Kasus Formula E Jangan Terulang Lagi, Pras: Jakpro Gunakan Anggaran Harus Terukur

Headline Pemerintahan

tobapos.co – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan di penghujung tahun 2022, dua Perda resmi disahkan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Masing-masing Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD).

“Saya berharap besar kepada PT Jakpro untuk lebih produktif bekerja dan menuntaskan seluruh penugasan dengan penuh keberhasilan. Tidak ada lagi kegiatan yang bersifat konsumtif kedepannya. Semua harus terukur, efisien dan jelas terang-benderang,” kata Pras, sapaan akrab Prasetio Edi Marsudi di Jakarta, Kamis (29/12/2022). 

Ini sinyal kuat agar dugaan kasus Formula E tidak terulang lagi.

Sementara itu, ujar politisi PDI Pejuangan ini, untuk Perda Pengelolaan Keuangan terbaru, dia meminta seluruh instrumen di Badan Anggaran maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah mampu mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel, efektif, efisien, dan transparan. 

Baca Juga :   Kasus Prank Rp 2 T Anak Akidi Tio, Begini Perkembangan Barunya

Kemudian, lanjut Pras, Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sepakat menggeser komposisi belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2023, sesuai rekomendasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Anggaran yang mengalami pergeseran sebesar Rp285,6 miliar. Dari besaran itu, Rp220 miliar dimasukan ke dalam pos biaya tidak terduga (BTT). Sisanya sebesar Rp65,5 miliar disepakati untuk menunjang program pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023,” jelasnya.

“Saya memahami evaluasi Kemendagri demi akuntabilitas, efektivitas, produktivitas, pencapaian dan pemenuhan target realisasi APBD,” imbuh Pras. (TP2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *