tobapos.co – Upaya pengentasan kemiskinan di negara manapun seringkali dikaitkan dengan perempuan. Karena perempuan merupakan korban utama atas kemiskinan. Mereka yang paling merasakan dampak dari hidup di bawah garis kebutuhan hidup minimum.
Jika Mahatma Gandhi mengatakan bahwa kemiskinan adalah kekerasan dalam bentuk yang paling buruk, maka ini adalah kekerasan terburuk bagi perempuan.
Oleh karena itu, dalam rangka mendorong proses demokratisasi penetapan kebijakan publik ditingkat daerah terutama kebijakan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) menggelar Rembuk Perempuan Bicara Suarakan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial.
Kegiatan ini digelar di Kampung Guji Baru, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (15/09/2022).
Acara yang diinisiasi SPRI bersama Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial (KPRS) ini dihadiri oleh mayoritas perempuan miskin kota.
Ratusan peserta yang hadir dari berbagai pelosok kampung Jakarta terlihat antusias untuk menyuarakan aspirasi keresahan hidup ditengah melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Hj Rany Maulani, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta Joko Santoso, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Dewi Aryati, perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Ferry S, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Jakarta Barat Fitria Nurlaila, dan dari Humas Polda Metro Jaya Herdiantony.
Dika Muhammad, Sekretaris Nasional (Seknas) SPRI mengatakan demokrasi harus mendorong dan menjamin kesejahteraan dan keadilan untuk semua rakyat.
“Di dalam kehidupan demokrasi, keadilan dan kemakmuran memiliki peluang besar untuk diwujudkan. Harapan atas keadilan dan kemakmuran hanya dapat diwujudkan melalui sistem demokrasi. Dalam kesempatan ini, para perwakilan warga akan menyampaikan aspirasi secara langsung terkait persoalan kehidupan kaum miskin yang harus segera mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” kata Dika saat membuka acara.
Merespon hal tersebut, Hj. Rany Maulani mengatakan kegiatan baik ini perlu terus dilakukan SPRI dalam menyuarakan isu-isu yang terjadi di masyarakat yang tidak terdengar di DPRD.
Aspirasi ibu-ibu menjadi hal penting untuk mendorong perubahan kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di DKI Jakarta.
“Hari ini adalah hari saya dengan ibu-ibu. Sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta saya akan menyerap aspirasi ibu-ibu semua untuk saya suarakan di dewan. Isu kemiskinan ini merupakan isu atau obrolan perempuan sehari-hari. Karena yang namanya emak-emak itu tulang punggung keluarga. Aspirasi ibu-ibu merupakan hal penting untuk bersama-sama mendorong perubahan kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di DKI Jakarta. Untuk itu saya mengapresiasi kegiatan ini, karena SPRI bisa memuntahkan aspirasi dengan cara cerdas,” tegas Hj Rany Maulani yang disambut riuh tepuk tangan ratusan peserta yang hadir.
Dalam testimoni warga bernama Puspa dari Kelurahan Kapuk Jakarta Barat menerangkan agar Pemprov DKI Jakarta segera menerapkan Program Keluarga Harapan (PKH) Lokal yang didanai langsung dari APBD DKI Jakarta.
Hal ini dikarenakan jumlah kuota penerima PKH Kemensos di DKI Jakarta hanya mengcover 64 ribu Rumah Tangga Miskin (RTM). Diperkirakan sebanyak 38 ribu keluarga miskin Jakarta tidak mendapatkan program tersebut.
“Untuk itu Pemprov DKI Jakarta dan DPRD harus melakukan penghematan anggaran sebesar 20 persen untuk menerapkan PKH Lokal,” pinta Puspa.
Terkait pemuktahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Musyawarah Kelurahan (Muskel) penetapan DTKS harus membuka kesempatan bagi warga untuk ikut menilai dan terlibat langsung. Karena dari hasil monitoring di lapangan, informasi tersebut sangat sulit diakses.
Selain menyuarakan isu PKH Lokal, beberapa perwakilan warga lainnya juga menyuarakan isu Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM, Layanan Pendidikan, Layanan Kesehatan, Layanan Posyandu, Persoalan Sampah dan Air Bersih, Tunggakan Sewa Rumah Susun, dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.
Di tempat terpisah, Sekretaris Wilayah SPRI DKI Jakarta Rio Ayudhia Putra mengatakan melalui kegiatan rembuk ini pihaknya mengharapkan dapat memberikan masukan atas perbaikan dan peta jalan bagi Pemprov DKI Jakarta dalam hal meningkatkan kebijakan dan program yang berkaitan untuk menanggulangi jumlah penduduk miskin. Serta meningkatkan derajat kesejahteraan warga DKI Jakarta.
“Melalui berbagai informasi yang kami dapatkan, bahwa Presiden Jokowi melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penangangan Dampak Inflasi mewajibkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengalokasikan dana bantuan sosial (bansos) Kompensasi BBM sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU). DTU yang dimaksud adalah gabungan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH),” terang Rio.
Untuk DKI Jakarta sendiri, pada tahun ini jumlahnya sekitar Rp13 triliun untuk satu tahun anggaran. Untuk tiga bulan terakhir, kurang lebih DTY yang bersumber dari DBH yang tersedia di DKI Jakarta sebesar Rp3,4 triliun/bulan.
“Jika diambil dua persennya saja untuk bansos, kurang lebih berjumlah Rp68 miliar. Jika boleh usul, sekiranya alokasi dana 2 persen tersebut dapat digunakan Pemprov DKI Jakarta untuk menyalurkan bansos kepada keluarga miskin dan rentan yang tidak masuk ke dalam DTKS,” imbuh Rio. (TP 2)
