Komisi A DPRD Sumut Dorong Polisi & Kejari Ungkap Dugaan Korupsi Oknum Kades yang Dilaporkan Ke Polres Taput

Headline Pemerintahan

tobapos.co – Mendengar keluhan rakyat terkait pembangunan infranstruktur tidak adil, diperparah tidak adanya  pembangunan jalan pemukiman Desa Manalu dan Jalan Pertengahan, Kecamatan Parmonangan Tapanuli Utara, membuat Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut,  Jopinus  TP Hutabarat berang dan kecewa. 

“Kenapa tak ada pembangunan,  lalu kemana uang negara digunakan oknum Kades”, tanya  Jopinus bernada tinggi saat dimintai wartawan kpmentarnya,  pada Selasa(25/1/2022)

Patut dipertanyakan penggunaan dana tersebut,  dan juga kita minta pihak yang berwajib harus memeriksa oknum -oknum yang terlibat untuk mempertanggungjawablan uang negara itu,  ujar Jopinus dari Fraksi Perindo itu. 

“Saya (Jopinus TP Hutabarat) wakil rakyat daerah pemilihan (Dapil) Tapanuli sangat kecewa dan  kesal mendengar dan membaca isi surat laporan masyarakat ke polisi tentang dugaan penyalahgunaan dana desa.

Karena itu kita mendorong  aparat penyidik baik polisi dan kejaksaan memeriksa serta menyelidiki oknum kades, tegas Jopinus. 

Diberitakan sejumlah puluhan warga dan pemuka adat desa Pertengahan Kecamatan Parmonangan melaporkan oknum Kades Pertengahan, Marto M ke Penegak Hukum. 

Oknum Kades Pertengahan Kecamatan Parmonangan Tapanuli Utara tersebut dilaporkan curang dan tidak transfaran menggunakan dana Pemerintah Pusat yang duperuntukkan pembangunan desa tertinggal. 

Baca Juga :   Layak Diganti : Endar Lubis Kepala Dinas PKP2R Kota Medan, Tak Perduli Marak Bangunan Tanpa IMB Dan PAD?

Dalam surat laporan keberatan ke Polres Tapanuli Utara dengan nomor istimewa tanggal 01 Desember 2021 berisikan laporan keberatan Dana Desa Pertengahan Kecamatan Parmonangan sebagaimana diuraikan: 1 Dana Desa,  2 Dana Covid,  3. Dana Bansos, 4 Dana Bedah Rumah. 

Masyarakat maupun tokoh adat desa Pertengahan kepada wartawan Selasa(19/1)-Rabu(20/1) pekan lalu mengaku sangat kecewa atas kinerja oknum Kades Marto. 

Surat laporan yang ditunjukkan warga memuliskan oknum Kades diduga melakukan pemotongan  dana bedah rumah. Kemudian masyarakat tidak  mengetahui penyaluran dana desa untuk digunakan pembangunan atau Perbaikan Jalan di desa Pertengahan Kecamatan Parmonangan Tapanuli Utara.

Beberapa masyarakat juga tokoh adat yang turut menandatangani laporan pengaduan tersebut adalah, Hotben Manalu (58), Marulak Silaban (45), Apul Silaban (60), Manusun Manalu,  (48), Rospita Manalu (44), Jekson Silaban(49) meminta penyidik Polres Tapanuli Utara supaya mengusut dan juga menyelidiki dugaan penyalahgunaan dana desa sebagaimana yang tertulis. 

“Usut  dan periksa  oknum Kades Marto karena diduga menyalahgunakan jabatannya selaku Kades di desa Pertengahan dalam mengelola dana desa yang dikucurkan dari Pemerintah Pusat” tegas warga dan tokoh masyarakat.

Baca Juga :   Pemkab Asahan Gelar Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tenaga Administrasi 2021

Sebelumnya mereka pemuka adat, selama belasan tahun sangat kesal dan kecewa terhadap sikap pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara  beserta perangkatnya,  karena didesanya tak merasakan ada perubahan signifikan untuk pembangunan infranstruktur yang diharapkan. 

Hotben Manalu mengeluhkan kinerja pejabat Kades Pertengahan,  pasalnya kondisi lingkungan pedesaan ini sangat memprihatinkan  bahkan terus berkepanjangan selama belasan tahun meskipun Kepala Desa tiga periode menjabat, ungkap Robinson juga Hotben.

Sementara dalam pemantauan sepanjang 25 KM  tampak ruas badan jalan dua desa tersebut sangat memprihatinkan,  terjal,  extreme,  penuh batu batu cadas. Curam dan rawan makan korban bagi pengguna jalan.

Namun pemerintah desa maupun pemerintah Kecamatan  seakan tidak bertanggung jawab. Malah sikap tak agresif membuktikan dengan tutup mata.  Terkesan tak peduli dan  seakan tak; merasa bersalah. 

Padahal kades Pertengahan sudah Dua periode bahkan ketiga periode menjabat  kades akan tetapi tidak merasa dirinya bersalah, ungkap Jekson menambahkan. 

Pertanyaan kami dari masyarakat,  kemana dana  desa digunakan selama pak Kades Pertengahan menjabat 12 tahun?, tanya  mereka. 

Baca Juga :   Ditangkap, Ketua LSM Diduga Lakukan Pemerasan Terhadap Kepala Sekolah SMA

Diperoleh informasi dana desa pertahun dikucuurkan sebesar Rp  1 miliar.  Lalu dana itu untuk apa dan kemana digunakan.

“Ayo, mari  masyarakat  ramai -ramai  mengusut dana rakyat yang diperuntukkan kembali untuk rakyat”, ajak, Marulak geram. 

Dikesempatan itu,  Rabu (20/1) Kades Pertengahan Marto M dikonfirmasi terkait laporan warganya mengaku dirinya telah diperiksa. 

“Sudah dipanggil dan diperiksa Polres Saya”, kata Marto. 

Siap dan akan mempertanggungjawablan laporan warga saya.  “Benar atau tidak benar penyidik Polres dan Kejari Tapanuli Utara yang menentukan permasalahan,  ungkap Marto enteng. 

Sementara Camat Parmonangan Lammiduk Sinaga yang dihubumgi melalui selulernya, Kamis (21/1) mengaku dirinya sedang berada di Tapanuli Utara. 

“Posisi saya sedang dikantor Bupati Taput”.  Mengenai laporan warga, dianya membenarkan Kades telah diperiksa Inspektorat dan  penyidik Polres Taput.  Ditanya  tugas kontrol  dan pengawasan pihaknya  terkait pembangunan infranstruktur diwilayah kerjanya,  Lammiduk berjanji akan menindaklanjuti. 

“Saya baru disini menjabat sebagai Camat Parmonangan,  namun begitu kedepannya saya akan menerima masukkan dari masyarakat yang dikeluhkan”, tukasnya. (MM) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *