Membongkar Aktivitas Penambangan Kaolin Diduga Ilegal, Dari Asahan ke PT Jui Shin (1)

Headline Korupsi

tobapos.co – Bila serius para pimpinan aparat penegak hukum berwenang di Sumut mau segera menindaklanjuti informasi berharga ini, diperkirakan akan terungkap kerugian negara yang tak jauh beda dengan kasus korupsi PT Timah.

Hal ini berdasarkan penelusuran dan informasi yang diperoleh wartawan media ini dalam investigsi mendalam dan bertahap yang dilakukan.

Dimana, terdapat lokasi penambangan tanah kaolin dengan luas disebut lebih dari 20-an hektar di Desa Bandar Pulau Pekan, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan yang sudah berlangsung sejak sekitar tahun 2021.

Penambangan tanah kaolin itu berada di lahan perkebunan sawit milik inisial AB, pensiunan pegawai kantor kecamatan. 

Dari lokasi lahan milik AB itu, tanah kaolin yang memiliki nilai jual cukup tinggi, sebab kegunaannya begitu banyak, bisa digunakan sebagai bahan baku berbagai produk, diangkut menggunakan truk colt diesel ,lalu ditumpuk di sebuah lokasi tepat di pinggir jalan di Desa Pulu Raja, sering disebut ‘Gunung Sari’, di Kecamatan Pulau Rakyat, masih Kabupaten Asahan.

Setelah dilakukan penumpukan, tanah kaolin yang sudah menggunung kembali diangkut ke KIM 2 di Medan tepatnya ke PT Jui Shin Indonesia dengan berat ratusan ton perharinya menggunakan truk tronton, dan sampai saat ini masih berlangsung. Selasa (12/6/2024).

Atas kondisi tersebut, selain kerusakan lingkungan, hancurnya sarana jalan,  kerugian negara pun diperkirakan tak main-main, diyakini tak kalah jauh dengan kasus korupsi di PT Timah yang menghebohkan masyarakat nasional.

Baca Juga :   Satgas Covid -19 Sumut Harus Tegas, Jika Ditemukan Reaktif Bawa ke Isolasi Terpusat

Sebab, apakah PT Jui Shin Indonesia membeli tanah kaolin tersebut dari masyarakat sudah sesuai aturan pemerintah, membeli dari masyarakat yang sudah mengantongi izin untuk melakukan penambangan, bagaimana dengan pajaknya ke negara?

Dicoba konfirmasi kepada pimpinan pemerintahan dari terkecil, Kepala Desa Bandar Pulau Pekan hingga Camat Bandar Pulau, lalu ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan, semuanya tak berhasil ditemui, para aparatur di kantor pemerintah daerah tersebut terkesan menutupi keberadaan pimpinan mereka, sehingga akan dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi.

Termasuk kepada pihak PT Jui Shin Indonesia, dicoba didatangi guna dilakukan konfirmasi, petugas keamanan perusahaan tersebut mengatakan pimpinan mereka bernama Panca tidak ada di tempat, begitu juga yang bernama Rudi disebut menjabat menejer, sedang cuti, sehingga tak seorang pun yang mau bertanggungjawab untuk menemui wartawan.

Bekas Galian Pasir Kuarsa di Kabupaten Batubara Dibiarkan

Direktur Ditreskrimsus Polda Sumut Kombes Pol Andry Setyawan-int//

Sebelumnya, ramai media menyoroti keluhan masyarakat, bekas galian tambang pasir kuarsa yang sudah mirip danau di Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh Pesisir dan beberapa kecamatan lainnya di Kabupaten Batubara, Sumut, yang dibiarkan begitu saja sampai detik ini.

Padahal, sejatinya menurut aturan hukum yang berlaku, bekas galian tambang yang sudah selesai aktivitas penambangannya wajib ditutup kembali oleh perusahaan penambang.

Baca Juga :   Metropolis Spa Kapten Muslim Medan Diduga Jadi Ajang Prostitusi, Izin Usahanya Dipertanyakan

Akan aturan tersebut, ternyata perusahaan penambang diketahui memberikan uang jaminan kepada pihak pemerintah berwenang saat permohonan izin, namun kuat dugaan uang jaminan tersebut yang lumayan besar menjadi ajang korupsi, sehingga perusahaan penambang berani tidak melakukan penimbunan, terang-terangan mempertontonkan layaknya kebal hukum.

Diketahui, penambang pasir kuarsa di Desa Gambus Laut, Kabupaten Batubara dimaksud oleh PT BUMI, PT Jui Shin Indonesia pula.

Dan memang seperti pasir kuarsa hingga tanah kaolin merupakan bahan baku untuk memproduksi keramik, semen, cat dan banyak lainnya.

Melihat fakta penilaian masyarakat terhadap pimpinan aparat berwenang, terutama soal kegiatan pertambangan PT Jui Shin di sejumlah tempat di Sumatera Utara menimbulkan berbagai masalah, bahkan dinilai banyak melanggar hukum, terlebih kepada Ditreskrimsus Polda Sumut yang sudah berkali-kali diinformasikan masyarakat, Direktur Ditreskrimsus Polda Sumut Kombes Pol Andry Setyawan kembali dikonfirmasi.

Melalui sambungan WhatsApp, Kombes Andry menjawab, pihaknya sedang dalam proses memeriksa saksi-saksi untuk menentukan pelanggaran.

Sekedar informasi tambahan, akan kegiatan pertambangan PT Jui Shin Indonesia maupun anak perusahaannya di sejumlah kabupaten di Sumut, baik yang diduga kuat sengaja melanggar hukum, maupun menggunakan cara-cara mengelabui, banyak yang layak dijadikan bukti yang sudah dipegang wartawan media ini, dan akan diungkap secara berseri untuk diketahui publik, maupun agar aparat berwenang mau bekerja serius menindak tegas sampai tuntas.

Baca Juga :   Tetap Terjaga, Disdik DKI Jamin Keberagaman di Sekolah

Sebelumnya, Dr. Darmawan Yusuf SH, SE, M.Pd, MH, CTLA, Med, mewakili kliennya melaporkan PT Jui Shin Indonesia ke Polda Sumut terkait dugaan pengerusakan, pencurian pasir kuarsa di lahan kliennya luas sekitar 4 hektar  di Dusun V, Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batubara, Sumut.

Dari itu, PT Jui Shin Indonesia sudah melakukan aktivitas penambangan di luar koordinat dalam izin RKAB.

Selain itu, lokasi tambang pasir kuarsa disana yang sudah selesai ditambang, wajib ditimbun kembali oleh perusahaan penambang, dan itu sesuai aturan pemerintah maupun hukum yang belaku.

Informasi terkini didapat, dalam kasus PT Jui Shin Indonesia ini, dugaan upaya oknum tertentu di Ditreskrimsus Polda Sumut menyelamatkan pimpinan seperti Direktur PT Jui Shin Indonesia dengan menumbalkan sebatas pekerja bawahan?

Padahal, sudah jelas, perusahaan tersebut menggunakan material pasir kuarsa hasil curian dari lahan warga lalu dikomersilkan, sudah berlangsung lama dan pekerja jelas mengakui dia disuruh Panca, dan alat berat digunakan dalam aktivitas penambangan pasir kuarsa tersebut disebut adalah alat berat PT Juishin.

Dan saat ini, dua unit alat berat ekscavator milik PT Jui Shin Indonesia atas laporan klien dari Dr Darmawan Yusuf di Polda Sumut, Ditreskrimum Polda Sumut menahan alat berat tersebut untuk proses hukum lebih lanjut. (MR/Bersambung)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *