Fakta & Data Ini Membantahkan Pernyataan Walikota Sibolga Jamaluddin Pohan Soal Tangkahan Budi Jaya

Headline Sekitar Kita

tobapos.co – Guna membantahkan semua yang diungkapkan Walikota Sibolga Jamaluddin Pohan bahwa  tangkahan UD Budi Jaya dinilai bukanlah merupakan aset Pemko Sibolga, sekaligus mencerdaskan masyarakat, inilah fakta yang dirangkum wartawan dari sumber yang kompeten dan harus diketahui publik.

Adapun yang pertama, bahwa tangkahan Budi Jaya awalnya merupakan laut. Kemudian ditimbun Akong Kartono/UD Budi Jaya (reklamasi), sehingga layak menjadi tangkahan seperti sekarang ini. Jadi, tanah yang dibeli Kartono lalu ditimbunkan ke lokasi tersebut milik siapa, apakah milik Pemko Sibolga sementara yang mati-matian melakukan penimbunan UD Budi Jaya?

Itu dikuatkan DPRD Sibolga dengan Surat Rekomendasi Nomor : 555/2046/2002, pada poin 1.1- yang menegaskan bahwa “Lokasi tersebut (Tangkahan UD Budi Jaya saat ini), sebelumnya masih laut, sesuai keterangan semua pihak yang dimintai keterangan dalam beberapa kali pertemuan dengan Pansus.”

Kemudian yang kedua, ada sebuah surat yang disebut ditunjukkan Kasat Reskrim Polres Sibolga saat terjadi pertemuan kedua belah pihak (Pemko Sibolga dengan UD Budi Jaya). Surat yang tertera dibuat 5 Juni 1980 itu, sama dengan yang ditunjukkan Walikota Sibolga Jamaluddin Pohan kepada sejumlah wartawan dalam konfrensi persnya, Senin (11/7/2022), disebutnya Surat Perjanjian/Kontrak selama 25 tahun antara Buyung Nasution (Dirut PT Laut Indonesia Cabang Sibolga/UD Budi Jaya) dengan Walikotamadya Sibolga Baharuddin Siregar SH, tetapi anehnya surat tersebut terdapat coretan silang, yang diduga berarti surat itu tidak berlaku, atau mungkin salah.

Baca Juga :   Corona Terus Naik, Satpol PP Perketat Wajib Pakai Masker

Surat tersebut telah kembali pula dibantahkan DPRD Sibolga melalui Surat Rekomendasi Nomor : 555/2046/2002, pada poin 1.4 – menyebutkan : Sesuai keterangan BPN Kota Sibolga, bahwa Surat Sewa Menyewa Tanah pada tanggal 5 Juni 1980 antara Pemda Kota Madya Sibolga dengan PT Laut Indonesia (UD Budi Jaya), tidak mempunyai unsur kepemilikan.

Kemudian yang ketiga, banyaknya Putusan Pengadilan yang dimenangkan UD Budi Jaya dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), atas lahan tangkahan tersebut, seperti “No. 26/Pdt. G/1995/ PN.SBG tertanggal 6 November 1996, Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Di Medan dengan No. 76/ Pdt/ 1997/PT. Mdn Tertanggal 26 Maret 1997, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara kasasi Perdata No. 856.K/Pdt/1998 Tertanggal 19 Oktober 1999 Dan Putusan Peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung Republik No.246. PK/Pdt/ 2002 tanggal 6 Oktober 20 04.”

Lalu yang ke empat, adanya Surat Menteri Agraria, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1293,  pada poin ke dua menyatakan : Pihak yang pertama melakukan reklamasi dapat diberikan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan hak atas tanah reklamasi tersebut..

Masih banyak sebenarnya fakta yang bisa mementahkan pernyataan Walikota Sibolga Jamaluddin Pohan yang menyebut tangkahan UD Budi Jaya merupakan aset Pemko Sibolga. Namun hal itu akan dikupas tim media ini pada edisi selanjutnya.

Baca Juga :   Sahala Manurung : Penggusuran Pedagang Di Sekeliling Eks Bioskop Ria Siantar Tak Manusiawi

Sekedar mengingatkan, persoalan ini diawali terbitnya surat dari Pemko Sibolga agar pemilik tangkahan UD Budi Jaya segera mengosongkan tangkahan tersebut, sekitar sebulan lalu.

Itu disebutkan setelah disetujuinya bantuan Pemerintah Pusat dalam program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), sebesar Rp98 miliar, dan sekitar Rp22 juta disebut guna membangun tangkahan modern di lahan UD Budi Jaya, dan harus terlaksana sekitar seratus hari lagi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sibolga Jamil Zeb Tumori kembali memberikan keterangan kepada Wartawan setelah bertemu Walikota Sibolga, Senin (11/7/2022), disebutnya, “Di lahan tersebut ada yang sertifikat dan ada yang katanya SK Camat sebagai alas hak, sehingga Pemko Sibolga agar berhati-hari karena sertifikat alas hak kepemilikan sesuai hukum,” katanya.

Lanjutnya, “Soal pernyataan Pemko Sibolga bahwa Surat Camat yang dimiliki UD Budi Jaya bukanlah SK Camat melainkan registrasi antara perpindahan bangunan, itu tentunya akan kembali dilihat DPRD,”

Masih ungkap Jamil, ” Terkait adanya surat berita acara Kejari Sibolga yang jauh hari menyerahkan bahwa lahan tersebut merupakan aset Pemko Sibolga, tentunya ini akan juga dilihat DPRD Sibolga, karna DPRD sebagai wakil rakyat meli dungi rakyat sebagi mitra pemerintah dan berupaya agar Pemerintah Kota Sibolga membuat hal-hal baik,” tutupnya.

Baca Juga :   Diinisiasi Pasar Jaya, Ariza: BUMD DKI Harus Mampu Bangun Bisnis Berskala Nasional

Sedangkan sebelumnya, Walikota Sibolga Jamaluddin Pohan yang juga diwawancarai wartawan disana mengaku tidak mengakui adanya SK Camat yang dipegang UD Budi Jaya, melainkan legalisir pelepasan hak antara Kartono kepada Sukino.

Jamaluddin juga mengaku lahan tangkahan UD Budi Jaya itu hanya memiliki hak kelola sampai tahun 2005  dan dialihkan kepada orang lain dari pemilik pertama Buyung Nasution ke Kartono dan ke Sukino.

Akan tetapi, dapat menjadi pertanyaan besar apa yang disampaikan Jamaluddin Pohan yang mengatakan mau memberikan ganti bangunan UD Budi Jaya namun sesuai nilai apraisal. Dari itu, mengapa setelah ada perlawanan, sampai -sampai Kakek Kartono merupakan orangtua Sukino pemilik lahan UD Budi Jaya suap mati, barulah ada terdengan soal mengganti bangunan? Tentunya kondisi ini semakin membuat asumsi di masyarakat adanya permainan kotor.

Masih terkait lahan tangkahan Budi Jaya, Kapolres Sibolga AKBP Taryono menyebut agar aktivitas di tangkahan tersebut boleh tetap berjalan, dan bila ada oknum-oknum preman yang berusaha membuat kerusuhan, pemilik tangkahan bisa langsung menelepon nomor seluler Kapolres, beliau akan menjamin kemanan di lokasi. (TP)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *