan isi huntap untuk korban erupsi Gunung Sinabung, Kemensos juga menyerahkan bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) atas peristiwa kebakaran pasar Brastagi yang terjadi pada pertengahan Bulan November kemarin.
“Kami turut prihatin atas terjadinya kebakaran hebat yang melahap rstusan kios di pasar Brastagi bulan lalu,” kata Sonny.
Bantuan pemulihan sosial yang disalurkan Kemensos berupa isi huntap dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk 8 KK/unit rumah korban bencana kebakaran senilai Rp264.000.000. Bantuan itu diserahkan simbolis kepada tiga korban yang unit rumahnya hangus terbakar.
Terkiat hal itu Bupati Karo, Terkelin Brahmana, mengungkapkan rasa terima kasih atas langkah cepat jajaran Kemensos dalam merespon permohonan yang sempat dilayangkannya beberapa waktu lalu.
“Terima kasih karena Kemensos telah berkomitmen merelisasikan bantuan yang dibutuhkan para korban erupsi Sinabung (isi huntap) dan kebakaran Brastagi (stimulan UEP) dengan cepat, termasuk paket sembako yang diterima warga. Ini tanda mata, bentuk kepedulian Kemensos kepada warga Tanah Karo,” ungkap Bupati.
Kebakaran yang melanda Pasar Berastagi, pasar tradisional pusat buah dan sayur di Kota Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada Selasa (17/11) dini hari itu melahap sedikitnya 500 kios pasar. Tercatat tidak ada korban jiwa, namun kerugian dari peristiwa itu ditaksir mencapai miliaran rupiah.
Di samping bantuan isi huntap dan UEP, bantuan sembako juga diberikan kepada korban erupsi Gunung Sinabung relokasi tahap III dan kebakaran pasar Brastagi sebanyak 1.500 paket senilai Rp300.000.000,-. Sehingga total bantuan yang disalurkan Kemensos pada hari ini mencapai Rp3.240.000.000,-.
Dalam penyaluran 2 jenis bantuan siang itu, turut hadir di tengah lokasi Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Baskami Ginting, Ketua DPRD Karo, Iriani Br. Tarigan, Kadinsos Sumut, Kadinsos Karo, Kapolres, sampai jajaran Forkompinda Karo.
Sebelumnya, KPK menetapkan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap Bansos untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020. Juliari diduga menerima fee tiap paket Bansos sebesar Rp10 ribu per paket sembako dari nilai Rp300 ribu per paket Bansos.
Selain Juliari, KPK juga menetapkan dua lainnya sebagai tersangka penerima suap diantaranya Matheus Joko Santoso (MJS) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos dan seorang bernama Adi Wahyono (AW). Selain itu sebagai pemberi suap KPK menetapkan, Aardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) selaku pihak swasta.
Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan, penerimaaan suap terhadap Juliari bermula dari pengadaan Bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial dengan nilai sekitar Rp5.9 triliun untuk total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan dua periode. Untuk memuluskan itu, Juliari diduga menerima fee dari tiap-tiap paket Bansos. (Sofar Panjaitan)
