tobapos.co – Sekelompok elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat (GPPM) melakukan aksi unjuk rasa di pintu masuk kantor Gubernur Sumatera utara, Jumat (10/11/2023).
Pada aksi yang dipimpin Misdhi Munthe membawa puluhan massa meminta PJ Gubernur Sumut Hasannuddin mengatensi membersihkan dugaan kasus korupsi yang pernah menghantarkan Sumut menjadi salah satu provinsi terkorup di Indonesia.
“Kita harapkan Pak Hasunuddin mendukung aparat penegak hukum (APH) memberantas kasus dugaan tindak pidana korupsi”, tegas Munthe.
Aksi unjuk rasa GPPM dikawal ketat aparat kepolisian, selain membeberkan dugaan korupsi di Dinas Perikanan dan Kelautan Pemprovsu juga mengungkap dugaan persoalan pelesiran oknum pejabat eselon 1 dengan pejabat eselon II B di Pemprovsu.
Massa berteriak ada dugaan hubungan spesial antara oknum Sekda AR N dengan teman wanitanya oknum Kabiro Ortala DS.
Beber Munthe dengan menggunakan alat pengeras suara di depan sejumlah pejabat dan ASN Pemprovsu, menyebut mereka berdua sering keluar tugas, jalan-jalan diduga menggunakan dana APBD Pemprovsu.
“Alangkah buruknya mendengar dugaan hubungan kedua pejabat yang berlainan jenis kelamin ini. Oleh karena itu, jika ikhwal jelek ini berlanjut terus, maka dugaan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme diyakini sulit dibersihkan dari bumi ini,,” teriak Sabda Aditya Kordinator lapangan dan Koordinator aksi Ahmad Marzuki.
Mereka terus mendesak aparat penegak hukum agar mengusut beberapa dugaan korupsi di Diskanla pada tahun anggaran 2022. Di antaranya proyek sebesar Rp 1,6 miliar terkait pekerjaan fisik pemeliharaan dan rehab kantor Diskanla Pemprovsu tahun 2022.
Kemudian proyek pengadaan rumah ikan (Rumpon) sebanyak 150 unit tahun 2022 sebesar Rp 746.586.000 ( tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang akan ditempatkan di daerah pesisir Kabupaten Langkat.
Ketiga adalah terkait pengadaan 40 unit solu (sampan dayung) yang diperuntukkan buat nelayan di kawasan perairan Danau Toba anggarannya sebesar Rp 197.136.000. Menurut data di lapangan, kata orator Sahda Aditya, pengadaan solu (sampan dayung) tersebut menyalahi spesifikasi. Seharusnya sampan terbuat dari bahan viber namun fakta dil apangan sampan dibuat dari drum plastik.
Dugaan kasus ini jelas sangat tidak wajar, sehingga patut diduga ada upaya meraup keuntungan semata dan memperkaya diri sendiri dan kelompok mantan Plt Kadiskanla Pemprovsu yang juga sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provsu.
Berdasakan dugaan temuan kasus ini, Koordinator Lapangan Sahda Aditya dan Koordinator Aksi Ahkmad Marzuki berharap agar Kejati Sumut segera menyelidiki dugaan korupsi di Diskanla Pemprovsu. Dan meminta Pj Gubsu menelusuri dugaan hubungan spesial oknum Sekda AR N dengan wanita oknum Kabiro Ortala DS, desak orator GPPM.
Pejabat Pemprovsu yang menerima aksi berjanji akan menyampaikan dugaan beberapa kasus dugaan korupsi yang dilontarkan GPPM ke pimpinan.
“Semua tuntutan aksi kan masih sebatas dugaan, jadi perlu bukti fakta atas tuduhan di maksud”, kata Pejabat Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Administrasi Pembangunan Setda Provsu, Ervan Dani Parlindungan Siahaan merespon.
Jika memang ada data-data yang menguatkan, silahkan lanjut ke aparat penegak hukum, dan mengenai ada apa kedekatan spesial oknum Sekda dengan DS Kabiro Ortala, hal ini akan disampaikan kepada pimpinan, katanya singkat.
Dikesempatan, saat nomor ponsel Sekda Provsu berulang kali dihubungi wartawan guna dilakukan konfirmasi, sangat disayangkan tidak aktif. ( MM)
