Ombudsman RI Minta Polda Sumut Usut Ratusan Ton Timbunan Pupuk Bersubsidi di Sergai

Headline Kriminal

tobapos.co – Kepala Perwakilan Ombudsman RI Abyadi Siregar (foto-diwawancarai)meminta aparat Polda Sumut segera turun melakukan penyelidikan penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi di Propinsi Sumatera Utara dan dugaan terjadinya penimbunan. 

“Kita harapkan Polda Sumatera Utara melakukan pengusutan dan penyelidikan atas temuan pupuk bersubsidi di gudang Kabupaten Sergai yang baru-baru ini ditemukan menumpuk di gudang PT Pupuk Indonesia di Sergai,” harap Abyadi Siregar menjawab wartawan di kantornya dalam jumpa pers. Rabu (31/5/2023).

Lanjut  Abyadi, temuan itu berdasarkan hasil kunjungan mendadak Ombudsman di gudang PT PI di Sergai, dan menemukan di lokasi gudang ada pupuk bersubsidi menumpuk ratusan ton.

“Pasalnya, ada pupuk bersubsidi mencurigakan numpuk di gudang,  sedangkan di tengah –  tengah keluhan petani atas kelangkaan dan mahalnya harga pupuk bersubsidi. Timbunan pupuk ponska/NPK bersubsidi, di gudang milik PT Pupuk Indonesia (Persero) di Serdang Bedagai (Sergai).” terangnya. 

Ketika tiba di lokasi gudang, Tim Ombudsman RI Perwakilan Sumut diterima Kepala Gudang PT Pupuk Indonesia di Sergai bernama Fahruf Abdallah. Sayangnya, Fahruf Abdallah dinilai sangat tidak kooperatif dan tertutup. Fahruf menolak memberi penjelasan tentang ratusan ton pupuk bersubsidi di dalam gudang tersebut PT Pupuk Indonesia itu. 

Baca Juga :   Rutan Klas I Medan Komit & Konsisten Laksanakan P4GN

“Ditanya kenapa tidak mau memberi penjelasan? Fahruf mengaku dia diperintah oleh Manajemen PT Pupuk Indonesia di Medan untuk tidak berbicara kepada Tim Ombudsman RI. Karena itu, tim Ombudsman tidak mendapatkan informasi yang lebih banyak di gudang pupuk bersubsidi tersebut.” beber Siregar. 

Ada Yang Tak Beres

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar didampingi Kepala Keasistenan Pencegahan Mory Yana Gultom dan asisten Wulandari Ayu mengaku curiga ada yang tidak beres dalam pengelolaan pupuk bersubsidi yang dilakukan PT Pupuk Indonesia di Serdang Bedagai (Sergai) tersebut. 

“Ada apa? Kenapa PT Pupuk Indonesia harus menutup-nutupi informasi tentang pupuk bersubsidi tersebut? Padahal, kami menyaksikan sendiri sekitar ratusan ton pupuk ponska/NPK tertimbun di gudang PT Pupuk Indonesia tersebut,” tegas Abyadi Siregar. 

Baca Juga :   Pangdam I/BB dan Wakapolda Sumut Cek Lokasi Karantina WNI

Menurut Abyadi, keresahan para petani atas kelangkaan pupuk bersubsidi dan mahalnya harga pasar, harus direspon oleh semua pihak.

 “Aparat penegak hukum diharap segera turun. Jangan dibiarkan mafia-mafia pupuk ini menyusahkan petani,” tegas Abyadi Siregar lagi.

Foto : Kabid Pengawasan, Jonny Akim.

Sementara di tempat terpisah, Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemprov Sumut, Razali, yang diwakili Sekretaris, Lusiyatini dikonfirmasi menyarankan menghubungi Kabid Pengawasan, Jonny Akim. Kepada wartawan, Jonny Akim menyebutkan, pupuk bersubsidi bukan numpuk di PT Pupuk Indonesia (Persero).

Penumpukan itu, kata Akim, guna memastikan bahwa ketersediaan stok pupuk jenis NPK di Gudang Lini III wilayah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara sudah sesuai dengan ketentuan Pemerintah. Dalam hal ini Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Tehnis penyaluran,  ungkap Akim, para kelompok tani dan anggota wajib menerima dengan syarat menunjukkan KTP dan wajib memiliki lahan sawah seluas 2 hektar ke atas. Jika tidak memiliki lahan tersebut, pupuk bersubsidi tidak diberikan.

Baca Juga :   Pimpin Apel Operasi Patuh Jaya, Pemprov DKI Optimis Perayaan Natal & Tahun Baru Aman

Selanjutnya,  jelas Akim lagi,  PT PI menyalurkan pupuk bersubsidi dan non subsidi. 

Menjawab pertanyaan wartawan soal masyarakat tani yang ribut dan mengeluh sulitnya pupuk bersubsidi ditemukan,  kata Jonni Akim pengaruh itu disebabkan petani tak dapat jatah pupuk.  “Mereka itu ribut karena tak dapat pupuk bersubsidi, ungkap Akim. 

Petani yang berhak mendapat pupuk bersubsidi diwajiban jadi anggota kelompok tani yang telah terdaftar diregistrasi Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, katanya. 

Pupuk non subsidi ini dijual secara terbuka dan umum. Bagi pengusaha boleh membeli pupuk non subaidi ini. Sedangkan pupuk bersubsidi penyalurannya tertutup. Pupuk bersubsidi dibuktikan dengan karung ber label pupuk bersubsidi. Untuk pupuk non subsidi berkarung dengan label non subsidi,  terangnya. 

Kapolda Sumut,  Irjen Panca Putra Simanjuntak melalui Kabid Humas Poldasu,  Kombes Hadi yang dihubungi melalui whatsapp menyebut akan jadikan atensi. 

Terimakasi informasinya, tulis Kombes Hadi menjawab pertanyaan wartawan. (MM)  

1 thought on “Ombudsman RI Minta Polda Sumut Usut Ratusan Ton Timbunan Pupuk Bersubsidi di Sergai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *