Sidang digelar di Ruang Cakra 4, dipimpin hakim tunggal Eri Astuti, Jumat (25/9/2026), pada tahapan mendengarkan keterangan saksi -saksi dari pemohon, Ridwanto Simanjuntak SIP.

Kepada sejumlah wartawan, Ridwanto Simanjuntak SIP mengatakan semoga Ibu Hakim yang mulia mengabulkan gugatannya sebagai pemohon. Sebab menurutnya, di pengadilan sebagai tempat masyarakat menggantikan harapan tertingginya agar kebenaran ditegakkan secara objektif dan tidak memihak.

Ridwanto Simanjuntak SIP yang dikenal sebagai sosok Ketua LSM yang vokal dalam menjalankan kerjanya, mengatakan dengan yakin, sampai langit runtuh pun persoalan hukum ini akan dikejarnya untuk memperoleh keadilan, dan tak lupa Ridwanto juga berterima kasih kepada teman -teman wartawan bersama elemen masyarakat lainnya yang terus ikut mengawal.

Diketahui, sampai menempuh jalur proses hukum, bermula dari Samuel Simanjuntak, merupakan anak kandung Ridwanto Simanjuntak mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Dairi, Kelurahan Sei Agul, Medan, pada Minggu (25/1/2026) lalu. Warga sekitar pun membawa Samuel ke RS Royal Prima di Jalan Ayahanda, Medan untuk mendapatkan perawatan, saat itu kondisi Samuel disebut dalam keadaan gawat.

Lalu dilakukan perawatan oleh tenaga medis dan berdasarkan pemeriksaan awal, pihak dokter menyatakan Samuel Simanjuntak mengalami patah tulang belikat, kemudian sekitar satu jam lagi, tim medis menyatakan terdapat keretakan pada tengkorak kepala,  sehingga operasi bedah otak harus segera dilakukan malam itu juga, hingga penanganan oleh tim medis berlanjut hingga Selasa (3/2/2026). 

Kemudian, melengkapi administrasi yang disanpaikan pihak rumah sakit kepada pihak keluarga pasien (Samuel Simanjuntak),  mengurus rujukan, dan Samuel Simanjuntak dijadwalkan-lah menjalani rawat inap pada Minggu (8/2/2026) untuk persiapan operasi tulang belikat yang direncanakan pada Senin (9/2/2026) oleh dokter spesialis ortopedi, dr. Jeb.

Tetapi, sehari sebelum jadwal rawat inap, keluarga pasien menerima panggilan telepon dari pihak perawat RS Royal Prima Medan yang menyampaikan bahwa operasi Samuel Simanjuntak dibatalkan.pada jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya dan agar hari Minggu tidak usah datang ke rumah sakit Royal Prima.

Tambah menyayat hati menurut keluarga pasien, pihak rumah sakit melakukan itu lantaran dr. Jeb beserta tiga dokter spesialis ortopedi lainnya telah mengambil cuti selama dua minggu kedepan.

Akibat perlakuan yang dialami pasien Samuel Simanjuntak, sehingga keluarganya merasa oleh pihak RS Royal Prima Medan terkesan diperlakukan semena-mena, dan terlebih agar menjadi pelajaran berharga, masyarakat lainnya juga tidak mengalami hal yang sama seperti mereka, oleh Ayah Samuel Simanjuntak, yang kebetulan berprofesi sebagai Ketua LSM, dan memang sehari-hari berkecimpung di dunia hukum dan peraturan, mengambil langkah tegas dengan melaporkan pihak RS Royal Prima ke Polrestabes Medan agar mempertanggung jawabkan perbuatan.

Namun mengibaratkan “Lepas dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya”, proses hukum atas laporan pengaduan yang dibuat Ridwanto Simanjuntak SIP di Polrestabes Medan diduga akan dipetieskan, sampailah Ridwanto Simanjuntak menempuh proses hukum melalui praperadilan di Pengadilan Negeri Medan saat ini. (TP)

The post Ketua LSM Menempuh Keadilan Melalui PN Medan Atas Duka Proses Hukum Di Polrestabes Medan appeared first on Tobapos.

​Dalam peninjauan tersebut, Rico Waas tampak memberikan arahan langsung kepada pelaksana proyek. Ia juga menyoroti perubahan signifikan pada kapasitas saluran air yang sedang dibangun. Saluran lama yang sebelumnya berukuran 80 cm kini diperbesar menggunakan beton u-ditch berukuran lebar 120 cm dan kedalaman 140 cm.

“Ukuran drainase yang sebelumnya 80 cm, sekarang jadi 120 cm. Berarti hampir dua kali lipat besarannya. Penyerapan air akan lebih mudah dan debit air yang tertampung bisa lebih banyak,” ujar Rico Waas.

Rico Waas juga menjelaskan pembangunan ini sistem drainase itu juga memerlukan koordinasi lintas instansi, terutama dengan pihak PLN, lantaran ada beberapa tiang listrik yang harus digeser agar tidak menghambat struktur drainase baru.

​”Pengerjaan ini berkoordinasi juga dengan PLN karena tiang listrik harus kita geser sedikit,” imbuhnya.

Selain proyek yang sedang berjalan dari Simpang Jalan Kapten Muslim hingga Simpang Jalan Beringin ini, orang nomor satu di jajaran Pemko Medan itu telah merencanakan kelanjutan pembangunan drainase di area Gaperta Ujung pada tahun depan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan Khairul Azmi didampingi ​Kepala Bidang SDA dan Drainase Hardy Sibarani saat ditemui dilokasi menjelaskan, pengerjaan drainase dilakukan sepanjang 1.047 meter yang menghubungkan antara area Simpang Jalan Kapten Muslim hingga Simpang Jalan Beringin.

“Untuk struktur material menggunakan u-ditch beton sepanjang 1.002 meter dan box culvert sepanjang 45 meter dengan spesifikasi lebar 120 cm serta kedalaman 140 cm,” jelasnya.

​Nantinya, akan dilakukan penerapan dua alur pembuangan. Ini dirancang khusus untuk memecah beban aliran air sehingga mencegah penumpukan di satu titik.

“Arah pertama sebagian aliran air diarahkan ke kawasan Kapten Muslim menuju Danau Singkarak, dan arah kedua diarahkan ke persimpangan jalan Asrama hingga bermuara di sungai,” tambahnya seraya optimis pengerjaan proyek ini akan selesai bulan Desember tahun ini.

The post Turun Langsung di Tengah Hujan, Rico Waas Pastikan Pengerjaan Drainase Gaperta Berjalan Optimal appeared first on Tobapos.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Sumut Yuda Pratiwi Setiawan pada Temu Pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Jumat 25 September 2026.

Yuda menyampaikan, BRT Mebidang dijadwalkan beroperasi penuh mulai 8 Desember 2026. Sejak diluncurkan pada Agustus 2026 di Stasiun Terminal Lubukpakam hingga saat ini, layanan BRT Mebidang masih dalam tahap uji coba sehingga jumlah bus yang beroperasi masih terbatas. “Pada tanggl 8 Desember seluruh bus dengan jumlah 30 akan hadir di Sumut dan sudah bisa melayani masyarakat di Mebidang,” ucapnya.

BRT Mebidang merupakan salah satu Proyek Strategis Daerah (PSD) Pemprov Sumut yang dilaksanakan melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota. Proyek tersebut menghadirkan transportasi massal berbasis bus listrik untuk kawasan Medan, Binjai, dan Deliserdang, dengan tujuan mengurangi kemacetan dan polusi sekaligus menyediakan layanan transportasi umum yang modern dan ramah lingkungan.

Dari 30 bus yang disiapkan, sebanyak 14 unit akan melayani Koridor 11 (Teladan–Terminal Lubukpakam), 13 unit untuk Koridor 12 (Simpang Barat–Binjai), dan tiga unit disiapkan sebagai armada cadangan.

Selama masa uji coba, masyarakat dapat menggunakan layanan BRT Mebidang secara gratis. Setelah beroperasi penuh, tarif yang direncanakan sebesar Rp4.300 untuk penumpang umum dan Rp3.000 bagi kategori khusus, seperti pelajar, penyandang disabilitas, serta lanjut usia.

Yuda mengatakan, Pemprov Sumut juga menyiapkan metode pembayaran menggunakan sistem nontunai (cashless), seperti Kartu Uang Elektronik (KUE) dan QRIS (Scan & Tap). Melalui sistem pembayaran terintegrasi tersebut, penumpang cukup melakukan satu kali tap kartu atau memindai kode nontunai untuk satu perjalanan, meskipun harus transit atau berganti koridor maupun armada bus.

“Contohnya kita dari Pakam sampai ke Amplas atau on-corridor yanga ada di SM Raja. Kemudian penumpang turun di situ karena mau menuju Pos Blok, maka tidak akan bayar lagi. Cukup sekali bayar, setelah itu nunggu bus selanjutnya ke Pos Blok maka tidak akan bayar lagi selama tidak keluar dari koridor. Itu rencana kita supaya tidak membenai masyarakat,” terangnya.

Selain sistem pembayaran terintegrasi, Yuda juga menyampaikan perkembangan pembangunan infrastruktur halte pada koridor utama (on-corridor) yang terus dilakukan secara bertahap di sepanjang jalan utama Kota Medan. Pembangunan fasilitas publik tersebut diharapkan semakin mendukung peningkatan kualitas layanan transportasi dan mendorong terwujudnya sistem transportasi Sumut yang lebih modern. (Dicky Sihotang)

The post Pemprov Sumut Siapkan Pembayaran Nontunai Sekali Bayar untuk Penumpang BRT Mebidang appeared first on Tobapos.

Penegasan itu disampaikan Rico Waas saat meninjau langsung progres pembangunan Puskesmas Tuntungan, Kamis (24/9/2026). Dalam peninjauan tersebut, Rico ingin memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Saat tiba di lokasi, Rico Waas mendengarkan penjelasan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan Jhon Ester Lase serta penanggung jawab pekerjaan terkait perkembangan pembangunan puskesmas tersebut. Turut hadir Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Surya Syahputra.

Rico Waas meminta proses pembangunan tidak mengalami keterlambatan. Ia menegaskan, pekerjaan awal berupa pembangunan pondasi ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu tiga minggu.

“Harus tepat waktu. Pengerjaan awal pondasi dalam tiga minggu harus selesai,” tegas Rico Waas 

Menurut Rico Waas, pembangunan fasilitas kesehatan tidak boleh hanya berorientasi pada berdirinya bangunan baru. Lebih dari itu, kehadiran gedung puskesmas harus memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat.

“Pelayanan puskesmas harus lebih bagus. Jangan sudah dibangun, tetapi pelayanan tidak meningkat,” Jelas Rico Waas 

Rico Waas mengatakan, pembangunan dan revitalisasi fasilitas kesehatan merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Medan dalam memperkuat pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan. Infrastruktur yang memadai harus berjalan beriringan dengan pelayanan medis yang profesional, cepat, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Puskesmas Tuntungan menjadi salah satu fasilitas kesehatan yang mendapat perhatian Pemko Medan. Pembangunan ini merupakan bagian dari program pembangunan kembali tiga puskesmas serta revitalisasi 28 fasilitas kesehatan di Kota Medan.

Melalui pembangunan tersebut, Pemko Medan tidak hanya ingin menghadirkan fasilitas kesehatan dengan kondisi fisik yang lebih baik, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang semakin layak dan berkualitas.

Karena itu, Rico meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan Puskesmas Tuntungan bekerja sesuai target dan menjaga kualitas pekerjaan sejak tahap awal hingga selesai.

Bagi Rico Waas pembangunan gedung merupakan bagian dari proses. Target akhirnya adalah menghadirkan fasilitas kesehatan yang benar-benar memberikan manfaat bagi warga.

Sementara itu Kepala Dinas Perkimcikataru Kota Medan, Jhon Ester Lase, menjelaskan bahwa Puskesmas Medan Tuntungan dibangun setinggi dua lantai guna memaksimalkan keterbatasan lahan yang ada. Langkah peningkatan struktur bangunan ini dilakukan untuk memperluas kapasitas ruangan agar pelayanan medis kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

“Rencana kita bangun dua lantai karena lahannya terbatas, jadi kita tingkatkan agar kapasitas ruangan bertambah. Kita targetkan minggu ketiga Desember sudah selesai. Bagaimanapun kondisinya, walau cuaca hujan nanti, kita tetap totalitas agar akhir tahun bisa kita selesaikan demi pelayanan masyarakat,” ujar Jhon Ester Lase saat meninjau progres pembangunan.

Menurut Jhon  Lase, gedung baru Puskesmas Medan Tuntungan ini nantinya akan dilengkapi dengan sekitar 30 ruangan multifungsi. Fasilitas pelayanan yang disiapkan meliputi Ruang Rawat Inap, Unit Gawat Darurat (UGD), Poliklinik, Laboratorium, hingga Ruang Farmasi.

Jhon Ester Lase memaparkan, Puskesmas Medan Tuntungan merupakan satu dari tiga puskesmas di Kota Medan yang dibangun total dari nol, selain Puskesmas Rengas Pulau (Marelan) dan Puskesmas Glugur Darat (Medan Timur). Ia pun tidak menampik bahwa pengerjaan di Puskesmas Medan Tuntungan sempat mengalami kendala teknis sehingga sedikit terlambat dibandingkan proyek puskesmas lainnya.

“Puskesmas Tuntungan ini memang prosesnya agak lambat dibanding Rengas Pulau dan Glugur Darat karena kemarin sempat ada proses tender ulang. Namun saat ini pengerjaan terus dikejar. Kami optimis dan berkomitmen proyek ini wajib selesai tepat waktu di akhir tahun demi menjamin kenyamanan dan akses pelayanan kesehatan warga,” pungkasnya.

The post Rico Waas Tegaskan Puskesmas Tuntungan Harus Rampung Tepat Waktu, Pelayanan Kesehatan Wajib Ikut Meningkat appeared first on Tobapos.

Plh Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut Frans Novendy Saragih menyampaikan hal tersebut dalam temu pers yang diselenggarakan Dinas Kominfo Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis 24 September 2026.

Berdasarkan data BKAD Sumut per 22 September 2026, pendapatan telah terealisasi sebesar 69,80% atau Rp8,9 triliun dari anggaran Rp12,8 triliun. Sementara itu, belanja telah terealisasi sebesar 51,82% atau Rp6,64 triliun dari anggaran Rp12,8 triliun.

“Saat ini, OPD kita juga sedang melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur di kabupaten/kota, kita optimis selesai segera,” kata Frans.

Frans juga menyampaikan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah terealisasi 59,15% atau Rp4,1 triliun dari anggaran Rp6,9 triliun. Realisasi tersebut terdiri atas pajak daerah sebesar Rp3,5 triliun, retribusi daerah Rp165 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp325 miliar, dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp101 miliar.

Selain itu, Frans memaparkan Transfer ke Daerah (TKD) tambahan sebesar Rp1,1 triliun yang diprioritaskan untuk rekonstruksi bencana juga sudah mulai terealisasi. Ia optimistis realisasi anggaran tersebut dapat segera tercapai sesuai dengan perencanaan.

TKD tambahan sebesar Rp1,1 triliun tersebut diperuntukkan bagi berbagai urusan, dengan alokasi untuk pendidikan sebesar Rp190 miliar, kesehatan Rp91 miliar, infrastruktur Rp274 miliar, sumber daya air Rp246 miliar, pertanian Rp35 miliar, dan urusan lainnya Rp26 miliar.

“OPD pelaksana masih optimistis sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan,” katanya.

Di sisi lain, BKAD Sumut juga menyiapkan langkah untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang selama ini dalam kondisi menganggur atau idle agar dapat menjadi sumber PAD. Program tersebut saat ini sedang dilaksanakan oleh BKAD.

“Saat ini BKAD sedang melaksanakan kegiatan program bagaimana memanfaatkan aset yang kondisi idle untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat maupun perusahaan untuk dikerjasamakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar jadi sumber PAD,” kata Frans. (Dicky Sihotang)

The post Pemprov Sumut Optimistis Realisasi APBD 2026 Capai Target, Pembangunan Infrastruktur Dikebut appeared first on Tobapos.

Pengalokasian dana sebesar Rp1,37 miliar lebih untuk kegiatan administrasi sekolah dalam kurun satu tahun dinilai tidak wajar dan berpotensi menyimpang.

Berdasarkan data yang dihimpun, rincian alokasi dana BOS untuk kegiatan pelaksanaan administrasi sekolah di SMKN 8 Medan terbagi dalam dua tahap. Pada Tahap I, sekolah menganggarkan dana sebesar Rp730.861.500, sementara pada Tahap II dianggarkan sebesar Rp636.595.790. Total anggaran administrasi yang diserap mencapai Rp1.367.457.290 dalam satu tahun anggaran.

baca juga..

Salah seorang perwakilan elemen masyarakat Sumatera Utara menyuarakan kejanggalan terkait besarnya nilai alokasi anggaran tersebut. Menurutnya, besaran dana tersebut terlampau fantastis jika hanya dialokasikan untuk kebutuhan administrasi operasional harian.

“Jika dikalkulasikan secara rasional, anggaran mendekati Rp1,4 miliar tersebut setara dengan pembelian ribuan rim kertas dan alat tulis kantor dalam jumlah yang sangat masif. Kalkulasi kasar menunjukkan angka tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan riil harian seluruh siswa dan staf pengajar di sekolah,” ujarnya di Medan, Senin (21/9/2026).

Pihaknya menengarai adanya potensi ketidaksesuaian laporan penggunaan dana dan menegaskan akan melakukan pengkajian lebih mendalam. Jika ditemukan indikasi tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang, permasalahan ini akan dibawa ke jalur hukum.

“Kami sedang mengumpulkan bukti-bukti pendukung. Tidak menutup kemungkinan temuan ini akan resmi dilaporkan ke aparat penegak hukum, baik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Polda Sumatera Utara, maupun instansi pengawas seperti Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumut,” tegasnya menambahkan bahwa Kepala Dinas Pendidikan Sumut dipimpin Alexander Sinulingga (foto-kanan atas), juga memiliki tanggung jawab besar soal anggaran fantastis untuk keperluan administrasi harian sekolah tersebut sehingga bisa terjadi seperti itu.

Pihak Sekolah

Menanggapi sorotan publik terkait penggunaan dana BOS tersebut, Kepala SMKN 8 Medan, Wilma Handayani, memberikan penjelasan.bIa membantah tuduhan bahwa anggaran administrasi tersebut hanya digunakan untuk operasional surat-menyurat atau pembelian alat tulis kantor semata.

Wilma menjelaskan bahwa pos anggaran kegiatan pelaksanaan administrasi mencakup jenis kegiatan operasional sekolah yang luas dan terdiri dari berbagai item program kerja.

“Anggaran untuk administrasi itu bukan hanya pelaksanaan surat-menyurat. Pos tersebut mencakup administrasi pembelajaran ekstrakurikuler, asesmen, kegiatan penelitian, program pengembangan kapasitas guru, hingga evaluasi belajar siswa. Banyak item yang masuk di dalamnya, jadi bukan sekadar administrasi surat-menyurat,” kata Wilma.

Di tempat terpisah, kembali Kepala Sekolah SMKN 8 Medan Wilma Handayani dimintai tanggapannya perihal adanya komentar pernyataan dari elemen masyarakat yang menanggapi pemberitaan sebelumnya, kepada tobapos, Wilma Handayani menimpali, 

“Sekali lagi sebagai  informasi bahwa ketika sekolah melakukan pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOSP tidak bisa dibuat sembarangan, beberapa hal yg harus menjadi dasar pembuatannya adalah:

1. Juknis BOSP yang berlaku di tahun tersebut

2. Rapot Pendidikan sekolah yang dapat dilihat di rapor pendidikan.Kemendikdasmen.go.id yang berisikan banyak hal berkaitan dengan prioritas perbaikan layanan pendidikan utk RKAS tahun selanjutnya, terdiri dari 2 pilihan yaitu:

a. Analisi mandiri, dengan melihat indikator mana yg akan menjadi prioritas dan paling sesuai dengan visi dan misi sekolah

b. Rekomendasi dari Kemendikdasmen untuk sekolah membuat prioritas program

3. Analisis SWOT sekolah atas segala hal yg terjadi di lapangan sebagai bahan perbaikan dan evaluasi atas program sebelumnya

4. Masukan dari seluruh warga sekolah, baik guru, tenaga kependidikan, siswa, orang tua dan masyarakat

Setelah memperhatikan ke empat hal tersebut dibuatlah secara kolaboratif RKASnya (kepala sekolah, Tim BOSP sekolah, guru, siswa dan orang tua). Setelah selesai lalu dimasukkan ke dalam aplikasi RKAS dimana di dalamnya tidak bisa juga sembarangan, tapi harga, spesifikasi, satuan dan sebagainya sudah ditentukan di apliksi tersebut. 

Dalam pembuatannya juga tidak lepas dari bimbingan dan arahan Tim BOSP Cabdis dan DInas. RKAS BOSP setiap sekolah juga tetap dikawal oleh Cabdis dan Dinas tidak pada waktu pembuatan/perencanaan saja tapi saat pelaksanannya dan pelaporannya, bahkan selalu dilaporkan setiap triwulan ke Cabdis sebagai kontrol bersama supaya anggaran tersebut tepat sasaran dan tidak melanggar aturan yang berlaku.

Dalam hal kegiatan administrasi sekolah, yang termasuk dalam standar pengelolaan dan standar sarana dan prasarana, di dalamnya terdapat banyak elemen utama, di antaranya:

1. Pengadaan bahan pembelajaran dan praktik (termasuk kejuruan/bengkel)

2. ⁠Pembelian bahan habis pakai untuk mendukung pembelajaran dan administrasi sekolah (termasuk ATK, tinta ptinter, dsb)

3. ⁠Pembelian bahan habis pakai/alat penunjang kebersihan dan sanitasi sekolah

4. ⁠Penyelenggaraan UKS, penyediaan alat peralatan UKS dan bahan /obat-obatan penunjang kesehatan sekolah

5. ⁠Pengembangan sekolah sehat, sekolah aman, sekolah ramah anak, sekolah inklusi, sekolah adiwiyata dan sejenisnya

6. ⁠dll

Dari elemen tersebut banyak lagi uraiannya yang bisa dipilih, “ingat yaa di pilih”, sekolah tidak bisa menentukan nama jenis elemen atau uraiannya sendiri, tapi semua sudah ada dalam aplikasi, jadi sistemnya tidak bisa diketik manual, sekolah hanya memilih elemen dan uraiannya yang sudah ditentukan di aplikasi.

Nah, apabila melihat alokasi anggaran kegiatan administrasi sekolah yang dipertanyakan, memang fantastis apabila hanya diperuntukan untuk pembelian kertas dan alat tulis kantor. Tapi kalau diuraikan lagi lebih rinci justru kami, SMK, sering merasa kesulitan/kekurangan anggaran untuk pengganggaran bahan praktik sekolah. SMK berbeda dengan SMA, SMK memiliki target supaya lulusannya kompeten dalam skill kompetensinya masing-masing yang artinya harus banyak praktik dibandingkan dengan teori, dan untuk praktik tentunya memerlukan bahan praktik yang tidak sedikit jumlahnya, apalagi jumlah siswa kami banyak. 

Demikian dapat kami sampaikan, semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi pengetahuan untuk kita semua, menjawab pertanyaan yang muncul dan kami berterima kasih atas pertanyaannya.  Menjadi prioritas kami untuk menjawab dengan jelas dan sesuai aturan atas segala pertanyaan. 

Semoga kita semua tetap dapat berkolaborasi untuk terus mengawal pendidikan ini seoptimal mungkin salah satunya bertanya dengan baik dan menjawab dengan santun dan saling menghormati,” paparnya, Wilma. (Tom)

The post Disorot Dugaan Penggelembungan Dana BOS di SMKN 8 Medan, Kepsek Wilma Handayani Mengonter appeared first on Tobapos.

Pada kesempatan itu, penghargaan tokoh kebudayaan Kota Medan diberikan kepada Rico Waas sebagai Pelopor Kebudayaan Kota Medan, Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap sebagai Tokoh Inspirasi Kebudayaan Kota Medan, Sultan Deli ke-14 Sultan Mahmud Arya Lamantjiji Perkasa Alam Shah sebagai Tokoh Penjaga Kebudayaan, Rudi Oi sebagai Tokoh Pelestari Kebudayaan, Muhammad Muhar Omtatok sebagai Tokoh Pegiat Kebudayaan, serta Prof. Dr. Phil. Ichwan Azhari, M.S. sebagai Tokoh Pemerhati Kebudayaan Kota Medan.

Rico  Waas mengatakan, penghargaan tersebut bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi juga menjadi pengingat akan tanggung jawab bersama untuk menjaga warisan leluhur. Menurutnya, kekayaan budaya Medan merupakan kemewahan yang harus terus dirawat, dikembangkan, dan diperkenalkan kepada generasi muda agar tidak tergerus zaman.

Ia menilai keberagaman budaya Kota Medan menjadi kekuatan yang tidak dimiliki banyak daerah. Berbagai tradisi, seni, pakaian, musik, tarian, kuliner, serta warisan budaya masyarakat Melayu, Batak, Karo, Jawa, Minang, Aceh, India, Tionghoa, dan kelompok lainnya menjadi kekayaan yang perlu terus dieksplorasi.

“Kadang-kadang orang lupa mencintai kalau tidak mengenal. Begitu kita mengenal, kita akan mau merawat dan mempromosikannya,” ujar Rico Waas

Menurutny, cagar budaya tidak hanya penting karena nilai sejarahnya, tetapi juga dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat luar daerah maupun mancanegara. Karena itu, bangunan dan kawasan bersejarah harus diperkenalkan dengan baik sehingga tumbuh kecintaan masyarakat untuk menjaga sekaligus mempromosikannya.

Pentingnya memperkenalkan tradisi yang mulai jarang dikenal juga terlihat dalam kegiatan tersebut melalui penampilan Tari Inai Melayu Deli dari Sanggar Rumah Talur, dengan narasumber dan penata tari M. Muhar Omtatok dan penata musik Datuk Zumaidi Abdullah.

Ia mengapresiasi penampilan tersebut dan berharap Tari Inai serta berbagai tarian yang menjadi warisan budaya tak benda Melayu Deli terus diperkenalkan dan dipromosikan.

Tari Inai Melayu Deli merupakan tari klasik yang menjadi bagian dari ritus masyarakat Melayu, biasanya ditampilkan pada malam berinai besar menjelang pernikahan bangsawan. Tarian ini dibawakan penari laki-laki bujang dalam jumlah ganjil dengan membawa inai dan dian, serta menggunakan dulang pahar. Geraknya menggunakan pola sembah delapan penjuru mata angin dan tujuh petala, diiringi gendang dua muka, serunai, bangsi, gong, dan lagu magis Senandong Dedeng. Tradisi ini diyakini telah diwariskan secara turun-temurun selama ratusan tahun.

Selain pelestarian, Rico Waas mendorong kebudayaan menjadi bagian dari pengembangan Kota Medan. Menurutnya, kuliner, pakaian tradisional, musik, tarian, dan berbagai kekayaan budaya dapat menjadi daya tarik sekaligus sarana diplomasi budaya untuk memperkenalkan Medan kepada masyarakat luar.

Ia juga meminta dukungan Kementerian Kebudayaan untuk menjaga perlengkapan budaya yang mulai langka, termasuk alat musik dalam ritus Melayu, agar dapat direplikasi dan tetap dipelajari generasi berikutnya. Langkah tersebut penting karena sejumlah warisan budaya berpotensi hilang jika tidak segera dilestarikan.

Di sisi lain, Pemko Medan berkomitmen merevitalisasi Taman Budaya Medan sebagai ruang berkarya dan inkubasi bagi seniman serta budayawan. Rico menegaskan, penghargaan kepada tokoh kebudayaan harus menjadi momentum memperkuat kolaborasi dan membuka ruang yang lebih luas bagi perkembangan kebudayaan di tengah kehidupan modern.

“Ini harta yang diberikan leluhur kita. Tinggal kita menaikkan kekuatannya, mempromosikannya, dan memberikan kesempatan agar kebudayaan ini hidup lebih jauh lagi,” katanya.

Rico Waas mengajak budayawan, seniman, pemerintah, dan masyarakat memberikan gagasan serta terlibat dalam pelestarian budaya. Ia menegaskan upaya tersebut harus dilakukan sejak sekarang agar warisan budaya tidak semakin dilupakan dan tetap menjadi bagian penting dari kehidupan Kota Medan.

“Saya ingin budayawan kita, seniman kita makin maju di Kota Medan,” tegas Rico Waas.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual Kementerian Kebudayaan RI I Made Darma Suteja mengapresiasi Pemko Medan dan pegiat budaya atas komitmen melestarikan cagar serta warisan budaya.

I Made menyebut kekayaan budaya Indonesia mencakup ritus tradisional, seni tari hingga kuliner, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Menurut I Made, Sumatera Utara memiliki 11 Cagar Budaya Peringkat Nasional. Tiga di antaranya berada di Medan, yakni Rumah Tjong A Fie, Masjid Raya Al-Mashun, dan Istana Maimun.

Kota Medan juga memiliki 126 cagar budaya dan 154 Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB). Ia menekankan pentingnya tata kelola, standar layanan, dan perizinan yang transparan serta inklusif agar pemanfaatan cagar budaya untuk edukasi, sosial, dan ekonomi tetap sejalan dengan prinsip pelestarian.

The post Rico Waas Tegaskan Pelestarian Budaya Jadi Tanggung Jawab Bersama appeared first on Tobapos.

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus menjadi wadah berbagi pengalaman, ilmu dan program dalam pengelolaan zakat antar pimpinan Baznas Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.

Ketua Baznas Kabupaten Asahan, Ir. H. Ansari Margolang, dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh pimpinan Baznas yang hadir. 

Ia mengatakan, pertemuan tersebut diharapkan menjadi kesempatan untuk saling berbagi informasi mengenai berbagai program yang telah dilaksanakan di masing-masing daerah, termasuk pengelolaan anggaran serta dampak positif pengelolaan zakat bagi masyarakat.

Sementara itu, Ketua Baznas Provinsi Sumatera Utara, Prof. Dr. Mohammad Hatta, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Asahan dan seluruh Baznas yang hadir dalam kegiatan tersebut. 

Ia menegaskan bahwa Baznas sebagai lembaga nonstruktural akan terus bergerak bersama sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dalam mengelola potensi zakat di Indonesia. 

Pengelolaan zakat, kata dia, tidak hanya memiliki landasan regulasi, tetapi juga merupakan bagian dari perintah agama yang memiliki nilai kemuliaan ketika dikelola dan disalurkan untuk kemaslahatan umat.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Asahan Rianto menyampaikan bahwa kegiatan silaturahmi tersebut merupakan sebuah terobosan yang sangat baik dalam memperkuat hubungan dan kolaborasi antar pimpinan Baznas se-Sumatera Utara. 

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh pimpinan Baznas. 

Kami selalu berkolaborasi dengan Baznas Kabupaten Asahan dan merasa sangat bangga, beruntung serta terbantu dengan keberadaan Baznas dalam mendukung berbagai program kemasyarakatan,” ujar Rianto.

Rianto mengatakan, keberadaan Baznas memiliki peran penting dalam membantu meningkatkan kehidupan masyarakat, terutama dalam aspek sosial, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. 

Menurutnya, Baznas Kabupaten Asahan telah melaksanakan berbagai program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. 

Bantuan tersebut tidak hanya diberikan kepada fakir miskin dan kaum dhuafa, tetapi juga diwujudkan melalui program pemberdayaan masyarakat.

“Baznas Asahan sudah banyak melakukan program yang membantu masyarakat Kabupaten Asahan. 

Di antaranya memberikan bantuan kepada fakir miskin dan kaum dhuafa, bantuan modal kepada petani, bantuan peralatan bengkel, serta bantuan pendidikan bagi mahasiswa asal Kabupaten Asahan,” katanya.

Ia menilai, berbagai program tersebut menunjukkan bahwa zakat yang dikelola dengan baik dapat memberikan kemanfaatan yang luas bagi masyarakat. 

Bantuan kepada petani dan pelaku usaha, misalnya, tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga dapat mendukung masyarakat untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.

“Ini merupakan bentuk nyata kemanfaatan Baznas untuk masyarakat Asahan. 

Pemerintah Kabupaten Asahan sangat mendukung keberadaan dan program-program Baznas, termasuk dalam pengumpulan zakat dari ASN maupun masyarakat lainnya,” ungkapnya.

Wakil Bupati berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Asahan dengan Baznas dapat terus ditingkatkan sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat dari pengelolaan zakat.

The post Wabup Asahan Buka Silaturahmi Pimpinan Baznas Se – Sumatera Utara appeared first on Tobapos.

Kegiatan turut dihadiri Wakil Bupati Asahan, mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Kajari Asahan, Ketua PN Kisaran, Dandim 0208/Asahan, Kapolres Asahan, mewakili Danlanal TBA, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, para Asisten, OPD, Camat se-Kabupaten Asahan, Kepala Puskesmas, Ketua TP Posyandu Kabupaten dan Kecamatan, para kader Posyandu, serta tamu undangan lainnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, dr. Hari Sapna, M.KM., dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan Jambore Kader Posyandu Tahun 2026 berpedoman pada Surat Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan RI Nomor PK.06.02/B/48/2026 tanggal 2 Juli 2026 serta Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor 400.7.27.2/004/DINKES/VII/2026 tanggal 23 Juli 2026 terkait pemberian apresiasi kepada kader Posyandu berprestasi tahun 2026.

Jambore tahun ini mengusung tema “Kader Terampil, Posyandu Kuat, Asahan Sehat, Menuju Indonesia Emas 2045.

Kegiatan tersebut merupakan penyelenggaraan jambore yang ke-XIII di Kabupaten Asahan.

Menurut Hari Sapna, kegiatan ini bertujuan memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan dalam mendukung pelayanan Posyandu. 

Selain itu, jambore diharapkan mampu meningkatkan kompetensi para kader sehingga dapat memberikan pelayanan yang semakin optimal kepada masyarakat serta mendukung terwujudnya generasi unggul sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Berbagai kegiatan telah dipersiapkan dalam rangkaian jambore, di antaranya senam sehat bersama, sarasehan Bupati dengan para pemangku wilayah dan kader, perlombaan keterampilan dasar kader, pemeriksaan skrining kesehatan gratis dan HPV DNA, kegiatan memasak dan makan bersama kerang dara, serta pemberian apresiasi berupa plakat dan piagam atas dedikasi dalam penelusuran kasus Tuberkulosis yang terintegrasi dengan pelayanan kesehatan.

Sebelum memberikan bimbingan dan arahannya, Bupati Asahan menerima piala bergilir dari Kecamatan Aek Ledong selaku Juara Umum Jambore Posyandu Tahun 2025.

Dalam bimbingan dan arahannya, Bupati Asahan berharap seluruh rangkaian kegiatan jambore dapat berlangsung lancar dan diikuti dengan sebaik-baiknya oleh seluruh peserta.

“Jambore ini bertujuan menjalin silaturahmi sekaligus mengedukasi para kader agar semakin handal memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bupati.

Bupati menyampaikan bahwa saat ini terdapat hampir 950 Posyandu yang tersebar di 25 kecamatan di Kabupaten Asahan. 

Jambore tersebut diikuti oleh perwakilan kader dari masing-masing kecamatan. 

Ia pun meminta seluruh kader Posyandu untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

“Kepada para kader, berikanlah pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama kepada anak-anak kita sebagai generasi penerus. 

Saya mohon bantuan seluruh kader dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama menekan angka stunting di Asahan, sehingga anak-anak kita tumbuh sehat,” pesannya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Asahan juga mengumumkan penghargaan istimewa bagi kader Posyandu terbaik.

The post Bupati Asahan Resmi Buka Jambore Kader Posyandu Ke – XIII Tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2026 appeared first on Tobapos.

Bobby juga mengapresiasi peran Abpednas yang selama ini turut membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Menurutnya, setelah pelantikan pengurus dan pelaksanaan Rakerwil, Abpednas dapat segera menjalankan program kerja yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bobby saat menerima audiensi pengurus Abpednas Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin 21 September 2026. Dalam pertemuan tersebut, Abpednas mengundang Gubernur Sumut untuk menghadiri Rakerwil yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026.

“Pemerintah sangat mendukung asosiasi ini yang memiliki tujuan untuk kemanusiaan. Kami rasa kegiatan ini sangat bagus untuk kemajuan organisasi sekaligus berdampak langsung ke masyarakat. Mudah-mudahan segala program yang dirancang nantinya dapat menyentuh langsung masyarakat desa,” ujar Bobby Nasution.

Bobby berharap pelaksanaan Rakerwil Abpednas dapat berjalan sukses dan menghasilkan program yang mampu mengayomi seluruh kader sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Sementara itu, Ketua DPD Abpednas Sumut Abdul Khair menyampaikan bahwa pihaknya berencana menggelar Rakerwil bagi para kader pada November mendatang. Pihaknya berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat disinkronkan dengan agenda Gubernur Sumut.

“Kami meminta segala program untuk dapat dikolaborasikan bersama dengan pemerintah, karena masyarakat di daerah sangat membutuhkan bantuan dan perhatian dari seluruh jajaran pemerintah,” ungkap Abdul Khair, didampingi Bendahara Agus Salim Arja dan jajaran pengurus lainnya.

Selain itu, Abpednas Sumut menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan di tingkat desa. Abdul Khair juga memohon kesediaan Bobby Nasution untuk hadir sekaligus membuka Rakerwil tersebut secara resmi. (Dicky Sihotang)

The post Bobby Nasution Dukung Rakerwil Abpednas, Dorong Program yang Berdampak bagi Masyarakat Desa appeared first on Tobapos.