Gerombolan Preman Mengintimidasi, Ancam Akan Ada Pertumpahan Darah di Tangkahan Budi Jaya Sibolga

Headline Peristiwa

tobapos.co – Segerombolan pria bertampang sangar melakukan tindakan ala premanisme hingga membuat suasana kembali mencekam di Tangkahan Budi Jaya Sibolga, Sumut.

Para preman yang diperkirakan ada belasan orang itu bahkan berteriak akan terjadi pertumpahan darah bila Akong Kartono pria tua renta dan beberapa pekerjanya tidak mau meninggalkan Tangkahan Budi Jaya miliknya. (Foto-atas)

Dengan lantamnya seorang di antara gerombolan preman itu kembali berujar bahwa besok, Jumat (22/7/2022), akan ada eksekusi penghancuran Tangkahan Budi Jaya.

Bahasa tersebut tentunya bisa mencerminkan bahwa preman mengkomandoi instansi pemerintah, atau memang preman ditunggangi pemerintah untuk merampas tanah masyarakat?

Akan fakta di lapangan dan sebelumnya Kapolres Sibolga AKBP Taryono pernah berjanji bila ada aksi premanisme di Tangakah Budi Jaya segera ditindaknya, dicoba dilakukan konfirmasi atas kejadian terkini disana, di Tangkahan UD Budi Jaya.

Menanggapi itu, AKBP Taryono mengatakan, “Silahkan dilaporkan, kapasitas kami hanya mengamankan,” kata mantan Kasubdit Jatanras Polda Sumut itu menambahkan pertanyaan bagaimana ciri-ciri para pelaku. Kamis (21/7/2022).

Baca Juga :   Satu Tahun Covid-19, Pras Berharap Angka Penularan Terus Turun di Jakarta

Lanjut ditanyakan wartawan tobapos, apakah ada surat resmi ke Polres Sibolga akan bahasa si preman tadi soal eksekusi besok terhadap Tangkahan Budi Jaya? Hingga berita ini dimuat Taryono masih bungkam.

Sebelumnya diberitakan, persoalan ini diawali terbitnya surat dari Pemko Sibolga agar pemilik tangkahan UD Budi Jaya segera mengosongkan tangkahan tersebut, sekitar sebulan lalu.

Itu disebutkan setelah disetujuinya bantuan Pemerintah Pusat dalam program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), sebesar Rp98 miliar, dan sekitar Rp22 juta disebut guna membangun tangkahan modern di lahan UD Budi Jaya, dan harus terlaksana sekitar 90 hari lagi.

Foto: Pimpinan Law Firm DYA, DARMAWAN YUSUF SH., SE., M.Pd., M.H., CTLA., Med//

Guna mementahkan semua yang diungkapkan Walikota mewakili Pemko Sibolga Jamaluddin Pohan dan bahwa tangkahan UD Budi Jaya bukanlah merupakan aset pemerintah, dan sekaligus mencerdaskan masyarakat, inilah fakta yang dirangkum wartawan dari Kuasa Hukum Kartono juga Sukino selaku pemilik tangkahan tersebut, disebutkan Pimpinan Law Firm DYA, DARMAWAN YUSUF SH., SE., M.Pd., M.H., CTLA., Med:

Baca Juga :   Dugaan Penjualan Lahan PTPN 2 di Sumut Bisa Rugikan Negara? Disampaikan ke Kapolri

Adapun yang pertama, bahwa tangkahan Budi Jaya awalnya merupakan laut. Kemudian ditimbun Akong Kartono (reklamasi), yang kini berusia 85 tahun, sehingga layak menjadi tangkahan seperti sekarang ini. Jadi, kapan Pemko Sibolga punya tanah di tangkahan UD Budi Jaya?

Kemudian yang kedua, ada sebuah surat yang ditunjukkan Pemko Sibolga di depan Kasat Reskrim Polres Sibolga saat terjadi pertemuan kedua belah pihak (Pemko Sibolga dengan UD Budi Jaya). Surat perjanjian asli yang tertera dibuat 5 Juni 1980 itu, sama dengan yang ditunjukkan Walikota Sibolga Jamaluddin Pohan kepada sejumlah wartawan dalam konfrensi persnya, Senin (11/7/2022), disebut Walikota Sibolga Surat Perjanjian/Kontrak selama 25 tahun antara Buyung Nasution (Dirut PT Laut Indonesia Cabang Sibolga/UD Budi Jaya) dengan Walikotamadya Sibolga Baharuddin Siregar SH, tetapi anehnya surat tersebut terdapat coretan silang, yang diduga berarti surat itu tidak berlaku, atau mungkin salah.

Foto: Dalam surat yang ditunjukkan Walikota Sibolga Jamluddin Pohan tampak coretan silang//

Ketiga, banyaknya Putusan Pengadilan yang dimenangkan UD Budi Jaya/ Sukino dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), atas lahan tangkahan tersebut, seperti “No. 26/Pdt. G/1995/ PN.SBG tertanggal 6 November 1996, Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Di Medan dengan No. 76/ Pdt/ 1997/PT. Mdn Tertanggal 26 Maret 1997, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara kasasi Perdata No. 856.K/Pdt/1998 Tertanggal 19 Oktober 1999 Dan Putusan Peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung Republik No.246. PK/Pdt/ 2002 tanggal 6 Oktober 20 04.”

Baca Juga :   Zulchairi Pahlawan : Pelaku Penghinaan Lagu Indonesia Raya Harus Diusut Tuntas
Foto: Surat rekomendasi DPRD Sibolga yang menyatakan Tangkahan Budi Jaya bukan aset Pemko Sibolga//

Lalu yang ke empat, adanya Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1293 tertanggal 9 Mei 1996, pada poin ke dua menyatakan : Pihak yang pertama melakukan reklamasi(Timbunan Tanah) dapat diberikan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan hak atas tanah reklamasi tersebut. Dan masih banyak lagi termasuk surat rekomendasi yang diterbitkan DPRD Sibolga yang menyatakan bahwa jelas-jelas Tangkahan Budi Jaya bukan aset Pemko Sibolga sesuai surat nomor 555/2046/2002.

Guna berusaha sesuai kode etik jurnalis dalam pemuatan berita, dalam hal mendesak dilakukan konfirmasi kepada Walikota Sibolga Jamaluddin Pohan melalui seluer akan info pengosongan tangkahan Budi Jaya besok, namun beliau belum memberikan jawaban. (TP/MRI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *