Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Minta Insan Pers Tidak Mendukung Oknum yang Korupsi

Headline Pemerintahan

tobapos.co – Insan pers diminta tidak mendukung pejabat dan atau pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sejajaran Pemprovsu yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi.

“Sejatinya wartawan tidak melindungi atau mendukung oknum pimpinan organisasi perangkat daerah di Pemerintahan Provinsi Sumut yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, ” tegas Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi saat menerima silahturahmi sejumlah wartawan unit Pemprovsu di rumah dinas Gubsu, Selasa (2/3/2021).

“Jadilah wartawan handal yang sifatnya membangun,” imbuh Edy sembari mengajak rekan wartawan untuk selalu memberi masukan informasi positif tentang lancarnya maupun kendala pembangunan Sumut.

“Wartawan itu adalah pengawal saya, meskipun strateginya mengkritik,” ungkap Edy. Lanjutnya, “Silahkan mengkritik saya, atau menyampaikan informasi pimpinan OPD yang salah dengan menggunakan jabatannya,” tukasnya.

Baca Juga :   Respon Pergub 142/2019, Pasar Tradisionil Dilarang Gunakan Kantong Plastik Sekali Pakai

Selain itu, Gubsu Edy berharap wartawan yang meliput di kantor Pemprov Sumut diminta supaya mengawasi kinerja pejabat sejajaran Pemprovsu. “Laporkan kepada saya, jika ada staf yang sulit dikonfirmasi untuk memberi penjelasan terkait kinerjanya. Karena tidak ada lagi yang perlu ditutupi. Semuanya pengguna anggaran harus terbuka,” cetusnya.

Dengan begitu, sebut Gubsu mengatkan moment silaturahmi Gubernur dengan wartawan kedepan harus dapat dilanjutkan minimal sekali 2 bulan .

“Kita harus laksanakan pertemuan ini beserata seluruh pimpinan OPD sejajaran Pemprovsu untuk memberi penjelasan yang terbuka ke masyarakat,” tambah Edy.

Sebelumnya Kepala Dinas Kominfo Provsu, Irman Oemar berharap kegiatan silaturahmi wartawan dapat terlaksana setidaknya sekali sebulan dan atau dua bulan sekali dengan peserta pimpinan OPD masing – masing.

Baca Juga :   Pelatihan Jurnalisme Digital, Wartawan Ditantang Beradaptasi Perkembangan Teknologi

“Pelaksanaan kegiatan ini sangat diperlukan untuk menyampaikan informasi yang harus dijelaskan pihak OPD Pemprovsu. Sehingga terbukalah informasi dalam penggunaan anggaran itu,” terang Irman. (MM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *