DPP K. SEJATI Sampaikan Dugaan Kerugian Pekerja PT. TSI Ke UPT Pengawas Ketenagakerjaan Sumut, Berikut Nilainya..

Kriminal

tobapos.co – Dewan Pengurus Pusat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Independen (DPP K. SEJATI) menyampaikan surat perkiraan kerugian pekerja/buruh PT. TSI ke UPT II Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi Sumatera Utara di Lubuk Pakam. Selasa (18/8/2020).

Hal ini dikatakan Fatiwanolo Zega, SH selaku Ketua Dewan Pengurus Pusat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Independen (DPP K. SEJATI) di Medan (foto).

Serikat Buruh yang tercatat di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara ini menyebutkan, “Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya,”

Disebutkannya lagi, sebagaimana surat DPP K. SEJATI sebelumnya, tentang keluhan pekerja/buruh di PT. TSI yang beralamat di Kawasan Industri Saentis Medan II Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, tentang dugaan terjadinya pelanggaran (tidak terpenuhinya ketentuan hak normatif sekitar 800 orang pekerja/buruh) di perusahaan pengolahan hasil laut tersebut.

“Hal ini perlu kami sampaikan demi terciptanya keadilan bagi setiap pekerja/buruh PT. TSI sesuai dengan yang tercantum di dalam Pasal 88 ayat (1), (2) (3) dan (4) jo Pasal 89 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengenai Pengupahan sebagai hak pekerja/buruh dalam memperoleh penghasilan yang layak dan ketentuan upah minimum.” tegasnya.

Diterangkan Fatiwanolo lebih jauh, “Untuk bahan pertimbangan, dengan ini kami sampaikan perkiraan hak pekerja/buruh dan hak Badan Penyelenggara (BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan) yang kurang bayar atau kerugian pekerja/buruh yang harus diberikan PT. TSI selama 5 (lima) tahun terakhir dengan uraian sebagai berikut :

Kekurangan Hak Normatif

Dari 1000 (seribu) lebih pekerja/buruh PT.TSI, ada sekitar 800 (delapan ratus) orang yang diduga menerima upah dibawah ketentuan UMK serta tidak mendapat BPJS Ketenagakerjaan serta BPJS Kesehatan. Kemudian diduga THR tidak dibayar secara penuh, termasuk segala jenis hak cuti juga disinyalir tidak diberikan oleh PT.TSI kepada pekerja/buruh dimaksud.

Bahwa yang diterima oleh pekerja/buruh yang sekitar 800 (delapan ratus) orang pekerja/buruh tersebut adalah terdiri dari 3 kategori bentuk pengupahan yaitu:

Ada yang bergaji berdasarkan upah perhari sebesar Rp. 60.000, kemudian berdasarkan jam kerja sebesar Rp. 10.500/jam kerja, dan berdasarkan hasil kerja borongan yang rata-rata hasil kerja paling banyak Rp. 2.000.000/bulan.

Diuraikannya lagi, “Bahwa hasil perkiraan serikatnya, keseluruhan hak pekerja/buruh PT.TSI sebesar Rp 81.688.288.000 (delapan puluh satu miliar enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Perkiraan ini dipastikan minimal, karena jika dihitung secara real, maka dapat mencapai Rp 200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) dengan alasan bahwa seperti keterangan di atas, hitungan hanya dalam 5 tahun terakhir, belum termasuk upah lembur, upah hari libur dan hak-hak cuti pekerja/buruh lainnya,” tutupnya.(LS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *