Kopral DI Akan Buat Pengaduan, Pasca Namanya Dimuat Berita Membekingi Galian C Diduga Ilegal

Headline Kriminal

tobapos.co – Kegiatan Tambang Galian C (Pasir) diduga ilegal di Nagori Perdagangan II dan Kampung Kucingan di Kecamatan Bandar yang dituding warga, dimuat dalam pemberitaan di salah satu media, bahwa melibatkan oknum anggota TNI berinisial Kopral DI bertugas di Minvetcad Kodam I Bukit Barisan yang membekingi, membuat oknum aparat tersebut angkat bicara, karena merasa tidak benar sehingga merasa tidak senang.

“Tuduhan tersebut tidak benar, saya merasa dirugikan atas pemberitaan yang tidak benar itu,” ucap Kopral DI kepada sejumlah wartawan. Senin (11/9/2023).

Senada dengan disampaikan oleh kuasa hukum Kopral DI, Zuliansyah Sinaga SH dan Muhammad Irpandi SH mengatakan, bahwa persoalan ini akan dibawa ke ranah hukum.

Baca Juga :   Gugatan Sengketa Kewenangan Oleh MRP & MRPB ke MK Dinilai Kemauan Pribadi

“Kami  sudah dirugikan dari sisi nama baik yang mengandung unsur pelanggaran Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,” terang Zuliansyah.

Disampaikannya lagi, usaha yang dikelola Sadam Tanjung dan Nanda Group di Nagori Rejo Tani Kecamatan Bosar Maligas  Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dimaksud, memiliki izin lengkap dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Cq Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan SK Gubernur Nomor 541.11./1707 dengan pemegang Izin Usaha Produsi (IUP ) Saddam Tanjung yang dinaungi  Koperasi  Mitra  PusKopad (Pusat Koperasi Angkatan Darat ) Kartika A Kodam 1 Bukit Barisan,

“Jadi tidak ada yang harus diragukan persolan izin galaian C yang dikelola dan beroperasi punya  Saddam Tanjung itu,” jelas Zuliansyah.

Baca Juga :   Jelang Pemilu: Sumut Dan Maraknya Lokasi Sabu Sebagai ‘Problem Maker’ (15)

 Zuliansyah dan  Muhamad Irvan SH lagi menerangkan, memang ada sejumlah titik tambang galian C  yang diduga Ilegal yang berada di Kabupaten Simalungun, yakni di Kelurahan Perdagangan I tak jauh dari jembatan Perdagangan.

Jika dari Siantar sebelah kiri jembatan Kampung Keling dan Desa Simponi, seharusnya itu yang dilaporkan ke Pj Gubernur dan Poldasu dan Kodam 1 Bukit Barisan, bukan lokasi Galian C  di Desa Kucingan Kecamatan Bandar , ungkap sejumlah Penasehat Hukum Saddam.

Zuliansyah dan rekan mengaku akan menempuh jalur hukum, “Terkait situasi ini, sebab klien kami  sudah dirugikan dari sisi nama baik yang mengandung unsur pelanggaran  Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.”tegasnya. (do)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *